banding tersebut di atas,Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBandingnya tertanggal 8 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 dan Kontra MemoriBanding masingmasing tertanggal 29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 ;Hal. 62 Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT JAP63Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap

Barnabas Selan dalamperkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2019/PN.Jap yang sedang berjalan diPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebagai berikut:a. Bahwa kesepakatan kerjasama pengelolaan tanah milik Tergugat Ilpertama kali dibuat oleh Tergugat Il bersama Tergugat tertanggal 30November 2015 untuk Pembuatan Perumahan Griya Mega Skyline;b.

yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding dalam memori banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 112/Pdt.G/2020/ PN.Jap

Terdapat adanya kekeliruan mengenai penafsiran dan penerapan unsurdelik dalam rumusan pasal dakwaan;Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Halcim Tingkat Pertamasebagairnana termuat dalam Putuaan tanggal 12 November 2015 Nomor55/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap antara lain yang termuat di halaman 63 s/dhalaman 64, yang pada pokoknya mempertimbangkan halhal sebagai berikut: Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan olen Terdakwa tersebutberkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku KabagKeuangan pada

Putusan Judex Facti Pengadilan TindakPidana korupsi pada pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor35/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap. tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakanTerdakwa Drs.Dede Rohidin,MT tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair danoleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan penuntutumum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

G / 2016 /PN.Jap, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa PENGGUGAT (SUPARJIANTO) memiliki area bidang tanahsebagaiberikut :Luas Tanah 200 M2(Dua ratus Meter Persegi) Surat Ukur tanggal 23122002, No. 11/ASK/2002, Sertipikat Hak Milik No. 86, tanggal 28032003;.

TPK/2016/PN.Jap, tanggal 30 Agustus 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:BeMenyatakan Terdakwa YAFET YIKWA tersebut diatas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa YAFET YIKWA oleh karena itu dari dakwaanPrimair tersebut:Menyatakan Terdakwa YAFET YIKWA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum:

Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tanggal 25 Oktober 2016 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018sampai tanggal 23 Juni 2018;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Azer Wanma, S.H. danRobinson Sirait, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, alamat diPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, di Jalan Raya Abepura Jayapura, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2018Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Jap;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pen.Pid

Hal. 1Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 November 2017tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/ PN.Jap, tanggal 24 Maret2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan' Terdakwakepersidangan sesuai dengan

Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan NomorReg Perkara: 1/Pid.Sus TPK/2021/PN.JAP tanggal 07 Januari 2021;Halaman 82 dari 239 Putusan Nomor 2/Pid.SusTpk/2021/PN Jap4. Membebaskan Terdakwa Heintje A.E Rumbewas, SE; dari segalatuntutan hukum = (vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging);5. Meminta Jaksa Penunutut Umum Merehabilitasi harkat, martabat dannama baik Terdakwa Heintje A.E Rumbewas, SE;;6.

., untuk membayar biaya biayaperkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP, tanggal29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana danpidana

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP, tanggal5 September 2016 yang dimohonkan banding, sekedar

Tinggi Jayapura ;Hal. 84 Putusan No. 7/Pid.SusTPK/2015/PT JAPMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor:57/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap

diuraikan dalam surat tuntutan pidana PenuntutUmum, tidak ada mengemukakan halhal baru) dan secara keseluruhan telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamadalam putusannya;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingpadaPengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap

tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan secara hukum;Bahwa dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka sampailahkami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara Tindak Pidana Korupsi dengan Register Perkara Nomor: 51/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal,19Oktober 2018 Nomor43/Pid.Sus Tpk/2018/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;3.

tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkansecara hukum;Bahwa dari kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, makasampailah kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada MajelisHakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan RegisterPerkara Nomor: 51/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 14 Februari2018; Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor : 14/Pid.SusTPK/2016/ PN.Jap

Menetapkanagar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Merauke telah menyatakan banding dihadapanHalaman 276 Putusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2018/PT JAPPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid,SusTPK/2017/PN.Jap danpermintaan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/Pid.Sus TPK/2017/PT.Jap tanggal12 Juni 2017, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 64/ Pid.Sus TPK / 2016 /PN.Jap tanggal 08 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjarayang dijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar pada pokoknyamenyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair PenuntutUmum

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 24 Maret 2017 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONNY,S.Sos.MTP