Ditemukan 355 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-07-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 184/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 2 Oktober 2014 — HIDAYAT LATIF.; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.; H. ABDUL AZIZ.;
6638
  • .* Pengajuan tenggang waktu) upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta kepada para pihak.Him.17 dari 17 hlm.Putusan No.184/B/2014/PT.TUN.JKT.
Register : 07-09-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 197/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Februari 2013 — 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA; 2.DENNIS SARWONO RAHARDJO; Drs. PODO WIBOWO WISNU HANDOJO;
530421
  • Biaya Proses Banding ............eeeeee : Rp.213.000.Jumlah : Rp.250.000.Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.Catatan :* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No.51 Tahun 2009 TentangPerubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara.19* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartakepada
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 99/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pdg
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES melawan BACHTIAR BURHAN
13948
  • Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;2. Putusan melanggar ketentuan UndangUndang;3. Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan ataukontradiktif, meliputi:a. Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbanganyang satu dengan yang lain;b. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan beritaacara persidangan;c. Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;4. Salah menerapkan hukum pembuktian;5. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;6.
    Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum adalah tidakberdasar hukum, Karena BPSK Kota Padang dalam hal ini telah tepatmenerapkan Pasal 55 UndangUndang Perlindungan dan Pasal 38Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag)Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001;Putusan Melanggar ketentuan UndangUndang adalah tidak berdasarhukum, karena BPSK dalam hal ini telah mengambil putusan sesuaidengan tugas dan wewenangnya sebagaimana di atur dalam Pasal 52UndangUndang Perlindungan
Register : 04-09-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 243/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 17 Nopember 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DKK.; PT. CILEDUG LESTARI.;
6640
  • Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serangkepada para pihak.Him.19 dari 18 him. Put. No. 243/B/2014/PT.TUN.JKT
Register : 13-06-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 125/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 18 Oktober 2013 — 1.PT. NAGA PERMAI.; 2.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.; JETHANAND HARKISHINDAS BHOJWANI DKK ( 5 ORANG ).;
11926
  • Rp. 1 +Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta kepada para pihak.
Register : 01-12-2010 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 19-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 265 / B /2010/PT.TUN.JKT.
Tanggal 10 Februari 2011 — PT. INTERNATIONAL MACHINERY CORPORATION; KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
2477
  • Rp.221,500 +JUMI AN ou. eeeeececceeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.250.000,Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah ,Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara pengaju kepada para
Register : 04-06-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 108/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Juli 2012 — 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK; 2. PT. PAKUAN; IDA FARIDA;
12682
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung kepada para pihak.Him. 19 dari 18 him. Put. No.108/B/2012/PT.TUN.JKT
Register : 30-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 271/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — PJS. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA; H. ENCENG DANTO; OMAN ABDURAHMAN;
7718
  • Rp. 165.500, +Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung kepada para pihak.Hal 19 dari 19 hal Put.
Register : 03-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Nopember 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI.; Hj. MELLY SITI FATIMAH.;
4921
  • Biaya Proses Banding ...... cece : Rp. 218.000.Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Ke dua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung kepada para
Register : 01-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177/B/2013/PT.TUN-JKT.
Tanggal 17 Oktober 2013 — 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.; 2. FENDY HIRIAWAN WIDJAJA.; HENDRAWAN SUBIANA.;
254202
  • .* Pengajuan tenggang waktu) upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengajukepada para pihak.Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.
Register : 07-08-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 40/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 16 Juli 2018 — - Pembanding : MUHAMMAD FAHRUDDIN. - Terbanding : ASMAR LABELO.
6928
  • diambilalin untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara aquo di tingkat banding ;Menimbang bahwa oleh karena Putusan perdataNo.69/Pdt.G/2017/PN.Kdi tanggal 4 Januari 2018, tidak termasuk kategoriPutusan Verstek, maka tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentukperlawanan ( verzet ) melainkan dengan upaya hukum Banding.Menimbang bahwa ketika Pembanding semula Pelawan/ Tergugatmengetahui Putusan perdata No.69/Pdt.G/2017/PNKdi tanggal 4 Januari2018,masih dalam tenggang
    waktu upaya hukum banding ( belum lewat 14hari ) yang seharusnya digunakan oleh pelawan/pembanding mengajukanupaya hukum Banding, dalam posisinya sebagai Tergugat dalam perkaratersebut diatas.
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 132 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 1 September 2014 — KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) KOTA BANDUNG.; IFANDAM DARMAWAN.; TUAN MAGNUS JAYA.;
7860
  • +Jumlah Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung kepada para pihak.Hal 23 dari 19 hal. Put.
Register : 25-05-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 110/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Agustus 2011 — PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO; 1. BUPATI KUTAI TIMUR; 2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL;
202109
  • Rp. 250.000,Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.Catatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan ke dua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara pengaju kepada para pihak.
Register : 26-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 121/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 21 Juli 2014 — 1. PT LAKSANA BUDAYA.; 2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA.; BOENARTO TEDJOISWORO.;
6732
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan,yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.20
Register : 24-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 132/B/2013./PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Nopember 2013 — Adung DKK ( 82 ORANG ); 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; 2.MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;
3225
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengajukepada para pihak.
Register : 03-02-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 31/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Mei 2014 — 1. OEY TJIONG TIE.; 2. Dr. FERRY KOSIM SINDUDIBROTO.; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.; 2.P.T.DAM UTAMASAKTI PRIMA.;
13277
  • Rp. 250.000,Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiahCatatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepadapara pihak.Hal.21 dari 19 Put.31/B/2014/PT.TUN.JKT.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — PT ASURANSI ASTRA BUANA VS DOMINIKUS SIAHAAN
156122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa arti dan ruang lingkup kesalahan penerapan hukum atau melanggarhukum yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b UndangUndang MahkamahAgung tersebut di atas adalah meliputi:a) Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b) Putusan melanggar ketentuan UndangUndang;c) Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan ataukontradiktif, meliputi;d) Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbanganyang satu dengan yang lain;e) Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan
Register : 28-02-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 22-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 48/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2011 — DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAPI); DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPP IWAPI); DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;
6919
  • .* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara pengaju kepada para pihak.Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKTHalaman 18 dari 17 halaman. Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKT
Putus : 23-04-2013 — Upload : 28-06-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 170 / Pdt.P / 2013 / PN.Kdr.
Tanggal 23 April 2013 — KIE HWA
204
  • M.Hum.Nip : 195806151986031004 Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges: Rp. 4.200,00Jumlah : Rp10.200,00Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap karenamasih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalam undangundang.Panitera Muda PerdataSOHARNO, S.H. M.H.NIP: 19610123 1981 03 1006Biaya Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges : Rp. 3.600,00Jumlah : Rp. 9.600,00BERITA ACARA SIDANGPerkara Nomor : 170/ Pdt.P / 2013 / P.N. Kdr.
Register : 08-10-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 233/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Februari 2011 — PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO); BUPATI BARITO UTARA
2752
  • Biaya Proses Banding ................0s:0eee eesJumilahPANITERA PENGGANTICATUR WAHYU WIDODO, SH.Rp. 15.500,Rp. 5.000,Rp. .000,Rp. 5.000,Rp. 218,500,Rp. 250.000,Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu rupiah.Catatan :Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhiketentuan pasal 51 A ayat (2) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan