Ditemukan 412337 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Jaksa pengacara negara; jaksa kuasa bumn
Gugatan kepada jaksa agung
Kewenangan jaksa pengacara negara
Jaksa penuntut umum
Kasasi
Putusan bebas
Rodi pgl rodi jaksa
Muaro
Pencurian
Pk diajukan oleh jaksa/penuntut umum
Jaksa penuntut umum pada kejari vs syafriadi
Danny wahyudi vs jaksa agung republik indonesia;;
Jaksa penuntut umum pada kejari vs sahri
Jaksa penuntut umum pada kejari vs rudianto
Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN
PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012 1688 — 0
- Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]
Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Catatan:
Rumusan kamar ini telah dianulir oleh rumusan kamar tahun 2014 yang diberlakukan dengan SEMA 04 Tahun 2014
Putus : 17-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1283 K/Pdt/2013 Tanggal 17 September 2013 — Agustono Athung alias Agus vs Jaksa Agung RI. Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura yaitu Robert H. Panjaitan, SH, Dkk
216 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustono Athung alias Agus vs Jaksa Agung RI. Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura yaitu Robert H. Panjaitan, SH, Dkk
Jaksa Agung RI. Cq. Kepala Kejaksaan TinggiPapua, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Cq.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum KejaksaanNegeri Jayapura yaitu Robert H. Panjaitan, SH,beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura diJayapura sesuai Surat Perintah Nomor Print590/T.1.10.3/Ep.2/12/2009 tanggal 28 Desember 2009;. Jaksa Agung RI. Cq. Kepala Kejaksaan TinggiPapua, Cq.
Jaksa Agung RI. Cq. Kepala Kejaksaan TinggiPapua, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Cq.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayapura yaitu Maskel Rambolangi, SH, beralamatKantor Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura sesuaiBerita Acara Pelaksanaan Perintah PenahananLanjutan (BA.10);Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat / ParaTerbanding ;Hal. 1 dari 16 hal. Put.
Perkara :Pdm477/JPR/Ep.2/12/2009 tanggal 12 Januari 2010 (bukti P.3) telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal173 Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara;v Halaman 4 (empat) alinea ke 5 (lima);Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa suratsurat penahanan yangditerbikan Jaksa Penuntut Umum tetap dinyatakan sah denganberdasarkan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP (UndangUndang
Sehinggasecara nyata Para Tergugat atau Para Termohon Kasasi melanggarasas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebabpada saat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (bukti P.3) dibuatPasal 31 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuanKetentuan Pokok Pertambangan dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara atau dengan kata lain UndangUndang Nomor 11 Tahun
Jadi sudah jelas telah terjadi pelanggaran asas legalitas.Karena penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4)KUHAP yaitu Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangkaatau terdakwa yang melakukan tindak pidana sedangkan tindak pidanayang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 31 Ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuanPokok Pertambangan yang tercantum dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum Nomor Reg.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili BUMN/BUMD
Kata Kunci : Kewenangan Jaksa Pengacara Negara
PERDATA UMUM/3/SEMA 4 2014 2526 — 0
- Berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMDCATATANKesepakatan Kamar Perdata Tahun 2014 merevisi SEMA 7 Tahun 2012 Sub Perdata Umum I.g ... [Selengkapnya]
Berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMD
CATATAN
Kesepakatan Kamar Perdata Tahun 2014 merevisi SEMA 7 Tahun 2012 Sub Perdata Umum I.g yang menyatakanJaksa Pengacara Negaratidak dapat mewakili BUMN.
Rumusan SEMA 7 Tahun 2012tersebut sebagai berikut:Jaksa sebagai PengacaraNegara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badanhukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).
Register : 11-07-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN MUARO Nomor 81/Pid.B/2013/PN.MR Tanggal 16 September 2013 — RODI Pgl RODI JAKSA
122 — 26
122 — 26
RODI JAKSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RODI Pgl. RODI JAKSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;5.
RODI Pgl RODI JAKSA
RODI JAKSA ;Tempat lahir : Sikabau ;Umur/Tanggal lahir :28 Tahun/ 05 Mei 1985 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jorong Pasar Lama Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kec.Pulau Punjung Kab.
Alex Harmadi bersamasama dengan terdakwa Rodi PgRodi Jaksa ;Bahwa sepengetahuan saksi Sdr.
2013 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersamarekanrekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RodiPgl Rodi jaksa di sebuah warung di Jrg Koto Kenag.
Dharmasraya, terdakwa Rodi Pgl.Rodi Jaksa bersama saksi Alex Harmadi Pgl. Alex telah mengambil 1 (satu) unit sepedamotor merk Suzuki Satria FU warna hitam putih.
RODI JAKSA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAMKEADAAN MEMBERATKAN? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RODI Pgl. RODI JAKSA oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;5.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK oleh Jaksa/Penuntut Umum
Kata Kunci : PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
PIDANA UMUM/3/SEMA 4 2014 1596 — 0
- Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1)), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan.
- Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1)), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan.
Register : 23-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4708 K/PID.SUS/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari vs Syafriadi
183 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari vs Syafriadi
Register : 02-01-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2024 Tanggal 19 Maret 2024 — DANNY WAHYUDI VS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DANNY WAHYUDI VS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 17-09-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2526 K/PID.SUS/2018 Tanggal 15 Januari 2019 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Sahri
130 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Sahri
Register : 12-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4300 K/PID.SUS/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari vs Rudianto
50 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari vs Rudianto
Register : 25-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965 K/PID.SUS/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Demmalele
155 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Demmalele
Putus : 14-12-2009 — Upload : 12-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899K/PID/2009 Tanggal 14 Desember 2009 — THOMAS GINTING
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Padang Hasibuan
64 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Padang Hasibuan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
Kata Kunci : PK Kedua; PK Pertama oleh Jaksa/Penuntut Umum
PIDANA UMUM/7/SEMA 4 2014 1910 — 0
- Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPeninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembaliseperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabilaTerpidana dan JPU mengajukan Peninjauan ... [Selengkapnya]
Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPeninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembaliseperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabilaTerpidana dan JPU mengajukan Peninjauan Kembali secara bersamaan.
Putus : 12-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4366 K/PID.SUS/2019 Tanggal 12 Desember 2019 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Charles Oringiwalu
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Charles Oringiwalu
Register : 13-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4510 K/PID.SUS/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Poedji Setyaningsih
96 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Poedji Setyaningsih
Register : 06-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2910 K/PID.SUS/2020 Tanggal 3 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa VS Maulana Syahzihan
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa VS Maulana Syahzihan
Putus : 12-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4207 K/PID.SUS/2019 Tanggal 12 Desember 2019 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Muhammad Ardiansyah
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari VS Muhammad Ardiansyah
Register : 12-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235 K/PID.SUS/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Didi Kurniawan
177 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Didi Kurniawan
Register : 13-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4508 K/PID.SUS/2020 Tanggal 15 Desember 2020 — Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Edi Prihartono Tanjung
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari VS Edi Prihartono Tanjung
Register : 22-09-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3958 K/PID.SUS/2021 Tanggal 15 Desember 2021 — Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa VS Parida Br Simamora
37 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa VS Parida Br Simamora