Ditemukan 1793 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zaedun zein zeei zezen zegen zedek zenden zeten zenen zeren
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
367 — 173
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden),atau;e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijkverkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).3.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
476 — 607
  • Bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)Pengajuan Gugatan oleh PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melanggarkaidah kesusilaan karena PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telahmenyalahgunakan haknya untuk mengajukan Gugatandengan memanfaatkan Gugatan tersebut sebagaisarana untuk memperoleh uang, yang mana haltersebut bertentangan dengan kaidahkaidah moralyang berlaku di masyarakat.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
FERRY POSUMA
Tergugat:
1.PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
2.Firman SETIA KAWAN
3.EDDIE POSUMA
4.YENI PUDJAWATI, SH.
Turut Tergugat:
1.CHRISTINE POSUMA
2.ERVINA POSUMA
3.GRACE POSUMA
249 — 87
  • PENGGUGAT REKONVENSI telahmengeluarkan biaya untuk pengurusan Gugatan,dimana Gugatan itu sendiri bersifat frivolous lawsuit.Pengeluaranbiayayang terpaksadilakukan olehHal 162 dari 295 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Bpp TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIjelasjelas merupakanpelanggaranterhadap haksubjektif TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI berupa hak kekayaan(vermogensrechten) yang seharusnyatidakperludikeluarkan atau dialokasikan untuk Perkara a quo; Bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 757/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2017 — TJOENG PET KIONG Alias A.HIUNG CS >< MARYAM LATIF ( LIM KWIH JIN ) CS
65 — 46
  • telah melakukanpembelanjaan terhadap barang maupun pengeluaranbarang / atau pembelanjaan keuangan yang tidak dapatdibuktikan dengan pembelian barang/atau bukti fisikserta adanya kehilangan/ atau kerugian terhadapKeuangan usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) sebesar Rp.11.346.264.605 (sebelas milyar tiga ratus empat puluhenam juta dua ratus enam puluh empat ribuenam4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (GeodeZeden),bahwa berkenaan dengan Perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan (Geode Zeden
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
197 — 131
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(goede zeden);e.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
461 — 328
  • Perbuatan tersebut melawan hukumPerbuatan yang dilakukan tersebutharuslah melawan hukum, denganunsur sebagai berikut:(a) Perbuatan yang melanggar undangundangan yang berlaku.(6) Yang melanggarhak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau(c) Perobuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; atau(d) Perobuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);(e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
341 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ini terbukti baikdalam doktrin maupun yurisprudensi;Dalam putusan tingkat kasasi Hoge Raad menyatakanbahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumbukan hanya melanggar undangundang yang tertulis,melainkan juga termasuk ke dalam perbuatan melawanhukum terhadap setiap tindakan :a) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin olehhukum, atau;b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, atau;c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(goede zeden), atau;d) Perbuatan yang bertentangan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1389 — 974
  • Sejak tahun1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau345) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat)) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;)untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
    Sejak tahun1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:1) Perbuatan yang melanggar uandangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau;345) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat)) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;)untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1430 — 2539
  • tersebut melawan hukum;Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum;Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukantersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawanhha.o 29 5ukum ini diartikan dalam arti yang seluasseluasnya, yakni meliputialhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
390 — 257
  • Perbuatan Itu Melawan HukumPerbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukum dan unsurmelawan hukum ini harus diartikan dalam arti seluasluasnya, yaitu :Perbuatan melanggar UndangUndangPerbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuPerbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden )3).
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Pencurian
Register : 04-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 220/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 20 Desember 2017 — Ahmad Zuhra alias Mat Coker alias Mat Kotol bin Aswari (alm);
34 — 6
  • Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntukkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak; Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Pencurian
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 226/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 20 Desember 2017 — Sofwan alias P. Dela bin Sahlan
35 — 5
  • Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak; Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Pencurian
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 219/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 20 Desember 2017 — Achmadiyanto alias Mat Celleng bin Moh. Ari
34 — 4
  • Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak; Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden