Ditemukan 194 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tpk tppu tppo toko tika tp3d tppd tp3kd tpd tp4d tpkã tkd
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 17 Juni 2019 — Yosep Lesmana bin Upandi
84 — 36
  • RAHMAT SAFARI selaku anggota TPKDpembangunan infrastruktur.Bahwa Terdakwa tidak membuatkan SK hanya menugaskan TPKD padapembangunan infrastruktur saja, sedangkan untuk kegiatan bidangbidanglain Terdakwa tidak membuatkan SK TPKD, adapun hanya membuatkan SKTPKD Pembangunan infrastruktur yaitu:e Ketua TPK: sdr. ADE SOPIANe Sekretaris: sdr. IRWAN RUSYANDI.e Bendahara sdr. NGGO.e Anggota: sdr. WAWAN, Sdr.
    RAHMAD SAFARI selaku pelaksanakegiatan /kasi kesejahteraan desa cibuntu.Bahwa untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidangpembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat tidakdibuarkan SK TPKD oleh kepala desa. Namun untuk kegiatanpembangunan infrastruktur desa kepala desa membentuk SK TPKD yaitu:e Ketua TPK sdr. ADE SOPIAN;e Sekretaris sdr. IRWAN RUSYANDI;e Bendahara sdr. NGGO;e Anggota sdr.
    pembangunan insfrastruktur.Bahwa kepala desa mengangkat TPKD peda pelaksanaan kegiatan bidangpenyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan masyarakat dan bidangpemberdayaan masyarakat.Kepala desa hanya membuat SK TPKD pembangunban infrastruktur yaitu:e Ketua TPK sdr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
80 — 56
  • / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi Cq Ketua Tim Pendamping ADD dan DD Tingkat Kecamatan;
  • 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 % yang ditujukan Kepada Camat Seberang Musi;
  • 1 (satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;-
  • 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
  • 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :
    / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;
  • 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
  • 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :
    Nomor : 10 / SM / ADD/ SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan; 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    /ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari
    ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan;Halaman 8 dari 192 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    / ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari
    / ADD /SJ/ SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganioleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentangUsulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap 60%;1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes);1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih;1 (Satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O2 januari
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 29 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MARTHEN ABRAHAM NANLOHY Diwakili Oleh : RONY ZADRACH SAMLOY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terbanding/Penuntut Umum I : ARDY, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
102 — 33
  • Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 166 pada bagian halhalmeringankan pada angka 1 yang menyebutkan: Terdakwa tidak terlibatsecara langsung dalam membuat markup harga barang pembelanjaansudah sangat tepat, karena seluruh kewenangan sudah dilimpahkankepada Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Tim TPKD) yangHalaman 67 dari 77 Putusan Nomor 02/PID.SUSTPK/2021/PT AMBdikoordinatori Sekretaris Negeri Porto (Terpidana Hendrik Latupeirissa)dan Bendahara Negeri Porto (Terpidana Salmon Noya).Bahwa
    fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa tidak pernahmelakukan markup (penggelembungan harga) pengadaan barang danjasa di balik penggunaan DD/ADD Negeri Porto selama kurun 2015,2016, dan 2017, karena dasar bertindak Tim TPKD adalah KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor 511.2672.a Tahun 2014 tentangPenetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa KebutuhanPemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 jo Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor 511.2746 Tahun 2015 tentang PenetapanStandar Satuan Harga Barang
    Justru, yang dilakukan Tim TPKD NegeriPorto adalah markdown (penurunan harga) yang menguntungkanNegara, sebab harga per zak semen, misalnya, yang dibelanjakan TimTPKD Negeri Porto Rp.90.000, (Sembilan Puluh Ribu Rupiah),sedangkan harga yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati MalukuTengah tersebut adalah per zak Rp.103.000, (Seratus Tiga RibuRupiah).4.
    Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanKeuangan Negeri Porto yang disusun oleh Tim TPKD tetap harus ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Porto yangmemegang kekuasaan tertinggi di bidang kKeuangan Negeri Porto.Menimbang, bahwa sebelum menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disusun oleh Tim TPKD, Terdakwa mengetahui bahwaisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut tidak sesuai dengankenyataan, yaitu ada beberapa pembiayaan yang dimarkup (digelembungkan)
    Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang keuangan di Negeri Porto, begitu melihat Tim TPKD membuat LaporanPertanggungjawaban Keuangan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataanyang sebenarnya (markup), Sseharusnya Terdakwa menegor danmemerintahkan Tim TPKD agar membuat Laporan Pertanggungjawabankeuangan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidakmenggelembungkan (memarkup) beaya, dan Terdakwa tidak mau menandatangani Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang isinya tidak sesuaikenyataan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 23 Januari 2017 — ENI YUNIARTI Kejaksaan Negeri Sidoarjo
69 — 16
  • AHMAD ALI SALIM untuk keperluan kegiatan Desa.Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 berserta PerubahanAnggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPD Rp.17.400.000,e Tunjangan LPMD Rp. 15.500.000,e Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,e PAUD Rp. 2.500.000,e POsyandu Rp. 7.200.000,e HRTK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD ~~ Rp. 60.000.000,e Jumlah Rp. 168.900.000,(Seratus enam puluh
    AHMAD ALI SALIM untuk keperluankegiatan Desa.Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 berserta PerubahanAnggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPD Rp.17.400.000,e Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,e Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,e PAUD Rp. 2.500.000,e POsyandu Rp. 7.200.000,e HRTK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,e = Jumlah Rp. 168.900.000,(Seratus enam puluh delapan
    AHMAD ALI SALIM untuk keperluankegiatan Desa;Menimbang bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015berserta Perubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPD Rp.17.400.000,41e Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,e Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,e PAUD Rp. 2.500.000,e POsyandu Rp. 7.200.000,e HRTK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,e Jumlah Rp. 168.900.000,(Seratus enam
    AHMAD ALI SALIM untuk keperluankegiatan Desa;Menimbang bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015berserta Perubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPDe Tunjangan LPMDe Operasional RT/RWe PAUDe POsyanduRp.17.400.000,Rp.15.500.000,Rp. 49.950.000,Rp. 2.500.000,Rp. 7.200.000, e HRTK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,e Jumlah Rp. 168.900.000,(Seratus enam puluh
    AHMAD ALI SALIM untuk keperluanMenimbang bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015berserta Perubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPDe Tunjangan LPMDe Operasional RT/RWe PAUDe POsyandue HR TK Kebun52Rp.17.400.000,Rp.15.500.000,Rp. 49.950.000,Rp. 2.500.000,Rp. 7.200.000,Rp. 9.000.000, e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,e = Jumlah Rp. 168.900.000,(Seratus enam puluh delapan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-09-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 23/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : USEP KOSWARA BIN UKO ALM
293 — 68
  • Dwina Nusantara tanggal 06 November 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa tanggal 10 November 2017;
    1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD;
    2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya;
    1 (satu) lembar fotocopy Catatan konfirmasi dari BPD kepada Kepala Desa tanggal
    daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pldana Korupsi padaPengadilan Negeri bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, yang secara melawan hukum mengelola sendiri tanpa melibatkanBendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD
    setidaktidaknya sejumlah lain yang diterimaorang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kKedudukan yakni sebagai Pejabat Daerah yaitu Kepala Desa selakuPengguna Anggaran atau Penanggung Jawab dengan cara mengelola sendirisecara langsung dengan cara mengelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara DesaHalaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PT BDGdan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD
    Dwina Nusantara tanggal 06November 2017;1 (Satu) lembar fotocopy Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 November2017;1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017tentang permohonan pembinaan TPKD;2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017 tentangpembahasan masalah pembangunan yang melingkupi penggunaan DanaDesa, bantuan provinsi dan lainnya;Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PT BDG24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu
    dari 51 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PT BDG19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) lembar Surat No. 01/BPD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentangpermasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11, 17dan 14:1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan CV.Dwina Nusantara tanggal 06November 2017;1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 November2017;1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017tentang permohonan pembinaan TPKD
    Dwina Nusantaratanggal 06 November 2017;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan kepala desa tanggal 10November 2017;1 (satu) lembar Surat No. 05/BPD/12/2017 tanggal 22 Desember 2017tentang permohonan pembinaan TPKD;2 (dua) lembar notulen Musyawarah BPD tanggal 19 Oktober 2017tentang pembahasan masalah pembangunan yang melingkupipenggunaan Dana Desa, bantuan provinsi dan lainnya ;1 (Satu) lembar fotocopy catatan konfirmasi dari BPD kepada KepalaDesa tanggal 9 Desember 2018;1 (satu) lembar surat
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
MARSUDIN
149 — 392
  • Mandor 79 Hok 140.000 11.060.000ATK dan Pelaporan1 Kertas HVS 4 Rim 60.000 240.0002 Materai 6000 30 Lembar 8.000 240.0003 Foto copy 1000 Lembar 300 300.0004 penjilidan 11 rangkap 20.000 220.000Insentif Kegiatan1 PKPKDes 1 kegiatan 4.669.000 4.669.0002 Kordinator PPKDes 1 kegiatan 3.113.000 3.113.0003 Bendahara PPKDes 1 kegiatan 2.853.000 2.853.0004 Anggota PPKDes 1 kegiatan 2.075.000 2.075.0005 Anggota PPKDes 1 kegiatan 2.075.000 2.075.0006 Ketua TPKDes 1 kegiatan 2.853.000 2.853.0007 Sekretaris TPKD
    Hok 120.000 18.000.0003 Mandor 16 Hok 140.000 2.240.000ATK dan Pelaporan1 Kertas HVS 4 Rim 60.000 240.0002 Materai 6000 30 lembar 8.000 240.0003 Foto copy 1000 lembar 300 300.0004 penjilidan 11 rangkap 20.000 220.000Insentif Kegiatan1 PKPKDes 1 kegiatan 954.000 954.0002 Kordinator PPKDes 1 kegiatan 636.000 636.0003 Bendahara PPKDes 1 kegiatan 583.000 583.0004 Anggota PPKDes 1 kegiatan 424.000 424.0005 Anggota PPKDes 1 kegiatan 424.000 424.0006 Ketua TPKDes 1 kegiatan 583.000 583.0007 Sekretaris TPKD
    Kdisaksi bayarkan adalah sebesar Rp. 80.000, x 80 KK dengan sejumlah Rp.6.400.000; Bahwa total pembayaran yang saksi terima untuk warga saksi sebesar Rp.72.320.000, (tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa saksi juga terima upah sebagai anggota TPKD sebesar Rp.500.000.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
68 — 55
  • / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi Cq Ketua Tim Pendamping ADD dan DD Tingkat Kecamatan;
  • 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 % yang ditujukan Kepada Camat Seberang Musi;
  • 1 (satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;-
  • 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
  • 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :
    / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;
  • 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
  • 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
  • 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :
    Nomor : 10 / SM / ADD/ SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan; 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    /ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari
    ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan;Halaman 8 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN Bgl 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD
    / ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari
    / ADD / SJ /SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani olehPelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukankepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang UsulanRekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap 60 %;Halaman 91 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN Bgl1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes); 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala
Pengadilan PN SANGGAU Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sag
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.Thomas Idek, S.P
2.Susilianus Edy Santoso
3.Sekundus
Tergugat:
1.Nubertus Nubri, S.T
2.Miko Martoyo, S.Sos, M.A.P
82 — 21
  • Rp 450.000,/bulane = TPKD. ..........008 Rp 475.000./bulan@ TOTAL ..........00 Rp 2.212.000/bulanJadi hak yang harus diterima adalah 185 bulan x Rp 2.212.000 = Rp409.220.000,.b) Penggugat II saat diberhentikan belum mencapai 60 Tahun, tap!
    Rp 450.000,/bulane = =TPKD. .........008 Rp 475.000./bulan@ TOTAL ..........00 Rp 2.212.000/bulanJadi hak yang harus diterima adalah 54 bulan x Rp 2.212.000 = Rp119.448.000,.d) Serta kerugian materiil lainnya dengan biayabiaya yangdikeluarkan oleh Pengguat I, Penggugat II serta Penggugat IIIselama proses mediasi serta mencari keadilan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh juta rupiah);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-06-2015 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — MOCH. HAMIM SYACHRONI
73 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat TPKD Kelurahan Karangrejo Nomor; 001/TPTKD/XI29/10 tanggal29 Nopember 2010 perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks. tanahKas Desa (TKD);i. 2 (dua) lembar kwitansi:15. Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah);16. Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp8.500.000,00 (delapanjuta lima ratus ribu rupiah);Disita dari WAYAN TAMA, PNS, alamat Jl. Mendut Gang No. 14 Kel.Taman Baru Kec. Banyuwangi Kab.
    Tanah Kas Desa(TKD) Kelurahan Karangrejo, dikembalikan kepada Ambyah SP danSurat TPKD Kelurahan Karangrejo Nomor; 001/TPTKD/XI29/10 tanggal29 Nopember 2010 perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks.tanah Kas Desa (TKD);Dikembalikan kepada Ambyah SP;2 (dua) lembar kwitansi Tertanggal 17 September 2008 nominalRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan tertanggal 17September 2008 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus riburupiah), dikembalikan kepada Wayan Tama;5 (lima) lembar kwitansi
    TanahKas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo, Surat TPKD KelurahanKarangrejo Nomor: 001/TPTKD/XI29/10 tanggal 29 Nopember 2010perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — SLAMET PARTONO VS KEPALA DESA CANDIRETNO;
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerbitkan surat kKeputusan objek sengketa tidak sesuaidan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten MagelangNomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, PemilihanPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;Bahwa pada kenyataan tuduhan penyalahgunaan dana kemiskinan/TPKD
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SOEMARLIN HALOMOAN RITONGA.,SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO L. Dg.MATUTU Alias SUHARTO Dg. MATUTU
69 — 26
  • ,kemudian TPKD melaporkan kepada Sekertaris Desa, selanjutnyaSekertaris Desa memverifikasi dan kepala desa mengetahui notaHalaman 63 dari 207 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pal.pesanan/pembayaran barang tersebut dengan membubuhkan tandatangan, lalu Sekretaris Desa menyerahkan kembali kepada TPKD,kemudian Nota Pesanan barang/pembayaran diserahkan oleh TPKDkepada bendahara, selanjutnya Bendahara mencairkan anggaran danmemberikan uang tersebut kepada TPKD, kemudian TPKDmenyerahkan uang kepada ketua
    namun setelah tim TPK melakukanpengecekan lapangan ternyata ditemukan kelebihan anggaran namundari Kepala Desa tidak pernah ada pertanggungjawaban sehingga kamimengirimkan surat undangan kepada kepala desa namun tidak pernahada jawaban.Bahwa saksi menjelaskan dalam pencairan dana setiap Kegiatanmenurut aturan, setelah dana diterima kas Desa, Tim TPK membuatperencanaan pembelian nota pesanan barang, kemudian barang yangdipesan datang, nota pesanan barang tersebut selanjutnya Tim TPKmenyerahkan ke TPKD
    , kemudian TPKD melaporkan kepada SekertarisDesa, selanjutnya Sekertaris Desa memverifikasi dan kepala desamengetahui nota pesanan/pembayaran barang tersebut denganmembubuhkan tanda tangan, lalu Sekretaris Desa menyerahkankembali kepada TPKD, kemudian Nota Pesanan barang/pembayarandiserahkan oleh TPKD kepada bendahara, selanjutnya Bendaharamencairkan anggaran dan memberikan uang tersebut kepada TPKD,kemudian TPKD menyerahkan uang kepada ketua TPK, yang padaakhirnya ketua TPK membayarkan kepada seharusnya
    Bahwa dalam pencairan dana setiap Kegiatan menurut aturan, setelahdana diterima kas Desa, Tim TPK membuat perencanaan pembeliannota pesanan barang, kemudian barang yang dipesan datang, notapesanan barang tersebut selanjutnya Tim TPK menyerahkan ke TPKD,kemudian TPKD melaporkan kepada Sekertaris Desa, selanjutnyaSekertaris Desa memverifikasi dan kepala desa mengetahui notapesanan/pembayaran barang tersebut dengan membubuhkan tandatangan, lalu Sekretaris Desa menyerahkan kembali kepada TPKD,kemudian
    Nota Pesanan barang/pembayaran diserahkan oleh TPKDkepada bendahara, selanjutnya Bendahara mencairkan anggaran danmemberikan uang tersebut kepada TPKD, kemudian TPKDmenyerahkan uang kepada ketua TPK, yang pada akhirnya ketua TPKmembayarkan kepada seharusnya dibayarkan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ABDURRAHMAN, S.P.,M.Si.
181 — 114
  • Unaaha Kab .Konawe atas penyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor; 700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasil pemeriksaan;

    19)

    1 (satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020, tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidang TPKD;

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN

    Unaaha Kab .Konawe ataspenyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor;700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasilpemeriksaan19. 1 (Satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020,tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidangTPKDTETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKANSATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKASPERKARA.7.
    Unaaha Kab .Konaweataspenyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor;700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasilpemeriksaan1 (Satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020, tanggal18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidang TPKDMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan telah pula diperlinatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupunkepada Saksisaksi, sehingga barang bukti tersebut dapat
    Unaaha Kab .Konawe ataspenyalahgunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2019, dengan nomor;700.040/17/IDK/2020, tanggal 27 Agustus 2020, bersama lampiran hasilpemeriksaan;19) 1 (satu) rangkap salinan risalah sidang TPKD nomor:14/TPKD/2020,tanggal 18 September 2020, beserta lampiran surat pemanggilan sidangTPKD;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKANSATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKASPERKARA.9.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 6 April 2017 — ENI YUNIARTI
47 — 25
  • AHMAD ALI SALIM untukkeperluan kegiatan Desa.Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 bersertaPerubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPD Rp.17.400.000,e Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,e Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,e PAUD Rp. 2.500.000,e POsyandu Rp. 7.200.000,e HR TK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD Rp. 60.000.000,Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK
    AHMAD ALI SALIM untukkeperluan kegiatan Desa.Bahwa dari beberapa kegiatan yang ada didalam APBDes Tahun 2015 bersertaPerubahan Anggaran Keuangan yang direalisasikan hanya beberapa kegiatan yaitu:e Tunjangan BPD Rp.17.400.000,e Tunjangan LPMD Rp.15.500.000,e Operasional RT/RW Rp. 49.950.000,Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT SBYe PAUD Rp. 2.500.000,e POsyandu Rp. 7.200.000,e HR TK Kebun Rp. 9.000.000,e KR Taruna Rp. 2.000.000,e SKJ Rp. 5.350.000,e Dana Pusat/langsung TPKD
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 595/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • tanggaPenggugat dengan Tergugat; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagisejak bulan Juli 2019, karena Tergugat telah meninggalkanPenggugat, dan sejak saat itu antara mereka tidak berhubungan lagisebagaimana layaknya suam1 istri; Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannya, Tergugat telahmenghadirkan seorang saksi, yaitu SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam,pekerjaan TPKD
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH .Alm
69 — 38
  • Pid.SusTPK/2019/PN.BglBengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomorrekening 303.01.02.20393.6.Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala desa Maras Bantan mencarkan Dana Desa danAlokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsungmelalui terdakwa sendin melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai denganpenmintaan.Bahwa. didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnyadiiaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD
    Bantan dengan nomorrekening 303.01.02.20393.6.Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala desa Maras Bantanmencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudianKepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui terdakwaHalaman 31 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.SusTPK/2019/PN.Bglsendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesualdengan permintaan.Bahwa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidakselurunnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Desa (TPKD
    dengan total penarikan sebesar Rp 63.000.000, (enampuluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantanmencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudianKepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui terdakwasendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuaidengan permintaan.Bahwa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yangtidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim PelaksanaKegiatan Desa (TPKD
    SIPTO Bin ALADIN setelah Terdakwa selaku Kepala Desa MarasBantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudianKepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui Terdakwa sendirimelakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai denganpermintaan;Menimbang, bahwa keterangan saksi DUKIMAN Bin ASRIN dan saksiIDAN HARYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAM dalam pelaksanaannyaterdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dandibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 6 Juni 2018 — KARTA BIN MADNASIR
75 — 42
  • Abdul Aziz selaku BendaharaDesa Kertajaya melakukan penarikan Dana Desa Tahap dari rekeningPemerintah Desa Kaertajaya di Bank BJB Unit Rengasdengklok sebesar Rp426.000.000, (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dan setelah uangtersebut diterima dari bank kemudian diserahkan kepada Terdakwa KartaBin Madnasir;Bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan turap saluran air dilakukantanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) atau PelaksanaTeknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), melainkan dengan
    Lukmantidak melanjutkan pekerjaannya ketika prestasi pekerjaan pembangunanturap saluran air baru mencapai 112 meter (+/ 8%), dengan alasan uangmuka yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan;Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa pencairan Dana Desa yang kemudian dikuasaisendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan tidak diserahkan kepadaBendahara Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan turap saluran airyang tidak melibatkan TPKD atau PTPKD melainkan langsung
    korporasimenjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupafasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak.Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud,sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap antaralain halhal sebagai berikut : Bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan turap saluran air dilakukantanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD
    2017 Terdakwa Karta Bin Madnasir menunjuk pihaklain, yaitu saksi Ega Bin Raskim untuk menyelesaikan pekerjaanpembangunan turap saluran air, dengan system pembayaran uang mukasebesar 30%, kemudian 70% dibayarkan setelah uang muka habisdigunakan;Menimbang, bahwa Dana Desa yang sudah dicairakan dan dikuasaisendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kertajaya dan bukan diserahkankepada Bendahara Desa untuk diadministrasikan serta pelaksanaan kegiatanpembangunan turap saluran air yang tidak melibatkan TPKD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 190 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — NUNUNG NURJANAH BINTI H ATENG .
68 — 16
  • Desa Situwangiyang lainnya namun kepada tokoh masyarakat dan Ketua Rt/Rw saksitidak diberitahu ;Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapuntentang Bantuan Keuangan yang sudah cair tersebut.Bahwa terdakwa menjabat Kades Situwangi sejak + bulan Februari2013.Bahwa yang berhak mencairkan bantuan keuangan adalah saksi selakuBendahara Desa dan terdakwa selaku Kades Situwangi yang berhakmengelola kKeuangannya adalah Bendahara Desa (saksi) ;Bahwa yang berhak melaksanakan kegiatan adalah TPKD
    ATENG (OrangtuaBu Kades) dan sepengetahuan saksi bukan Ketua/Anggota TPKD DesaSituwangi.Bahwa seharusnya sebagai pengelola keuangan bantuan gubernurtersebut adalah Bendahara Desa (saksi) karena Bendahara Desa tugasdan tanggungjawabnya yang mengelola, mencairkan dan mengeluarkanuang dari Bangub tersebut.Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal Bantuan Keuangantersebut dan juga saksi tidak tahu mekanismenya.Bahwa saksi tidak tahu yang membuat proposalnya, kapan dan dimanadibuatnya namun sepengetahuan
    ATENG bukan oleh TPKD (saatitu Ketua TPKDnya adalah Sdr. DADANG DARSANA alamat Kp.
    SUNSUN SUNTANA), yang berhak mengelola danmelaksanakan kegiatan adalah TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa).Bahwa proses bisa mendapatkan Bangub TA. 2013 senilai Rp250.000.000 yaitu awalnya Sekdes dan Bendahara Desa membuatproposal pengajuan bantuan keuangan, kemudian proposal tersebutdiajukan dulu ke Kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi dari PakCamat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pak Camat makaproposal tersebut diajukan ke BPMPD (Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa) Provinsi
    Tata Suhata (Tim Teknis dari TPKD DesaSituwangi).Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi pengerjaan pengaspalan jalanCicaparPasirkalapa dan Kp. Cibadak Rw. 04 dari anggaranMusrenbang TA. 2014 tersebut.Benar tidak tahu menghabiskan anggaran berapa untuk pengerjaanpengaspalan jalan CicaparPasirkalapa dan Kp.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — SUMAIN ; KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
53 — 7
  • Bahwa semua pendapatan yang diterima oleh Desa Campurejo dibuat LPJ yang dibuatoleh TPKD masing masing LPJ yang telah dibuat adalah pada tahun 2009, tahun2010, dan yang untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dibuat setelah ada penyidikan dariKejaksaan . 222 Bahwa semua dana bantuan dilakukan pencatatan di Buku Kas Umum Desa namuncatatan tersebut semuanya dibuat oleh Kepala Desa, sedangkan Bendahara Desa setiapLPJ akhir tahun hanya menerima catatan catatan dari terdakwa dikarenakan semuapendapatan Desa dikuasai
    yang lain maupun BPD dan LPMD dalam mengelola KeuanganDesa antara lain : e Bahwa setiap penerimaan bantuan baik berupa dana ADDatau dana bantuan lain seharusnya Bendahara Desa yangmembawa setelah pengambilan, tetapi kenyataan di DesaCampurejo setelah pengambilan antara Terdakwa danBendahara Desa, uang langsung dibawa oleh Terdakwa,yang semestinya melakukan penyimpanan seluruhpendapatan Desa adalah Bendahara Desa :e Bahwa semua pendapatan yang diterima oleh DesaCampurejo dibuat LPJ yang dibuat oleh TPKD
    Biasanyabantuan bantuan yang untuk di Desa SPJ nya dibuatkanoleh TPKD ; e Bahwa sejak Kepala Desa dijabat oleh terdakwaSUMAIN pada tahun 2008 sampai sekarang 2013Perdes tentang APBDes tidak pernah dibuat dan saksiselaku Sekretaris Desa tidak pernah dilibatkan ataudifungsikan sebagai mana tupoksi dan saksi tidak tahuapakah semua bantuan yang diterima oleh DesaHalaman 41 dari 91 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY.42Campurejo dimasukkan ke dalam APBDes karena tidakpernah dilibatkan dalam
    Dana bantuantersebut diterima dalam bentuk cek ;Bahwa semua bantuan yang diterima oleh DesaCampurejo dibuat LPJ yang dibuat oleh TPKD masing masing LPJ yang telah dibuat tahun 2009, 2010 yangtahun 20111, 2012 dibuat setelah ada surat dariKejaksaan ; Bahwa dalam pelaksanaan bantuan oleh TPKD Ada yangpernah dimusyawarahkan dan ada yang tidakdimusyawarahkan, Yang dimusyawarahkan antara lainpembangunan Fisik ADD tahun 2009, 2010, 2011 danYang tidak dimusyawarahkan antara lain : pembangunan balai desa
    Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Rengel,Kabupaten Tuban dalam setiap penerimaan bantuan baik berupa danaADD atau dana bantuan lain seharusnya Bendahara Desa yangmembawa setelah pengambilan, tetapi kenyataan di Desa Campurejosetelah pengambilan antara Terdakwa dan Bendahara Desa, uanglangsung dibawa oleh Terdakwa, yang semestinya melakukanpenyimpanan seluruh pendapatan Desa adalah Bendahara Desa.Selain itu dalam semua pendapatan yang diterima oleh DesaCampurejo telah dibuat LPJ yang dibuat oleh TPKD
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
2.HADIARTO, SH.
