Ditemukan 920 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dwangsom drangong dangsing danggong dangkong duangson dwansong dwangson dwangsoom dwangsome dwangsomã
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,.,.,
Tanggal 18 Februari 2016 — Monfiori Lawan Ir. Sri Wikani cs
178 — 43
  • Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayaruang paksa (bunga,bunga moratoir,dwangsong, apapun namanya untuksetiap hari keterlambatan kepadaTERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI melaksanakan isi putusan sebesar Rp.10.000.000,00(Ssepuluh juta rupiah);Halaman 43 dan 83 Hal. Putusan Perdata Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik, namunsetelah ditelusuri belum dapat ditemukan, karena masih berkantor di indukperusahaan;7.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Pembagian Harta
Register : 16-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4698./Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat Tergugat
356 — 173
  • dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugatkonvensi sebagaimana tersebut petitum 6 agar Tergugat konvensidihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta Rupiah) permhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini,terhadap gugatan tersebut didalam jawaban maupun dupliknya Tergugatkonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawabannya;Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang paksa (dwangsom) sesuaiketentuan Pasal 606 a RV penerapan lembaga dwangsong
Pengadilan PA TANGGAMUS Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 55
  • Begitu pula terhadap dwangsong Rp. 250.000 dalamketerlambatan Tergugat turut Tergugat menyerahkan hartawarisan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menolak keraskarena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukanHalaman 17 dari 99 hal. putusan Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgmoleh Tergugat dan Turut Tergugat.XVI.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
44 — 17
  • Menghukum Tergugat dan atau Tergugat II untuk membayar uang paksa(dwangsong) kepada Penggugat , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IVdan Penggugat V sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap harisecara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan diucapkan oleh MajelisHakim sampai Tergugat dan atau Tergugat II melaksanakan putusan perkara inidengan baik, seketika dan sempurna.9.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 323/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 15 Agustus 2018 — SUPARNO lawan SAIFUDI ZUHRI dkk
26 — 12
  • dilakukanSita Jaminan (Conservatoir Beslaq) ;Halaman 9 Putusan No. 323 / Pdt /2018/ PT SMG19.20.21.Bahwa gugatan Penggugat telah mendasarkan pada buktibukti hukumyang kuat, maka kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dijalankanterlebin dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukumBanding, Verzet maupun Kasasi;Bahwa untuk menjamin pada Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, danTergugat IV dan Tergugat V tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini,maka dapat dibebani membayar uang paksa (dwangsong
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
494 — 746
  • ;Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetep dalam perkara a quomaka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsong)kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliarrupiah) perhari kalender hingga dijalankannya putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;B.5.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
128 — 46
  • 10.Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat agar tidak mengulur11ulurkan waktu atas pemenuhan prestasinya terhadap Penggugat, yang dapatmengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung olehPenggugat sebagai penerapan efek jera bagi kehidupan Institusi Pemerintahmaupun masyarakat, kiranya patut para Tergugat dipersalahkan, dankepadanya diperintahkan untuk mengembalikan hakhak keperdataanPenggugat, maka pantas dan patut para Tergugat untuk dikenakankewajiban membayar denda (dwangsong
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 7 September 2020 — 1. Semuel Malakabu, berkedudukan di Jl. Udayana RT.001/RW.001 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai Penggugat I; 2. Sepianus Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat II; 3. Yermias Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat III; 4. Nataniel Malakabu, berkedudukan di Jl. Kalinsa RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ................... sebagai Penggugat IV; 5. Hermanus Malakabu, berkedudukan di Jl. Poros Udayana RT.004/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat V; 6. Yakub Isai Malakabu, berkedudukan di Alamat: Jl. Poros Udayana RT.002/RW.004 Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH beralamat di Jln. Danau Maninjau Lorong IV Rt.02/Rw.03, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Kode Pos 98412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 sebagai Penggugat VI; Lawan: 1. Lukas Kalawen, S.H., bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Klabinaim Distrik