Ditemukan 1400 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
77/pid.sus/2016/pn msb
Seri
Alias
Dodi
Bin
Anton
Narkotika
Golongan
I
Bagi
Diri
Sendiri
78/pid.sus/2016/pn msb
Zulkarnaen
Naing
Taswir
150/pid.sus/2016/pn msb
Anto bin pareak
Pasal 127 ayat (1)
Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiriâ;
157/pid.sus/2016/pn msb
Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Register : 03-02-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA,SH
Terdakwa:
AGUS ZAENUDDIN bin ABDUL MANAN
160 — 33
DWI ROMADONNA,SH
Terdakwa:
AGUS ZAENUDDIN bin ABDUL MANAN
160 — 33
pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandungyang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak PidanaKorupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan atauturut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
300 — 468
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
300 — 468
Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalamgugatannya bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang didasarkan atas laporanhasil pemeriksaan dari tim pemeriksa terkait dugaan pelanggaran disiplin yangdilakukan Penggugat yang hasilnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti telahmenyalahgunakan wewenang namun belum pernah ada hasil pengawasan olehAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa benarPenggugat telah menyalagunakan wewenang;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
258 — 247
258 — 247
Berdasarkan fakta hukum di atas jelasTergugat dalam menerbitkan surat penetapan dan Surat PenetapanPerihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisin Upah Tahun 2018 telahmelanggar asas tidak menyalagunakan wewenang sekaligus pulapelanggaran terhadap Asas Kecermatan;16.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, karenanya beralasanhukum apabila Surat Keputusan Kepala UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Il (Tergugat) berupa Penetapan PengawasKetenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II DinasTenaga
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte Tanggal 4 Oktober 2016 — HIDAYAT NAHUMARURY,SE Alias DAYAT
103 — 62
103 — 62
pidanatersebut, bila terjadi tindak pidana itu karena perbuatan itu sudahmemenuhi unsur delik, dan bila itu masih di penyidikan maka itu belummasuk Ranah pidana, dalam kasus ini rekomendasi secara administrasimaka itu hukum administrasi bila sudah dikembalikan maka itu sudahselesai, dan tidak masuk dalam pasal 4 karena belum masuk tidakpidana masih adminstrasi ;Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudahmenyebut sesuai pospos yang bertanggungjawab, rekomendasiditujukan kepad pihak yang menyalagunakan
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
178 — 49
178 — 49
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa pengertian menyalagunakan kewenangan sesuai denganYurispudensi adalah suatu perbuatan peyalagunaan, penyimpangan ataumelanggar salah satu kewajiban atau kKeduddukan yang memanngku jabatan umumuntuk melakukan sebagaian dari tugas pemerintah ataupun bagianbaginnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanaHal 194dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.
Putus : 19-03-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor '82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks Tanggal 19 Maret 2019 — - JPU
Vs.
- MUHAMMAD ARFIAN., S.Pd. M.Pd
121 — 37
121 — 37
yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan dari keterangan saksisaksi, keterangan AhliKeterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukumsebagaimana telah dipertimbangkan pada unsure menguntungkan diri sendiriorang lain atau suatu korporasi telah teroenuhi, maka dengan demikian menurutMajelis Hakim dengan sendirinya unsure dengan merugikan keuangan Nagaraatau perekonomian Negara telah terpenuhi pula karena adanya keuntungan yangdiperoleh sebagai akibat perouatan yang menyalagunakan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — SITNA, SP alias OTES binti DJUMA UMARSUNI
108 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITNA, SP alias OTESBinti DJUMA UMARSUNI, tidak terbukti mempergunakan uang/danaRanperda, juga tidak terbukti telah menyalagunakan wewenangmengeluarkan uang dari kas daerah, karena memang tidak punyawewenang untuk mengeluarkan uang dari kas daerah, juga tidakterbukti menandatangani kuitansi atau dokument terkait keluar uang darikas daerah seperti SP2D, SPMU, SPP dan kuitansi pengeluaran danataupun penerimaan uang. Semua dilakukan oleh Terpidana Drs.Hal. 110 dari 126 hal. Put.
Register : 18-07-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
Drs. H. ABD. WARIS
139 — 58
SISWANDI, SH
Terdakwa:
Drs. H. ABD. WARIS
139 — 58
Parman No. 120 Kamali Kecamatan Makale Kabupaten Tana Torajaatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
Putus : 12-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 12 Mei 2015 — MOHAMMAD NURKASAN, S.Sos, Msi.
KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
41 — 16
41 — 16
Rp.46.500.000, (empat puluhenam juta lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas TerdakwaMOHAMMAD NURKASAN,S.SOS, MSi telah menyalagunakan kewenangan ataukesempatan yang ada pada diri Terdakwa dalam kedudukannya selaku selaku PPTK yangbertugas mengendalikan kegiatan , Melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan.sertaMenyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan namun hal tersebut didak dijalankan, hal tersebut bertentangan dengan :e Peraturan
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 9/PID.TPK/2020/PT MKS Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALIM BAHRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING Diwakili Oleh : Ridwan, SH
124 — 47
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING Diwakili Oleh : Ridwan, SH
124 — 47
Hal ini senada denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 892 K/Pd/1983, Tanggal 18 Desember1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Para Terdakwadengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukanya masing masingsebagai Direktur CV.
Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 7 Oktober 2015 — RIDWAN, S.Pd., bin BURHANI
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Pd. selaku Ketua, Suparsito, S.Pd Selaku Sekretaris, Syamsul Hidayatdan Hardi selaku Anggota, selaku yang bersamasama melakukanperbuatan menyalagunakan kewenangan dan menyalahgunakankesempatan yang menimbulkan kerugian kKeuangan daerah KabupatenSambas. Atas dasar alasan tersebut, Terdakwa Ridwan, S.Pd. selakuPPK tidak ada melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dantidak ada melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuanganDerah Kabupaten Sambas.
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN
- MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
66 — 15
66 — 15
Pada umumnya kesempatan inidiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dariketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuan ketentuan tersebut; Dengan menyalagunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalahsyarat, cara atau media.
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
82 — 12
82 — 12
DEWA (selakuPembantu Bendahara Pengeluara dan Pembantu BendaharaRombongan Temu Kerja) telah menyalagunakan kewenangannya,kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dimana seharusnyaTerdakwa 1. Nastion, SE BIN M. SYAH, (selaku BendaharaPengeluaran dan Bendahara Rombongan Temu Kerja) danTerdakwa 2. ERNAWATI, S.SoS BINTI M. DEWA (selaku PembantuBendahara Pengeluara dan Pembantu Bendahara RombonganTemu Kerja) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran(Drs. M. SALEH JALIL Bin (Alm) ABD.
Register : 08-06-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PNPlk Tanggal 23 Nopember 2015 — MENSIH, S.Pd.
60 — 11
60 — 11
atausetidaktidaknya pada waktu lain pada sekitar Tahun 2013 sampai dengansekitar Tahun 2014, bertempat diDesa Timpah Kecamatan Timpah KabupatenKapuas atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukanatau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauHalaman 24 dari 116 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Pikorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Register : 21-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL Tanggal 4 September 2014 — HERMAN SASAWE, s.Sos Alias Herman
67 — 23
67 — 23
anggarankantor namun penguasaan benda tersebut untuk genset disita dari tempattinggal terdakwa HERMAN SASAWE di palu sulawesi tengah, dan untuklaptop disita dari terdakwa ABD ARIF alias ARIF.Bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebut diatas, makaUnsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Unsur Menyalahqunakan wewenang kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya :Bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M e l a w a n :
1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ;
2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II;
3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
220 — 220
220 — 220
merupakan AAUUB yang harus diikuti oleh setiap pejabatNegara dalam pengambilan keputusan ;Bahwa salah satu dari azas itu pejabat Negara itu melanggarnya makakeputusan yang diambil itu memang cacat yuridis tetapi di balik itu diamelakukan satu kesalahan pribadi karena itu terkait dengan norma prilakuyang ada pada pejabat tersebut ;Bahwa didalam azas azas yang di sebut dalam pasal 10 nomor 30 tahun2014 ada azas kepastian hukum, ada azas kemanfaatan, ada azas ketidakberpihakan, azas kecermatan, azas tidak menyalagunakan
Register : 07-10-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 58/PID.B/2013/PN.KEFA. Tanggal 5 Februari 2014 — - FREDERIKUS TSUNINO Alias EDI
91 — 22
91 — 22
penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013sekitar pukul 17.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba,Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanuyangberwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatudengan menyalagunakan
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- WIWIT AYU WULANDARI
103 — 35
103 — 35
Wiwit Ayu Wulandari juga tidak meneliti apakan perusahaan108pendukung dalam pengadaan tersebut memiliki izin edar atau tidak melainkanhanya mendengar laporan dari Panitia Lelang, maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa unsur ketiga Menyalagunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukantelah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.Ad.4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui
Putus : 24-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 01 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 24 Mei 2016 —
30 — 7
30 — 7
Kotabaru Jl.Perikanan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini,yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian
Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 18 Desember 2018 — ALIAMIN,AMK Bin MUHTAR LAMBISA,Dk
80 — 32
80 — 32
2014 tentang Pedomanpelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan 2015; Pasal 25 ayat (2) "apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yangtelah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada bendahara pengeluaran; Pasal 26 ayat (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalianinternal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan SKPDmasingmasing.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalagunakan