1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. Undang-Undang

Peraturan & Perundang-Undangan
Undang-Undang

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
3319 — 932
  • Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
1133 — 487
  • Tentang : PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
314 — 283
  • Tentang : Kehutanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
802 — 412
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Anak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
646 — 327
  • Tentang : Perlindungan Anak
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
545 — 691
  • Tentang : MATA UANG
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tahun 2009
297 — 228
  • Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
344 — 184
  • Tentang : PENERBANGAN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tahun 2008
7177 — 4454
  • Tentang : WILAYAH NEGARA
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
791 — 322
  • Tentang : INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tahun 1999
312 — 232
  • Tentang : TELEKOMUNIKASI
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Perlindungan Konsumen
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
560 — 513
  • Tentang : PERLINDUNGAN KONSUMEN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tahun 2014
434 — 207
  • Tentang : PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pidana Khusus - Senjata Api
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948
331 — 407
  • Tentang : Pendaftara dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Peradilan Anak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 2012
605 — 290
  • Tentang : Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
852 — 148
  • Tentang : PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
708 — 327
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
438 — 158
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
529 — 1211
  • Tentang : UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967
219 — 965
  • Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan