Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : india indi indah indra induk indik indin indil indit indis
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — Drs. SUTARTO
70 — 14
  • terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi iniadalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihatdalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengankata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hi/dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 179/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat:
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
191 — 46
  • Agrarische Wet (S.187055) sebagai yang termuat dalam Pasal 51 Wet op deStaatsinrichting van Nederlands Indie. (S.1925447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya dari pasal itu ;2. e.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Putus : 20-12-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 339/PDT/2013/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2013 — PT. BUMI MANSUR PERMAI X PILIAN
88 — 127
  • Pada zaman Hindia Belanda (tahun 1933) cap ataustempel notaris tidak menggunakan lambang ZegelVan Nederlandsch Indie tetapi lambang tertentu yangbukan lambang kertas zegel. Pada SoeratPembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933 cap. Redaksi kalimat tulisan bahasa Belanda yang ditulisoleh Notaris, tidak lazim digunakan oleh seorangnotaris pada zaman Belanda, yang tertulis Dezeverklaring is goedeunkeurd an bekrachtigd op hadenden 29 den Maart 1933. Register No.144/1933.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
68 — 19
  • bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalamKUHPidana yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalamKUHPidana yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakan terjemahandari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.ALDI SAPUTRA alias ALDI
2.SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN
3.WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG
128 — 79
  • Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa fasa barangsiapa ini sejatinya merupakanterjemahan dari Bahasa Belanda Hij die dalam naskah aslinya wetboek vanstraafrecht voor nederlandsch indie, yang pada pokoknya menunjuk padasubyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawabanpidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskanpidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini dijumpalbahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
71 — 29
  • Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalamKUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan darikata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidanadalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yanghal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arresttanggal
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
134 — 110
  • Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa fasa barangsiapa ini sejatinya merupakanterjemahan dari Bahasa Belanda Hij die dalam naskah aslinya wetboek vanstraafrecht voor nederlandsch indie, yang pada pokoknya menunjuk padasubyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawabanpidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskanpidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini dijumpalbahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 22 Nopember 2016 —
101 — 28
  • terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalamsebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kataparang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana haltersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 13-09-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 242/Pdt.Plw/2011/PN.Mks
Tanggal 13 September 2012 —
275 — 101
  • PelindoPada daftar Staad Blad Van Nederlandsche Indie dari Tahun1819 No. 79 sampai dengan Tahun 1960 No. 79, yang tercatatdalam buku Engelbrecht, halaman XIX sampai dengan halamanXXX, tidak terdapat stbl 1922 no. 173Ternyata keberadaan sertifikat HPL.No.1 / Ujung Tanah tanggal23 Desember 1993, tidak berdasarkan Hukum yang berlaku (PP.No. 8 Tahun 1953. No. 8 Tahun 1953 Juncto PMA. No. 9 Tahun1965) sehingga S. HPL. Tersebut, disebut : S.HPL.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
74 — 49
  • Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam KUHPidana yang dapat dilihat dalam sebagian besarketentuan pidana dalam KUHPidana yang diawali dengan kata barangsiapayang merupakan terjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebutmenunjukkan subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurliike person (manusia) yang hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
    Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalamketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam KUHPidana yang dapat dilinat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHPidana yang diawali dengan kata barangsiapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan Bahwabenar subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 7 Juni 2017 —
