Asep DKadarusman banyak adanya pembangunan baik jalanlingkungan warga, pembenahan saluran air bahkanpembangunan Masjid, disamping itu juga jika masyarakatmeminta sumbangan dana sosial kepala Desa juga memberikabantuan.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagiandan sebagian tidak mengetahuiSaksi14 : Nama lengkap RUDY YANDIS binPekerjaan : Mantan Kadus.Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 September 1957Jenis Kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal :

Pembersihan dan pembenahan kapal, pemasangan/ peleteran nama kapalsampai dengan selesai;Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang digunakan untuk pengadaan 4 (empat)unit taxi air tersebut namun saksi tahu ketika saksi pemeriksaa oleh penyidik bahwaanggaran yang digunakan untuk pengadaan 4 (empat) unit taxi air sebesar Rp.691.361.000, (enam ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu riburupiah) , yang saya tahu saya hanya mengawasi selama kegiatan.Bahwa yang menjadi pemenang

ATOK YUDIANTO selakuPemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalamPAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlunormalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen danperumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraian yangmemadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaanfasilitas KIR Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh

BARITO RIAU JAYAsebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sesuai rekeningpinjaman Nomor: 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu dengan perinciansebagai berikut : Tanggal Uraian Jumlah (Rupiah) 24 September 2008 Pencairan tahap I, untuk normalisasi kebun 15.000.000.000,00 24 Desember 2008 Pencairan tahap II, untuk pembenahan 1.000.000.000,00kebun19 Februari 2009 Pencairan tahap III untuk pembiayaan kebun 5.000.000.000,00Sei Jake4 Juni 2009 Pencairan tahap IV untuk pemulihan kondisi

MANURUNG dalam memproses permohonan kredit, namun tetapmemberikan persetujuan kredit dengan memberikan disposisi pada tanggal 12September 2008 didalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengankondisi riil, antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umumcukup baik, tetapi masih perlu normalisasi dan pembenahan infrastrukturseperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya, sedangkandalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertainominal mengenai

Sedangkan tupoksi saksi adalah : melakukan pembinaanPerbendaharaan SKPD, melakukan penataan dan pembinaan perbendaharaan SKPD,menyelenggarakan administrasi pada seksi perbendaharaan, melakukan pemantauandan pembenahan SKPD atas hasil pemeriksaan BPK.

Sedangkan tupoksi saksi adalah : melakukan pembinaanPerbendaharaan SKPD, melakukan penataan dan pembinaan perbendaharaan SKPD,menyelenggarakan administrasi pada seksi perbendaharaan, melakukan pemantauandan pembenahan SKPD atas hasil pemeriksaan BPK.

Plengsengan. kwitansi tanggal 31 Desember 2008senilai Rp.1.530.000, (tukang dan kuli kerja bakti); untukpengadaan semen 41 zak a Rp.50.000, untuk pembangunanPlengsengan kwitansi tanggal 31122008 Rp.2.050.000,;untuk biaya pembenahan taman obat keluarga (Toga) kwitansitanggal 30 Desember 2008 nominal Rp.150.000,; untukpengadaan 6 buah stempel LPM a Rp.25.000, tanggal 30Desember 2008 nominal Rp.150.000,; untuk pengadaan kursiElephan jumlah 5 buah a Rp.175.000, untuk inventarissekretaris LPM, kwitansi

administratif merupakan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara terhadap penanggung jawab usaha ataukegiatan, apabila terdapat pelanggaran pertama, terhadap peraturanperundangundangan yang berlaku dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan, kemudian pelanggaran terhadap izinizinperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti UKLUPL, Bahwa dalam izinizin tersebut terdapat kewajibankewajiban, yangharus dipenuhi apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi,yang tujuannya agar dilakukan pembenahan

Hal ini membuktikan adanya itikad yang tidak baikdalam pembuatan AktaAkta tersebut dari TERGUGAT , TERGUGAT IIIdan TERGUGAT XXV, karena merubah maksud dari Dinas PerumahanHal 27 Putusan Nomor : 685/PDT/2019/PT.DKIdan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, seolaholahPemerintah telah mengesahkan walaupun Pihak Pemerintahtidakberada dan atauhadir dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) itu,pada hal tidak demikian maksud Risalah Rapat Tanggal 20 Juni 2013tersebut, maksud Risalah Rapat ituadalah Pembenahan

Saidah Ditara Tresna (SDT) denganperjanjian kontrak kerja tanggal 12 Maret 2009 dengan menginventarisirsegala dokumen yang berhubungan dengan pembenahan dan administrasiperpajakan, membuat SPT, menghitung tax service, membuat danmenghitung pajak seperti perjanjian tanggal 8 Juni 2009 dan tanggal 14Agustus 2009 tentang Pengurusan Perpajakan (fakta butir 49).4.

