Ditemukan 3884 data
109 — 49
UfukPublishing House sekaligus developer / pengembang perumahan NuansaNo. 99 sebagai fasilitas yang diberikan kepada Penggugat yang dahuluadalah bawahan Tergugat Il untuk mengajukan kredit perumahan diTergugat I.Bahwa Kerugian tambahan sebesar 1 % yang dimaksud oleh Penggugatadalah tidak beralasan dan tidak jelas kerugian siapa dan berasal darimana.Bahwa Kerugian immateril sebesar Rp. 3. 000.000.000, (tiga milyarrupiah) yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berasalan karenakerugian immateril
178 — 145
hendakmenikah;Menimbang, bahwa yang menguasai dan mengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPMMPd tahun anggaran 2013 padakegiatan pembuatan sumur TPK Wasolangka adalah Terdakwa LA ODEAMAL AHUZALI, S.Pi alias LA DHOLO bin LA ODE POOTI, maka Maijelisberpendapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp143.257.876,00 (seratusempat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluhenam rupiah) adalah bukan tanggungjawab Terdakwa LA JAYA bin LAKONDO, sehingga Terdakwa tidak berasalan
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
89 — 183
dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit maka Permohonan Provisi Pembanding sudah sesuaidengan Pasal 191 ayat 1 Rbg, karena Pembanding telah membuktikanadanya kerugian yang nyata sebagaimana Bukti P22.Selain adanya kerugian nyata, Pembanding juga terancam akan kehilangan areal atau lahannya seluas +18.201 Ha (vide Bukti P23) yang saatini sedang dimohonkan untuk dilakukan tukar menukar kawasan hutan(TMKH) yang diajukan oleh Terbanding kepada Turut Terbanding II, sehingga cukuplah berasalan
87 — 19
Indartriarni,SH (Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung) yang menerangkan padapokoknya bahwa dengan adanya Anjurananjuran dan Risalahrisalah perkara ini makaperkara ini telah memenuhi syarat mediasi dan tidak perlu lagi dimediasi karenamediasinya sudah selesai;Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas maka dengan demikiangugatan Para Penggugat tidak berasalan hukum untuk dikembalikan kepada ParaPenggugat, atau menurut dalil Tergugat untuk tidak diterima (niet onvankelijkeverklaard
251 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti tingkat pertama dan pertimbangan hukum Judex Factitingkat banding dalam perkara a quo sama sekali tidak benar dan tidaktepat, sehingga adalah sangat wajar dan berasalan apabila PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04Maret 2013 Jo.
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
103 — 156
Jendral Sudirman No. 2 Tegal 521113 Tegal Hawa TengahINDONESIA.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasdihubungkan dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, maka menurutHal 34 dari 125 Halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.Majelis eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan olehTergugat sangatlah berasalan untuk diterima."31.Bahwa bukan hanya itu, selain pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan32:33.diatas, terdapat pertimbangan hakim pada putusan yang berbeda, yaitu
466 — 356
Rasminah binti SanKartak lebih percaya kepada Tergugat (Tursiem) selaku anak angkatnyauntuk diberikan wasiat atas harta miliknya;Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat (Tursiem)yang telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 166,tahun 1991, dari nama Rasminah ke nama Tergugat (Tursiem) sertamengusir Penggugat I dari rumah bedeng Rasminah binti San Kartak telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugatselaku ahli waris adalah tidak benar dan tidak berasalan
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimilikiTerdakwa (Pemohon Kasasi Il) tersebut, maka Pemohon Kasasi memilikikesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apayang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Walikota Medan PropinsiSumatera Utara ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, telah menduduki suatujabatan dan kedudukan selaku Walikota Medan Sumatera Utara untukmasa bhakti tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, dan kemudianmenjabat kembali untuk masa bhakti 2005 sampai dengan tahun 2010,maka Majelis berpertimbangan hukum, cukup berasalan
Terbanding/Penggugat : H.UMAR JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT MEGA LIMO ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat III : H Latif
141 — 55
1979 adalah sangat keliru dan tidakrelevan.Berdasarkan pada keterangan tersebut di atas,;maka PARA PEMBANDINGseharusnya paham dan mengerti, bahwa surat Gugatan telah menyebutkandengan jelas mengenai luas, letak tanah, dan batasbatasnya dengandisertai Bukti : P1 sampai dengan Bukti P22 yang telah disampaikandalam persidangan perkara a quo.Dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalamputusannya yang menolak eksepsiPara Tergugat (sekarang PARAPEMBANDING) sudah tepat dan sangat berasalan
156 — 32
Group/Tergugat Il) tentang hal tersebut sesuaidengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, penentuansiapasiapa orangorang atau subjek hukum yang akan digugat seluruhnyatergantung kepada kemauan dari pihak Penggugat;Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dariTurut Tergugat l.a, I.b, I.c, ld harus dinyatakan tidak berasalan dan harusditolak;Dalam Pokok Perkara.Halaman 128 dari 137, Putusan Perdata Nomor. 496/Pat.G/20 15/PN.Madn.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
403 — 707
maka Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat angka3 dan 4 tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas juga,dimana diketahui bahwa Para Penggugat sudah pernah melakukan upayaadministratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana bukti P121,maka terhadap eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan ParaPenggugat prematur tidaklah berasalan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIRIN bin DULAH KASPAR
239 — 179
yaitu agar dijatuhi pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam);Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang sekedar keberatanterhadap penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa SUMIRIN BIN DULAHdan menuntut kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan tuntutan, maka MajelsiHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebuttidak cukup berasalan
128 — 62
PRApada tahun 1971, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukumkematian pewaris Amaq Melayu terjadi pada tahun 1961, Almarhumah Inaq Tenappada tahun 1950 dan Almarhumah Inaq Ayim telah meninggal dunia pada tahun1971 dan telah ditetapkan masingmasing ahli waris dari Amaq Melayu oleh karenanyasejak kematian pewaris Amaq Melayu maka terbukalah budel waris yang jatuh kedalamkekuasaan hak milik para ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukumpetitum angka 2 yang meminta
187 — 46
kepadaPenggugat Intervensi dimana Penggugat Intervensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk usaha Penggugat Intervensi, makapatut dan beralasan menurmt hukum apabila Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensisebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) secara seketika dansekaligus;Halaman 57 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2017/PN SkyQ.10.11Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita olehPenggugat Intervensi, maka patut berasalan
108 — 76
almarhumNama Pewaris III dan almarnumah Nama Pewaris IV tidak sebagai ahli warislangsung dari almarhumah Nama Pewaris (Pewaris ) akan tetapi mohondinyatakan sebagai ahli waris dari almarhnumah Nama Pewaris Ill danalmarhumah Nama Pewaris IV, dan oleh karenanya mengenai kedudukan ahlliwaris dari keduanya benar atau tidak sebagai ahli waris pengganti adalahsangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan padapokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Para Tergugat tentang haltersebut tidak berasalan
112 — 27
Putusan No. 0059/Pdt.G/2013/MS.Bnakarena itu menurut hukum waris Islam, selagi masih ada ayah Penggugat VI(Tergugat Vl), maka saudarasaudara kandung almarhum Xxxxxxxxbin PenggugatVI menjadi terhijab (tertutup), karena itu kalupun saudarasaudara kandungtersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tidaklah menyebabkantidak lengkapnya sobyek gugatan dalam perkara aquo, karena itu eksepsiTergugat tersebut tidak berasalan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi tentang
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
174 — 130
tersebut sampai denganberakhirnya batas waktu perjanjian, oleh karenanya Majelis Hakimberkeyakinan Penggugat terlalu cepat/prematur menilai bahwasanya Tergugattelah melakukan wanprestasi dalam hal pembangunan kebun kelapa sawitsedangkan di dalam perjanjian jangka waktu perjanjian hingga saat gugatan inididaftarkan dan disidangkan batas waktu perjanjian belumlah berakhir dengandemikian gugatan Penggugat dinyatakan terlalu prematur, maka terhadapeksepsi tentang gugatan prematur haruslah dinyatakan berasalan
114 — 32
pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama,karenanya menurut Majelis Hakim bahwa timbulnya kerugian keuangan Negarasebagaimana dipertimbangkan diatas adalah tidak terlepas dari adanyaperbuatan Terdakwa, maka dari dan oleh karena itu ketentuan pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi terkait dengan uang pengganti sebagaipidana tambahan adalah juga cukup tepat dan berasalan
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
165 — 82
2021/PT SMRsederhana, cepat dan biaya ringan maka menurut Majelis Hakimpihakpihak yang didalilkkan dalam Eksepsi yang menurut MajelisHakim sifatnya hanyalah berkaitan dengan syarat formil sedangkanmaterilInya telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan maka menjadiberalasan untuk dikesampingkan, karena dalam proses perkaraperdata pihak yang merasa berhak juga dapat mengajukan intervensiseandainya ingin mempertahankan haknya dan hal itu dalam perkaraini tidak terjadi maka Eksepsi kurang pihak juga berasalan
dilakukan secarasederhana, cepat dan biaya ringan maka menurut Majelis Hakimpihakpihak yang didalilkan dalam Eksepsi yang menurut MajelisHakim sifatnya hanyalah berkaitan dengan syarat formil sedangkanmaterilInya telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan maka menjadiberalasan untuk dikesampingkan, karena dalam proses perkaraperdata pihak yang merasa berhak juga dapat mengajukan intervensiseandainya ingin mempertahankan haknya dan hal itu dalam perkaraini tidak terjadi maka Eksepsi kurang pihak juga berasalan
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
183 — 70
Sehingga dalam eksepsi ini kami kuasa hukum Tergugat IIIntervensi kembali menekankan bahwasannya perkara In casu yangdiajukan Para penggugat terkait dengan perselisinan hasil suara adalahbukan merupakan kewenangan dari pada peradilan tata usaha sehinggasangat berasalan hukum gugatan dari pada para penggugat ditolak.