Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja Lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
316 — 223
  • Said resolution has not been amended, rescindedor revoked and remain in full force and effect as of the datehereof.Terjemahan Bahasa Indonesia:Surat Keterangan Sekretaris 1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
551 — 92
  • baik, prinsipprinsip kejujuran maka kalau terjadikerugian, dilindungi oleh doktrin BJR, artinya kerugian itu menjadiresiko bisnis yang akan ditanggung oleh perusahaan;Bahwa terkait Buyback, pihak yang dapat melakukan pembeliankembali keputusannya ada di Pengurus atau Direksi dan tidak adapembatasan, dalam teori jual beli jika seseorang atau perusahaan adajanji membeli namun pada akhirnya tidak dapat dipenuhi makanamanya ingkar janji, dan pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan gugutan;Bahwa force
    major ada 2, absolut dan relatif kalau absolut sama sekaliitu Sudah tidak bisa di perbaiki, kalau force majornya relatif, barangkalibegitu sudah bisa recovery, saham sudah bisa dijual kemball;.
    DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK diBursa Efek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagidi Bursa Efek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADIKARWANDI selaku Komisaris PT.
    DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK di BursaEfek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagi di BursaEfek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADI KARWANDIselaku Komisaris PT.
    DAJK Paillit,akibat musibah terbakarnya (force majeur) pabrik tersebut, dan saham DAJKmilik Dapen PKT saat ini berada di Kustodian Bank Mandiri;. Bahwa walaupun saham DAJK sudah delisting/idak dapat diperdagangkanlagi, akan tetapi menurut pendapat Ahli DR.H. Eko Sembodo, SE.,MM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,
81 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The CompanyOperates its businesses mainly in northeastern China,eastern China, northem China and southern China, As offDecember 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357; 5,589) 26.55%and passenger Automobiles
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.TIpikor/2012/PN.Smda
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
97 — 51
  • itu menunjuk salah satu konsultanIdependen untuk melakukan penyedilikan hasil pekerjaan itu danitulah hasil rapat, dan kemudian setelah perkajaan itu selesai baru kitaketahui bahwa ternyata ada pergeseran tanah aktif dibawah permukaanair yang kita tidak ketahui sebelumnya berdasarkan laporan darimereka seperti itu, kemudian dari Dinas Perbuhungan membuat suatusurat atau telaahan begitu bahwa pekerjaan itu sudah selesaidilaksanakan 100%, kemudian terjadi kelumpuhan dan dinas bisanyatakan dengan force
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
226 — 124
  • dimasukkan ke DaftarHitam;Bahwa apabila penyedia wanprestasi terhadap kontrak maka harus adaperbaikan;Bahwa apabila sudah diberi surat peringatan 3 (tiga) kali ternyata tidak berubahprogresnya maka PPK boleh memutus kontrak secara sepihak dan diberisanksi atau kontrak diputus ditengah jalan sebelum kontrak selesai kemudianPPK memberi sanksi dan menunjuk langsung penyedia yang kompeten;Bahwa persyaratan adanya addendum yaitu pertama alasannya harus sahterlebih dahulu karena pekerjaan, adanya peristiwa force
Pengadilan PN KUNINGAN
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
65 — 22
  • .; Bahwa Pengerukan lumpur telah dilakukan secara maksimal sampaikedasar Situ; Bahwa melakukan perbaikan saluran air yang masuk ke Situ Janggala danmembuat bak penyaringan lumpur; Bahwa pembuatan water boom tidak dapat dibangun karena lahan yangada milik Desa lain; Bahwa penggantian pengurus akibat force majeur dikarenakan DirekturCV.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB
Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
92 — 62
  • Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskanbahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yangtelah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untukmendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum PenggunaanAlokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku
    Surat Pertangungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh PemerintahNegari harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeriyang bersangkutan serta menggunakan standar harga barangyang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai denganDURK yang telah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeridan sifatnya mendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikandan
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018
Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
636 — 1499
  • Putusan Nomor 17K/PMU/BDG/AD/X/2018Sementara Satgas yang menjadi akronim dari Satuan Tugas ataudalam istilah asing disebut sebagai 7ask Force, apabila didefinisikansecara umum adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untukmengerjakan tugas tertentu (Wikipedia). Demikian pula yang diaturdalam Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AD menyebutkan bahwaSatgas atau Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk untukmelaksanakan suatu tugas tertentu, yang dibatasi wilayahnya, dandibatasi waktunya.
    Lalu kejadian berikutnya jugakurang lebin sama dengan yang tertuang dalam Fakta Hukum.Dari peristiwa diatas, knususnya saat puncak kejadian atau padatitik kritis inilah Terdakwa dalam posisi terjepit, terdesak atau dalamposisi yang dalam kacamata hukum disebut "kondisi terpaksa ataudalam bahasa Inggris disebut force majeur atau dalam bahasa Belandadisebut overmacht.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — NINE AM LTD VS PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTAR
5504 — 9809 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • notice or lapse of time or both, wouldconstitute such a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any other agreement, contract orinstrument to which it is a party or by which it is bound or to which any ofits property or assets is subject, (iii) has not violated in any materialrespect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decreeto which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtainand maintain in full force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl
Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
99 — 95
  • Seluma berdasarkan usulan dan bahanyang telah dipersiapkan oleh masngmasing SKPD.Bahwa, proses atau mekanisme pembuatan DokumenPelaksana Anggaran Lanjutan SKPD (DPALanjutanSKPD) adalah berdasarkan DPASKPD TAsebelumnya, yang diawali dengan adanya permohonanatau usulan dari SKPD yang bersangkutan yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas suatukegiatan dengan alasan kondisi di lapangan dalam keadaankahar (force majeur) seperti pekerjaan terhalang karenacurah hujan yang cukup tinggi dan melampirkan
    Seluma yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas kegiatan dimaksud dengan alasan kondisi dilapangan dalam keadaan kahar (force majeur) , dimana curah hujan yangcukup tinggi sekitar Bulan Desember 2011, sehingga dengan surat permohonan dariDinas PU Kab.
    Seluma tersebut Tim di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)mencantumkannya di APBD ditambah di APBD dicantumkan ruang untuk kegiatankegiatan fisik yang belum selesai di TA 2011 untuk keadaan kahar (force majeur),sehingganya muncul DPA lanjutan Nomor : 1.03.01.15.11.5.2.L tanggal 09 Januari2012 yang disahkan oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Kab. Seluma TA 2012.Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya.14.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.Plw/2016/PN.Parepare
Tanggal 3 Nopember 2016 — ANDI ABD AZIS YAHYA, S.E., Lawan Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.,DKK
96 — 9
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan pe rundangundangan; Ls keadaan memaksa (force majeur) / kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual /PemilikBarang; atau; k.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp.
Tanggal 26 Maret 2020 — HIDAYAT alias DAYAT Bin MIDUN
221 — 0
  • barang berupa :8.7.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.8.9.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
627 — 536
  • Amplifying attitude dibedakanmenjadi dua, yaitu force yang berkaitan dengan kekuatan kata yangberhubungan dengan naik turunnya suara dan berhubungan denganintensifiers (kekuatan kata), attitudinal lexis (kata yang mempunyai sikap),metaphor, dan swearing. Kedua adalah fokus yang berkaitan denganpenajaman dan penghalusan kata;f.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 30-08-2012 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar
Tanggal 6 Maret 2014 —
2488 — 1406
  • notice or lapse of time or both, would constitutesuch a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is a party or bywhich it is bound or to which any of its property or assets issubject, (iii) has not violated in any material respect any law,ordinance, governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) has not failedto obtain and maintain in full force
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
216 — 138
  • peraturan perundangundangan; Bahwa penolakan izin dari dinas propinsi dengan alasan permohonantidak memenuhi syarat merupakan hal yang salah karena terdapat suratdari Kementerian yang menyatakan bahwa izin masih dapat diberikan; Bahwa persyaratan mengenai amdal harus disosialisasikan terlebihdahulu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun2014; Bahwa Pasal 42 ayat (4) yang mengatur tentang batasan 7 tahununtuk IUP eksplorasi dapat diterapkan secara kasuistis dan apabila adakeadaan force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada saat pengakhiranperjanjian, hutang yang belum dibayaroleh Termohon Peninjauan Kembalikepada DIC Corporation menjadi jatuhtempo dan harus dibayar.8) Catatan (Pasal 28);Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/2017Bahwa perjanjian ini dibuat dalam bahasaJepang dan bahasa Inggris.9) Entire Agreement (Pasal 30);Bahwa perjanjian ini merupakan seluruhperjanjian dan satusatunya perjanjian antarpihakpihak terkait.10) Force Majeur;Bahwa kedua pihak tidak dapatbertanggungjawab atas
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2012 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/2012/PN.Mks
Tanggal 16 Agustus 2012 — - JPU Vs. - Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG
70 — 12
  • Barru tahun 2009 pengadaan mesinkapal dan mesin motor tempel tidak pernah mengalami force majeur ;Menimbang bahwa didepen persidangan telah diajukan barang buktiberupa suratsurat, yaitu : 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara PembangunanDaerah Tertinggal Nomor 114/KEP/MPDT/VI/2009 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat PembuatKomitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Pelaksana Tugas Pembantuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-09-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 511/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 10 September 2015 — 1.Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA 2.DJOKO TAHONO 3.ERIK SUWANDI 4.INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO 5.CHANDRA WIBOWO SOETIRTO 6.SOELISTIORINI SOETIRTO 7.DR. JIS PUNA KAVA 8.DANI BAHAR SIMANJUNTAK 9.SUMIARSI 10.GUNAWAN PRANOTO 11.FERY HENDRIYANTO 12.HELEN STEPHANI 13.NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI 14.AMING HANDOKO LAWAN 1.PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL 2.PT. ANAAMAYA SELARAS
297 — 182
  • SEL24.20.26.27.Bahwa belum dipenuhinya prestasi prestasi TERGUGAT maupun TERGUGAT IIkepada PARA PENGGUGAT adalah DILUAR FAKTOR FORCE MAJEUR, olehdan karenanya jelas dan nyata nyata TERGUGAT maupun TERGUGAT II telahdengan sengaja melakukan perouatan WANPRESTASI kepada PARAPENGGUGAT;Bahwa menurut Pasal 1838 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuainya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
484 — 1579 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1838 K/Pdt/2010kepada Tergugat sebagai akibat dari pelanggaran Kontrak ;Bahwa berdasarkan Pasal 20.1 Kontrak (Vide: Bukti T1 b) dinyatakan:"If commencement, performance and/or completion of the Work or anypart of the Work is delayed and the delivery, performance and/orcompletion requirements described in Exhibit B cannot be met, thenprovided such delay is not due to Force Majeure (wich has been properlynotified in accordance: with article 14.2) or Company's sole fault orCompany written request
Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018
6622 — 0
  • Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
  • Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
    Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

    Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
    , tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
    Bahwa sebaliknyaTermohon