Konflik sosial.Perlu Tergugat tegaskan bahwa analisis dan evaluasi kapalperikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeridilaksanakan berdasarkan mandat dari Menteri Kelautan danPerikanan yang dituangkan dalam PERMENKP Nomor56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara PerizinanUsaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI(PERMEN Moratorium).Penerbitan PERMEN Moratorium bertujuan untuk mewujudkanpengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan sebagaisalah satu upaya melakukan

Usaha Negara Jakarta sama sekalitidak memperhatikan dan/atau tidak membaca pertimbangan hukumdari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padahalaman 342 sampai halaman 349, apabila Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan membacapertimbangan hukum tersebut, maka seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil suatupertimbangan hukumnya dengan menyatakan Menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Perkara Nomor56

EB Groupsumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru, tanpatanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485, (tigaratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;111.Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;112.1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EB Groupkepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab.

satu) bendel berkas Barang Bukti no 1 s/d 18 disita dari PerumPERUMNAS.5 5. 1 (satu) bendel Barang Bukti no 1 s/d 16 disita dari KSU Sejahtera.1 (satu) bendel Barang Bukti No 30 s/d 33 dan Barang Bukti Nomor 37s/d 42 disita dari KSU Sejahtera.7 7. 1 (satu) bendel dokumen dalam Map Warna Merah Barang Bukti nonmor76 s/d 93 PERUMNAS.8 8. 1 (satu) bendel dokumen dalam Map Warna Merah Barang Bukti nomo63 s/d 66 dan nomor 68 s/d 71 MENPERA.9 9. 1 (satu) bendel dokumen dalam Map Warna Merah Barang Bukti nomor56

Sedangkanuntuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SekolahMenengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012dipergunakan untuk kegiatan : Pengadaan peralatan

Nomor56/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Samuel Kase, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 56/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor57/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Nomor56/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Samuel Kase, S.Kom., beserta lampirannya Nomor 56/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Nathaniel Lapenangga Nomor57/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayahNegara Republik Indonesia;696.Halaman 89 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster(Panulirus spp) Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp.)dari WilayahNegara Republik Indonesian tanggal 16 Desember 2019;697.1 (Satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor12/PERMENKP/2020

Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayahNegara Republik Indonesia;696.1 (Satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster(Panulirus spp) Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp.)dari WilayahNegara Republik Indonesian tanggal 16 Desember 2019;697.1 (Satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp)

DPPP);Bahwa Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia (KPRI) berkeinginan untuk memberikan izin budidayadan ekspor Benih Bening Loster (BBL) dengan mengeluarkan kebijakanbaru yaitu mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), KepitingHalaman 1018 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst10.11.12.13.

Bahwa Saksi Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI (Permen KPRI) Nomor: 12/PERMENKP/2020 tanggal 4 Mei2020 yang mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016 Tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara RepublikIndonesia;2.

berlakudilingkungan Universitas Sumatera Utara ;Halaman 153Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa Universitas Sumatera Utara didirikan tanggal 04 Juni1952 dan di negerikan tanggal 01 September 1953 telah berubah statusnya menjadibadan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 56 tahun 2003 tentang penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai badanhukum milik negara;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor56

Bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi dari fotokopi salinanPenetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Kls lI, Nomor56/Pdt.P/2020/PN.Pli, tanggal 07 Oktober 2020, namun Para Tergugat(Tergugat dan Tergugat Il) dan Turut Tergugat menolak bukti P.15tersebut dengan berklausula yakni Para Tergugat (Tergugat danTergugat Il) dan Turut Tergugat mendasarkan penolakannya terhadapbukti P.15 tersebut berdasarkan Website Balai Harta Peninggalan(http://ohpsurabaya.kemenkumham.go.id/layananpublik/oengampuan),sehingga Putusan

Akte Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid.Sus/TPK/ /2016/ PN.JKT.PST, yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum pada tanggal 8 November 2016 telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Nopember 2016 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwaberdasarkan Relaas Pemberitahuan

Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom, beserta lampirannyaNomor :55/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 878 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor56/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs.

Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom, beserta lampirannyaNomor :55/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si Halaman 708 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 878 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Samuel Kase, S.Kom Nomor56/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs.

karenapertimbangan hukum terhadap dakwaan kesatu tersebut telah berdasarkanalasanalasan yang objektif sesuai dengan fakta yang terungkap dimukapersidangan dan oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap dakwaanKesatu tersebut wajar dan patut untuk diambil alin oleh Majelis Hakim TingkatBanding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajaridengan seksama berita acara persidangan, buktibukti, saksisaksi dan salinanresmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor56

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2016 Nomor56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa RUDOLF IMAM SANTOSO,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2.

EB Groupsumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru,tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485, (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV. EBGroup kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab.

.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara RepublikIndonesia;696.1 (satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster(Panulirus spp) Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp.)dari WilayahNegara Republik Indonesian tanggal 16 Desember 2019;697.1 (satu) bundel photocopy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp) Kepiting (Scyllaspp)

) bundel photocopy Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: B.146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan PenerbitanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;695.1 (Satu) bundel surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MENKP/IV/2020tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.)Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara RepublikIndonesia;696.1 (satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor56

Bahwa Saksi Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI (Permen KPRI) Nomor: 12/PERMENKP/2020 tanggal 4 Mei 2020yang mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016 Tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scyllaspp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;2.

bundel photocopy Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor: BB.146/Seskab/Maritim/04/2020 tanggal 27 April 2020 Perihal Persetujuan PenerbitanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;695.1 (satu) bundel surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.241/MENKP/IV/2020tanggal 21 April 2020 tentang Kebijakan Terkait Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.)Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah Negara RepublikIndonesia;696.1 (satu) bundel photocopy Laporan Kegiatan FGD Reviu Permen KP Nomor56

EB Groupsumber dana DAK Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru,Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 159 dari 216 Halaman111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.tanpa tanggal bulan September 2013 sejumlah Rp. sejumlah Rp. 304.000.485, (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) ;Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor56/KU.BA/DPU/IX/2013 tanggal 25 September 2013 ;1 (satu) lembar Permohonan Uang Muka Kerja dari Wakil Direktur CV.

Agraria di Mempawah Sertifkat Hak Pakai;e Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : APL.020191tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkanuntuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebutadalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak daritanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;e Surat Pernyataan Kepala LP Klas ITA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992

tanah, satuan rumah susun dan hakhaklain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan;untuk menyediakan informasi kepada pihakpihak yang berkepentingantermasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yangdiperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidangtanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar, untukterselenggaranya tertib administrasi pertanahan.Bahwa luasan untuk tanah pertanian diatur dalam UndangUndang Nomor56

Asli 1(satu) lembar Kwitansi Nomor: 52/BNDGKSPJ/XII/2016tanggal Desember 2016 Belanja Kegiatan KeagamaanBidang Pembinaan Kemasarakatan Desa Gunung KayoBulan Desember 2016 dengan Jumlah Rp.750.000, diterimaoleh Yeta Hermaya Susanti.6) Asli 1(satu) lembar Kwitansi Nomor: 57/BNDGK/SPJ/XII/2016tanggal Desember 2016 Belanja Kegiatan PendidikanBidang Pembinaan Kemasarakatan Desa Gunung KayoBulan Desember 2016 dengan Jumlah Rp.950.000, diterimaoleh Yeta Hermaya Susanti.7) Asli 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor56

Sitakka/Bonto Cina Nomor56, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, KabupatenMaros, sebagai Turut Terlawan VII.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.;Telah membaca berkas perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.