• Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada DEBITUR HERRY SURYA WIJAYA dan CHRISTIN SUGIARTO ( Dalam PKPU ) (Dalam Pailit) yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;
  6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

  7.

• 1. Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya pengurusan selama proses PKPU akan ditetapkan kemudian;
  2. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan setelah kurator menjalankan tugasnya dan pada kepailitan berakhir.
  3. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara PKPU ditetapkan Sejumlah Rp.7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

• Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dan membebankannya kepada Reni Kristiyani Setyawan (Dalam Pailit) ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ;8. Menghukum TERMOHON PKPU/ Reni Kristiyani Setyawan (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp.2.944.150.- ( Dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

• uang tunai sejumlah yang ditentukan, misalnya, pasangan 2angka Rp 1.000, penombok (pembeli) akan mendapat imbalan uang tunai sebesar Rp60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, untuk tiga angka dengan taruhanRp 1.000, (seribu rupiah) penombok (pembeli) akan mendapat imbalan uang tunaisebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 angkaRp 1.000, akan mendapat uang tunai sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima raatusribu rupiah) dan apabila tidak cocok, uang kan menjadi

  milik Bandar dan Terdakwamendapat pemberian imbalan yang besarnya tidak tentu yang disetorkan Terdakwakepada Sdr.

  milik Bandar danTerdakwa mendapat pemberian imbalan yang besarnya tidak tentu yang disetorkanTerdakwa kepada Sdr.

• Bungadan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dengan perhitungan sebagaiberikut: Keterangan Nomor Jumlah Jumlah Pajak yang telah dibayarINomor 43273/PP/M.1/12/20133.374. 159.864,00sesuai putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2013 Jumlah Pajak sesuai dengan Nomor 119/B/PK/PJK/201416.670.719,00keputusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2014 Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus3.357.489.145,00dikembalikan e Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp 3.357.489.145, = Rp1.611.594.790;Menimbang, bahwa

  Putusan Nomor 290 B/PK/Pjk/2018S4521/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal PemberitahuanPermohonan Pemberian Imbalan Bunga Tidak Dapat Diproses atas PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119/B/PK/PJK/2014 tanggal 26 Juni2014, atas nama PT Bank CIMB Niaga Tbk., (yang bertindak atas nama WajibPajak PT Bank Lippo, Tbk.)

  NPWP: 01.311.742.9091.000, beralamat di GrahaCIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Senayan, Jakarta 12190, danmenyatakan Penggugat berhak memperoleh imbalan bunga sejumlah yangdiajukan oleh Penggugat yakni sebesar Rp1.611.594.790,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajakpada

  Menyatakan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S4521IWPJ.19/KP.01/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihalPemberitahuan Permohonan Pemberian Imbalan Bunga TidakDapat Diproses atas Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 119/B/PK/PJK/2014 tanggal 26 Juni 2014, atasnama: PT Bank CIMB Niaga Tbk., (yang bertindak atas namaWajib Pajak PT Bank Lippo, Tbk.)

  Putusan Nomor 290 B/PK/Pjk/2018memperoleh imbalan bunga sebesar Rp1.611.594.790,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

• MARCOPOLO SHIPYARD (Dalam PKPU Tetap) untuk membayar kepada Pengurus :

1. Biaya Pengurusan PKPU sejumlah Rp. 230.661.484,- (dua ratus tiga puluh juta, enam ratus enam puluh satu ribu,empat ratus delapan puluh empat rupiah), Dan
2. Imbalan Jasa (Fee) Pengurus sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga total biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa (Fee) Pengurus sebesar Rp.1.230.661.484,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta, enam ratus enam puluh satu ribu

• Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;

  6. Menetapkan imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian, setelah kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

  7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

• Menetapkan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPN Masa Juni2015 yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebesarRp2.322.759.632,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Mei 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003602.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S1770

  /WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PI MitsuiIndonesia, NPWP 01.069.119.4059.000, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia, Jalan MH.

  Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS1770/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentangPenolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama PT MitsuiIndonesia, NPWP 01.069.119.4059.000, beralamat di GedungMenara BCA Lt 52 Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin, Nomor1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.3.

  Bunga, atas nama Penggugat NPWP02.469.972.0805.000, sehingga imbalan bunga atas kelebihan pembayaranPPN Masa Juni 2015 yang harus diberikan kepada Penggugat adalahsebesar Rp2.322.759.632,00, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

  Bahwa Imbalan Bungaaquo wajid diberikan karena merupakan hak konsitusi di bidangperpajakan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 27AUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor195/PMK.03/2007 juncto Pasal 17

• Tentang : Anjak Piutang Syari'ah

• Setelah selesai dan sesudah sayamenyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkanagar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerjahanya karena Allah dan imbalan untuk saya punditanggung oleh Allah. Umar menjawab: Ambillah apayang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) padamasa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya punberkata seperti apa yang kamu katakan.

  Pendapat ulama tentang Wakalah bilUjrah; antara lain:1) Ibnu Qudamah dalam alMughni:ei (3 % nn oe 4 os one o8 # g8 Gy EA Beally ade a che Col ob jar nbs Jarmr SS sill emteeu mar lb si 3 85185 od) Gy LB LOT Sy pLes elites aid URE Lay Oy eS J2004 cessdt Jo 23 all als or) ally JS aAkad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik denganimbalan maupun tanpa imbalan.

  Hal itu karena Nabi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama IndonesiaAnjak Piutang Syariah 5 Menetapkan2)3)shallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkankepada Unais untuk melaksanakan hukuman had, kepadaUrwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafiuntuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpamemberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus parapegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliaumemberikan imbalan kepada mereka.

  (AlSyaukani, Nail alAuthar, Kairo: Dar alHadits, 2000, j. 4, h. 527).Penulis Takmilah Fath alQadir:Aer aly ale a te i oY Bi ey Sb 2515 reeS iy ABLE SS pa eit al SUS Gy oe(2 6 og sillWakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupuntanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu alaihi waalihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untukmemungut sedekah (zakat) dan beliau. memberikanimbalan kepada mereka...

  Apabila wakalah dilakukandengan memberikan imbalan maka hukumnya samadengan hukum ijarah. (Fath alQadir, juz 6, h. 2;Wahbah alZuhaili, alFigh allslami wa Adillatuh,Dimasyq: Dar alFikr, 2002, juz 5, h. 4058).2.

• ' nafsu seoranglak laki dan mendapatkan imbalan, terdakwa akan memperolehsuatu keuntungan berupa upah atau imbalan sebagaipenghubung~ baik dari korban DESI SEPTIANA SETIAWATIsendiri maupun dari seorang laki laki yang berminat.

  Oleh karena korban sejakawalnya telah bersdia melayani nafsu seorang lak lakidengan imbalan sejumlah uang termasuk bersedia melayaninafsu. terdakwa dan tidak menolak menerima uang dariterdakwa MARJUKI al. JONI KOKEK al.

  Oleh karena didalam benakterdakwa apabila korban bersedia melayani nafsu seoranglak laki dan mendapatkan imbalan, terdakwa akan memperolehsuatu keuntungan berupa upah atau imbalan sebagaipenghubung~ baik dari korban DESI SEPTIANA SETIAWATIsendiri maupun dari seorang laki laki yang berminat.

  Oleh karena didalam benakterdakwa apabila korban bersedia melayani' nafsu seoranglak laki dan mendapatkan imbalan, terdakwa akan memperolehsuatu keuntungan berupa upah atau imbalan sebagaipenghubung~ baik dari korban DESI SEPTIANA SETIAWATIsendiri maupun dari seorang laki laki yang berminat.

  karena korban~ sejak awalnya telah bersdiamelayani nafsu seorang laklaki dengan imbalan sejumlahuang termasuk bersedia melayani nafsu terdakwa dan tidakmenolak menerima uang dari terdakwa MARJUKI al.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, yangmenyatakan:Pasal 2 huruf a:"Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat: keterlambatanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (3) UndangUndang KUP";Pasal 3 ayat (I) huruf a: "Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan

  Bunga = 2% per Bulan Bunga;h = Bulan Bunga (dibulatkan) x Tarif imbalan Bunga x Nilai Lebin Bayer PPN;Halaman 6 dari 21 halaman.

  April 2010 (masingmasing Masa Pajak), yang padaakhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP (masingmasing MasaPajak), Sesungguhnya mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga kepadaHalaman 10 dari 21 halaman.

  hukum"SPT Masa PPN Tanggal Tanggal Batas Waktu Batas Waktu Keterlambatan Imbalan BungaMasa Nilai Lebih Bayar PPN Tanggal Penerbit Penerbit Penerbit Penerbitan bulan NilaiPajak (Rp.)

  Bunga = 2% per Bulan Bunga;h = Bulan Bunga (dibulatkan) x Tarif Imbalan Bunga x Nilai Lebin Bayar PPN;7.

• Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut50591/PP/M.1IB/99/2014Gugatan2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S410/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 30 April 2013 perihalPemberian Imbalan Bunga;bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebesar Rp1.319.944.030,00 dan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajaksehubungan dengan

  KEP916/WPJ.07/2010 tertanggal 21 September2010 yang menetapkan menolak keberatan Penggugat sehingga jumlah pajak yang kurangdibayar tetap sebesar Rp.1.319.944.030;bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah penolakan Tergugat ataspermohonan Imbalan Bunga sebagaimana Surat Tergugat No.S410/WPJ.0606/2013Tanggal 30 April 2013 yang tidak disetujui Penggugat;bahwa kronologis timbulnya sengketa pajak yang Penggugat ajukan Gugatan adalahsebagai berikut:a. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008

  Put43807/PP/M.VII/16/2013 tertanggal 7Maret 2013 yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan BandingPenggugat sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesarRp.1.319.944.030;bahwaatas Put43807/PP/M.VII/16/2013, Penggugat mengajukanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesarRp.1.319.944.030,00 melalui surat No 16/CJ/0413/1226 pada tanggal 15April 2013 dan permohonan imbalan bunga sebesar Rp.633.573.135,00melalui surat No. 16/CJ/0413/1229 pada tanggal 15 April 2013 denganperincian

  Total1.319.944.030Total 633.573.135 bahmelimbdaptarbaBuPeTebahBurbes.bahtetaditudiajCc)baterbaPutetterterdisditPebaPeunjusNcbaTaTakeba28yasalUrselterbadekebaNckehaupmengingatMemutuskanUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S410/WPJ.07/KP.0606/2013 tanggal 30 April 2013 perihalPemberian Imbalan

• Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2015sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S309/WPJ.19/KP.0208/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Penjelasantentang Permohonan Imbalan Bunga;Aspek FormalBahwa sesuai dengan Pasal 40 Undangundang RI Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;Aspek MaterialBahwa Tergugat melalui surat nomor: S309/WPJ.19/KP.0208/2012tanggal 11 September 2012 perihal Penjelasan tentang Permohonan ImbalanBunga

  , tidak dapat = mengabulkan Surat Penggugat Nomor:2001/LGEIN/TAX/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal PermohonanPemberian Imbalan Bunga atas Kelebihan Pembayaran Pajak sesuaiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1073/WPJ.19/2012 tanggal 7Agustus 2012 tentang Pembatalan/Pengurangan Sansksi Administrasi STPPPN Nomor 00009/107/11/092/12 tanggal 15 Februari 2012, dengan alasanpengurangan sanksi administrasi bunga Pasal 8 ayat 2 (a) tidak termasuk yang dapat diberikan imbalan bunga;Bahwa nilai

  pengajuan imbalan bunga dalam surat Penggugat nomor:2001/LGEIN/TAX/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 adalah Rp16.928.592,00;Sanggahan PenggugatBahwa adapun sanggahan Penggugat adalah berdasarkan:1.

  Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2015Bahwa berikut adalah kutipan dari pasal 27A ayat 1 Undangundang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 yang secara jelas menyebutkan bahwa:.. yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihanpembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)bulan..."

  Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/20152012 perihal Penjelasan Tentang Permohonan Imbalan Bunga atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1073/WPJ.19/2012 tanggal 07 Agustus2012 tentang Pembatalan/Pengurangan Sanksi Administrasi STP PPN MasaPajak Juli sampai dengan Oktober 2011 Nomor: 00009/107/11/092/12 tanggal15 Februari 2012, atas nama: PT. LG Electronics Indonesia, NPWP01.069.323.2092.000, beralamat di Gedung One Pasific Place Lt.11 Suite 1101Jl. Jend.

• VERSAILLES INDOMITRA UTAMA , dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 ;

• Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
• Menghukum Debitor untuk membayar imbalan jasa Pengurus sebesar 5,5 % x Rp. 8.247.087.672,34 (Delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tiga puluh empat rupiah);
• Menghukum Temohon untuk membayar

  Pasal 5ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 11 Tahun 2016 tentangPedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, maka ataskeberhasilan TIM PENGURUS mendamaikan Para Pihak Debitur danPara Kreditur, dengan ini TIM PENGURUS MOHON kepada MajelisHakim Pemutus Perkara Nomor:048/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby, agar berkenan untukmenetapkan Imbalan Jasa Bagi TIM PENGURUS sebesar 5,5 %(

  ;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 11 Tahun 2016tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, menentukan :Dalam hal penundaan kewajiban utang berakhir dengan perdamaian,besarnya imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitur berdasarkankesepakatan dengan Pengurus yang ditetapkan oleh Majelis hakim, denganketentuan paling banyak 5,5 %

  lebin dahulu oleh Debitur, dan Pengadilan wajibmenolak untuk mengesahkan perdamaian apabila Imbalan Jasa bagi TimPengurus belum dibayarkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban PembayaranUtang berakhir dengan Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2017tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.11Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, makamengenai imbalan jasa Pengurus

  Darmi Bersaudara, Tbk dibebankankepada Debitor;Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa Pengurus PT. DarmiBersaudara, Tok, akan disepakati oleh Pengurus dan Debitor dan/atau Investorberdasarkan kesepakatan Bersama perihal imbalan jasa pengurus PenundaanKewajiban Pembayaran Utang PT. Darmi Bersaudara Tbk;Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU inisudah selayaknya dibebankan kepada Debitor;Memperhatikan akan Pasal 222 ayat (3) jo.

  Menghukum Debitor untuk membayar imbalan jasa Pengurus sebesar5,5 % X Rp. 8.247.087.672,34 (Delapan miliar dua ratus empat puluh31tujuh juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua koma tigapuluh empat rupiah);4.

• MENGADILI

  1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian antara Debitur TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO (Dalam PKPU) dengan Para Kreditur dari Debitur TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO (Dalam PKPU), sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 Februari 2023;
  2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
  3. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya Kepengurusan bagi Tim Pengurus Debitur TIMOTIUS DHARMAWAN HARSONO

• Menetapkan bahwa imbalan jasa ( fee ) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya ; 6. Menghukum pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.486.000,00 ( dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

  Kurator lainnya ;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut para Pemohontelah memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untukmengangkat dan menunjuk Kurator, maka Majelis Hakim menunjuk BALAI HARTAPENINGGALAN SURABAYAsebagai Kurator dalam kepailitan ini, maka permohonanpara Pemohon sebagaimana dalam petitum No. 4 tersebut dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitanakan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan

  Menetapkan bahwa imbalan jasa ( fee ) Kurator akan ditetapkan kemudian setelahKurator selesai melaksanakan tugasnya ;6. Menghukum pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.486.000,00( dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 31 MEI 2018 dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan susunan : NURSYAM, S.H.

• li>Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 , Tergugat I dengan disetujui suaminya CHENDRA HERIANTO sebagai Tergugat II telah meminjam uang dari penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai tanggal 8 Sepember 2016 dengan imbalan

   jasa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar imbalan jasa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari bulan September 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini setiap bulannya dikurangi dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas pembayaran imbalan jasa

   Bahwa penggugat kepada Tergugat telah secara baikbaik dan kekeluargaanmeminta berkalikali agar Tergugat yang telah lalai melakukan pembayaranhutangnya Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah ), berserta IMBALAN JASAsebesar Rp 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) tersebut, namun hasilnya nihil.9.

   Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng untukmembayar/melunasi Utang Pinjamannya sebesar Rp 100.000.000, (Seratusjuta rupiah), berserta IMBALAN JASA sebesar Rp10.000.000, (sepuluh jutarupiah) kepada Penggugat;.

   jasa sebesar Rp10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah) yang harus dibayarkan bersamaan dengan hutang pokok dalam temposatu bulan setelah perjanjian pengakuan hutang tersebut ditandatangani, yangmana apabila dipersentasikan antara imbalan jasa dengan hutang pokok Tergugat tersebut, maka diperoleh hasil persentasi imbalan jasa tersebut adalah 10 % perbulannya dari hutang pokok Tergugat kepada Penggugat, yang mana jugaapabila persentase imbalan jasa per bulan tersebut dikalikan setahun maka totalpersentase

   bunga atau imbalan jasanya adalah sebesar 120% per tahun;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukanbesaran bunga atau imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat atas hutang yang dimilikinya yang harus mencerminkan rasa keadilanHalaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pat.G/2019/PN.Sbw.dan cenderung tidak mengarah kepada praktek rentenir, sehingga Majelis Hakimtidak sependapat dengan bunga atau imbalan jasa yang dipergunakan dalam buktisurat

   jasa kepada Penggugat,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakimsebelumnya terhadap hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesarRp100.000.000, (Seratus juta rupiah) beserta bunga atau imbalan jasa yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000, (Satu jutalima ratus ribu rupiah) dan diketahui pula bahwa Tergugat telah membayarkansebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) terhadap imbalan

• TERGUGAT 1) tidak lagimembayarkan Imbalan Jasa atau Suku Bunga yang harus diterima olehPARA PENGGUGAT sejak penyetotan simpanan dana oleh PARAPENGGUGAT tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT telah dirugikankarenanya, oleh karenanya jika dirinci dengan perhitungan dana yangdisimpan kepada TERGUGAT dan dengan perhitungan Imbalan Jasaatau Suka Bunga yang diterima oleh PARA PENGGUGAT aantara lain :1.

  Setoran tanggal 07 Februari 2020 sebesar Rp. 1.750.000.000, Jatuh tempo tanggal O7 Februari 2021 yakni Rp. 1.750.000.000X 11 %/tahun = Rp. 192.500.000, ;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomo 148/Pdt/2020/PN.Bdg> Total Imbalan Jasa atau Suku Bunga yang harus dibayarkansebesar Rp. 192.500.000,2.

  %/Tahun = Rp. 165.000.000, Jatuh tempo tanggal 24 Mei 2021 yakni Rp. 1.500.000.000X 11 %/Tahun = Rp. 165.000.000, Total Imbalan Jasa atau Suku Bunga yang harus dibayarkansebesar Rp. 330.000.000 ,Setoran tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomo 148/Pdt/2020/PN.Bdg Jatuh tempo tanggal 27 Mei 2020 yakni Rp. 1.000.000.000X 11 %/Tahun = Rp. 110.000.000, Jatuh tempo tanggal 27 Mei 2021 yakni Rp. 1.000.000.000X 11 %/Tahun = Rp. 110.000.000, > Total Imbalan Jasa

  Setoran tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000, Jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2020 yakni Rp. 1.000.000.000X 11 %/Tahun = Rp. 110.000.000, Jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2021 yakni Rp. 1.000.000.000 x11 %/Tahun = Rp. 110.000.000, > Total Imbalan Jasa atau Suku Bunga yang harus dibayarkansebesar Rp. 220.000.000 ,12.