3.ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terdakwa:
KENDES ARISANTO, S.Sos Bin AGUNG
173 — 54
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkanterdakwatetapditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
    2. Surat Pernyataan Sdr.
      KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;
    3. Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 23 Februari 2018;
    4. Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 06 Maret 2018;
    5. Surat Pernyataan Sdr.
      KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;
    6. Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017, tanggal 28 Maret 2018;
    7. Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr.
      KENDES ARISANTO;
    8. Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 75.093.450,- (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran harga bahan bahan siring timbunan kepada ketua TPKD Sdr. UDIU;
    9. Nota rincian pengeluaran pembuatan siring;
    10. Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa penyeberangan kelotok (peri) kepada Sdr.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
195 — 93
  • Untuk pembuatan 10 sumur pertanianmestinya bertanggung jawab adalah Sekretasi Desa Jala selakupelaksna pekerjaan bersama berndahara TPKD saudri MISDA karenatidak terbukti terdakwa menikmati kerugian tersebut.. Untuk Sisa uang kelebihan pembelia mesin ketinting sebanyak 50 Unitsebesar Rp. 8.750..000 (Delapan Juta Tujun Ratus Lima Puluh RibuRupiah). Juga tidak terbukti dinikmati oleh terdakwa. Akan tetapi dibelikanmesin molen dan mesin pompa untuk kepentingan masyarakat..
    mana saksiteribat dalam proses perencanaan samapai dengan kegiatanpembangunannya sekaligus saksi memonitoring kegiatan pekerjaaantersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai KasiPemerintahan;Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan ikut mengawal dan memonitoringseluruh kegiatan fisik dalam pembangunan di Desa Jala;Bahwa memang benar di tahun 2020 Pemerintah Desa Jala telahmelakukan pekerjaan pembuatan sumur gali untuk irigasi dan yangterlibat dalam pembuatan sumur gali tersebut adalah TPKD
    ;Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi sudah dilakukansurvei oleh TPKD;Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa nota dan kwitansi pembelian bahan material dan ongkos kerjayang membayarkan adalah saksi Misdah selaku Bendahara Desa tahun2020;Bahwa pembangunan sumur irigasi menurut RAB adalah sebanyak 10(sepuluh) unit, namun realisasinya tidak semuanya dibangun, seingatsaksi ada 7 (tujuh) yang sudah dibangun, yang 1 (Satu) belum selesaisedangkan yang 2 (dua) berupa
    dam air;Bahwa menurut laporan TPKD pembangunan sumur irigasi sudahdilaksanakan sesuai RAB;Bahwa TPKD tidak pernanh membuat laporan perkembanganpembangunannya;Bahwa selang 2 (dua) minggu setelah sumur irigasi dibangun datanghujan dan terjadi banjir;Bahwa sumur irigasi tersebut karena banjir sehingga tertimbun tanah;Bahwa terdakwa merasa salah karena setelah terjadi banjir tersebut dansumur irigasi menjadi rusak, terdakwa dan perangkat desa tidakmembuat Berita Acara telah terjadi bencana alam;Bahwa
    Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Jala melakukanpengelolaan anggarannya diantaranya pembayaran tukang,pekerja Sampai dengan pembelian bahan material, menyewaexcavator tanpa melibatkan anggota TPKD Desa Jala lainnya. Bahwa penentuan lokasi pembangunan sumur irigasi ditentukanoleh terdakwa tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkanBadan Pemusyarawatan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.