Aimas Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat I; 2. Martince Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat II; 3. Andarias Kalawen, S.Sos, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat III; 4. Maria Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IV; 5. Emi Yubelina Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kampung Yeflio Distrik Mayamuk , sebagai Tergugat V; 6. Maikel Kalawen, bertempat tinggal di Jl. Patti Unus No. 50 Ujung Surabaya Satuan Dopus BEKTIN TNI Angkatan Laut Surabaya, Kode Pos: 60155 , sebagai Tergugat VI; 7. Tera Fernando Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VII; 8. William Kalawen Alias Yordan Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat VIII; 9. Lindert Kalawen, bertempat tinggal di Alamat: Kelurahan Katinim Distrik Salawati Kabupaten Sorong , sebagai Tergugat IX;
943 — 875
  • Bahwa mengenai pembayaran uang paksa atau Dwangsong sebesarRp. 5.000.000, dari Para Tergugat kepada Para Penggugat adalahtidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patudah dikesampingkan.. bahwa mengenai sita jaminan yang di mohonkan oleh ParaPenggugat adalah tidak beralasan hukum sebab Para Penggugattidak mempunyai tanah seluas +4.190,83 Ha karena hanyabersifat Gugatan yang rekayasa /Fiktif dan patutdikesampingkan sehingga pertanyaannya obJek sengketa yangmana yang harus dimohonkan untuk disita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 9 /Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Desember 2009 — HAGUS SUANTO VS 1. ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM, ERI HERTIAWAN SH, DR. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, CITIBANK NA, BANK INDONESIA
296 — 216
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II danTergugat II untuk membayar uang paksa(dwangsong) sebesar Rp.1.000.000. (satu jutarupiah) per hari apabila lalai melaksanakanputusan ini ;10.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
241 — 54
  • Kerugian moral/immaterial yang dialami PENGGUGAT dapat ditaksirsebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);Bahwa agar TERGUGAT dan Il sungguh sungguh melaksanakan isi putusandalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsong ) sebesar Rp. 500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) sehari yang dibayar apabila TERGUGAT I dan Il lalai dalam melaksanakan putusan dalamperkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena ada dugaan kuat TERGUGAT akan mengalihkan tanahyang
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 16-10-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 18
  • harus dihukum untuk menyerahkan separoh hartabersama tersebut kepada Penggugat, atau kalau tidak dapat dibagi secaranatura maka pembagiannya in natura (diperhitungkan nilainya), denganpenjualan di muka umum dan atau lelang;Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 10 agarmenghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah ) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan denda atautuntutan uang paksa/dwangsong
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2008 — Putus : 10-06-2009 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 222/PDT.G/2008/PN.JKT.BAR
Tanggal 10 Juni 2009 — PT. SABAR GANDA; LAWAN; 1. H. MUHAMMAD TINGGUL, Cs.
221 — 50
  • pada angka 11 halaman 12 yangmenuntut menghukum para Tergugat untuk secara tanggungmenanggung membayar kepada Penggugat uang paksa terhadap, karenatidak ada dasarnya Penggugat menuntut pembayaran uang paksaterhadap Tergugat 1, apalagi tuntutan uang paksa tersebut tidakberdasar hukum dan bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34K/sip/1954 tanggal 28September 1965 yang berDuUNYi: ..............e cee eec nec eeceeceeceeeeceeeeeeceeeeeeeeeeesTuntutan pembayaran sejumlah uang paksa/dwangsong
Pengadilan PN METRO Perdata Wanprestasi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN METRO Nomor 11/PDT.G/2015/PN Met
Tanggal 11 April 2016 — 1. Usman Amadin 2. Yudha Amadin 3. Dra. Purwaningsih 4. Triana Aprisia, S.STP 5. Ade Erwinsyah, S. STP Lawan Direktur Utama PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Metro Lampung
170 — 57
  • berupa keuntungan yangseharusnya diperoleh apabila uang tersebut disimpan di Bank sejak,maka jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan dan ataudibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.2.511.268.143,53, + Rp. 301.352.177,2 = Rp. 2.812.620.320,73, (Duamilyar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratusduapuluh koma tujuh tiga rupiah);20 Bahwa karena gugatan ini didasarkan buktibukti yang cukup kuat, makacukup beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa(dwangsong
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 21-10-2019 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA BOGOR Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MUHAMAD ISMET BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
Tergugat:
1.RADEN IWAN NASRUDDIN TANUDJIWA ATAU R.H. IWAN MULYAWAN N.RO.SH BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
2.RADEN LUKNAN ATAU LUKNAN A.B NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
