Ditemukan 1399 data
146 — 23
Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang AdaPadanya Karena Jabatan atau Kedudukan;4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.5.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
91 — 33
Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa pengertian dari Menyalagunakan kewenangan,kesempatan, atau Sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakHalaman 93 dari 135 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Pbrpidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan
44 — 8
maka suratKeputusan bisa di cabut, bisa dibatalkan dan kalau hal tersebut ada kerugian negaramasuk Ranah pidana karena pidana dalam Hukum Administrasi sebagai akibat, jadisetiap perbuatan administrasi yang merugikan negara termasuk pada Ranah pidana;Bahwa kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi keputusan itu bisa dibatalkanbukan batal demi Hukum dan kejadian dianggap ada sampai keputusan itu batal;Bahwa kalau Camat meneruskan surat permohonan dari desa ke Bupati tidakmelanggar Hukum dan tidak menyalagunakan
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
143 — 85
Tergugat menyalagunakan wewenang dan jabatannya sebagaipejabat dan terdapat indikasi korupsi atau manipulasi dokumendokumen permohonan KUR)Penggugat pada angka 3 garis datar 5 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 28 Oktober 2015 Meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Lima Puluh Juta Rupiah);Tergugat menolak dengan tegas dalil itu, sebab yang benar adalahuang yang diberikan oleh Penggugat itu murni biaya akomodasipengganti biaya demontrasi dari LSM/NGO mahasiswa yang sedangmengawal berbagai macam
165 — 90
menuntut agar Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Tte1)Menyatakan Terdakwa NURMINDA GANDA, SEtelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama denganSaksi ISWAN HABIB sebagai orang yang melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
54 — 13
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukanatau. turut' serta melakukan beberapa perbuatan masingmasingmerupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
82 — 28
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, berdasarkanUndangundang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
191 — 69
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Halaman 99 dari 119 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.PbrMenimbang, bahwa pengertian dari Menyalagunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan
35 — 7
Kotabaru Jl.Perikanan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini,yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
264 — 137
Bahwa PENGGUGAT sepakat dengan pendapat CEKLI SETYA PRATIWI, SH,LL.M Tergugat telah melanggar asas proporsionalitas hendaknya KTUNyang diterbitkan oleh pejabat memperhatikan aspek prosudural, sehingga apayang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas AsasUmum Pemerintahan yang baik/AAUPB.bertindak sesuai dengan peraturan perundangundangan (wetmatigheid)kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur, dan substansikeputusan; 2). tidak menyalagunakan wewenang untuk tujuan lain; 3).bertindak
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
136 — 69
melawan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi bersifat specialis ;Menimbang,berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangantersebut perbuatan terdakwa tidak melakukan perbuatan melawanhukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum pasal 2 UUTipikor tetapi bersifat menyalagunakan
92 — 19
Kotot Kusmanto, tidak terbukti melakukan perbuatanturut serta menyalagunakan kewenangan merugikan Negara APBD Kabupaten PatiTahun Anggaran 2003 sebagaimana diatur dalam surat dakwaan primer yaituMelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantansan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsider pasal3jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KASIM alias KASIM
93 — 68
tetapkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara hukum;Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum terdakwa menyatakanbahwa unsur ini tidak terbukti, selengkapnya majelis akan mengutip dalil PenasihatHukum sebagaimana termuat dalam pembelaan halaman 110 sebagai berikut :Bahwa unsur menyalagunakan
35 — 9
Menteri Empat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat
83 — 32
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sesungguhnya uraiantersebut sangatlah bertentangan dengan aturan hokum, karenayang dimaksud dengan menyalagunakan kewenangan adalahseorang pejabat yang berdasarkan surat keputusan dari yangberkewenangan untuk menjadi pejabat dalam pelaksanaanpekerjaan tersebut.e Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak punya kompetensi dalampelaksaan pekerjaan 55 sekolah tersebut, karena Terdakwatidak mempunyai Surat keputusan dengan demikian
31 — 7
Menteri Empat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat
47 — 15
Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur,Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan19tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
118 — 50
tersebut, bila terjadi tindak pidana itukarena perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, dan bila itu masih dipenyidikan maka itu belum masuk Ranah pidana, dalam kasus inirekomendasi secara administrasi maka itu hukum administrasi bila sudahdikembalikan maka itu sudah selesai, dan tidak masuk dalam pasal 4karena belum masuk tidak pidana masih adminstrasi ;Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudahmenyebut sesuai pospos yang bertanggungjawab, rekomendasiditujukan kepad pihak yang menyalagunakan
39 — 8
tahun2011, bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar, Jl.Pramuka No. 1 Komplek Pangeran Antasari Martapura Kabupaten BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukanperbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
65 — 22
harusdialihkan sebagai perbuatan yang masuk pada unsure yang terdapat dalampasal 3, karena merupakan konsekuensi dalam menyusun dakwaan secarasubsidaritas dimana pasal 2 dijadikan sebagai dakwaan primer yang harusdipertimbangkan terlebin dahulu, sementara perbuatan penyalagunaankewenangan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehinggadengan demikian apabila perobuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana apakahkarena melawan hukum sehingga bertentangan dengan suatu peraturanperundangundangan atau menyalagunakan