Ditemukan 1606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba143 paba243 paba43 pasal pasalli pasalle pasalia pasalma pasalai pasal13 pasal143 pasal4 pasal363 pasalah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
HANI RATNAWATI alias HANI
481 — 772
  • Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 1 September 2016 — NGALIMUN, S.H ; WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
64 — 42
  • Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 77 Perja No. Per022/A/JA/03/2011, Wakil JaksaAgung RI (Tergugat) berwenang menerbitkan Keputusan TUNtentang penjatuhan hukuman disiplin;13) Bahwa berdasarkan Kepja No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
71 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban pensertifikatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 42dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur:Pasal42(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa PenggunaBarang wajid melakukan pengamanan Barang MilikNegara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamananfisik,dan pengdmanan hukum;Pasal43(1) Barang Milik NegaraiDaerah berupa tanah harus disertipikatkanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — RUDI HARTONO, DKK VS 1. BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI., 2. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI;
205 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terkait Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa manakala bakal calon lebih dari 5(lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan berupapengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, danpersyaratan lain yang berupa tes tulis;Berdasarkan seleksi tambahan panitia tersebut, maka HakhakPara Pemohon Keberatan yang ditentukan pada Pasal 68 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal43 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), VS. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
133 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjtunya, apabila Pembantah bertindak selaku Bank Kustodian dalampenerbitan Reksadana Prudense Dana Mantap, maka harus terdapat kontrakinvestasi kolektif yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum danselanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pembantahharus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 16-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 769/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2021 — Ir. Sanjaya
309 — 233
  • Catatan :Pasal 416 dan 417 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal43 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Unsurunsurnya, yaitu: Unsur Subyektif: Dengan sengaja.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 10-04-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 5/G/2018/PTUN.YK
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
Intervensi:
PT SEMARANG MULTI CONS
249 — 398
  • mencantumkan persyaratkandukungan/kerjasama dengan perusahaan yang memiliki Izin UsahaPenambangan tidak bertentangan dengan Pasal 161 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barayang menyebutkan bahwa: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineraldan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaiman dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal43
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
355 — 270
  • 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Agustus 2015 — EFFENDY KOMALA, DK
213 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Utama Pratama NIP19591108 198503 2 001 ; 95.1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3130/0.1.4/Euh.1/5/2013tanggal 17 Mei 2013, perihal : Hasil Penyidikan atas nama tersangkaNgadiman. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Belum
    The Master Steel Manufactory; 94.1 (satu) lembar Surat P18 Nomor : B3129/0.1.4/Euh.1/5/2013tanggal 17 Mei 2013, perihal : Hasil penyidikan atas nama tersangkaDiah Soemedi, dkk. yang disangka melanggar 39 ayat (1) huruf b joPasal 43 UndangUndang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umumdan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal43 UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dantata cara perpajakan belum lengkap
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
AGUS MULYA
260 — 1489
  • milik Terdakwa selaku Direktur yangbertanggungjawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan denganmenggunakan User ID, Sertifikat Elektronik, Password dan Passphrasedimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf a jo Pasal43
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 09-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 30 Oktober 2019 — NUR AZIZ ; ABUYAMIN UMAR alias YAMIN
407 — 235
  • Menyatakan Terdakwa NUR AZIS dan Terdakwa II ABUYAMIN UMARALIAS YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Dengan Sengaja Menerbitkan/Menggunakan Faktur Pajak TidakBerdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Bersamasama,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPsebagaimana
    Pasal43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya :1. Setiap orang ;2. Dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya ;3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan;Ad 1.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pilkada
Register : 05-05-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 14 Juni 2010 — DRS. SIMON HAYON, cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
110 — 41
  • , bangsa dannegaranya iPasal 43 (1) Undang undang Nomor 39 Tahun = 1999seSetiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilihdalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melaluipengumutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundangundangan; Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan keputusan16.26keputusan obyek sengketa dalam sengketa ini, jelasbertentangan dengan kententuan Pasal 28D ayat (3) UUDTahun 1945 Amandemen IV dan Ketentuan Pasal 15 dan Pasal43
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2013 — IRWAN SOBRIAN Bin AMIRCHAN
129 — 49
  • Pasal43 Ayat (3) UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.84Bahwa selama penyidikan dan persidangan terdakwa telah mengembalikankeuangan negara, sehingga pada saat surat tuntutan mi dibacakan seluruh kerugiannegara telah dikembalikan, dengan rincian antara lain sebagai berikut:1. 21 Juni 2013 sebesar Rp. 900.000.000,00 ( Sembilan ratus juta rupiah).2. 26 Juni 2013 sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima jutarupiah), dan tanggal3. 11 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.415.450,00
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
DRS. HARIS SEMIAWAN ALIAS HARIS
167 — 93
  • hukum tersebut diatas,Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf a jo Pasal43
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN Parigi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN PRG
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
MOHAMAD DJAMIL
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero Tbk.SME micro collection Recovery x atau sulawesi dan maluku
2.Koriyanti
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Palu
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Parigi Moutong
83 — 19
  • dilaksanakan sangatmerugikan Penggugat;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tujuan utama dari lelang eksekusiHak Tanggungan adalah untuk mendapatkan pelunasan telebin dahulu atas hutangyang dijamin dengan hak tanggungan atau yang lainnya, oleh karena itu maka hargajual objek jaminan yang diukur dengan Nilai limit adalah merupakan hal yang sangaturgent karena menyangkut kepentingan Kreditur dan Debitur maupun stake holderlainnya;Menimbang, bahwa mengenai nilai limit dalam lelang telah diatur dalam pasal43
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 124
  • Dasar hukum menetapkan suara terbanyakberdasarkan Pasal43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten GunungHal. 33 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLKMas No. 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlahsuara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih Penggugat menyebutkan dalam gugatannya, penetapan calon KepalaDesa terpilin tidak mempunyai dasar hukumadalah sesuatu yang tidakbenar dan mengada ngada, karena fakta dari hasil pemilinan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
220 — 171
  • NasabahDebitur Tergugat IV V maupun Nasabah Penyewa Tergugat VI VII sehinggadapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah menggunakan Data Pribadi Nasabahatas nama Penggugat secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum ;10 Bahwa secara yuridis segala sesuatu keterangan mengenai Penggugat baik selakuNasabah Penyimpan Tergugat I II maupun Nasabah Debitur Tergugat IV Vwajib dirahasiakan dan termasuk dalam ketentuan Rahasia Bank baik secaraabsolute maupun perdata sebagaimana ketentuan Pasal angka 28, Pasal 40, Pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 09-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 9 Agustus 2018 — YOSEPHINE SRI LESTARI PRASETYO
358 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b junctoPasal 43 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Atau;Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 1438 K/Pid.Sus/2018Dakwaan Kedua =: diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal43
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
149 — 53
  • Akan tetapi, untukhalhal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnyaketentuanketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UUPengadilan HAM;Bahwa Undangundang yang ada dan diberlakukan dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas nonrektroaktif kecuali terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUHalaman 25 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN43.44.45.Pengadilan HAM) yang pemberlakuannya
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 4 Desember 2018 — ABDUL HAKIM AKT
117 — 62
  • ABDUL HAKIM, Akt tidak terobukti bersalahmelakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamenyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding agar tidakmenghilangkan hak nya menyatakan kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal43 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung RI jo.