Ditemukan 5184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktik pratiwi praktif prastiwi praptini praptiwi prastiti prastini praktis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 674/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — ADITYO MAHENDRA YOGISWARA dan FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO CS >< PT.INDO MECO PRIMATAMA (IMP)
156 — 94
  • Nurima, SH, LLM dan kawankawanAdvokat dan Praktisi Hukum berkantor pada ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT beralamat di JI. KH AhmadDahlan No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus2017, selanjutnya disebut PEMBANDING semulaPEMOHON INTERVENSI;Melawan :PT. INDO MECO PRIMATAMA (IMP), dalam hal ini diwakili oleh IsyeGunawan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. IndoMeco Primatama, berkedudukan di Roxy Mas Blok D35,Jalan K.H.
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6585 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • kembali secara tertulis, normanorma hukum terkait konsep perampasanaset tanpa pemidanaan atau yang secara universal dikenal dengan istilah nonconviction basedasset forfeiture dihubungkan dengan penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi,sesuai peraturan perundangundangan nasional dan internasional, putusanputusanpengadilan, serta pendapat ahli hukum di bidang hukum pidana maupun hukum perdata.Dengan demikian, restatement ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif rujukan bagipara praktisi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3204 — 1274
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Sehingga kemudian, akhirnyabebas pada para praktisi untuk memberi tafsir. Memberi persoalannya menurutahli, apakah boleh sebuah strafbaar itu hanya didasarkan pada penafsiran? Tidakpada penguraian unsur menurut UndangUndang. Boleh jadi, dia jelas secarakeilmuan, tetapi tidak jelas secara UndangUndang. Jadi, by science dia jelas,tetapi by law dia tidak jelas. Terus oleh karenanya ini norma yang samar, normayang tidak menjamin kepastian hukum. Jadi, ahli sedikit berbeda denganPemohon.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
157 — 59
  • Kampar digugat pada PengadilanNegeri Pelalawan terjadi dikhotomistik Kompetensi Relatif Hukum yang dapatmembuat Para Intelektual maupun Praktisi Hukum di Negara Hukum ini menjadiPingsan, karena ditariknya Kepala Desa Pangkalan Baru sebagai TurutTergugat Ill sangat terkait hukum dengan Kompetensi Relatif mengenaipembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantungpada domisili atau tempat tinggal para pihak atau distributie van rechtsmacht ,terutama dalam hal ini Kepala Desa Pangkalan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. H. EDDY HERMANTO, SH.,MM Diwakili Oleh : Rini Susanti Sari, S.H
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI Diwakili Oleh : KEMAS AHMAD JAUHARI,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
584 — 1267
  • oleh JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini dianggap telah termaktub pula dalamputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTingkat Bandingmempelajari berkas dan memasuki masalah pertimbangan hukum perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikangambaran dan akan memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnyaterjadi dalam perkara a quo, sehingga dengan adanya gambaran danpenjelasan tersebut, masyarakat atau para praktisi
    Oleh karena itu dengan adanyaHalaman 127 dari 247 Halaman Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PT PLGgambaran dan penjelasan sekilas atau ilustrasi secara singkat tapi padat, makaMajelis Hakim Tingkat Banding berharap mayarakat atau praktisi hukum atauSiapapun akan mengerti dan mengetahuil apa yang sebenarnya terjadi dalamproyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang sampai proyek tersebutberhenti dan menjadi perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan banyakorang;Adapun permasalahan yang terjadi pada
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 476/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
Terbanding/Penggugat : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat I : TOHIRON
Terbanding/Turut Tergugat II : DJOHANAH
46 — 29
  • Namun yang gagal dipertimbangkan olehkebanyakan praktisi di kalangan penegak hukum bahwaperikatan pembiayaan disertai agunan berupa Fidusia, dimanalembaga penerbit Serifikat Fidusia ialah dari kalanganPemerintah itu sendiri, sehingga tidaklah dapat dibenarkan sikapPemerintah yang memungkiri Sertifikat Jaminan yang telahditerbitkannya kecuali penjaminan atas pembiayaan tersebuttidak diikat secara sempurna dengan Fidusia.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1058 — 2474
  • HasilPemeriksaan Tim BPKP Pusat yang dipertanyakan oleh Penggugat tidak ikutdijadikan dasar pertimbangan dalam proses penerbitan objek sengketa olehTergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P14 hanyasalah satu elemen yang diminta Tergugat untuk dijadikan pertimbangansebelum diterbitkannya objek sengketa aquo, namun faktanya terdapat elemenelemen/unsur pendukung lainnya yang telah layak dijadikan sebagai bahanrujukan pertimbangan medis dan telaahan dari segi keilmuan pakarakademisi/praktisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haltersebut telah banyak dikeluhkan oleh para praktisi dan bahkan olehpara ahli hukum pidana Indonesia.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
KASNA GUSTIANSAH, A.Md
129 — 86
  • Ketua Panitia dan NarasumberPenataran Dosen & Praktisi Hukum Pidana dan Kriminologi Tingkat Nasionaldi Surabaya Tahun 2017.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 17-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum II : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. HADMEN PURI
128 — 90
  • Untuk itu padakesempatan ini, saya (Terdakwa) ingin menggugah kembali hati dan pikiranpara praktisi hukum, penegak hukum serta khususnya Penuntut Umumyang selalu merasa tidak puas atas fonis atau putusan Hakim dalammemberikan sebuah keputusan padahal sudah barang tentu bahwa apayang hendak diputuskan oleh Hakim pasti melalui pertimbanganpertimbangan hukum itu sendiri yang tampil dalam fakta persidangannamun jauh lebih dari itu bahwa Hakim punya kewenagan lebih, unik danmutlak yang tidak dimiliki
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
146 — 74
  • Parulian Imanuel Panggabean telah terlebihdahulu dijatuhkan vonis pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dengan kesalahanatas pasal yang sama dengan diri Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhantidengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlahRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Menimbang, bahwa dengan melihat pada keadaan yang sebenarnyadengan memperhatikan pandangan publik, praktisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
335 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GPI tidak memiliki kompetensi, praktisi ahli yangterlatin di bidang Bioremediasi, peralatan laboratorium sertakemampuan teknik personil untuk melaksanakan kegiatanBioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidangpengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan AktaPendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat olehNotaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukumdan HAM Nomor : C7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.
    No. 2330 K/Pid.Sus/2013314Menimbang, bahwa kontraktor menjamin bahwa koniraktor danpegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasajasadan akan melaksanakan jasajasa dengan hatihati sesuai dengan standarprofesional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak ini(angka 4.4 dalam kontrak jasajasa) dan kontraktor harus menyediakanpelatinan untuk wakil perusahaan pada saat akhir dari masa kontrak tanpabiaya tambahan apapun kepada perusahaan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — Drs. JOKO SURYANTO, MM, Msi.(TERDAKWA)
84 — 23
  • Supardjo yang mengantar proposal tersebut kePemprov Jawa Tengah.Bahwa, Kegiatan LSM KPMN dengan tema Seminar KewirausahaanMenumbuhkan Semangat Berwirausaha Kemada Pemuda Dalam MewujudkanHalaman 134 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgEkonomi Bangsa yang Lebih Baik dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2011 diRumah Makan Tiga Putri Semarang dengan para peserta MAHASISWA,Praktisi / Pelaku wirausaha, dan Masyarakat umum, dan sebagai narasumber Bp.
    Budi Haryono praktisi / pelaku pembudidaya usaha ternak ikan zidat.(yang pembicara bapak TSaksi yaitu Alm.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 196/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat:
JOOTJE MAX SONDAKH Als. JOOTJE
Tergugat:
1.EMANUEL RETINANTO, SH
2.PT. SPORT GLOVE INDONESIA
3.MARK CHRISTOPHER ROBBA Alias MARK
4.CHRISTOPHER CORRY ROBBA,
5.EKA NOOR ASMARA, MBA, AK, DRS, Alias EKA
6.A. Djodi Kwiadji atau Agus Cahyono Alias Agus Alias Djodi
7.PURWIBOWO ADI SETIA
8.LASINI
9.SRI SUMARYANTI Alias YANTI
10.SARONO
11.Surahya
12.SONNY SINGAL, SH
182 — 23
  • UU PT ada indikasi unsur pidana menggunakan uangperseroan bisa dituntut pidana;Bahwa di Yogyakarta ada ketentuan khusus, orang asing tidak bolehmeminjam nama untuk membeli tanah serta melanggar peraturanGubernur itu bentuk penyelundupan hukum, yang dalam bahasa latindisebut laos legis, namun tidak selamanya penyelundupan hukum itusalah, sebagai contoh jika di Indonesia tidak boleh menikah denganberbeda agama lalu mereka menikah ke Negara yang melegalkanmenikah berbeda agama, maka itu sah;Bahwa praktisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/Pid.Sus/ 2012
Tanggal 19 Februari 2014 — NASPI, SH., MM
138 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu membuktikan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbuktibarulah akan dipertimbangkan dakwaan subsider, yang tentu saja dakwaan mana disesuaikandengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan ;Menimbang, bahwa namun dalam prakteknya bentuk dari dakwaan Penuntut Umum yangmemposisikan Pasal 2 ayat (1) sebagai Dakwaan Primer dan Pasal 3 sebagai dakwaan Subsider,oleh sebagian kalangan praktisi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
130 — 38
  • Ketentuan ini tidakboleh diingkari oleh hakim, namun yang sering menjadi perdebatan danperbedaan pendapat bagi kalangan praktisi hukum adalah pengertian 7 (tujuh)hari dimaskud dimana sebahagian ada yang berpendapat terhitung sejakdidaftarkan permohonan praperadilan sementara ada juga yang berpendapatterhitung sejak penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa selanjutnya beliau juga berpendapat denganpenegasan sifat pemeriksaan dengan cepat dimaksud maka dapat ditafsirkankalau. pemeriksaan permohonan praperadilan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 49
  • mengubah atau menambah pokok gugatannya, dari bunyi pasal tersebutdapat dipahami bahwa penekanan dari pasal tersebut adalah pemberian hak kepadaPenggugat untuk merubah gugatan asalkan tidak merubah atau menambah materigugatan, apabila perubahan gugatan itu telah merubah atau menambah materi gugatan,maka perubahan tersebut tidak sesuai dengan maksud ketentuan pasal 127 Rv;Menimbang, bahwa mengenai makna Kejadian Materiil suatu perkara atauRecht Feiten telah terdapat kesepakatan penafsiran dikalangan praktisi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 15 Februari 2016 — JOKO MARDIYANTO, SH., MHum.(TERDAKWA)
94 — 117
  • Supardjo yang mengantarproposal tersebut ke Pemprov Jawa Tengah.Hal 149 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa, Kegiatan LSM KPMN dengan tema Seminar KewirausahaanMenumbuhkan Semangat Berwirausaha Kemada Pemuda DalamMewujudkan Ekonomi Bangsa yang Lebih Baik dilaksanakan pada tanggal 14Juli 2011 di Rumah Makan Tiga Putri Semarang dengan para pesertaMAHASISWA, Praktisi / Pelaku wirausaha, dan Masyarakat umum, dansebagai nara sumber Bp.
    Budi Haryono praktisi / pelaku pembudidaya usahaternak ikan zidat. (yang pembicara bapak TSaksi yaitu Alm.
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
7310 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Dengan demikian, diharapkan restatement inidapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi para praktisi dan akademisi hukum ketikamereka menghadapi persoalan mengenai kebatalan dalam perjanjian. Oleh karenaitu, restatement ini bukan merupakan norma hukum baru, melainkan pengulangankembali norma hukum yang telah ada untuk mempertegas atau memperjelas.B.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat:
VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Tergugat:
1.HANDOYO PRAYOGO
2.OENTOENG BOENTANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
2.KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
3.KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
104 — 31
  • Ketentuan tersebut telah di jadikan pedomanoleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsikecuali eksepsi kompetensi mengadili harus disampaikan bersama denganjawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak di lakukan bersamaanmaka hilang hak tergugat untuk mengajukan ekspsi ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan denganseksama dalildalil dalam eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill tersebut, ternyata eksepsi tersebut merupakan