79 — 24
  • terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang tindak pidana korupsi iniadalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapatdilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawalidengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kataBelanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukumpidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person(manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
379 — 267
  • PengurusVOC semula hanya 60 orang, tetapi dianggap terlalu banyak sehingga diadakanpemilinan pengurus dan hanya tinggal 17 orang yang diambil dari beberapa kota.Mereka yang terpilin menjadi pengurus disebut Dewan 17 (De Heeren Seventien atauTuanTuan 17) dan ketika VOC banyak urusannya maka Dewan 17 mengangkatGubernur Jenderal (Raad van Indie) Pieter Both pada tahun 1610.Bahwa sumbersumber sejarah tidak pernah mencatat adanya kekaisaran yangbernama Sunda Empire.Hal 88 dari 139 XBahwa keberadaan kekaisaraan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
77 — 60
  • pemberian hak kepadaNIS adalah karena NIS perusahaan Kereta Api swasta milikBelanda Statusnya tanah itu ada 3 macam : hak Eigendom, HakOpstal, dan Hak Konsesi;e Hak Opstal dan Hak Eigendom itu untuk tanahtanah NIS untukperumahan, sedangkan Hak Konsesi untuk jalan raya ; Bahwa kemudian Pemerintah Hindia Belanda membeli asset NISlalu Pemerintah Hindia Belanda melakukan balik nama terhadaphak eigendom, hak postal, hak konsesi sehingga tertulis/menjadiatas nama Het Gouvernement Van Indische Van Nederland Indie
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
109 — 72
  • oleh Penggugat dijadikan bukti dipersidangan yang mulia ini sebagai Bukti P141; : Terjemahan dari Bukti P142 oleh penterjemah resmi yangdisumpah; : Surat Departemen van Binnenlandsch Bestuur DepartemenTertinggi Dalam Negeri Keagrariaan tentang bukti kepemilikantanah Tegalwaroe Landen Tjipendeuij Buitenzorg tanah milikswasta atas nama Raden Harsa Sastra Nagara dikenal dengannama Klein Pondok Gede (Pondok Gede Kecil) Weltefredentanggal 11 September 1930; : Surat Algemeente Secretarie Nederlandsch Indie
    kepadaDirektur Binnenlandsch Bestuur tanggal 15091930 diterimapendaftarannya tanggal 16091930 nomor daftar 3/10 atas namaRaden Harsa Sastra Nagara yang isinya tentang penyelesaiantanah yang disewa oleh Kongsie Merk Tegalwaroe Landen danhasil pemeriksaan Commissorial yang sudah dibuatkan beritaacara nomor 1435 Geb dan telah diputuskan oleh pengadilantertinggi van Nederlandsch Indie (Raad) dan telah diputuskan.Lokasi tanah terletak di Tegalwaroe Tjipendeuij tanah swastaRegentschap Buitenzorg (Bogor
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5709 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Bisa diperkirakan bahwa bagian terbesardari penduduk Indonesia (dulu masih disebut Nederlands Indie) masih buta huruf.Pada waktu itu, radio hanya dimiliki oleh pejabat dan orangorang yang benarbenarkaya, apalagi telepon. Koran hanya dibaca oleh sedikit anggota masyarakat yangtinggal di kotakota. Alat komunikasi masih sangat terbatas.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
173 — 475
  • merupakan wakaf dari Direktorat Topografiseperti diterangkan dalam Surat Keterangan dari Markas Besar Angkatan DaratDirektorat Topografi tanggal 29 Juli 1971 Nomor : KTR034/DT/VI/1971, yangdiwakafkan untuk keperluan peribadatan (masjid dan madrasah) (Bukti T.III7).Bahwa tanah Hak Pakai No. 501/Cempaka Putih Barat memang berasaldari tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 5552 sebagian, namun dapatTergugat Ill jelaskan bahwa Eigendom Verponding No. 5552 tertulis atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PNYyk
Tanggal 8 Januari 2015 — BAMBANG SULUR Alias BAMBANG ABDUL SULUR Bin KARSOTANI;
59 — 16
  • subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanaHalaman 127 dari181 =Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.dalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hi dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
116 — 28
  • Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
97 — 27
  • Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidanadalam KUHP yang diawali dengan kata barang siapa yang merupakanterjemahan dari kata Belanda hij dimana hal tersebut menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penipuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
114 — 70
  • Hakim adalah sebagaimanadiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapatdilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawaliHal 131 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbmdengan kata barang siapa yang merupakan terjemahan dari kata Belanda hijdimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie