Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa sejalan dengan faktafakta hukum sebagaimana padapertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim guna mendukung terciptanyapenegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan asas equality before thelaw, kesamaan didepan hukum menuju penyelenggaran tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih(good governance), bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotismeterutama dalam kaitan penegakan hukum pasalpasal tindak pidana korupsi yangberhubungan dengan Gratifikasi dan Suap

Menyuap maka adalah tidak berlebihanjika penindakan terhadap tiaptiap pihak(oknum) yang terkait dengan timbulnyaperistiwa pidana korupsi atau Operasi Tangkap Tangan(OTT) yang telah melibatkanterdakwa adalah seharusnya turut diusut dan dituntut dimuka persidanganpengadilan, guna upaya prevensi terhadap semua warga Negara dan khususnyaaparatur Negara/Pegawai Negeri sipil agar lebih siap melayani sebagai ujud darisuatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan fakta integritas yang telahditanda

:e Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan sekitar hari Selasa tanggal 10Mei 2011 dan keterangannya di BAP tersebut adalah benar ;e Bahwa perkara ini mengenai kasus suap menyuap ;e Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengenalnamanya sudah lama sejak tahun 2007 sebagai salah satu pejabat pemerintah diKota Bekasi ; Bahwa saksi bertemu dengan Sdr.

Sel.jadi dengan tubuh Cuma masalahnya Memang dimakan Apa yang dimaksudbukti yang cukup antara di pasal 21 ayat 1 tentang sahabat penahananharus dengan sekurangkurangnya dua alat bukti menurut mahkamahkonstitusi menurut sekurangkurangnya menurut karena ada di pengadilanterkait kKasus suap kasus Suap menyuap kasus suap menyuap ketika kitaJaksa mendakwa seseorang menerima suap menerima suap Jaksamembuktikan siapa si pemberi suap itu harus seseorang yang didugamenerima suap dari proses pendidikan kemudian

Sehingga jauh dari kemungkinanuntuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila kedudukan pangkat seorangpegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atau seorang pemborongsederhana yang tidak bekemampuan secara ekonomis dan politis untukmelakukan perbuatan suap menyuap.

Keseluruhan jenis tindak pidana yang dimaksud dalam konvensitersebut hanya berkaitan dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan,penyalahgunaan pengaruh dan lainlain sebagaimana telah diuraikan di atas.Pencantuman frasa atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadikan tindak pidana korupsi akan menjaringpara aparatur sipil negara yang berkerja dengan itikad baik.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103konvensi tersebut hanya berkaitan dengan suap menyuap,penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan pengaruh danlainlainsebagaimana telah diuraikan di atas. Pencantuman frasa atau orang lainatau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKORmenjadikan tindak pidana korupsi akan menjaring para aparatur sipilnegara yang berkerja dengan itikad baik.

have made any public statementexpressing any judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is adisreputable law firm that had been involved in bribery in courts and other officesor issued any other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... baik saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terobuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap

menyuap di pengadilanpengadilan daninstansiinstasilainnya, atau mengeluarkan pernyataanpernyataan merugikan lainnya yangdapat menodai reputasi DNC;"Oleh karena itu maka para Penggugat dengan ini mohon agar menghadirkanTergugat dalam persidangan untuk melakukan sumpah pemutus(decisoire/beslissing eed) di depan Hakim sebagimana dimaksud Pasal 156ayat 1 HIR, tentang "Tergugat dan, mengingat fungsi (qualitate qua) Tergugat dalam Tergugat Il (PT APCO INDONESIA) karenanya, Tergugat Il tidak pernahmembuat

have made any public statement expressingany judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is a disreputablelaw firm that had been involved in bribery in courts and other offices or issuedany other harmful statement that could tarnish the reputation ot DNC;"terjemahannya:"... balk saya maupun PT APCO Indonesia tidak pernah membuat suatupernyataan terbuka yang menegaskan suatu penilaian atau pendapat bahwaDNC adalah sebuah firma hukum yang mempunyai reputasi buruk yang telahterlibat dalam suap

menyuap di pengadilanpengadilan daninstansiinstasilainnya, atau mengeluarkan pernyataanpernyataan merugikan lainnya yangdapat menodai reputasi DNC;"Oleh karena itu maka para Penggugat dengan ini mohon agar menghadirkanTergugat dalam persidangan untuk melakukan sumpah pemutus (decisoire/beslissing eed) di depan Hakim sebagimana dimaksud Pasal 156 ayat 1 HIR,tentang "Tergugat dan, mengingat fungsi (qualitate qua) Tergugat dalamTergugat Il (PT APCO INDONESIA) karenanya, Tergugat II tidak pernahmembuat

Dikarenakan pada waktu itu kitatidak mengikuti Penyelidikan, maka kita sampaikan ke Direktur kita butuhwaktu untuk mempelajari semua dokumen yang diberikan kepada kami.Bahwa setelah kami dapatkan semua kita pelajari waktu itu kita dapatada berita Acara Pemeriksaan para saksi yang sudah dipanggil, adadokumen, Email, ada CD kemudian ada data mengenai transaksikeuangan antara pihak pemberi dan penerima.Bahwa didalam LKTPK dan LHP tersebut pada intinya ditemukan adaperistiwa suap menyuap dan pihak yang

terdakwa dikunjungi dan kunjungi Ssemuanyaselanjutnya MASUD mengatakan kalau bisa tidak usah dibawadan diperbaiki kemudian MASUD memanggil ISMAIL untukmasuk ke dalam ruang tengah dan sekira 20 menit MASUDkeluar dan memanggil terdakwa bersama HUSNI, S.H dan begituterdakwa datang MASUD memberikan uang sebesar Rp20.000.000 (Dua puluh juta) kepada terdakwa dan MASUDmengatakan tolong jangan di bawa blangko yang lama dan kalaubisa di ganti selanjutnya HUSNIH, S.H mengatakan bahwa hal inisalah karena suap

menyuap tetapi MASUD mengatakan bahwadia meminta tolong. untuk diperbaiki selanjutnya kamimeninggalkan rumah MASUD untuk makan siang dan ketikamenunggu di sebuah rumah di Todonggito, kami didatangi olehTim SABER PUNGLI Kab.

Namun hingga saatini ketiganya masih bebas seperti tidak tersandung kasusapapun ;Alinea ke7 :Namun berjalannya waktu, uang modal yang dikumpulkanoleh enam korban termasuk dirinya dan diberikan ke tanganpelaku tidak dikembalikan ; Barometer tanggal 20 Maret 2014,Halaman 1 dengan Judul Pejabat Polda Terima Suap, AdaCukong di Balik Kasus Penipuan Rp. 20 Miliar danbersambung pada Halaman 7 kolom Keempat, ParaTergugat menyatakan sebagai berikut :Halaman 7 Kolom Kelima Alinea Kedua :Indikasinya jelas ada suap

menyuap, yakni para Tersangkaberusaha melobi penyidik Polda Jateng agar kasus pidana itudihentikan.

Sehingga jauh darikemungkinan untuk berbuat korupsi jutaan rupiah apabila kKedudukanpangkat seorang pegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atauseorang pemborong sederhana yang tidak berkemampuan secaraekonomis dan politis untuk melakukan perbuatan suap menyuap;Namun bagi orang yang mempunyai kedudukan atau pangkat yanglebih tinggi peluang untuk berbuat korup lebih leluasa dan jalan yangmau ditempuh tanpa hanya membayar perlindungan.

Sebab, jikaberpedoman kepada konteks undangundang tindakpidana korupsi, justru diantara 30 jenis tindak pidanakorupsi yang diklasifikasi dalam 7 kelompok perbuatanpidana yaitu: perbuatan yang terkait langsung dengankerugian negara, perbuatan suap menyuap, perbuatanbenturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatanpengelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan,perbuatan curang, dan perbuatan gratifikasi, ternyatatidak disebutkan bahwa hal kurang pengawasan dapatdikategori sebagai salah satu tindak pidana

Sehingga jauh darikemungkinan untuk berbuat korupsi jutaan rupiah, apabila kedudukanpangkat seorang pegawai hanyalah pengantar surat, juru ketik atauseorang pemborong sederhana yang tidak bekemampuan secaraekonomis dan politis untuk melakukan perobuatan suap menyuap;Namun bagi orang yang mempunyai kedudukan atau pangkat yanglebih tinggi peluang untuk berbuat korup lebih leluasa dan jalan yangmau ditempuh tanopa hanya membayar perlindungan.

umum atau yang ketiga sesudah diamelakukan perbuatan tersebut lalu kemudian dilakukan penangkapanatau yang keempat barang bukti itu berada pada tangannya sesaatsetelah dia melakukan suatu tindak pidana, jadi bukan barang bukti itudibawa oleh penyidik, dalam konteks yang demikian itu barang bukti ituberada pada pelaku kejahatan, ini dalam pengertian tertangkap tangan.Jadi salah satu syaratnya adalah barang itu berada dalam pegangan ataupenguasaan pelaku; Bahwa mengenai percobaan, misalnya dalam suap

menyuap si Bakan menyuap si A, begitu si B ini mengantarkan uang itu atau barangyang dipakai sebagai objek suap itu kepada si A, pada saat itu bolehdikatakan sebagai tertangkap tangan, nah itu masuk dalam percobaankarena baru mendekati delik yang dituju maka disitu boleh dikatakansebagai suatu percobaan; Bahwa dalam hal percobaan membeli untuk membeli barangterlarang, kembali kepada pengertian dari percobaan itu sendiri yaituadanya niat, yakni onrecht element, apa yang ada di dalam sikap batin,jadi

Bahwa dalam peristiwa penangkapandan yang disita hanya kwitansi pinjam meminjam, maka peristiwa itu tidakdapat dikatakan sebagai peristiwa tertangkap tangan;Apakah menurut pendapat ahli pinjam meminjam yang dilakukan oleh A danB merupakan tindak pidana dan dapat dikaitkan sebagai suap menyuap?

Bahwa pinjam meminjam yang dilakukan oleh A dan B bukan merupakantindak pidana dan tidak dapat dikaitkan sebagai suap menyuap;Bahwa, rumusan dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) memberi ataumenjanjikan sesuatu adalah pinjam meminjam yang dilakukan oleh Adengan B tidak dapat dikaitkan dengan suap;Bahwa, unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah sepanjang hal itu105sebagai perbuatan pinjam meminjam murni, maka peristiwa itu tidak dapatdikatakan sebagai suap;Bahwa, jika uang tersebut dipakai sebagai

maupun putusan dia menyalahi SE, peraturan menteri iniatau Pepres, tapi tidak pernah ada di situ dikatakan bahwaseseorang itu tidak menerima sesuatu sebab suap, tipuan tidakpernah menipu dan sebagainya untuk kepentingan diri sendirimmaka bunyi dakwaan putusan diambil bahwa ternyata maksud daripenyalahgunaan wewenang tersebut adalah kesalahan administrasi.Tapi kalau diambungi dakwaan dan putusan terbukti secara sah danmeyakinkan dia memang memilin Pasal 3 karena memangmenerima sesuatu, Menerima Suap

, Menyuap atau menipu dan jugamengancam seseorang sehingga untuk kepentingan dirinya makakepadanya memang seketika harus dikenakan Pasal 87 ayat (4)huruf b karena dia telah mengingkari sumpah jabatan danjabatannya untuk melakukan kejahatan yang memenuhi unsurpidana; Bahwa Pasal 58 ayat (5) undangundang Nomor 30 Tahun 2014mengingatkan untuk larangan berlaku ada juga Pasal 63 ayat (5)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 mengingatkan perubahanseketika atas keputusan juga harus memperhatikan dan juga tidakboleh

Kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3)suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 dan 13)penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9, 10a, b, b dan c)perbuatan pemerasan (pasal 12 e g f)oe &perobuatan curang (pasal 7 ayat (1) a,b,c dan d, Pasal 7 ayat(2) 12bbentukan kepentingan (pasal 12 1)ogrativikasi (pasal 12 B dan 12 C)tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsitertuang dalam pasal 21, 22, dan 24 Bab Ill UndangundangNo 31 tahun 1999 jo Undangundang No 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak

., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan kepada umum

Pemidanaan atas pemutus Keberatan Pajakakan mengakibatkan pemutus Keberatan Pajak tidak akan beranimengambil keputusan, sehingga dalam praktik, pemutus KeberatanPajak hanya dapat dipidanakan apabila terjadi suap menyuap ;Hal. 39 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/20162.

Convention yang telah diratifikasimenjadi UndangUndang No.7 Tahun 2006 UndangUndangREPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN = 2006, tentangPENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003, khususnya Pasal Pasal 18, 19 dan Pasal 20.Dalam ketentuan ini, perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan fungsi sebagaimanadimaksud oleh Pasal 19, dan Memperkaya diri secara tidak sahsebagaimana dimaksud oleh Pasal 20, hanya berlaku terhadapkegiatan pejabat yang dilakukan karena adanya suap

menyuap ;lil.