KTEmengajukan keberatan SKP pajak sesuai dengan cara dan tata caraprosedur yang ditentukan sesuai dengan persyaratan administrasi yangmengarah ke tax self assessnment melalui menginventarisir dokumen,pembenahan adminstrasi perpajakan, membuat SPT, menghitung taxservice, dengan membuat data center management informative system dantax clearance.13.Bahwa selain itu PT.

atau berfungsi sebagaimana mestinya;Selain itu, Tergugat Il selaku owner yang telah menerima pembayaran DownPaymen ataupun angsuran dari Para Penggugat maupun konsumen lainnyamelalui rekening pribadinya, tidak transparan dalam mengelola keuangansehingga direksi lainnya kesulitan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukankeuangan dl perusahaan.Bahwa dengan adanya perubahan kemball susunan direksi dan komisarissebagaimana poin 7 diatas, Tergugat terus berusaha melakukan penyelesaianpembangunan dan pembenahan

Ita Esa Nomor : 02/IE/BP/201 tanggal 05 Juni 2014, tentang Perlunya Pembenahan Manajemen PD. Ita Esa ;25. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Direktur PD. ITA ESA tanggal 07 Februari 2015, tentang Siap Bertanggung-jawab untuk menyelesaikan permasalahan Perusahaan PD.

Laporan Pendampingan nomor : LBA325/PW24/4/2013 tanggal 29 Mei 2013.Bahwa Badan Pengawas PD. lta Esa sudah beberapa kali akanmelakukan Pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Direktur PD. lta Esa,namun yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat, dan pada tanggal05 Juni 2014 baru Badan Pengawas PD. lta Esa bisa melakukanPemeriksaan secara tertulis kepada Direktur PD. lta Esa Mira Riwu danhasilnya dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf Nomor : 02/IE/BP/2014tanggal 05 Juni 2014 dengan perihal : Perlunya Pembenahan

Ita Esa Mira Riwu danhasilnya dituangkan dalam bentuk Telaahan Staf Nomor : 02/IE/BP/2014tanggal 05 Juni 2014 dengan perihal : Perlunya Pembenahan ManajemenPD. lta Esa. Bahwa lsi telaahan staf tersebut pada pokoknya :a. Telah ditemukan adanya tanggung jawab Direktur PD. lta Esa sdr.MIRA terhadap penyelesaian tunggakan pupuk petani yakniPupuk Urea kepada Para Pengecer sebanyak 93 ton dengan totaldana Rp. 159.960.000, yang belum diselesaikan.b. Sesuai laporan pertanggungjawaban keuangan PD.

keberatanterkait pembangunan pagar tembok dan tidak tahu apakah adapertemuan antara pihak pemasang pagar dengan pihak manajemen PTSandratex; Bahwa Saksi hanya mengetahul patok saja, sedangkan batasbatasnya tidak tahu dan pagar tembok yang baru dibuat masuk ke tanahMintardjo Halim kalau melihat dari patoknya;HERNATI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagaiberikut: Bahwa Saksi bekerja di PT Sandratex sampai tahun 2018,setelahnya freelance di PT Sandratex dan biasanya dipanggil untukkebutuhan pembenahan

Pada tanggal 12 Nopember 2009, bertempat dirung kerja Kepala DinasPPKAD, jam 14.00 wita s/d selesai, dengan kesimpulan rapat.a) Pemerintah Kabupaten Tapin menyuntikkan dana segar dan105melakukan pembenahan manajemen untuk dapat mem pertahankankelangsungan atau :Pemerintah Kabupaten Tapin membubarkan dan melikuidasiPerusahaan Daerah.Dengan pembiraraan itu Tim sepakat untuk menindak lanjuti poin ke2,namun dengan memperhatikan beberapa aspek :Tuntutan gaji karyawan.Gaji badan pengawasan.Kewajiban perusahaan

