Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Tpg. tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 425 K/Pid/2016Menyatakan Terdakwa dr.

Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)1.Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Penggugathalaman 2 angka 2.4 menerangkan "Penggugat diberhentikan tanggal 13September 2015:Bahwa gugatan perkara a quo diajukan Penggugat kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 04Juni 2018 terdaftar dalam register perkara Nomor 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.Tpg.

,Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YLBHK Duta Keadilan IndonesiaCabang Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan, Nomor 10,Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN TpgKota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat HukumNomor 104/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tpg, pada tanggal 15 Juni 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor170/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, tertanggal 06 Mei 2015, Nomor 07/Pid.SusPrkn/2015/PN.Tpg, tentangpenetapan hari sidang pertama ;4.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah menerima dan mempelajari berkas berkas perkara tersebut;Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tpg tertanggal 31 Januari 2017;Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan harisidang pemeriksaan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN SDA22.Fotocopy sesuai print outPutusan Pengadilan Negeri Tanjung PinangNomor 24/Pdt.Bth/2018/PN.Tpg diberi tanda bukti TII22;23. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Dokumen NomorSTP/03.a/X1/2018/Satreskrim Polres Pasuruan terkait bukubukuperusahaan, diberi tanda bukti TII23;24. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Dokumen NomorSTP/05.a/XI/2018/Satreskrim Polres Pasuruan diberi tanda bukti TII24;25.Fotocopy kertas pemeriksaan prosedur yang disepakati CV.

Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungPinang No. 27/Pen.Pid.SusPRK/2017/PN.TPg, tanggal 28 Juli 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/Pen.Pid.SusPRK/2017/PN.TPgtanggal 31 Juli 2017 tentang Penentuan Hari Sidang ;3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B272/N.10.11/Euh.2/ 07/2017, Tanggal 24 Juli 2017 atas nama Terdakwa dari KejaksaanNegeri Batam;4.

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUDTPK/2015/PT.PBRtanggal 21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Tpg tanggal 9Maret

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor03/Pdt.G/2015/PN.Tpgtanggal 3 Juni 2015 bahwa materi gugatan maupun objek yang dipermasalahkan dalam PerkaraNomor 03/Pdt.G/2015/PN.Tpghampir sama dengan materi gugatan maupunobjek yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yang mempermasalahkanSurat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak; Adapun bunyi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2015/PN.Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalahsebagai berikut:33 Menimbang

ketetapan pajak,sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadikewenangan pengadilan pajak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelisberpendapat keberatan Kuasa Hukum Tergugat oleh karena beralasanmaka patut untuk dikabulkan.Sehingga dengan demikian PengadilanNegeri Tanjungpinang tidak berwenang untukmengadili perkara a quodan terhadap perkara a quo yang berwenang adalah Pengadilan Pajak; Selanjutnya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan PutusanNomor 03/Pdt.G/2015/PN.Tpg

Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidakberwenangmengadili perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg;3.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah menerima dan mempelajari berkas berkas perkara tersebut;Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tpg tertanggal 31 Januari 2017;Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan harisidang pemeriksaan

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau atau Majelis Hakim Banding yangmemeriksa perkara ini sudilanh kiranya memberikan putusan yangamarnya:e Menerima permohonan banding dari Terdakwa: ZAIHIDDIR Als KAMBin AJIS tersebut;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri TanjungpinangNo.18/Pid.Sus/ 2020/PN.Tpg, Tanggal, 27 April 2020 yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :Yang amar putusannya :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri TanjungPinang No. 28/Pen.Pid.SusPRK/2017/PN.TPg, tanggal 28 Juli 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 28/Pen.Pid.SusPRK/2017/PN.TPgtanggal 31 Juli 2017 tentang Penentuan Hari Sidang ;3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B2494/N.10.11/ Euh.2/ 07/2017, Tanggal 24 Juli 2017 atas nama Terdakwadari Kejaksaan Negeri Batam;4.

Nomor 2349 K/Pdt/2015Para Tergugat dan II/Para Pembanding dan II pada tanggal 8 Desember2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan II /Para Pembanding dan II diajukan permohonan kasasi masingmasing pada tanggal 18 Desember2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masingmasingNomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tpg/Kasasi juncto Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPIJuncto Nomor 116/PDT/2014/PT.PBR. yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang

Rp.10.000,(sepuluh ribu ruptiah) ;Halaman 98 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangsebagaimana akta pernyataan permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg

permintaan banding tersebut telahdiberitanukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal6 April 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat PertamaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TanjungpinangNomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut,Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangsebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, tanggal 13 Agustus 2015 No.22/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa .2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, tanggal 13 Agustus 2015 No.22/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg., tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;3.

Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungping tanggal 13 Agustus 2015 No.22/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg.,tentang Penetapan Hari Sidang .4. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin, tanggal 14Desember 2015 Nomor Reg.

Perkara : PDS 8/KORUPSI/ BATAM / 08 /2015yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :Hal. 2 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg. Menyatakan Terdakwa M. ZAINI YAHYA. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;. Membebaskan Terdakwa M.

Zaini Yahya sebagai pelaksana dilapangan adalah sah danberdasarkan hukum.Hal. 8 dari 216 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Tpg Bahwa setelah Terdakwa M. Zaini Yahyayang mendapatkan kuasa penuh dari saksiSamser Affandi Gultom kemudian melaksanakan pekerjaan dengan penuh itikad baikdan progress pekerjaan menjadi 93.94% Bahwa dalam melaksankan pekerjaan tersebut tidak terdapat adanya wanprestasi ataskontrak pekerjaan.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor407/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tpg, tanggal 4 Nopember 2016 tentangPenetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 407/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tpgtanggal4 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;3.

menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis22kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilanmengenai penguasaan tanah atau Penerbitan Sertipikattersebut.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Penggugattertanggal 14 Januari 2016 dan terdaftar pada Pengadilan Negeripada tanggal 18 Januari 2016 dengan Register No.04/PDT.G/2016/PN.TPG

telah bertentangan satu sama lain;Bahwa ternyata proses pengadaan lahan yang diperuntukan bagijaminan hari tua para direksi dan karyawan perkumpulan Korindotersebut, menimbulkan permasalahan karena menurut pelapor PTAspex Kumbong ada sebagian lahan berserta dokumenkepemilikannya belum diserahkan kepada perkumpulan KorindoGroup, sehingga PT Aspex Kumbong melaporkan Terpidana dansaksi dokter Limaran Dwi Hartadi ke polisi:Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung PinangNomor 124/Pid.B/2015/PN.Tpg

BD 97041 TS;
1 (satu) Unit Jaring Purse Seine;
1 (satu) Bundel Dokumen
160 (lima ratus) Kg Ikan Campuran yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26/Pen-Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tpg, tanggal 4 Nopember 2016 tentangPenetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 408/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tpgtanggal4 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;3.