No. 445 PK/Pdt/2007(Tergugat Ill) yang merupakan nominee (kuasa) dari Depository Trust Compary(Tergugat Il) dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V;Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Juni 1994 ditandatangani ketigaperjanjian "Rekayasa" bernama Indenture untuk Note 11 3/8 % Due 1999dengan nilai maksimum US$ 150.000.000, /ndenture untuk Note 11 7/8% due2002 dengan nilai maksimum US$ 200.000.000, dan Indenture Note 12 % %due 2006 dengan nilai maksimum US$ 150.000.000 (Vide Bukti P2, Bukti P3dan Bukti P4

Berat maksimum 45 Kg.d. bersertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.Rak Kabinet untuk Baterai UPS :a. Dapat menopang baterai dengan kuat dan kokoh.b. bahan rangka terbuat dari besi. rangka kabinet baterai dilengkapi denganpenutup menggunakan plat.Bahwa selanjutnya terdakwa DR.

Berat maksimum 45 Kg.d. bersertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.Rak Kabinet untuk Baterai UPS :a.

filteralarm dapat dikeluarkan ke speaker eksternal.Jumlah baterai per sistem : minimum 348 unittegangan dan kapasitas baterai per sistem minimum 348 vdc atau 384vdc 950 A.jumlah kabinet baterai per sistem : 8 kabinet.dapat memback up minimum selama 3 jam dengan beban 60 kWaitt.w. proteksi ups menggunakan IP21.xX.y.Z.suhu kerja : 040 C.bersertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.garansi 1 tahun.2) Baterai UPS:a.b.C.tegangan dan kapasitas baterai 2 V 500 AhJenis: Lead Acid Deep Cycle BatteryBerat maksimum

Berat maksimum 45 Kg. :d. bersertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.Rak Kabinet untuk Baterai UPS :a. Dapat menopang baterai dengan kuat dan kokoh. : Sesuai denganspesifikasi. Secara visual dapat dilihat tidak ada deformasi pada kerangkarak.b. bahan rangka terbuat dari besi : Sesuai dengan Spesifikasi.c. rangka kabinet baterai dilengkapi dengan penutup menggunakan plat.:Sesuai dengan spesifikasi.2.

Pelaksanaan Uji Kualitas Produksi Air : Xample air diambil dari airbaku Sungai Silau, air dari Resorvoar dan air dari pelanggan diSijambi, Xample tersebut dibawa ke Laboratorium Kesehatan KotaMedan, hasil pemeriksaan secara Fisika dan Kimia untuk semuaParameter yang diuji hasilnya masih dalam standar maksimumyang diperbolehkan, kecuali PH dibawah standard maksimum yangdiperbolehkan;c.

Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang minim untuk mencapaikualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan ataumenggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasildan sasaran dengan kualitas yang maksimum;b.

Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untukmembayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yanglamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.Halaman 314 dari 331 halaman Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN MdnMenimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanyakerugian negara yang diketahul adanya fungsi pengawasan yang mliekat padadiri

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau diterapkantidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:(1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis makadijatunkan hanya satu pidana(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancam terhadap perbuatan itu tetapi boleh

lebih dari maksimum pidanayang terberat ditambah sepertiga.Berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl tanggal 21November 2016, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu telah mempertimbangkan fakta hukum sebagaiberikut: Pada halaman 115 paragaf ke 4 judex factie dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana korupsi dan akan dijatuhi pidana berdasarkan pertimbangantersebut Majelis Tingkat Banding sependapat

waktu dantepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaankeuangan daerah harus berpedoman pada peraturanperundangundangan.Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian hasil program dengan target yang telahditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluarandengan hasil.Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian keluaran yang maksimum

waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaankeuangan daerah harus berpedoman pada peraturanperundangundangan.Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian hasil program dengan target yang telahditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluarandengan hasil.Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian keluaran yang maksimum

dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.(3) Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaankeuangan daerah harus berpedoman pada peraturanperundangundangan.(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian hasil program dengan target yang telahditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluarandengan hasil.(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian keluaran yang maksimum

tepatguna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.(3) Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangandaerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan,yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpencapaian keluaran yang maksimum

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;Putusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 66 dari 217h.Penyelesaian sengketa tanah garapan;Penyelesaian masalah gant kerugian dan santuan tanah untukpembangunan;Penetapan subyek dan obyek redistibusi tanah sertagant kerugiantanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;Pemberian jjin membuka tanah;Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten

dimaksud.KETIGA : Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah dibidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :e pemberian ijin lokasi;e penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;e penyelesaian sengketa tanah garapan;e penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatanpembangunan;e penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serfa gant kerugian tanahkelebinan maksimum

Reform atau tanah kelebihan dari batasmaksimum untuk meneliti obyek tanah tersebut apakah sebelumnyaharus ada surat secara khusus dari pemohon kepada Kepala SeksiPengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) untuk sehinggaakhirnya tugas tersebut bisa dilaksanakan, saksi menjelaskan bahwasebelumnya ada surat dari pemohon yang ditujukkan kepada KepalaKantor BPN Badung maupun ke Kepala Seksi Pengaturan danPenataan Pertanahan (KASI P3) untuk meneliti obyek tanah LandReform atau tanah kelebihan dari batas maksimum

Dpse Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYAsehubungan dengan terbitnya dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbanganteknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SeksiPengaturan dan Penataan Pertanahan , tanggal 25 September 2014.eyang dimaksud dengan tanah obyek landreform(redeestribusi) adalahtanah tanah kelebihan dalam batas maksimum.

Mitra Cahaya Sentosa adalahKARYANTA JULI SINULINGGA selaku Direktur Utama, Maksimum kredit/plafon kredit sebesar Rp. 3.750.000.000, (tiga milyar tujuhratus lima puluh uta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulansejak penandatanganan kredit, Jaminan pokok berupa sebidang tanah berikut segala turutannyasebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Ciriung seluas4.200 meter persegi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cibinong, Desa Ciriung, Jalan

Mitra Cahaya Sentosa adalah KARYANTAJULI SINULINGGA selaku Direktur Utama, Maksimum kredit/plafon kredit sebesar Rp. 3.750.000.000, (tiga milyar tujuhratus lima puluh uta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulansejak penandatanganan kredit, Jaminan pokok berupa sebidang tanah berikut segala turutannya sebagaimanatertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Ciriung seluas 4.200 meter persegiyang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong,Desa Ciriung, Jalan

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.o Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;o Ayat (5): Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum

diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahdengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.o Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat;o Ayat (5): Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakanpencapaian keluaran yang maksimum

yang diperoleh dari Tindak PidanaKorupsi dan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksudpaling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Penggantisebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidakmelebihi ancaman maksimum

merupakan batas nilai maksimumdalamPenunjukan Langsung (PL) maka Penunjukan Langsung terhadap PT Karya PratamaRekajaya sebagai penyedia barang/jasa pembangunanbertentangan dengan Pasal 17 ayat (5)huruf a dan Lampiran I BAB I huruf C.1.a.4 angka 4 huruf a) ayat (3) Keppres Nomor 32Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 20 April 2005 yangberbunyi sebagai berikut: (3) Pekerjaan yang berskala kecildengan nilai maksimum

.2152 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)huruf b paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yangtelahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksadandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana denganpidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

Foto dokumentasi sebanyak 80 ( Delapan puluh ) unit sebesar Rp.20.000x80 = Rp.1.600.000Biaya Pelatihan/ Bimbingan teknis pemeliharaan dan pengoperasian PLTSpada masyarakat untuk 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 150.000 x 10 =Rp.1.500.000Spesifikasi atas pekerjaan tersebut adalah :1.a FY bfModul Surya 50 WpSistem Kontrol tegangan kerja 12 VCD dan tegangan maksimum 17 VCD.Baterai jenis Lead Acid Battrey (otomotif)tegangan nominal 12 VCD.Sistem Lampu sebanyak 3 (tiga) buah dengan tegangan nominal 12 VCD.Kabel

Sistem Kontrol tegangan kerja 12 VDC dan tegangan maksimum 17 VDC. Baterai jenis Lead Acid Battery ( otomotif ) tegangan nominal 12 VDC.. Sistem lampu sebanyak 3 ( Tiga ) buah dengan tegangan nominal 12 VDCna Bb WwW NY. Kabel modul surya ke sistem kendali jenis NY YHY ukuran 2 x 2,5 mm warnahitamON. Kabel instalasi lampu Jenis NY YHY dengan ukuran 2 x 1,5 mm warna hitam7.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentangBatas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006Tentang Perubahan Atas Peraturan Bankindonesia Nomor 7/3/PBI/2005tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yangmenyebutkan :Halaman 23 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPGBank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkaityang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentangBatas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,yang menyebutkan :Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkaityang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yangberlaku.2. Keputusan Direksi PT.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 PeraturanDireksi Nomor 006/Dir/DKMRCQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 danPeraturan Direksi Nomor : 113/DIR/DPPPC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukanpembayaran biayabiaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp.Halaman 56.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.5.000.000.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 PeraturanDireksi Nomor : 006/Dir/DKMRCQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 danPeraturan Direksi Nomor : 113/DIR/DPPPC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukanpembayaran biayabiaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp.5.000.000.

Padahal menurutketentuan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/DKMRCQA/PBS/2010,tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor: 113/DIR/DPPPC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur bahwa Kepala Divisi Umumhanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biayabiaya rutin kantorpusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.

M.YAHYA melebihi batas maksimum yang ditentuandalam aturan tersebut. Seharusnya IRWAN PULUNGAN hanya bisa melakukantransaksi pembayaran bila ada persetujuan tertulis dari direksi. Bahwa apa yangdilakukan oleh IRWAN PULUNGAN tersebut bersama dengan terdakwa Drs.M.YAHYA tidak dapat dibenarkan, dan hal tersebut merupakan pembayaranillegal (tidak sah) dan berdampak pada kerugian bank Sumut yang nota bene jugakerugian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk rumah cetakkarena ada keterlambatan semuarekanan diminta untuk menyetor dendaketerlambatan maksimum 5%.e Hasil audit Inspektorat pekerjaan RususCetak yang dianggap selesai 100 %sebanyak 603 unit, sedangkan sisanyasebanyak 1.831 unit dikembalikan keKas Negara, berikut dendaketerlambatan maksimum 5%.Bahwa benar, ada addendum untukpengurangan volume dan nilai uang dan uangtetap ada di Kantor Perbendaharaan Negara;Bahwa benar, setelah PHO uang dalamrekening rekanan diblokir dan nanti akandibayar