Bahwa Indonesia memerlukan berbagai pembenahan dalam masalahpemberantasan korupsi, di antaranya penataan sistem dan redefinisiulr.ng tentang apa saja perbuatan yang bisa dikategorikan sebagaitindakan korupsi. Salah satu) kerancuan dalam masalahpemberantasan korupsi di Indonesia memang karena definisi korupsiyang terlalu luas. Sehingga, angka kasus korupsi di Indonesiadianggap sangat tinggi;6.

menyatakan benar dan tidak ada perubahan ;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara iniyaitu. terkait dengan proyek SIM yang diadakan olehTerdakwa ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubbid.Pusat Informasi Terpadu (FIT) utamanya melayani pasienmasuk dan keluar/pulang rawat inap, selain itu juga membuatlaporan piutang rawat inap Rumah Sakit dan membuattagihan kepada Perusahaan yang bekerja sama denganRumah Sakit ;Bahwa pada dasarnya telah berjalan dengan baik, tetapimasih perlu. pembenahan

Blora beserta lampiran SPJ melalui verifikator di bidangnya, laluSPJ akan diteliti oleh verifikator dan apabila kurang maka bidan akandipanggil untuk pembenahan sedangkan bila dinyatakan lengkap makaHalaman 45 dari 113 Putusan Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgtinggal menunggu kabar dari Terdakwa TRIASIH mengenai pencairandana dan selanjutnya mengambil klaim dana jampersal BPM tersebut;Bahwa saksi pernah menerima cek pencairan dana jamperdal BPMsebanyak 4 kali dikelompoknya.

Toto Sulaeman; Bahwa Terdakwa mendapatkan foto copy Sertipikat Hak milik padasaat pembenahan untuk pembuatan Akta Jual Beli Camat KecamatanKertajati; Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah bersertifikatatas nama Sdr. Toto Sulaeman; Bahwa Terdakwa mempunyai ide membuat Akta Jual BellTerdakwa sendiri dan memwakili SaudaraSaudara Terdakwa bersamaSaksi Ruhendi dengan Saksi U.

Nagari dengan BMNBahwa di Kenagarian Kacang mempunyai empat pilarpenting yaitu Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dankerakyatan dimana kegiatan kegiatan tersebutberjalan cukup baik di pemerintahan Nagari Kacangyang pada saat itu Wali Nagarinya dipimpin TerdakwaBahwa saksi memang melihat adanya suatu renofasirenofasi terhadap kantor Nagari, Kantor BMN, Gedungserba Guna akan tetapi saksi tidak mengetahui tahunberapa bangunan tersebut direnofasi.Bahwa saksi melihat adanya rehap gedung serba gunaseperti pembenahan

Rp. 100.311.075,92 namun tidak dibayarkan kepadaRumah Sakit Patuh Patut Patju ( RSPPP) dan Rumah Sakit SanglahDenpasar dengan alasan dipergunakan untuk menggantibantuan sosial yang dananya dipinjam untuk panjar dan biayalembur 14 orang staf dan operasional pembenahan administrasipertanggungjawaban bantuan sosial selama 4 bulan termasukpembuatan stempel palsu.Bahwa benar saksi MUSLEH menerima pinjaman uang sebesarRp. 75.000.000.00 dari bendahara bantuan untuk kegiatan SafariRamadhan karena anggaran

Rp. 100.311.075,92 namun tidak dibayarkankepada Rumah Sakit Patuh Patut Patju ( RSPPP) dan Rumah SakitSanglah Denpasar dengan alasan dipergunakan untuk menggantibantuan sosial yang dananya dipinjam untuk panjar dan biayalembur 14 orang staf dan operasional pembenahan administrasipertanggungjawaban bantuan sosial selama 4 bulan termasukpembuatan stempel palsu ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan danabansos yang seharusnya ditujukan untuk Jamkesda kemudiandipergunakan untuk kepentingan

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat V tidak ada kaitannya denganperkara a quo ; Bahwa petitum gugatan angka 17 Para Penggugat memohon majelis hakimuntuk menghukum Turut Tergugat V untuk melakukan pengawasan melekatdan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan simpan pinjam tanpaijin yang beroperasi wilayah hukumnya, hal tersebut sudah merupakanHalaman 88 Putusan No : 356/Pdt.G/2015/ PN Sby.kewajiban Turut Tergugat V tanpa ,perlu disangkut