Ditemukan 3492 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tenggara tanggung tentang tenggat tenang tunggang tanggang tenggeng tenggano tenggana wastu wantu watu wktu wahyu
Penelusuran terkait : Pajak Tenggang waktu Melampaui tenggat waktu Lewat tenggang waktu Tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu Telah melampaui jangka waktu Ppn Melampaui jangka waktu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 04-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2011
Tanggal 4 Juli 2011 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.dkk
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena gugatan telah melampaui tenggang waktu yangditetapkan oleh UndangUndang maka gugatan tidak dapat diterimakarena kadaluarsa ;Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 187 K/TUN/201 14. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan(legal standing) ;a. Bahwa dalam surat gugatannya yang mengajukan gugatan adalahSaudara Grant E.L. Tindagi Direktur Utama PT. Indonesia UnggulBersatu. Sesuai dengan salinan Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
442 — 123
  • TataUsaha Negara Palembang melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16Juni 2020 untuk mencari keadilan, dimana sebelumnya ParaPenggugat telah mengajukan keberatan atau Upaya Administratifmelalui kKuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2020 atas SKPemberhentian Para Penggugat maupun SK Pengangkatan paraperangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat, namunterhadap SK Pengangkatan para perangkat baru yang menggantikanPara Penggugat belum mengetahui keseluruhan Nomor objeksengketa, sehingga agar tidak melampaui
    tenggang waktu pengajuangugatan, maka Para Penggugat juga telah mengajukan keberatanatau Upaya Administratif secara umum atas SK Pengangkatan paraHalaman 10 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLGperangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat. padatanggal 23 April 2020.Keberatan atau Upaya Administratif yang diajukan Para Penggugattelah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan joPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 09-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 9 Januari 2014 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG MELAWAN 1. BUPATI BARITO SELATAN 2. PT. DAHLIA BIRU
191 — 95
  • karena itu menurut hemat Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara bersamasama; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A poin 2 danTergugat Il Intervensi poin 3 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat danTergugat Il Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugatatas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahanhukum adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quotelah melampaui
    tenggang waktu atau tidak ?
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
131 — 10
  • ,dimana dana dari kelompok SPP yang diterima tidaksemua distor ke UPK sehingga masih dalam penguasannya atau dalamtanggung jawabnya sebagai ketua kelompok dan sebagai pengelola daribeberapa kelompok yaitu sebesar Rp176.650.000, (seratus tujun enam jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah), masih berada dikelompok tersebut padahalsudah melampaui tenggang waktu pengembalian (sampai dengan pemeriksaandipengadilan );Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MA’RUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
184 — 135
  • Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah tidak berwenang lagiuntuk menggugat sertipikatsertipikat aquo, sebab telah daluwarsaatau melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimanadiatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis HakimHalaman 20 dari 90.Putusan No.29/G/2017/PTUNSRG1.yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yangdiajukan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 19-12-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 53/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Juli 2017 — H. MUHAMMAD TINGGUL MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2. WALIKOTA TANGERANG
135 — 152
  • fakta hukum tentang pengetahuanPenggugat atas terbitnya obyek sengketa adalah tanggal 1 September 2015 jikadikaitkan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangperadilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 55 yang mengatur tentang tenggangwaktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakanpengajuan Gugatan Penggugat telah melampaui
    tenggang waktu yang diaturdalam UndangUndang, dan atas Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa yangdiajukan Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan hukum untuk diterima.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
203 — 110
  • Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh)sebagaimana diatur ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Tentang PokokPokok Eksepsi Tergugat II :1. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
613 — 300
  • Sehingga gugatan ParaPenggugat telah melampaui tenggang waktu untuk diajukankarenanya gugatan Para Penggugat tidak lagi mempunyai dasarhukum.Bahwa berdasarkan halhaluraian Tergugat X tersebut diatas, jelasgugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat X / ParaProfesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana ternyata dalamgugatannya harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidakdapat diterma.ll.
    Sehingga gugatan Para Penggugat telahKadaluarsa/melampaui tenggang waktu untuk diajukankarenanya gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasarhukum.3. Bahwa berdasarkan halhal/uraian Tergugat XV tersebutdiatas, jelas gugatan Para Penggugat yang dituju&kan kepadaTergugat XV / Para Profesi Penunjang Pasar Modalsebagaimana ternyata dalam gugatannya harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.lll. TENTANG KETERWAKILAN PARA PENGGUGAT :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 April 2013 — THE BRITHIS INTERNATIONAL SCHOOL, dalam hal ini diwakili oleh CRISTIAN LOTHAR BARKLEI selaku Kepala Sekolah vs WIWIK HANDAYANI
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena Gugatana quo didaftarkan setelah melampaui tenggang waktu sebagaimana diaturdalam ketentuan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat sepatutnyaditolak;Hal. 7 dari 94 hal.Put.Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/2013.Bel2.2.2.3.2.4.2.0%Penggugat Keliru Menarik Tergugat Sebagai Pihak (Exceptio Error InPersona)Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat bukanpihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, sehinggatidak mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadapPenggugat
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
169 — 76
  • dan ObyekGugatan II, dan IPPKH Tergugat Ill Intervensi (yang dirujuk sebagaikeputusan TUN yang didasarkan atas Obyek Gugatan dan Obyek GugatanIl), faktanya telah diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 6 November2014 atau setidaknya sejak tanggal 13 Januari 2015 sesuai dengan gugatanPerkara Perdata No. 01/2015/PN.Bln sebagaimana dirujuk sendiri oleh ParaPenggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif dalam Gugatan aquo makaTERBUKTI SECARA SAH pengajuan Gugatan aguo pada tanggal 13 Mei2015 adalah melampaui
    tenggang waktu yang diatur oleh undangundangdan karenanya dan wajar kiranya menurut hukum apabila Majelis HakimYang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (NietOnvantkelijke Verklaard).DENGAN TELAH TERBITNYA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN,OBYEK GUGATAN SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI RELEVANSIMajelis Hakim Yang Mulia,7933.34.35.36.Bahwa, sebagaimana Tergugat Ill Intervensi telah uraikan pada Bagian IIIJawaban aquo, Obyek Gugatan hanyalah merupakan rekomendasi yangditujukan untuk mendapatkan
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
135 — 61
  • Pertanahan Kabupaten BolaangMongondow perihal keberadaan Sertipikat Hak Atas Tanah ObyekSengketa aquo, memenuhi permintaan dan laporan masyarakat parapenggugat serta pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan masyarakatPara Penggugat selama beberapa kali terakhir pada tanggal 01 Agustus2016 tersebut maka sangatlah terang dan jelas bahwa pengajuangugatan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa aquo yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manadopada tangal 24 Nopember 2016 telah melampaui
    tenggang waktu 90 harisebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peraradilan Tata Usaha Negara Jo.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
122 — 19
  • Dengan demikian, penerimaanpermohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yangditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh Karena itu, permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: I. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANJAR, II.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. BAMBANG PRAYOGO, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SILEGON VS PT. GRIYA SINAR PERAK DAN I. LINA SUHERLINA., II. MUSLIH YUSUF, BA;
116 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 298 K/TUN/2017Intervenient s/d Intervenient XIIl, menyatakan gugatan Penggugat telahdaluarsa/melampaui tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 UUPTUN dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidakberwenang mengadili perkara a quo karena substansi gugatan Penggugatdalam perkara a quo adalah mengenai klaim kepemilikan tanah yang masukdalam kualifikasi sengketa kepemilikan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
272 — 276
  • Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang dengan Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG pada tanggal 18Oktober 2018 telah melampaui tenggang waktu 90 hari pada Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara; Berdasarkan dalildalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yangTerhormat Majelis
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
223 — 88
  • Bahwa atas Putusan No.903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. a quo,Penggugat/Pemohon Banding tidak terima dan mengajukanPermohonan Banding, namun karena Permohonan BandingPenggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukanUU maka Permohonan Banding Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalamputusannya No.100/PDT/2010/PT.DKI.;5.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
120 — 43
  • waktu mengajukan gugatan di Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai tenggang waktu haruslah diterima ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang , bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensiperihal tenggang waktu mengajukan gugatan diterima, dan Pengadilan berpendapatPutusan No. 09/G/2013/PTUNTPI halaman... 130 of 133 gugatan diajukan telah melampaui
    tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan,maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang , bahwa oleh karena perkara a quo diputus berdasarkan dalil dalilyang bersifat ekseptif, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permohonan penundaanpelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang diajukan oleh ParaPenggugat, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, makaPengadilan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
118 — 69
  • Selain itu Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 diterbitkan tahun 1986sehingga tanah objek sengketa yang dimaksud dalam perkara iniHalaman 16 dari 115 Putusan nomor 138/Pat.G/2015/PN.Ginharus ditolak selurunnya sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24Tahun 1997 karena sudah melampaui tenggang waktu daluwarsa 5tahun.Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima (Vide Putusan MA No. 408K
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 178/PDT.G/2015/PN.GIN
Tanggal 20 Oktober 2016 — PENGGUGAT I - I WAYAN NGICEN PENGGUGAT II - I WAYAN JAYA TERGUGAT I KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING - TERGUGAT II KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA -TERGUGAT III KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -TURUT TERGUGAT I GUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
104 — 53
  • Selain itu Pemerintah Republik Indonesia cq Sekretariat Negara dalammenguasai tanah areal Istana Presiden Tampak Siring dengan hak pakaiberdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 yang diterbitkan tahun 1986,sehingga tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini harus ditolakseluruhnya sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997karena sudah melampaui tenggang waktu daluwarsa 5 tahun.Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 249/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pengakan Made Mustika
2.Pengakan Ketut Putra
3.Ngakan Putu Tirta
4.Pengakan Nyoman Astawa
5.Pengakan Putu Adnyana
6.Pengakan Nyoman Wihara
7.Pengakan Ketut Darma
8.Pengakan Made Rawa
9.Sang Ketut Kusuma
10.Sang Made Mita
11.Sang Nyoman Wina
12.Sang Putu Warta
13.Sang Made Tunjung
14.Sang Nyoman Tinggal
15.Sang Putu Wita
16.Sang Nyoman Juliasa
Tergugat:
1.I Wayan Kasma
2.Putu Juliana
3.Nyoman Sucipta
4.I Gede Budi Arnaya
5.I Putu Sandi
6.I Ketut Sutaya
7.I Made Sutarma
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
58 — 36
  • Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 271 /DesaCempaga, atasa nama Pan Kasma, luas tanah 84.250 M2 (delapan puluhempat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur Tertanggal 29 Juni1983 No. 1359/1983, terletak di Desa Cempaga terbit tanggal 24 Nopember1984, dan Para Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadapSertifikat Hak Milik No. 407/Desa Cempaga, Luas 71.100 M2 yang merupakanpecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 271 /Desa Cempaga, dan pengajuangugatan Para Penggugat telah melampaui
    tenggang waktu 36 (tiga puluh enamtahun) sebagaimana ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang pada pokoknyamenyatakan tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
474 — 349
  • Nomor: 35/G/LH/2020/PTUN.BNAPenggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatandihitung sejak tanggal 24 September 2020 dan terbantar penghitungannya denganadanya upaya administratif dihubungkan dengan waktu pengajuan Gugatan yangdi daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9November 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui
    tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 jo.