  JasaatauSuku Bunga yang harus dibayarkansebesar Rp. 480.000.000.e Adapun seluruh Imbalan Jasa atau Suku Bunga yang harusdibayarkan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA(Incasu.

• Syukur Ode Ayi dan saksi Jainuddin, SH menanyakan asal4 (empat) paket sabusabu dari Terdakwa I atas kesepakatan terdakwa I dan IIapabila terdakwa II bias menjual akan mendapatkan imbalan Rp.100.000,perpaket dari terdakwa I kemudian terdakwa I menyebutkan 4 (empat) paketberasal dari saksi Noto yang apabila terdakwa I dapat menjual sabusabu tersebutakan mendapat imbalan Rp.250.000, perpaket dari saksi Noto, selanjutnyaterdakwa diamankan bersama barang bukti ke Polres Tanah Bumbu untuk diprosessecara

  apabilaterdakwa I berhasil menjual shabu tersebut akan diberi imbalan sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidakkeberatan.Saksi IT: JAINUDDIN, S.H. 10Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2012, saksi dan Saksi Abd.

  Atas jasa para terdakwa tersebut, diperoleh kesepakatan jikaterdakwa I berhasil menjual shabu tersebut, maka terdakwa I diberi imbalan dari sdr. Notosebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa I sepakatkepada terdakwa II akan memberi imbalan kepada terdakwa II sebesar Rp.100.000, (seratusribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nyatalah jika paraterdakwa telah menjadi perantara transaksi shabu sebanyak 4 (empat) paket antara sdr.

• Perihal Penegasan Pemberian Imbalan Bungaatas Hutang Pajak yang Dipotong dari kelebihan Pembayaran Pajak, dapat kamisampaikan halhal sebagai berikut :a. Dalam hal timbulnya hak dan kewajiban perpajakan adalah untuk TahunPajak 2008, maka dasar hukum Pemberian Imbalan Bunga yang dapatdigunakan adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanHukum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;b.

  Mengingat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP944/WPJ.19/2013 tertanggal 18 Juli 2013 adalah keputusan pembatalanatas STP secara jabatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, makapermohonan imbalan bunga yang Saudara ajukan tidak dapat diberikan;Latar Belakang Dan Uraian Atas Surat Yang Diterbitkan Tergugat Nomor S519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November 2013 tentang Jawaban AtasPermohonan Imbalan Bunga Terkait Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP944/WPJ.19/2013 tertanggal

  Dengan demikian alasan Tergugat bahwa imbalan bunga tidakdiberikan karena keputusan pembatalan ketetapan pajak dilakukan secarajabatan adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;KesimpulanBahwa berdasarkan Pasal 27A ayat (1), (1a) dan (8) UndangUndang KUPdiatas, Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan imbalan bunga telah diaturHalaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2016dan dijamin oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

  Menyatakan surat yang diterbitkan Tergugat dalam hal ini KPP Wajib PajakBesar Dua Nomor S519/WPJ.19/KP.0209/2013 tertanggal 25 November2013 tentang Penolakan Imbalan Bunga dibatalkan demi hukumberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;2.

  Mengabulkan permohonan Tergugat untuk diberikan imbalan bunga sebesarRp 54.625.419.003,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Uraian Jurniah Imbalan(Rp) Bunga(Rp) Pemindahbukuan dart SKPLB PPh Badan Masal 92228.249.056)44.269.559.547Desember 2008 dengan Bukti PemindahbukuanNomor PBK00885/VIIWPJ.19/ KP.0203/2010tanggal 14 Juli 2010(14 Juli 2010 18 Juli 2013)= 37 bulan, max24' bulanSSP yang dibayarkan pada tanggal 23 Juli 2010 21.574.70720110.355.859.456(23 Juli 2010 18 Juli 2013) = 36 bulan, max