Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manusia majusi mangsi masusi manus manuri manisi manusu manuji manudi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 57/PID/TPK/2013/PNTK
Tanggal 12 Februari 2014 — CARWANTO BIN OJON
175 — 41
  • Cipta Niaga (Persero)berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31Maret tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1998tentang Perubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusi Republik Indonesia Nmor : C14008 HT.01.04 TH. 2003 tentangPersetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas tanggal 19 Juni 2003.Bahwa PT.PPI (Persero) berkantor pusat di Jakarta dan membuka cabang atau kantor diwilayah
    Cipta Niaga(Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003tanggal 31 Maret tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun1998 tentang Perubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusi Republik Indonesia Nmor : C14008 HT.01.04 TH. 2003 tentangPersetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas tanggal 19 Juni 2003 Bahwa PT.PPI (Persero) berkantor pusat di Jakarta dan membuka cabang atau kantor diwilayah
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
MELVIN SINAGA
Tergugat:
JUNIPAR MANK Als MANIK
94 — 51
  • Bahwa dalam gugatanya pada halaman 3 point 12, maka jawaban Tergugatadalah sebagai berikut:Bahwa dalam operkara A quo hal yang paling utama untuk dibuktikan adalahhak kepemilikan atas tanah tersebut terlebin dahulu sebagaimana dalamjawaban pada poin 6 tersebut diatas, bahwa perbuatan Penggugat sudahmengganggu Hak azasi Tergugat sebagai Manusia, sebagaimanadiamanatkan dalam undangundang nomor 39 tahun 1999, pasal 36 ayat 2tentang Hak Asasi Manusi menyatakan: Tidak seorangpun Boleh dirampasmiliknya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Nyonya LIE NIKKI ALEXANDRA
Tergugat:
1.MARIO JOSEPH EDUARDUS SJAHRUDIN
2.Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H
3.Direktur PT. METALINDO JAYA MAKMUR
4.Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H
5.Direktur PT. BANK PANIN Tbk
6.Direktur PT. BANK OCBC NISP, Tbk
74 — 52
  • Surat dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi R.! Plt DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 4 Desember 2015., perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MetalindoJaya Makmur, photocopy dari photocopy, bukti TTIl. 2;3S. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6378/Pegangsaan Dua, JakartaUtara, atas nama PT Metalindo Jaya Makmur, photocopy dari photocopy,bukti TTII. 3;Suratsurat bukti tersebut berupa : TT.Il.1 TT.II,2.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat: NON DRAKEL, SE. M.Pd Tergugat: KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
216 — 51
  • Dalam pembayaran BPJS Kesehatan,pernah terjadi keterlambatan sebagaimana diketahui bahwaYayasan Pengembangan Sumber daya manusi Maluku UtaraIndonesia (YPSDMMUI), mengalami permasalahan keuangan,namun oleh kami (Tergugat) telah melakukan pelunasanpembayaran BPJS.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 234/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 April 2015 — 1. DRS. RUDOLF M. PARDEDE, 2. SARIATY PARDEDE;1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI
128 — 31
  • PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014atau asasasas umum pemerintahan yang baik ;Halaman 60 dari 65 halaman Putus an No.234/G/2014/PTUNJKTMenimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan adanya RUPS LByang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi pada tanggal 21 Agusutus 2014sesuai dengan Akta Notaris No. 58 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shaiti,S.H., di Medan (Vide Bukti T.ILINT2) ;Menimbang
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-02-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 40/PID.B/2012/PN.LBT
Tanggal 5 Februari 2013 — - RAHIMUN HASAN alias RAHIMUN SILI
55 — 12
  • pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatankendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif.Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan53merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakandibanding vonnisvonnis hukuman lainnya;e Bahwa untuk menyikapi suara public yang terus menyuarakan hukuman matiitu. bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yangmendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 219/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
168 — 48
  • yangditerbitkan tanggal 29April 2019 yang mempunyai maknasetelan + 8 tahun bebas dan sudah aktif sebagaimana PNSlainnya dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakanUndangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang mempunyaimaknaUndangUndang tersebut belum ada ketika PerbuatanPidana A quo terjadi dan diputuskan oleh karena itu jelasjelasberlaku surut dan hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggarHak Asasi manusi
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Putus : 10-09-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN JEPARA Nomor 64/PDT.G/2014/PN.Jpa
Tanggal 10 September 2015 —
124 — 70
  • Putusan Perdata Nomor: 64/Pdt.G/2014/PN Jpa3 Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BANGKA BELITUNG JAYA LINE Nomor : AHUAH.01.1020207 tanggal 30Juni 2011, diberi tanda T23 ;4 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik IndonesiaNomor : AHU37434.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 26 Juli 2011, diberi tanda5 Foto copy Surat Persetujuan Berlayar No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
DR NY. PADMA JAMWAL. DKK
Tergugat:
Balai Harta Peninggalan Jakarta
218 — 119
  • (e/nmalig)Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yangmembidangi bidang hukum dan Hak Azasi Manusi. Sedangkan BalaiHarta Peninggalan (WeesenBoedelkamer) adalah unit pelaksanateknis instasi (UPT) Pemerintah yang secara struktural berada dibawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-07-2014 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Tng
Tanggal 1 Juli 2014 — 1. Drs. NALEM SEMBIRING, M.B.A.,A.K. 2. JUL INDRA MELIALA, S.E. Lawan 1. dr. DARMA PUTRA SEMBIRING, M.H.S.M. 2. JULI INDRAYANTI SIREGAR, S.H. 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 4. 4. DEPARTEMEN HUKUM & HAM
287 — 144
  • ., Notaris di Medan tidak terdaftar di Departemen Hukum Dan HakAsasai Manusi Republik Indonesia, maka tuntutan Para Penggugat pada angka6 petitum gugatan, dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Akta Hibah Wasiat(Legaat) Nomor 7 tanggal 19 Januari 2006 adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, maka tuntutan Para Penggugat sepanjangmengenai pengalihan atas objek sebagaimana dituntut Para Penggugat padaangka 7 petitum gugatan, dinyatakan dikabulkan;Menimbang
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.HARDY TANUTAMA
2.DELFINA
3.Ir. BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
SURIADI
414 — 139
  • Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RI nomorC2.HT.05.024121 tanggal 18 September 2002 , bukti P3;Surat Keterangan Waris nomor 1726/HT/M/XI/2002 tanggal 12November 2002, bukti P4;Akte kuasa nomor 9 tanggal 22 November 2002, bukti P5;Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, bukti P6;Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Februari 2020, bukti P7;Kutipan Akta Kematian nomor 3273KM130220200058 tanggal 13Februari 2020 atas nama Ferry Bahrumi bahrum
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 38/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 11 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT SERE TRINITATIS PRATAMA
Terbanding/Penggugat : PT. PRANATA REJEKI SUKSES
Turut Terbanding/Tergugat VII : NOTARIS PPAT MARDIAH RASYID SH MKn
Turut Terbanding/Tergugat V : Sdr HADI SUYITNO
Turut Terbanding/Tergugat III : Sdr HENDRA NG
Turut Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN DARUSSALAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT MARDHATILLAH INDO PERSADA
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdr SAM HWAT
52 — 19
  • Dan dirubahdengan Akta perubahan No.33 tertanggai O7 Febuari 2011 danPengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor AH U15864 AH.01.01 tahun 2011 pada tanggai 29 Maret 2011 dan Dirubahdengan Akte perubahan No.3 tanggai 3 April 2012 yang telah diterima dandicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum KementerianHukum dan Hak asasi manusi RI no.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1979 — 1029
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Olehkarenanya, perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakanhukum harus~ dilaksanakan secara seimbang yakni denganmempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan tersangka atauterdakwa.Ajaran hak asasi manusia berkembang pesat di Indonesia yang ditandaidengan amandemen atau perubahan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945).Konsekuensi pengakuan hak asasi manusi dalam konstitusi berdampaksecara langsung pada seringkali diajukannya pengujian
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 19-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Pkp
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 24
  • Tbk juga telah memperoleh Surat Keterangan dariKepala Divisi Sumber Daya Manusi PT. Timah Tbk. tanggal 20 Maret2018 ;Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokokperkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19Februari 2018. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakantidak ada perubahan dan tetap dengan permohonan tersebut ;JAWABAN DALAM KONPENSIBahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2016 — RONNY CHANDRA, DKK;1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. DPP PARTAI DEMOKRAT
157 — 52
  • EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PARAPENGGUGAT :1.Bahwa objek sengketa/Gugatan diterbitkan pada tanggal 15 Juni Tahun2015 oleh Tergugat (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia) sedangkan gugatan Para Penggugat ini di daftarkan dan diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal18 Juli 2016.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tsm
Tanggal 11 Agustus 2016 — SYARIF BARNAS, Drs. M.Pd. dan EPI RUHIAT GANEFI, S.Ip. Lawan YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
154 — 23
  • KementerianHukum dan Hak Azasi Manusi yang memberikan surat Rekomendasitentang kehatihatian Yayasan dalam mempergunakan keuanganYayasan, Ketiga Instansi tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihakdalam perkara ini, padahal ketiga Instansi tersebut sangat relevant /adakaitannya dengan materi gugatan Penggugat..
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 230/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 12 April 2011 — MARULIN
90 — 35
  • Central Mas Elektronikatidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial serta sumber daya manusi, modal, peralatan dan fasilitaslainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah.Bahwa setelah Kapal Chargo Kayu KM.
    Central Mas Electronika berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :620/04 tanggal 21 Mei 2004 (sampul/kulit tertulis Nomor : 602/04 tanggal 21 Mei2003) memiliki kualifikasi perusahan Menengah Dua (M2) dengan demikian CV.Central Mas Elektronika tidak mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial serta sumber daya manusi, modal, peralatan dan fasilitaslainnya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
398 — 757
  • Adhi Kartiko Mandiri;
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT.
Adhi Kartiko Mandiri;Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor AHU0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT.
Adhi Kartiko Mandiri;Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN kdiFoto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor AHU0033351.AH.01.01 Tahun 2018 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum perseroan terbatas PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-12-2015 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 255/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juni 2016 — PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI SUMATERA SELATAN, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
174 — 60
  • Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT pada angka 20 25 suratgugatan halaman 2022, untuk diketahui selurun tahapan dalampenerbitan objek sengketa telah sesuai dengan tugas pokok danfungsi dan kewenangannya sebagaimana dijabarkan dalamPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikHalaman 61 dari 171 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-11-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — Drs. H. ACHMAD FATHONI, MSc, vs NJONO BUDIONO, dkk
122 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya dalam hal ini sudah menjadi fakta hukum yang tetapbahwa Akta Nomor 16 dan Akta nomor 17 dan akta Nomer 18 tentang perubahananggaran dasar ketiga perseroan a quo tidak diberitahukan kepada Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusi Republik Indonesia, maka secara yuridis aktaakta a quomenjadi cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga untuk pembatalannyasudah tepat diajukan melalui gugatan perdata yang mengacu pada hukum perjanjiantermasuk tentang WANPRESTASI yang diatur dalam KUHPerdata;Bahwa