3.RADEN GUNADI NASRUDIN ATAU R. IKHSAN GUNADI NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
4.RADEN AHSAN NASRUDIN TANUDJIWA ATAU ANDI AHSAN NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
5.INAYATI DAMAYANTI BINTI R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
Turut Tergugat:
PT.WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG
211 — 53
  • Dewi Sarah yang belum pernahdibagi yang harus dibagi kepada ahli waris yakni Penggugat dan para Tergugat,secara paroid, dan membagi pula seluruh hasil produktif dari harta yangdikuasai Tergugat Il dan Tergugat IV serta hasil penjualan harta waris yangditerima Tergugat Ill, dan menghukum Tergugat II dan Tergugat IV uangHalaman 94 dari 125 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bor.paksa(dwangsong) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, danmenetapkan bahwa hibah yang telah diberikan kepada
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Mr. OH YONG KEUN
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
147 — 66
  • dalam gugatannya Aquo yang menuntut menghukum Para Tergugatuntuk secara tanggung menanggung membayar kepada Para Penggugat uangpaksa maupun pembayaran lainnya karena dianggap merugikan Para Tergugat,karena tidak ada dasarnya Penggugat menuntut pembayaran uang paksaterhadap Para Tergugat, apalagi tuntutan uang paksa tersebut tidak berdasarhukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 34K/sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang berbunyi : Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa/dwangsong
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 443/Pdt.G/2014/PN.Smg
Tanggal 12 Agustus 2015 —
40 — 202
  • Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat dan Ill membayar uang paksa/dwangsong sejumlah Rp 5 000 000, ( lima jutarupiah ) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperolehkekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan olehTergugat dan Il;17.Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi surat somasi kepadaTergugat Il untuk membayar utang tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yangdijawab oleh Tergugat melalui surat pada bulan September 2014
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
245 — 19
  • Bahwa Para Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angka 15, dimana Penggugat telah memohon uang paksa(dwangsong) perhari kepada Para Tergugat. , Il dan Ill atas keterlambatanmemenuhi isi putusan atas permohonan Penggugat tersebut secara tegasPara Penggugat keberatan dan menolak oleh karena Penggugat tidakmemiliki hak atas objek yang disengketan tersebut, justru Para PenggugatIntervensi yang berhak menuntut Penggugat oleh karena objek yang di tempatidan telah dibeli Para
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Prp
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 144
  • Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Gugatan ParaPenggugat pada halaman 9 Nomor ke21 yang pada intinya memintakanuang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;Bahwa permintaan uang paksa tersebut sama sekali tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (pasal 606a Rv), selain itudwangsom hanya bisa berlaku hanya terhadap perkara tergugat yang tidakmelaksanakan perbuatan tertentu. karena wanprestasi sebagaimanaditentukan didalam pasal 1234 BW dan dwangsong
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-12-2017 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
1.FAHMI
2.SUTEJO
3.M ASRARI
4.SURIANSYAH
5.ZULKIFLI
6.JAFRI FAHMI DIANUR
7.BUDIANSYAH
8.LUKMAN SEJATI
9.ANDI KHERUDDIN
10.SAHARUDDIN
11.MUH.ARIF
12.RUDIANTO
13.SAHARUDDIN DOMPA
14.SYAWALUDDIN
15.FATHUR RAHMAN
16.SYAMSU RIZAL
17.SUGIANTO
18.DEKA NOVIAN NATA
19.BAHTIAR
20.JUMADI
21.YUNUS
22.RAHMAN
23.MAHMUDDIN
24.ABU BAKAR
25.MUHAMMAD SUKMA
26.ANDRI NOVIAN
27.KHAIRIL ARIFIN
28.SYAIFUL ANWAR
29.HENDRA
30.SAHAR
31.MIKRAJUDDIN
32.NASRULLAH
33.M. MUNAWAR
34.JUMADI
35.BAHARUDDIN
36.MUNIF ARIANTO
37.ZULKIFLI
38.FAUZI RAHMAN
39.ABDUL HAFID
40.ALI YUSNI
41.ZAENAL MUSTAFA
42.HAMIDAN
43.TAUFIK AKBAR
44.JUMANSYAH
45.AMALIA ULFAH
46.MUHAMMAD IKHSAN
47.AMIRUDDIN DAPE
48.PARDI
Tergugat:
1.PT. NANYANG INTIDO
2.PT. VICO
100 — 20
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa(dwangsong) kepada Para Penggugat/orang sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligusterhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampaiTergugat melaksanakan Putusan Perkara ini denga baik, seketika dansempurna;.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
289 — 266
  • Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksiadministratif.Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetep dalam perkara aquo maka Tergugat diwajibkan membayar uang paksa(dwangsong
    ;b) Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetep dalamperkara a quo maka Tergugat diwajibkan membayar uangpaksa (dwangsong) kepada Para Penggugat sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari hinggadijalankannya putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap; DALAM PROVISI (Penundaan) ;Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugatuntuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan