Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
13639
  • beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
    lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
208191
  • untuk menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
12698
  • In the event that any such dispute, difference or disagreementcannat be settled by mutual agreement within (1) month, the PARTIES agreethat the said dispute, diferrence or agreement may be referred by any PARTYto and resolved by arbitration in Singapore in accordance with the ArbitrationRules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) at the timebeing in force, which rules are deemed to be incorporated herein by reference.The arbitor shall be required to adjudicate on the appropriate
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg.
Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
73109
  • 559.610.150, (lima ratussembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus lima puluhrupiah) ;Bahwa menurut ahli kalau yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
10587
  • milyar rupiah) hal tersebut saya ketahui dari bendahara yang padasaat itu dijabat oleh sdri Nining Lajame;Bahwa saya tidak tahu mengenai pergeseran anggaran pembentukan unitkhusus penanganan pengaduan masyarakat pada bagian hukumsekretariat daerah kabupaten pulau Morotai tahun 2015 dan saya jugatidak pernah dilaporkan, karena pergeseran anggaran hanya dapatdilakukan dengan syarat tertentu yakni keadaan darurat;Syaratsyarat pergeseran anggaran adalah harus dalam keadaan daruratatau mendesak seperti Force
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
31378
  • PbrBahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK nya yangsalah, misalnya keterlambatan menyerahkan lapangan atau PPK terlambatbayar uang muka, maka boleh penyedia minta konpensasi berupaperpanjangan waktu dan saat itulah P3K melihat dan menganalisis dampakketerlambatan tersebut berapa hari;Bahwa
    Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
    Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksisebelumnya
    maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Halaman 585 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
    Pbrmelakukan maka Pasal 18 (3) UU no. 1/2004 mewajibkan untukmenolaknya karena jika tidak maka akan menjadi tanggungjawabnyasendiri;Bahwa Pasal 27 UU 30/2014 serta peraturan BPK No. 2/2016 mengatur jikaterjadi keadaan force majeur atau kahar misalnya bencana alam, keadaansituasi geografis atau peperangan, dapat terjadi tindakan untuk mengjijinkanagar administrasi tidak dilakukan jadi harus melihat alas hukum dan alasfakta.
Putus : 31-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 403/Pid.B/2010/PN.Bkl
Tanggal 31 Maret 2011 — Drs. YANUAR MARA
10650
  • Armindo Perkasaselaku pendukung yang terdaftardalam pelelangan ini ;e Bahwa jika pengiriman terlambatmaka akan diberlakukan denda/finalty sebesar 1 /mil per haridari nilai Purchase Order (PO) ;e Bahwa tulisan/logo Kota Bengkuluakan disesuaikan nanti setelahmendapatkan soft copy dari PemkotBengkulu ;e Bahwa Mobil pemadam kebakaranmodel Ziegler Force TLF30/50;e Bahwa kapasitas tangki air 5000liter ;e Bahwa chassisHino FG 235 JJ 235PS 4 x 2 Warna Merah ;e Bahwa Pompa : Ziegler FPN 10 30002H ;e Bahwa
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
14928
  • Tanggamus telahdiatur mengenai Amandemen Perpanjangan Waktu Kontrak, sedangkansyarat yang dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu adalah :e Kondisi force majeur terpenuhi (kondisi kahar)e Adanya perintah penambahan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi kerja(adanya reviu design).e Adanya permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja 14hari sebelum penyerahan pertama pekerjaan.e Persetujuan tertulis dari pemberi kerja selambatlambatnya 14 hari kalendersetelah diterimanya permohonan.Bahwa
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk; M E L A W A N : 1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I; 2. TONI LIONO disebut Terbanding II; 3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ; 4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV; 5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V 6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI 7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII 8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII 9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX 10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X 11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI 12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII 13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
97109
  • didasarkan adanya permohonan dari Tergugat Il yang jugadiakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya padaPoint 13 huruf a dan Point 14 huruf a..Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 posita gugatan harus ditolak,karena sudah merupakan kewajiban Tergugat Il untuk melakukanpembayaran atas hutanghutangnya kepada Tergugat sebagaimanayang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjijan Kredit, meskipundalam kondisi krisis ekonomi melanda Indonesia, karena krisis ekonomibukanlah merupakan force
