Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg
Tanggal 7 Maret 2014 — • PIDANA KORUPSI - ANTONIUS HUTAURUK, SH
162 — 23
  • Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance +: 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz/ 50 HzDrive Moter :3,7x2EALift Air Pressure : 10 Kgf/ Cm2Dimensi :
    Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mm Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG Halaman 31 dari 120 Halaman Revolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
153 — 38
  • Kalimantan, Bima dan Banyuwangi,Terdakwa mengatakan akan mengajari saksi Sampai bisa, nanti Terdakwayang mengelola dan ada sharing profit dan bahan baku dari Terdakwa dandatang ke lokasi pengolahan sudah berbentuk serbuk atau tepung danmenurut terdakwa disebut KemitraanBahwa Dana Rp. 135.000.000, digunakan untuk membeli bahan bakusebesar 1 truck Tronton yang beratnya 30 TonBahwa Dilokasi pengolahan tambang emas tersebut sudah ada bahan bakuberbentuk bongkahan awal untuk uji cobaBahwa Tidak ada kondisi Force
    sering gagal karena alat rusak /putusBahwa YHANI adalah anak buah Terdakwa yang akan memberitahu caramengolah emas, YHANI bukan ahli namun Terdakwa bilang YHANI adalahahli yang mengolah emas, dan saksi beberapa kali kKetemu dengan YHANIBahwa YHANI pernah mengajari cara mencari kandungan emas, pernahdemonstrasi di rumah saksi, pakai alat dari saksi, bahan dari Terdakwakemudian diujicoba di rumah saksi, waktu itu dilakukan sebelum tandatangan perjanjian kerjasama pengolahan emasBahwa Tidak ada kondisi Force
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata P : H. NILLA SUPRAPTO T : AGUS RAHARDJO, DKK
258 — 55
  • Dan mengenai denda hal ituakan dijatuhkan apabila diberikan kesempatan kepada Penyedia;Bahwa mengenai pemeberian kesempatan, PPK harus melihat daripenyebab keterlambatannya, bila karena force majeur atau karena kesalahanPPK (perubahan desain, perubahan kondisi, perubahan kondisi lapangan),maka diberi tambahan waktu kepada Penyedia; Tapi kalau kesalahan dariPenyedia, maka akan dilakukan Analisis, apakah dengan diberikankesempatan 50 hari kerja Penyedia dapat menyelesaikan sisa pekerjaantersebut, dan
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 270/Pid.B/2016/PN. Trg
Tanggal 22 September 2016 — H. SAYID MAULANA Bin H. SAYID MADUN
135 — 14
  • AhliAhli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKreasindo Mentari tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yangdiperjanjikan.Ahli menerangkan bahwa pembeli berhak meminta kembali uang jualbeli yang sudahdibayarkannya kepada Penjual, bahkan beserta menuntut segala kerugian yangdideritanya baik berupa harga pokok, bunga, dan dendadenda sebagaimanadimaksud oleh pasal 1236 KUHPerdata.Ahli
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
131 — 39
  • lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BOBBY SATYA KIFANA, S.STP
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WAHYU BUDI WIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
257 — 339
  • Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Februari 2014 — dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2340 K/Pid.Sus/2013138 ayat (4) a) karena kendala hujan, bukan dikategorikan sebagai force majure(bencana alam, non alam, bencana social, pemogokan dan kebakaran);Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Handoko selaku konsultan pengawas bahwaprogress fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 10Juni 2008.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 11 April 2018 — SOFYAN
75 — 50
  • Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 24-09-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/pid.Sus/2008
Tanggal 24 September 2008 — NATALIUS BETHEL bin DJINU
360 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAWUNG, antaralainKeterangan dalam putusan a quo dinyatakan"bahwapenggunaan DP diperbolehkan dengan alasankhusus atau force majeur yang rasionaluntuk pengangkutan karena adanya kendalaalam seperti pengangkutan dengan adanyapasang surut atau alasan lain yangrasional", dimana dalam kenyataan disidang ada kelanjutan dari keterangan ahlitersebut yang menyatakan "untuk penggunaanDP dibolehkan dengan alasan pertamapengangkutan karena kendala alam, terjadipasang surut air itupun yang rasional didalam areal
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
295 — 206
  • hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
74 — 22
  • yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
1029 — 95
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 53 dari 140. Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGi. terfadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
    Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual;atauPenjual tidak menguasa1 secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa perlu Tergugat Il Intervensi sampaikan berdasarkan ketentuanPeraturan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
114 — 70
  • obyektif dan novasisubyektif, kalau diterjemahkan dengan pembaruan hutang itu lingkupnya seolaholah hanya novasi obyektif saja yaitu kewajiban yang terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force
    Kalau yang klasik memang bencana alam,Act of War, tetapi ada interprestasi doktriner termasuk juga kebijakan pemerintahdianggap sebagai musnahnya barang tadi, tetapi pendapat saya tidak kesini tetapikearah novasi; Bahwa pengertian Force Major atau doktriner dibagi dua, yang absolut dan yangrelatif, kalau yang mutlak itu barangnya musnah sama sekali sehingga tidak bisadituntut prestasinya, kalau yang relatif sebetulnya barangnya tidak musnah tetapiresikonya terlalu besar kalau dipenuhi perikatannya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
273 — 154
  • Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.
    Apabila karena sebabdari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapatberalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi,maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugianyang dialami oleh Pihak Kedua.Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.
    Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.
    Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
634 — 455
  • Alit Bima Yoga, S.H;

    • 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;

    Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;

    1. Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force
    Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product& Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T1;2.
    Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono SantosoProduct & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberitanda buikti T 1;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
266 — 234
  • BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure.
    BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure; Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakanpekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatanganimeskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwamemang benar terdapat kondisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-03-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT SHELL INDONESIA VS FLORENTINA DYAH WIDHIASTUTI
158 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFYAN Diwakili Oleh : WAHYUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : SUPINTO PRIYONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : A. SAIFULLAH, SH
80 — 42
  • Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 245/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
635 — 516
  • indonesia, jadi semua itu akan diwakilkan olehgaharu kapita indonesia, jadi yang melakukan kontraknya gaharu kapitaindonesia, yang melakukan eksportimport dan pengelolaan adalah gaharukapita manajemen; Bahwa biaya perawatan sudah termasuk dari pertama membeli tadi; Bahwa pohonnya itu menghasilkan dua, yang pertama pohon didalam adasemacam chips itulah yang mahal yang biasa orangorang arab pakai ituharga chips 700 US$ perkilo kalau itu dioleh kembali bisa menghasilkanminyak; Bahwa sudah termasuk unsur force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1756 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — Suharto Noe (T2),Bambang Hermanto (T1)
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1756 K/Pid.Sus/2013dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Barang;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 (satu permil) daribesarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 harikalender;Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000Bab Il Huruf C ke2 huruf A angka 11 point