Ditemukan 1212 data
119 — 36
Yyk.17.18.o,20.a1.material pembangunan hotel Neo J1.
74 — 62
Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 11 Desa/Kelurahan Omburtanggal 08 Desember 2005, surat ukur No 11/Ombur/2005tanggal 14 September 2005 seluas + 18.219 M2, atas nama Endy8081Tuaro Panjaitan yang terletak di Desa/Kelurahan Ombur,Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi SumateraUtara, selanjutnya diberi tanda bukti P 17.18.
177 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.17.18.hes20.21.22.23.24.25.26.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Bukti P11);Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang KementerianNegara (Bukti P12);Fotokopi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan (Bukti P13);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Telekomunikasi (Bukti P14
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 Tahun 2007, yaituadanya Kepastian dan Perlindungan Hukum, terhadap pemegangsertifikat hak atas tanah, kKarenanya sangat beralasan menurut hukumjika yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat,dan memerintahkan Tergugat supaya mencabut Keputusan Tergugat;Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 karena Tuntutan Pembatalan Pendaftaran Peralinan Hak atasTanah yang Dimohonkan PT Nusantara Ragawisata telah Daluwarsa(Lewat Jangka Waktu 5 Tahun);17.18
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 38 P/HUM/2016 17.18.pembahasan prolegnas di DPR, maka DPD RI memandang perluuntuk melakukan penyesuaian/perubahan' terbatas terhadapPeraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;Bahwa berdasarkan usulan perubahan disampaikan secara tertulisoleh Panitia Perancang UndangUndang (PPUU) DPD RI yangdidukung oleh Komite sampai dengan Komite IV selanjutnyatercapai kesepakatan dengan Panitia Musyawarah (Panmus) untukmenyetujui perubahan tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 secaraterbatas
108 — 61
Putusan No.301/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.17.18.Bahwa jumlah hutang tersebut masih akan terus bertambah seiringdengan meningkatnya bunga dan kerugian serta biayabiaya lain yangtimbul akibat proses penyelesaian perkara.Bahwa untuk menjamin tercapainya tuntutan hak dan kepentingan hukumPenggugat agar tidak menjadi siasia (illusoir), karena adanyakekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwaTergugat akan mengalihkan objek terperkara berupa satu unit rumahmilik Penggugat sesuai serta berdasarkan
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
266 — 369
tentang Izin Lokasiadalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperolehtanahyang diperlukan untuk usaha dan/ataukegiatannya danberlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakantanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya,Melalui definisi diatas diketahui, Izin Lokasi adalah izin yang diberikankepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untukkegiatan usahanya dan bukan sebagai dasar hak pemilikan,Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18
Hal iniHalaman 93 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.17.18.sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khususdan Terminal Untuk Kepentingan sendiri, yang menyatakansebagai berikut:Pembangunan Terminal Khusus dilakukan oleh pengelolaterminal khusus berdasarkan izin dari Direktur Jenderal.Adapun yang dimaksud dengan Direktur Jenderal adalah DirekturJenderal Perhubungan Laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 17 Peraturan
311 — 101
2014 tertanggal 8 Oktober 2014, maupun akta Perjanjian PengikatanJualBeli Nomor 33 tanggal 19 Februari 2014, yang merupakan dasar peralihanhak atas tanah (Objek Sengketa).Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum diatas, maka GugatanPENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard), EKSEPSI BERKAITAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAKJELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL): gugatan PENGGUGAT tidak jelasmengenai objek sengketa yang disengketakannya 17.18
122 — 44
Sby.17.18.Bahwa mengingat Obyek Sengketa berupa sertipikat Hak GunaBangunan No : 1003, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean,Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 Juni 1994,sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1994,Nomor 1976/1994, Luas 7.950 M2, tercatat atas nama PT.
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
157 — 42
Bag.17.18.Para Penggugat di dalam gugatannya dalam Pokok PerkaranomorPerkaranomor 24, nomor 25, dan nomor 26, harus dikesampingkan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadapdalil Para Penggugatdi dalam gugatannya dalam Pokok Perkaranomor 27, dimana ParaPenggugat menghubungkannya dengan posita yang tercantum dalamdalil gugatannya nomor 24.
