Ditemukan 5678 data
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal tersebut kami kutipsebagai berikut:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerje/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, ... ";3.
Ida Bagus Adnyana
Tergugat:
Villa Saba, dkk
Turut Tergugat:
1.PT. Arno Property Services
2.PT Bali Home Management
67 — 33
Tergugat I, tanpa diawali oleh suratperingatan kemudian diikuti dengan pergantian posisi Penggugat olehMade Dwija, sehingga patut kiranya Tergugat membayar kompensasipesangon dan hak lainnya kepada Penggugat mengacu pada ketentuanPasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangmenyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamkerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
SUNGKOWO
Tergugat:
RISNADI
57 — 13
melakukan apa yangHalaman 47 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt GS/2020/PN PIkdijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut kontraktidak boleh dilakukannya;Menimbang, bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debiturdinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, dengan kata lainwanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telahmelakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaanmemaksa;Menimbang, bahwa lebih lanjut tetang keadaan memaksa(Overmacht/force
117 — 52
melewati/ lebihdari Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah)/e Minggu keI dibulan berikutnya membayarkekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telahlewat dari poit A atau yang lebih/ melewati darijumlah total ongkos kiriman sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta Rupiah).e Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihanongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebutlewat dari kesepakatan Lead Time yang telahditentukan karena sesuatu) hal yang terjadidilapangan (Force
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
368 — 200
Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaru terkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan
Miswar
Tergugat:
1.PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR
2.Nurida
122 — 44
Darussalam BerlianMotor preode 01/01/2017 31/01/2017;Bukti T7: fotocopy Kartu Nama dengan Logo/lambang TigaBerlian atas nama NURIDA/Sales Force yang dikeluarkan PT. DarussalamBerlian Motor JIn.
515 — 214
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
378 — 493
tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN TteJanuari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
77 — 49
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ;Bahwa dalam Pasal 7 Kontrak tersebut Terdakwa I BAMBANGHERMANTO DJAFAR, selaku Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikutPihak...e Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Barang dengan disertaiBerita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang ;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force
288 — 204
hukum tetap yangpada amar putusannya menyebutkan TURUT TERGUGAT telahmelakukan wanprestasi.7.2 Selain itu, dalam paragraf 6 Advance Payment Bond jugamenentukan batas waktu permintaan klaim pencairan bond, yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut :If the PRINCIPAL is able to fulfill the mentioned contract agreement(Building Concentrator) and legally hand over 20% share of Principalto the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bondshall be not effective, otherwse it wil remain in full force
525 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.
DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terdakwa:
SUYANTO
101 — 45
Palpekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force majeur;dan 8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan.;5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Desa dikabupaten Banggai pada Pasal 12ayat (4) Point (a) dan (b) a).
Rencana Anggaran Biaya;4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai, disebutkandalam Pasal 12 ayat (4) point g: Berita acara hasil negosiasidituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyediabarang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1) tanggal dan tempat dibuatnyaSurat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Rung lingkup pekerjaan; 4) NilaiPekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6) Jangka waktupelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
59 — 44
Saksi, ROHANI KURNIATI,SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja di PT Bregwin, sejak tanggal 10 Juli 2013, dengan jabatansebagai Work Force Manager (membawahi bagian produksi dan bagian Casting,bagian Sampel), dan saksi memiliki surat kontrak kerjanya dengan upah / gajisetiap bulannya saat ini Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah )Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadinya peristiwa penggelapantersebut
HERY ANGRIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Bussiness Banking Center Sorong Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Fakfak
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
3.Tuan MUHAMAD KABES
77 — 39
Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April1976: Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi;Bahwa berdasarkan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwaPembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Penggugat yangmeminta pelelangan
74 — 7
setidaknya di tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambilbarang sesuatu tanpa seijin pemiliknya berupa I (satu) buah helem merek VOG warnaabuabu yang selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi KIKI Irawandari,yang , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwatersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada waku dan tepat sebagaimana tersebut diatas dimanaawalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force
184 — 76
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
392 — 377
Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H
Terdakwa:
RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM Alm
277 — 158
Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa
516 — 157
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
221 — 149
)Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force