Ditemukan 2877 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onyek objek oblek obrek oyek
Penelusuran terkait : Tanah obyek sengketa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
106 — 66
  • Bahwa obyek sengketa tanah seluas 525 m?, merupakan satu kesatuan danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik No. :3318/Kelurahan Sanur tersebut seluas 4.365 m2, yang merupakan milik dariPenggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Il Konvensi.6. Bahwa perolehan hak atas kedua obyek sengketa dilakukan melalui :a.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 27-03-2013 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 298/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mks.
Tanggal 27 Maret 2013 —
52 — 46
  • RAPIdan Saksi ke 2 (dua) ABDUL CHALIK MANYEREANGDg.RUKA;Menimbang, bahwa Tergugat I/ Tergugat Intervensi II telah membantah dalil dalil Gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi, dengan dalil dalil yang padapokoknya menyatakan bahwa oleh karena tanah yang berada dalam kekuasaan/ hakTergugat I adalah milk Tergugat I dan sama sekali bukan milk Para Penggugat, danPenggugat tidak pernah menempati dan menguasai obyek sengketa, Tanah obyek sengketadahulu adalah Tanah Negara kemudian berada dalam
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 73/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 22 Juni 2017 — - MUHAMAD AMIR, Cs. vs - Ir. HUGENG SYATRIADI, Cs.
59 — 49
  • Bahwa benar oleh karena Para Tergugat memancang patok danmengkalim bahwa tanah obyek sengketa tanah Para Tergugat yangdiperoleh dari Tergugat Ill, maka pada tanggal 11 Mai Tahun 2015, kamiPara Tergugat Il mengirim surat kepada Camat Komodo, KabupatenManggarai Barat, perihal Penegasan Hak, yang tembusanyya kami kirimkankepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasinal Kabupaten ManggaraiBarat dan juga dikirimkan kepada Notaris/ PPAT atas nama lbu KarolinaDesiani Djerabu, S.H., MKM.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
223 — 227
  • dikenal sebagai KampusUniversitas Darussalam oleh karena tanah dan bangunan tersebutHal 99 dari 136 hal (PutusanNo.11/PDT.G/2015/PN.Amb) merupakan tempat dimana Universitas Darusalam melakukan aktivitasbelajar mengajar dan majelis tidak memerintahkan untuk menghentikankegiatan belajar mengajar tersebut serta Majelis tidak mempunyaikekhawatiran bahwa Objek sengketa akan dialihkan atau di pindah tangankankepada pihak lain oleh Tergugat , maka Majelis memandang tidak perlu diletakkan sita jaminan atas obyek
    sengketa Tanah dan Bangunan Milik Yayasanyang terletak di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab.Maluku Tengahtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelismenyatakan menolak gugatan Provisi Penggugattersebut;Il.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 02-10-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5399/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 73
  • Ngatnati;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugatdan bukti bukti dari kedua belah pihak serta dari hasil pemeriksaan setempat,ditemukan fakta bahwa terhadap obyek sengketa tanah seluas 1.612 M2sebagaimana dalam gugatan poin 5.21 sebagiannya seluas + 900 M2 adalahmerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan selebihnyabukan merupakan harta bersama ;Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 5.21
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat: H. MUHRANSYAH Tergugat: 1.H. MUHAMMAD RIDUAN Als AHMAT FILIFIN 2.MASKAN 3.KEPALA DESA SUNGAI CUKA
128 — 68
  • Dengan tidak menunjukkan adanya sertifikat tanahyang dimaksud dalam Gugatannya maka PENGGUGAT tidakmempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat Para TERGUGAT.oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan PENGGUGATatau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) ;Obyek sengketa ( tanah terperkara ) bukan milik Pengqugat ( exceptiodomini ) / Gugatan Obscuur Libel.9.10.Bahwa PENGGUGAT
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Desember 2018 — -. CHARLY AMENEHUNG UTOMO VS -. SARIFUDIN DAENG SIRATANG, DKK
139 — 82
  • Para Tergugat adalah pemilik yang Sah atas Tanah Bidang LohoGebang dan Tergugat adalah Pemilik Obyek Sengketa Tanah yangSah Menurut Hukum;Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor135/PDT/2018/PTKPG81.82.ii. Tergugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukanPermohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kab. ManggaraiBarat;Dibawah ini Tergugat akan menguraikan dalildalil bantahan tersebutdiatas secara lebih terinci.i.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 28 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 70
  • Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa seringterjadi terlebih lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspekaspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenaitanah, antara lain tidak disebutnya batas batas obyek sengketa dengan jelasdan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidakdisebutnya letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidaksamanya batasbatas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketadengan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 630/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
I Gusti Ngurah Ekawijaya
Tergugat:
1.Ketut Dana
2.Bendesa Adat Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
3.Kelihan Adat Banjar Ulun Uma Badung Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
4.Kelihan Dinas Banjar Ulun Uma Badung Desa Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
5.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Bali cq Bupati Kabupaten Badung cq Perbekel Gulingan
6.I Ketut Jaya
7.I Gusti Made Sudana
49 — 85
  • Pesedahan Agung Kodya Denpasar Tahun1997, hingga pensiun tahun 2015 di Dinas Pertamanan Denpasar;Bahwa saksi mengecek data tanah tersebut karena Penggugat mintapenjelasan kepada saksi selaku mantan pesedahan;Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah sengketa sekarang ini sudah adaperubahan;Bahwa saksi tahu lokasi tanah dalam SPPT dari gambar tanah berupa blokbukan persil, yang saksi lihat dari peta buku;Bahwa saksi tidak tahu tanah di Ssubak Ulun Uma ada pipilnya;Bahwa tidak semua tanah yang menjadi obyek
    sengketa tanah PKD,munculnya tanah luas 9 are atas nama Gusti Putu Oka adalah sisa dari tanahluas 25 are yang dijadikan tanah PKD;Bahwa untuk pembuatan IPEDA mengacu dari luas tanah 25 are;Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah beralih kepada orang lain;Bahwa DKHP dulu boleh diketahui oleh masyarakat umum;Bahwa asli DKHP sudah dikembalikan;2.
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama
Register : 18-09-2020 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PA BADUNG Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Bdg
Tanggal 30 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 49
  • Barat : Jalan Saraswati 2.Bukan lagi merupakan hak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,jelas bahwa obyek sengketa tanah sewa yang digugat oleh Penggugat sudahberalin kepemilikannya menjadi hak pihak lain yang bernama Ika Taukhida,Majelis berpendapat bahwa Penggugat berarti sudah tidak mempunyai hakuntuk menggugat (legal standi in judicio/legal standing) sebagai Penggugatkarena obyek sengketa sudah bukan menjadi hak dari Penggugat danTergugat, sekalipun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2012 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Januari 2014 — Gusti Mardansyah Melawan: PT. USAHA AGRO INDONESIA; PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, PT. AYU SAWIT LESTARI, PT. HARAPAN SAWIT LESTARI; PT. INDO SAWIT KEKAL, PT. MITRA SAUDARA LESTARI; PT. BERKAT NABATI SEJAHTERA; PT. BUMI SAWIT SEJAHTERA; BUPATI KETAPANG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,
98 — 43
  • Dengandemikian gugatan yang ditandatangani oleh kuasa tidak sah dangugatan yang diajukan tidak dapat diterima.Bahwa Penggugat (GUSTI MARDANSYAH) dan ahli waris AlmarhumahRatu Karta Yuda dengan Pangeran Karta Yuda, tidak mempunyaikwalitas atau tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyaialas hak mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tanah yangdimiliki/dikuasai/diusahakan oleh Tergugat sampai dengan TergugatVill, karena :a.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
89 — 63
  • Selanjutnya, ketika 2 Kepala Desa tersebut pada tanggal 23Desember 1993 menghadap kepada Kepala Desa Kuta danselanjutnya meminta dibuatkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT)yang pada pokoknya berisi mengakui dan mengklaim telahmenggarap tanah obyek sengketa (tanah Negara) milikPENGGUGAT sejak tahun 1975.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 PK/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT HIJAU PRYAN PERDANA VS PT CITRA SAWIT MANDIRI, dk.