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
12318
  • melakukan koordinasi dengan pihak Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan diJakarta, dan mendapat penjelasan bahwa pengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaandengan pengadaan fisik Rumah Sakit asal ada kepastian dari Konsultan bahwa rumah sakittersebut akan selesai tepat waktu, dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;Bahwa alasan pembangunan fisik sumah sakit tidak selesai sesuai jadwal tahun 2011dikarenakan kontraknya diputus oleh Kuasa Pengguna anggaran yaitu saksi sendiri denganalasan force
    saksi TOFIKON juga tidakpernah menandatangani daftar harga yang dibuat oleh skasi BAHARUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa, ternyata terdakwa tidakmenyerahkan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak kepada pokja ULP pada saatlelang akan dilakukan;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, pada saat mendekatiwaktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesai pada tanggal 02 Desember2011, gedung RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum jadi karena force
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Mei 2015 — Anton Ristyantoro
599
  • Surat Berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan menurut Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
136118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 120 PK/Pid.Sus/2010Pratama Lestari dan perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis No.PKK .42/2004/ No. 109/AP/III/2004 tanggal 19 Februari 2004 (Bukti P9) yangdidalamnya telah memuat Obyek perjanjian, jangka waktu perjanjian, carapembayaran, jaminan, pajakpajak, majeure, cara mengatasi bila adaperselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban masingmasing dan selain itupengaturan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama operasi tentang pengeringangabah tersebut telah pula dibuatkan Addendum
Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN, S.I.K
403185
  • _20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;
20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1044862
  • Sebab yangberhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force/conclusiveforce) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, sepenuhnyamenjadi kewenangan Hakim dalam proses persidanganPengadilan.12.Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat BuktiYang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Telah DiaturSecara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :a. Keterangan Saksi,b. Keterangan Ahii,c. Surat,d. Petunjuk,e. Keterangan Terdakwa.1.
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
13032
  • masalah agunan kreditnya sepanjang tidak bertentangandengan Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 19ayat (2) huruf c, d, e, f dan Pasal 23 ayat (1) dan (2).Bahwa yang menjadi penyebab kredit atau pembiayaan dalam perbankan syariahmacet atau tidak lancar antara lain :e Karakter yang tidak baik dari debitur sehingga dengan sengaja tidak memenuhikewajiban kepada bank.e Debitur tidak lagi memiliki kemampuan membayar, antara lain karenapenurunan kapasitas usaha atau bangkrut dan force
Register : 09-02-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Bjb
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
214219
  • untuk menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008
ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
187150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
7729
  • mengaku baru tahu pada waktu ahli melakukan klarifikasidi Polres Sumenep dan tidak ada hubungan keluarga; Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau saran yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalainhalaman 456 dari 621 halamanseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure).Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengankerugian negara, sebagai berikut :Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapatberupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besardari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnyaditerima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu,barang fiktif);Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil
Register : 10-10-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H.
668259
  • 20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna HITAM KAPASITAS 500 GB
    14. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
    15. 1 (satu) buah Flashdisk warna MERAH merek sandisk cruzer force
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
369184
  • This appears tobe another attempt to use the law to force further payment from aforeign investor, said Peter Fanning, chairman of the InternationalBusiness of Chamber, an association of foreign business groups inIndonesia.Terjemahan berdasarkan Penterjemah Tersumpah Sutan Amri AgusArifin, S.H. adalah :Putusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 213(iv)138.139.Bagi investor asing, kasus ini telah membangkitkan perhatian yangserius terhadap sistem hukum di Indonesia dan sejarah korupsinya.Ini sepertinya