Ditemukan 559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandagi mandans mandage mandale mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
87 — 31
  • kewajiban daerah;f mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dang melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperundangundangan.Bahwa dari ketentuan tersebut ternyata tidak ada perbuatan terdakwa yang melawanhukum khususnya UU No 32 Tahun 2004, karena perbuatan terdakwa mendisposisi, memintasaran, selanjutnya memberikan persetujuan merupakan bagian dari tugas administrasiMujoko merupakan mandate
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 18-10-2016 — Upload : 09-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 184/Pid.B/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - LIDYAWATI UNO Alias LIDYA
91 — 18
  • Jilbab Pasmina Vanasea Mandate143. Jilbab Pasmina Monochrome144. Jilbab Segi Empat Exclusive Monochrome145. Jilbab Segi Empat Monochrome146. Jilbab Pasmina Saten147. Jilbab Pasmina Polkadot148. Jilbab Pasmina Kombinasi warna hitam-putih149. Jilbab Pasmina Kombinasi warna hitam-merah150. Jilbab Pasmina Motif Bunga151. Jilbab Merk Al-hadi At-tasya152. Jilbab langsung besar motif Biru-putih153. Jilbab Pasmina Kombinasi warna orange-putih154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
234 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • petitumpetitumyang memang menguntungkan juga bagi badan hukum TurutTermohon Kasasi/PTDV dimana Pemohon Kasasi memiliki49% saham di dalamnya sama sekali tidak atau bukanlahberarti mengakibatkan konsekuensi yuridis bahwa PemohonKasasi dalam mengajukan petitum yang juga menguntungkanTurut Termohon Kasasi/PTDV telah memposisikan dirinyasebagai pihak yang bertindak untuk atas nama dan mewakiliTurut Termohon Kasasi/PTDV dan karenanya harus jugamendapatkan terlebin dahulu kuasa khusus tertulis(lastgeving atau Mandate
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
228 — 100
  • pemilik barusebagai pemilik saham dalam konteks hukum maka yang harus dilihat yangpertama adalah pengalihan dan yang kedua masalah hak contohnya kita membelimobil lalu mobil sudah diterima tetapi belum dilakukan balik nama dalam transaksijual beli sudah ditandatangani para pihak masingmasing maka secara hukumpengalihan itu bisa;e Bahwa menurut Ahli pengurus atau perseroan yang telah habis masa jabatannyakarena direksi mengakhiri masa jabatannya maka dia sudah tidak mempunyaikewenangan untuk menjalan mandate
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 —
199 — 95
  • Oleh karena ketentuan tersebut tidakmemberi mandate kepada hakim untuk menafsirkan batas pemberian upahdan hakhak skorsing maka ketentuan tersebut berlaku absolut sebagaiketentuan yang mengharuskan pembayaran upah skorsing tanpa bataswaktu ;DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIGugatan Penggugat kabur (Obscuure Libel) karena objek yang disengketakantidak jelas, saling bertentangan dan bertentangan dengan kondisi faktual yakniantara klaim PHK karena efisiensi dan adanya perhitungan dana pensiun yangseolaholah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
452 — 305
  • pihak tersebut;e Jika hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan,konsekwensinya tidak ada dasar hukum untuk menuntutagar para pihak tersebut tanggung renteng.Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapatdibuktikan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) terikat dalampersekutuan, Firma dan perkumpulan dengan Para Tergugatlain, maka tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untukmenuntut pembebanan tanggung jawab renteng diantara ParaTergugatBerkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
298 — 459
  • kemudianDatu Bakka pergi ke Gunung Ambeso lalu bertemu Lekek dan diperistrioleh Datu Bakka kemudian lahirlah anak Datu Bakka 6 (enam) orang;Bahwa ada acara lain selain syukuran rumah tongkonan Awa Torroan yaknipelantikan Ester Godang sebagai To Indok di atas tongkonan;Bahwa di hadiri oleh tokotoko masyarakat dan pemangku adat pada waktusaksi melantik To Indok di tongkonan Awa Torroan tapi saksi tidak tahuSiapa Namanya;Bahwa saksi tidak mempunyai hak untuk melantik To Indok di tempat itu tapisaksi diberi mandate
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
745 — 392
  • The Parties expressly agree (i) to waiveArticles 7072 of Law No. 30 Year 1999; and (ii) that mandate ofthe arbitrators duly constituted in accordance with the terms of thisagreement shall remain effect until a final arbitration award hasbeen issued by the arbitrators.(Terjemahan bebas: Keputusan arbitrase yang diberikan bersifatfinal, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakansebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia dandimanapun juga.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1015 — 1630
  • ., dan mereka bukan lagi pengurus partalBerkarya; Bahwa Saksi menyatakan tidak datang saat Munaslub, karena saksitidak diundang, dari DPW jambi saksi tidak tahu, seharusnya jika adayang hadir dari jambi harus ada mandate dari saksi; Bahwa Saksi menyatakan menandatangani pernyataan tidak setujudengan Munaslub, intinya saksi tidak pernah hadir dan tidak setujuMunaslub; Bahwa Saksi menerangkan yang saksi tahu ketika SK Menkumhammenunjuk Partai Beringin Karya, anggota DPRD di daerah saksibergejolak,
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 36
  • keenam belas buku II KUHPerdata, sedangkan aturan khususnyadiatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBg;Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi, Pemberian kuasaadalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannyakepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanyamenyelenggarakan suatu urusan;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dalam perjanjian kuasaterdapat dua pihak yang terdiri dari: Pemberi kuasa atau /astgever (instruction, mandate
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
94 — 216
  • kas daerah, siapayang mengelola keuangan Negara atas pribadinya sendiri maka dialah yangbertanggung jawab karena ini merupakan tanggung jawab pidana;Bahwa apabila seorang Bupati didugamelakukan penyalahgunaan wewenang di dalampengelolaan keuangan daerah sebagai kepaladaerah dalam mengalokasikan anggaran APBDmaka itu menjadi pembuktian di pengadilan229yang mempunyai kewenangan pengadilan untukmembuktikannya ;Bahwa delegasi tidak bisa dikatakan sebagaiatasan dengan bawahan, kalau bupatimemberikan mandate
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
129 — 22
  • yangintisarinya adalah supaya penggunaan uang dibawah manajemeneksekutif presiden itu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuaidengan anggaran yang kedua ketika dia laporan dia akan mengolokanaudit supaya nanti laporan presiden untuk bisa untuk disahkan kepadaBPK itu benar benar setelah memperoleh mandat atau setelah diperiksaoleh auditor dari BPKP jadi ujungnya seperti itu sekarang terkait denganBPK menurut ahli tadi sudah singgung BPKlah yang sampai hari iniberdasarkan undang undang yang mempunyai mandate
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
274 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemberian kuasa (lastgeving,mandate) adalah :e Persetujuan (ovreenkomst, agreement) antara pemberi kuasa(lastgever, mandator or principal), dengan penerima kuasa(lasthebber, mandatory);e Dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untukdan atas nama (for and on behalf) pemberi kuasa melakukanperbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa;e Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasatidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas namapemberi kuasa(Yahya
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
360 — 180
  • Oleh karena ketentuan tersebut tidakmemberi mandate kepada hakim untuk menafsirkan batas pemberian upahdan hak hak skorsing maka ketentuan tersebut berlaku absolut sebagaiketentuan yang mengharuskan pembayaran upah skorsing tanpa bataswaktu;Bahwa atas uraian yang sudah disebutkan diatas, kami memohon kepadaMajelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan membayar secara rutinupah atas Furlough dan skorsing yang belum dibayarkan, tunjangantunjangan sebagaimana yang diatur dalam PKB/PHI XX 20172019 PTFreeport
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
184 — 60
  • USUP SOPIAN dan saksi selaku Sekretaris dijabat oleh saksisendiri dan terdapat mandate dalam pertemuan tersebut untuk segeramembuat laporan pertanggungjawaban dana hibah TA. 2019,selanjutnya berdasarkan datasata yang diserahkan oleh sdr. USUPSOPIAN selaku Ketua FKDM Kota Bandung saksi membuat laporanHalaman 120 dari 196 hal. Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgpertanggungjawaban dana hibah TA. 2019.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
158 — 54
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukum otonomidaerah. Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalah harusberdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 9 Januari 2018 — 1. Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA Alias DJEN; 2. Tempat lahir : Tarui 3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Mei 1966 4. Jenis kelamin : Laki-Laki 5. Kebangsaan : Indonesia. 6. Tempat tinggal : Jln. Pendidikan Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur. 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bula);
95 — 40
  • Wewenang mandate (mandaat bevoegdheid)merupakan pelimpahan dalam hubungan rutin antara atasan danbawahan. Dan dari tanggungjawab dan tanggunggugat, wewenang tetapberada pada mandans.Halaman 124 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.Bahwa berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, makaterkait dengan perkara a quo, akan dianalisis kewenangan yang dimilikiDrs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
MAGGIE PATTIRANE, SE
109 — 61
  • Wewenang mandate (mandaatbevoegdheid) merupakan pelimpahan dalam hubungan rutin antara atasandan bawahan. Dan dari tanggungjawab dan tanggunggugat, wewenangtetap berada pada mandans.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
214 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 16-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 5 September 2016 — TRIS ESTI SUDIBYANTORO
57 — 16
  • memang wajib dilakukan negosiasi harusberhadaphadapan.Bahwa hasil proses pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaandapat dievaluasi olen PPK atau dapat ditolak oleh PPK karena sesuaidengan Perpres hal itu merupakan kewenangan PPK.Bahwa setelah pejabat pengadaan menetapkan pemenang lelang makapejabat pengadaan membuat surat kepada PPK membuat surat semacamlaporan pelaksanaan pengadaan, yang intinya menyebutkan pejabatpengadaan yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh PPK telahmelaksanakan mandate