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak jelasnya tanah obyek sengketa/tanah terperkara;1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tidak mendalilkan ukurandefenitif batasbatas tanah terperkara, sedangkan ukuran defenitif aquo menentukan kepastian luas tanah terperkara;2. Bahwa posita gugatan Penggugat mendalilkan luas tanah terperkaratidak defenitif, an sich dengan redaksi "kurang lebih" 203 ha;3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
184 — 84
  • Eugenie Lucie Berg, selaku wali dari anak dibawah umurbernama ALGY RONALD van STADEN berdasarkan Akta Perdjandjian Djual Belitertanggal 12 Juli 1950 No. 43, yang dibuat di hadapan Meester Hendrik Dirk vanWerkum, Wakil Notaris di Surabaya ;Menimbang, bahwa kedua ( 2 ) obyek sengketa Tanah Bekas Hak EigendomNo. 5221 dan Tanah Bekas Hak Eigendom No. 5222 tersebut, telah dibalik nama keatas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 September 2015 — AHMAD TAUFIQ, Lawan 1. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Cq KEPALA CABANG JAKARTA KUNINGAN, 2. FAHMI, 3. NAFILA ASSEGAF, 4. MUSTOFA NAJIB,
109 — 47
  • Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Rekonpensi yangterkait dengan obyek sengketa yaitu petitum gugatan nomor. 2, 3, 4, 5, 6 point 3,4 dannomor 7 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan MajelisHakim tidak melakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensimaka petitum gugatan nomor 8 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Rekonpensi yang tidakterkait dengan obyek
    sengketa tanah dan bangunan yang terletak di PerumahanNuansa Kebagusan Jalan Kebagusan Ill No. 99 Blok B 12A KelurahanKebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan adalah tidak relevanuntuk dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan Rekonpensi yang tidak terkaitdengan obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan Rekonpensi nomor: 6point 1, 2,5, 6 dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Rekonpensi nomor 9tentang biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan dalam
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
417 — 5288
  • Berita Acara Persidangan Hasil PemeriksanSetempat terhadap Tanah OObjek Sengketa tertanggal 22 Pebruari1Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana Gambar Komisi dalamBerita Acara Persidangan Hasil Pemeriksan Setempat terhadap Tanah Objek Sengketa dalamperkara ini tertanggal 22 Pebruari 2013 tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa benarternyata perihal letak Tanah Petuanan Negeri Laha beserta batasbatas Tanah wilayah NegeriLaha serta letak Tanah Obyek Sengketa dan batasbatas Tanah Obyek
    Sengketa Tanah ObyekSengketa adalah benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugatdan juga mengenai perihal adanya penguasaan atas TanahTanah Obyek Sengketa tersebut olehpihak Tergugat , adalah juga benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimanadalam Surat Gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Sip/1973Tanggal 3171975 menyebutkan bahwa : Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagaipedoman bagi Hakim dalam memeriksa
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 14-04-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 487/Pdt.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 14 April 2015 —
112 — 137
  • Gugatan ini kePengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmembantah, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :Tergugat I, Il, V, VI, VII, VIII, X, XI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX,XXI, XXII, XXVIII, dan XXXVI (19 orang yang memberikan kuasakepada Paian Siahaan,SH dan rekan) mendalilkan bantahannyapada pokoknya sebagai berikut : bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakansebagai pemilik yang sah atas obyek
    sengketa tanah seluas lebihkurang 5510 m2 yang hanya didasarkan PPJB yang dibuatdihadapan Anastasia Zaidulfar,SH, Notaris di Padalarang,Kab.Bandung Barat, karena setiap peralihan hak milik atas tanahwajib dilakukan oleh PPAT yang memiliki wilayah kerja di daerahtersebut berada, sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat PembuatAkte Tanah; bahwa PPJB tersebut diatas merupakan persetujuan bukti parapihak untuk mengikatkan diri , sampai pada waktunya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-03-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2017 — DJAMIN bin BATONG VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs
131 — 52
  • Hal ini didasarkanpada :Hal 24 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971 yangmenyatakan bahwa : Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyekhukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihakdalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan.2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/ 1972 tanggal 11Nopember 1975 yang menyatakan bahwa: Seharusnya Paultje Pinontoan itudiikutsertakan dalam perkara
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
170 — 112
  • Kerugian Materiil :Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat ataspenguasaan selurun obyek sengketa tanah tersebut diatas yaituObyek Sengketa s/d 26 milik Para Penggugat secara melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terkait kerugian atas manfaatyang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudianhari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterimaoleh Para Penggugat di kemudian hari.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Wanprestasi
Upload : 17-10-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 40/Pdt.G/2008/PN Sim
H. FREDDY DAMANIK, SYAFEI DAMANIK
89 — 22
  • Putusan No. 40/Pdt.G/2008/PN.SIMMenimbang, bahwa oleh karena yang berhak atas obyek sengketa tanah seluaskurang lebih 60 Ha adalah ahliwaris Tuan Badjandin Damanik sebagaimana telahdipertimbangkan diatas, maka segala suratmenyurat, perikatan yang dilakukanmasyarakat pendatang kepada para tergugat atau pihak lain termasuk penerbitansertifikat oleh BPN selaku Tergugat XIX kepada para Tergugat harus dianggapmerupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiegedaad), dengan kata lain batalmenurut hukum;