Ditemukan 10620 data
169 — 74
Yang kedua adalah Perbuatan yang melanggar hak orang lain dan yangketiga adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kecermatan;Bahwa, di Belanda persoalan kreteria yang ketiga itu dengan adanya ares hograd Ledenboomforen 31 Januari 1919 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum sekarang meluas tidak sajapelanggaran terhadap aturan tertulis tapi juga melanggar aturan tidak tertulis dan yang tidaktertulis itu melanggar kecermatan dalam pergaulan hidup;Bahwa, jenis perbuatan yang bersifat melanggar hukum
167 — 57
., dimana didalamnya termasuk juga peraturanperaturan yang tidak tertulis.Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebutdiatas sejalan dengan Arrest HR 31 Januari 1919, yangmenyatakan : yang dimaksudkan dengan perbuatan yangmelanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidakberbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataubertentangan dengan kepatutan atau tatasusil ataupunbertentangan dengan ~ sikap hati hati yang sepantasnyadidalam
PT. PATRON APTIKA UTAMA
Tergugat:
MNC BANK KCP KELAPA GADING
235 — 149
kausal antara perbuatan yang melawan hukumdengan kerugian yang ditimbulkan;Ad.1Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatuperbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam Undangundang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawanUndangundang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standaard Arrest Hoge Raadyang sangat terkenal, dalam perkara Cohen Contra Lindenbaum tanggal 31Januari 1919
62 — 16
Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasusCohen v. Lindenbaum pengertian PMH tidak lagi hanya mengacupada melanggar hukum saja, tetapi berkembang meliputi setiappelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat.
107 — 27
Bahwa setelahadanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam PerkaraLindenbaum v. Cohen, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luasdimana meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar (a) Hak Subyektif orang lain, (b) Kewajiban hukum pelaku, (c)Kaedah Kesusilaan, dan (d) Kepatutan dalam Masyarakat (Vide.
68 — 5
Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan kehilangan potensikeuntungan yang diharapkan saja yang benar tidaknya belum dapat dipastikan, yangmana menurut majelis dalam hal adanya perbuatan melawan hukum maka kerugiantersebut harus sudah diperinci berapa besarnya dan juga sudah nyatanyata telahterjadi dan sudah dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai sebab akibat dari padaadanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;Menimbang bahwa hal itu dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
213 — 61
. : 07, Surat Ukur No. 2/SWL SJJ/1999, tanggal 4 Agustus 1999 makaTergugat tidak berhak melakukan perbuatan melarang Penggugat melakukan kegiatanperkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan, merawat, maupunmemanen tanaman kelapa sawit di tanah yang disengketakan tersebut, sehinggaperbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malfeasance;2 Perbuatan tersebut harus melawan hukumMenimbang, bahwa sejak tahun 1919 melawan hukum diartikan dalam arti yangluas yaitu melanggar undangundang, melanggar
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
143 — 71
Hubungan Kausaladanya hubungan kausalitas atau sebabakibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atauperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari1919menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) Hoge Raadtertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawanhukum (ONRECHTMATIGE DAAD) menyatakan :Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yangmemperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum
153 — 105
Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat danTurut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulahMajelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan olehPenggugat dalam istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad), bahwaperbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal 1365Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 Nederlands BurgerlijkWetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan 1919W.10365; N.J. 1919
98 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., LL.M. dalam buku Perbuatan melawanhukum pendekatan kontemporer penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman11 adalah sebagai berikut:Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluasluasnya yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.
69 — 20
Untuk itu bentuk perbuatan melawanhukum dalam tindak pidana korupsi sesuai UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RINo. 20 Tahun 2001 hanya melawan hukum formil.Menimbang, bahwa melawan hukum menurut doktrin mengandungpengertian tidak berhak sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan hukum pada umumnya, sebagaimana dianut olehYurisprudensi HOGE ROAD tahun 1919.Menimbang, bahwa DR.
423 — 581
bersifat kumulatif, artinya harusdibuktikan semua syarat atau unsur tersebut;Ad.1 Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (Onrechtmatige daad):Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yangmelanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum darisipembuat sendiri, yang telah diatur dalam Undangundang atau dengan perkataan lainmelawan hukum ditafsirkan melawan Undangundang;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut Arrest Hoge Raad, tanggal31 Januari 1919
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
311 — 707
Latif Hatala adalah anggota Tim 11 danAbdila Hatala adalah sekretaris Tim 11;(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Keterangan Saksi Dominggus Adrianus Hehareuw:Bahwa saksi menyatakan benar bahwa foto itu adalah foto RajaKilang tahun 1919 yang digunakan sebagai aset Negeri Kilang danhak masingmasing ahli waris;Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Ketua Saniri Negeri Kilangdan bukan merupakan ahli waris;Bahwa saksi menyatakan foto Raja Kilang ada di museum Belanda,kemudian
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
112 — 76
Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupunhukum tidak tertulis;Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN SrhBahwa setelah tahun 1919 dan berdasarkan perkembangan praktikperadilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuatdengan ketentuan:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;c. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;d.
137 — 44
BUDI tersebut diatasdengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan kententuanbahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecualidikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karenaterpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terakhirtelah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;17.Bahwa, terkait unsur perbuatan melawan hukum, maka penjelasannyaharus merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919
446 — 94
ditentukanPasal 183 KUHAP ;Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menerima penolakan saksi HM.Rendy Sasmita Adji Wibowo, yang menyatakan tanda tangan dalam keduabukti surat tersebut bukan tanda tangannya, karena penolakan tersebut tidakdidukung dengan alat bukti yang sah, sehingga oleh karenanya harusdikesampingkan ;Unsur ke 3 Secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Kesatu Penuntut Umumadalah secara melawan hukum, mengandung pengertian bahwa menurutHoge Raad tanggal 31 Januari 1919
1.Marlis Hamid Glr Ambang Langik
2.Zamrinaldi Glr Khatib Bandaro
3.Risnawati
Tergugat:
3.Muslim Glr Nan Barantai
4.Fakhrurrijal Glr Rajo Bukik
5.Aspitro Maimora
6.Rio Asmara Putra Glr Rajo Usali
135 — 24
AdaSurat Pagang Gadai Sawahnya Tahun 1919, Yg Menggadaikan SibaminPada Simanyar.Lalu Saya Bertanya: Sibamin Itu Sia Mk?Dt Rajo Gamuyang: Angkunyo SijonSayaBertanya Lagi: Simanyar Apo Sukunyo Mk?Dt Rajo Gamuyang: Suku Tanjuang,Dimano Kampuanyo Mk? Lai Muaro Paneh.Saya Bertanya Lagi: Kok Simanyar Jaleh Ndak Iduik Kni lai Nah Mak,Tapi Sia Waris nyo Kni?
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
122 — 140
Bahwa selain itu dalil perbuatan melawan hukum dalam suratgugatan PENGGUGAT, sangat tidak memenuhi keempat unsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdatajJuncto Anret Hoge Raad 31 Januari 1919 serta berdasarkan doktrin hukumyang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., yaitu sebagai berikut:a.
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
74 — 55
Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah AgungRepublik Indonesia mensitir tentang Kriteria Perbuatan melanggarhukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Hoge Raad NegeriBelanda Tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukumyaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;4.
157 — 117
Konsep perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan yurisprudensi HogeRaad dalam Arrest 31 Januari 1919 yang memutuskan perkara antaraLindenbaum v. Cohen dimana perbuatan melawan hukum diartikan secaraHal 68 dari 100 hal.