Ditemukan 4452 data
41 — 30
Pasal 1874 KUHPerdata berbunyi :Sebagai tulisantulisan dibawah tangan dianggap aktaaktayang ditandatangani dibawah tangan, suratsurat, register register,surat surat urusan rumah tangga dan lainlain tulisan yang dibuattanpa perantaraan seorang pegawai umum ;Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangandipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataanyang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yangditunjuk oleh undangundang dari mana ternyata bahwa ia mengenalsi
ZENDRI HOLAN
Tergugat:
1.AWALUDDIN
2.NURHIDAYAH
3.HALINUR
4.MARDALENI
5.NUR ADILAH
6.MASRIZAL
113 — 25
Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 52, menyatakan bahwa Ketentuanundangundang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal.Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagaialat bukti, Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874 KUHPerdata, tidakmenyebut pencantuman tanggal di dalamnya.
132 — 39
Suratsurat bukti tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim suratsurat tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat sematamatauntuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang membuatAkta , sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurnademi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti.Terhadap setiap orang lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannyaadalah bebas diserahkan kepada penilaian hakim ( Pasal 1874
MEITA JANIS
Tergugat:
1.NOFRINA SPELNDIDA MANOPE
2.BARSEL DORIS DENDALUHE
3.BEN BELLA LASARUS
4.MARKUS MAKAWIMBANG
5.ABDENSI MAKAWIMBANG
6.WILDEN MANOPE
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq CAMAT TAGULANDANG SELATAN
88 — 8
Bahwa bukti surat P.5ini adalah merupakan akta dibawah tangan yang pengaturannya sebagaimanadirumuskan pasal 1874 KUHPerdata dan pasal 286 Rbg yaitu akta dibawah tanganadalah akta yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang tetapi dibuat olehHalaman 42 dari 51 halaman Putusan No; 62/Pdt.G/2019/PN Thnseseorang atau para pihak. Daya pembuktian akta dibawah tangan tidak sekuat aktaotentik.
Terbanding/Penggugat I : Tionga Siregar
Terbanding/Penggugat II : Susi Melinda Panggabean anak dari alm. Tiur Siregar
Terbanding/Penggugat III : Nelly Juliana Siregar anak dari alm. Pulo Hasiholan Siregar
Terbanding/Penggugat IV : Marajohan Siregar
Terbanding/Penggugat V : Hotmida Siregar
Terbanding/Penggugat VI : Sondang Siregar
Terbanding/Penggugat VII : Mangontang Siregar
Terbanding/Penggugat VIII : Putri Santi Siregar anak dari alm. Tunggul Siregar
Terbanding/Penggugat IX : Jones Siregar
87 — 48
Bahwa penolakan Judex Factiterhadap eksepsi gugatan kabur serta tidakjelas (obscuur libel) yang diajukan oleh PEMBANDING tanpa pertimbanganyang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) oleh Judex Facti, adalah buktinyata adanya pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (1) & ayat (2) UU No.48/2009, SEMA No. 3/107 1874 Jo. Putusan No. 698 K/SIP/1969, tanggal18 September 1970 Jo.
136 — 38
Dibuat oleh orang yang buta huruf (Penggugat dan Tergugat butahuruf) dan cap jepol yang tertera dalam surat kuasa, tidak dilegalisir(sesuai pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata);Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Kasasi menyimpulkanjual beli yang timbul dari surat kuasa yang tidak sah, adalah jual beliyang tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan penjelasan M.
266 — 203
Misal, perjanjian jual beli yang hanyadibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak), bahwaPENGGUGAT dapat sampaikan untuk menguatkan dailildaliPENGGUGAT Sampaikan Dalam replik dalam Pasal 1874, 1874a,1880 menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasidan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris.
118 — 96
Sertipikat Hak Milik No. 1233 atas nama Hikmawati, yang terletak di JalanTebet Barat VII No. 45, Tebet, Jakarta Selatan ; Sertipikat Hak Milik No. 965 atas nama Hikmawati, yang terletak di JalanTebet Barat VII No. 34, Tebet, Jakarta Selatan ; Sertipikat Hak Milik No. 1085 atas nama Muhamad Noor, yang terletak diJalan Tebet Barat VI No. 3, Tebet, Jakarta Selatan ; Sertipikat Hak Milik No. 1874 atas nama Alvari Yuhartono, yang terletak diDesa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ; Sertipikat
80 — 20
Pasal 1874 KUHPerdata) yang ditandatangani oleh penyetor dalam hal ini Dina Meiza anakdaripada H. Moh. Djauhari maupun H. Moh. Djauhari sendiri dan Tellerpetugas PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) yang kemudian di validasioleh petugas PT.
SITI JAMRUT
Tergugat:
1.LA ODE TAMSIK
2.MILWAN REFWALU
3.STANISLAUS FUTWEMBUN
4.JHON SABONO, S.H., M.Kn.
94 — 57
SuratPerjanjian Jual Beli tersebut bukan di rumah Alm ANTHONIUS FUTWEMBUN,dan yang bersangkutan juga menyangkal telan menandatangani suratperjanjian tersebutMenimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dan keterangan saksitersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti surat Perjanjian Jual Beli dan KwitansiPembayaran dan keterangan saksi JOSEPH FASE dan FIDALIS SAMPUNOtelah dibantah oleh Penggugat principal yang hadir pada saat persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : HAKIM SETIANDI
Terbanding/Penggugat : Asim Bin Sohadi ahli waris Sohadi Bin Naimin selaku ahli waris pengganti Naimin Binti Nausin, Cs
Terbanding/Tergugat II : SOEHARDI SOEWANDI
207 — 167
Ketentuan mengenai syarat legalisasi harus memenuhi syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1874 dan 1874a KUH Perdata, yang pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut:a. Penandatangan akta (para pihak) adalah orang yang dikenal ataudiperkenalkan kepada Notaris.b. Sebelum akta ditandatangani oleh Para Penghadap, Notaris terlebihdahuluh arus membacakan isinya.c.
52 — 5
Jo pasal 1874 KUH Perdatabukti tertulis Tergugat (T.1) tersebut di atas adalah merupakan Akta di Bawah Tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehingga dapat diterimasebagai alat bukti secara hukum di muka persidangan haruslah terpenuhi syarat formildan materil suatu alat bukti tertulis ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 adalah Akta di Bawah Tangan yangbersifat sepihak maka harus terpenuhi syarat formilnya yaitu, dibuat sendiri oleh yangbersangkutan tidak dihadapan dan tanpa
66 — 15
Pasal 1874 KUHPerdata dinilai buktisurat (TR.3) tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;Menimbang, bahwa bukti surat (TR.4) Tergugat berupa fotokopi fotopernikahan Penggugat dangan wanita lain. fotokopi tersebut telah diberi materaisecukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai denganaslinya, diamana asli foto copy dimaksud merupakan surat biasa dan isi gambarHalaman 41 dari 55 halaman Putusan No.:
Terbanding/Tergugat III : FATMA YAHYA
Terbanding/Tergugat I : NUR BINTI AHMAD ALAMRI
Terbanding/Tergugat IV : BPN BOLAANG MONGONDOW
Terbanding/Tergugat II : TASLIM SALIM BIN ANUS
Terbanding/Tergugat V : PT INDOMARCO PRISMATAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : BAHMID NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat I : MOHAMMAD NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat XII : NOVAL ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat X : HAINA ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NAIMA ALI
Terbanding/Turut Tergugat VI : TALIB BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUD BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat II : FATMI NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat XI : FARIAL BIN ALI ALAMRI,S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat IX : NARIMAN ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUM BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat V : HADIA BIN SEF
64 — 43
diperlukan beberapa persyaratan pokokdiantaranya: (a) surat atau tulisan itu ditanda tangani; (b) isi yangditerangkan di dalamnya menyangkut perbuatanhukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (rechtsbetrekking); (c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatanhukum yang disebut di dalamnya.Bahwa, dengan uraian di atas, maka sudah menurut hukum bahwaSurat Jual Beli antara Maidja Umara dan Nasir Ali yang ditandaidenga (P.1 dan P.2) adalah SAH DAN MENGIKAT, karena telahsesuai dengan Pasal 1874
97 — 30
MajelisHakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan(Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata) dan telah pula dicocokkan denganaslinya, ternyata cocok, terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidakmenanggapinya (tidak membenarkan dan tidak pula membantah), makasesuai dengan ketentuan Pasal 1889 KUHPerdata Majelis Hakim berpendapatbahwa alat bukti surat T.2 tersebut hanya dapat dinilai sebagai suatu buktipermulaan tertulis;Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T
73 — 18
Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan NotarisBahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuattanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukumperikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawahtangan (vide; Pasal 1874 KUHPerdata) sehingga sebelum malakukaneksekusi harus terlebin dahulu mengajukan gugatan untuk memperolehputusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakanbahwa pembebanan
92 — 44
Surattersebut tidak memenuhi syarat formil akta dibawah tangan sebagaimanaketentuan pasal 1874 KUHPerdata dan pasal 286 RBg sehingga tidak sah dantidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil. Oleh karena ituharus dikesampingkan.
Pembanding/Tergugat II : HJ. SITI ZUBAEDAH Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat III : MARWATI Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : H. SULEMAN Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat V : H. LA IMU Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Terbanding/Penggugat I : PROF. DR. H. ZALILI SAILAN, M.Pd
Terbanding/Penggugat II : PROF. DR. H. MANAN SAILAN, M.Hum
Terbanding/Penggugat III : ABDUL GHAZAL, SP.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH C.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON TENGAH C.q. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I LAKUDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : SAMRIAH, S.Ag.
201 — 98
Musyawarah Penyelesaian Tanah antaraRASYID HARUN (Tergugat I) dengan Ahli Waris almarhum LA NUJU,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1.II.III2; Bukti surat ini layaknya sebuah kertas buram yang tidak punya nilaiapaapa, karena tidak membuktikan apaapa, dan tidak memilikikekuatan apaapa sebagai alat bukti surat, syarat Surat tertulis yangbisa dijadikan sebagai Alat Bukti adalah surat yang ditandatanganioleh Para Pihak, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869dan Pasal 1874
INDAH KUMALA DEWI, SH
Terdakwa:
RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI
722 — 391
Akta di bawah tangancara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapanpejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (videPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).
Terbanding/Penggugat : Efendi Indra
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KURNIA SAMPALI ASRI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONSEA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
54 — 37
Bahwa oleh karena alat bukti P 4 sampai dengan alat bukti P 12dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata jo Pasal 286Rbg dan tidak dikuatkan oleh saksisaki yang menanandatanganinyadi persidangan, maka akta tersebut merupakan akta dibawah tangan;Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 344/Pdt/2021/PT MDN5,Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama yang menilai alat bukti P 4 sampaidengan alat bukti P 12 sebagai alat bukti autentik yang sempurnamerupakan