Terbanding/Tergugat I : Inggrawati Chatarina
Terbanding/Tergugat II : Hendry Wijaya
Terbanding/Tergugat III : Theresia Widiastuti
Terbanding/Tergugat IV : Swanti Sari Halim
Terbanding/Tergugat V : Ritatina Halim
Terbanding/Tergugat VI : Gini Hartati Halim
Terbanding/Tergugat VII : Sugih Wartono Halim
Terbanding/Tergugat VIII : Ferbriyana Halim
Terbanding/Tergugat IX : Ferdinand Santoso
Terbanding/Tergugat X : Sanawati Effendi
Terbanding/Tergugat XI : Chandra Kurniawan Halim
Terbanding/Tergugat XII : Dessy Nathalia
Terbanding/Tergugat XIII : Yunus Setiawan
Terbanding/Tergugat XIV : Stevanus Setiawan
Terbanding/Tergugat XV : Michael Sugiharto
Terbanding/Tergugat XVI : Ir. Iryanto
Terbanding/Tergugat XVII : Afianto Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : P.T. Nuansa Expo Dinamika
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Tangerang
Terbanding/Turut T
69 — 59
surat Nomor: 152/Tgr.Ut/SP2K/XII/2009 tanggal 30 Desember2009, perihal: Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) dengan plafonkredit sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) kepada TURUTTERGUGAT I, dengan peruntukan kredit Pembangunan Rumah besertasarana dan sarananya di Perumahan Pekayon Mension yang berlokasi diKelurahan JakasetiaPekayon Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,dan telah terbit pula kembali Surat Nomor: 126/Tgr.Ut/HCL/SP2KHalaman 27 dari 92 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT BDG.17.18
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
87 — 75
, karena jika memangposisi hutang Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 07 Nopember 2017pada posisi sebesar Rp. 43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah)kendatipun selanjutnya keadaan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapatmelaksanakan prestasinya namun semestinya tergugat tidakmembiarkan menjadi kredit bermasalah dan menjadikan kesempatan untukHalaman 10 dari 121 Putusan Nomor 311/PDT/2021/PT/SBY.17.18.menjalankan bunga berbunga sehingga dapat menjadi beban berat kepadadebitur.Perbuatan Tergugat
1.SUWARDI
2.M. SAYUTI
3.NISSA AMBAR SARI
4.M. MAULIZAR
5.JUANDA
6.ZULHAM SATRIA
7.ARDINAL SYAHPUTRA
8.RAMADHAN LYANDI
9.M. ARI RIZKY
10.MAHLIN
11.MAIDATUL FADLI
12.JULI SAPUTRA
13.CHIKA NIA DENISA
14.RACHMAT FEBRIYANTO
15.NAUFAL IJLAL
Tergugat:
PT AYANI FAMILY GROUP
290 — 112
CHIKANIA DENISA Recervation Anggota14 SERVANT O Security Ketua Bidang Advokasi15 NAUFAL IJLAL Steward Anggota 17.18.Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi padapanggilan Dinas tersebut, maka oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBanda Aceh melakukan upaya mediasi lanjutan dengan memanggil PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT secara resmi dan patut dengan panggilanDinas II hingga Panggilan Dinas III, namun TERGUGAT tidak hadir dankemudian Mediator/Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh membuatkesimpulan
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
271 — 1545
BjmVi.17.18.Profesi Polri dan dijatuhi hukuman berupa MutasiKeluar Wilayah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkanolehTergugatselain terbukti melanggar ketentuan peraturanperundangundangan dan Tergugat juga terbukti melanggarAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) makaolehkarena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketatersebut;Bahwa atas uraianuraian dan faktafakta Hukum tersebutdiatas, maka sangat beralasan Penggugat menuntut danmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
26 — 12
Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni1962;TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTAYANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ;17.18.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan untuk membayar ganti rugiimmateril sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kepada Penggugatbeserta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta
149 — 73
Pol : STP/567/XI/2008/Sek Ja ;Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/46/XII/2008/SB ;17.18.Surat Pernyataan hak Milik (Abandonment) telah dilakukan pembayaran oleh PT.Asuransi Astra Buana kepada Lisda Feriyanti sebesar Rp. 137.500.000, (seratustiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;STNK No.
158 — 174
Putusan No.5446/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.17.18.Juncto :Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan sebagaiberikut :Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan faktahukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, Sesualdengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
42 — 12
Sel.17.18.i. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan(handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dantidak dibantah;iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;iv. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gonogini)...dst;v.
111 — 30
Oleh karena itu bukti T.17haruslah ditolak;Menimbang, bahwa bukti 17.18 karena tidak dapat diperlihatkan aslinyadipersidangan maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti 1.19 berupa surat keputusan Kepala DesaKamatubun Nomor 141/12/KPTS.KD.Kmt/Xl/2012 tentang pengesahan danpenetapan pengurus lembaga adat Desa Kamatubun Kecamatan WermaktianKabupaten Maluku Tenggara Barat periode 20122018, terhadap hal tersebut tidakada kaitannya dengan pokok sengketa atau sebagai bukti kepemilikan
Terbanding/Tergugat I : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Samuel International
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk.
163 — 103
Soeharto dari NURROCHMAD dkk, Para Jaksa, Pengacara Negara, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cqPresiden Republik Indonesia.Bahwa PENETAPAN No.72 / Eks.Pdt / 2015 / 2015 Jo No.904 / Pdt.G /2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015, hanya dapat ditujukankepada / diberlakukan terhadap Yayasan BeasiswaSupersemar, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006,Hal 12 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.17.18.sesuaianggaran