Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
185 — 50
  • melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 165 /Pid.Sus/2013/PN.Tpk.Smg
Tanggal 6 Mei 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT.
82 — 15
  • MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
128 — 35
  • BPN Semarang dan peninjauan ke lokasi DesaNyatnyono dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan kantor BPNSemarang pelepasan Sertifikat Hak Milik secara sukarela (tanpa gantirugi) sudah sah tanpa harus ada SK pembatalan dari Kanwil BPN JawaTengah apabila dicatat dalam daftar buku tanah dan penarikan sertifikatHak Miliknya dan BPN Semarang akan mengirimkan surat kepadaGubernur Jateng ; Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua adalah memfasilitasi pelaksanaantugas kesekretariatan Panitia Tim Penaksir yang tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E
175 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkanpembuatan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibuatsecara tidak benar sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatanmelawan hukum adalah merupakan perbuatan dan tanggung jawab saksiLeni Ruth Takarendehang sebagai pejabat pelaksana teknis dalampengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangundangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa haltersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon PKsebagai pejabat pembuat kebijakan bukan pejabat tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
102 — 20
  • Via Kontruksi ;Dengan hasil lulus administrasi seluruhnya ;a ee BrEvaluasi Tekhnis terhadap 11 Penawar tersebut diataslulus seluruhnya;. Evaluasi Biaya terhadap 11 Penawar tersebut diatas lulusseluruhnya ;Evaluasi Kualifikasi terhadap 11 Penawar tersebut diatasLulus 7 Penawar dan tidak lulus empat penawar ;Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara EvaluasiPenawaran Terhadap dokumen penawaran kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bendung Penggung DesaKarangjati Kec. Wonosegoro Kab.
    Kebersihan KabupatenBoyolali berdasarkan Surat Keputusan Boyolali Nomor : 821.2/5990 Tahun 2010tanggal 25 September 2010, yang berdasarkan berdasarkan Peraturan BupatiBoyolali Nomor : 13 Tahun 2008, dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :346o Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediasaran dan prasarana umum, pertambangan, perhubungan dan kebersihan,dengan penjabaran sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R
Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
128 — 74
  • Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
155 — 63
  • Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 24-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2017 — JAFAR SIDIK Bin KHALID
183 — 24
  • Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
97 — 17
  • Tasikmalaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran kegiatan,tahun 2012 UPTD wilayah Tasikmalaya menganggarkan pengembanganPLTMH di Desa Harumandala di Dusun Cibuluh dan pada tahun tersebutdilaksanakan proses pembangunannya.e Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidak terlibat,saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH tersebut, dalamdiskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksi memang sering diskusikarena saksi pernah mengikuti diklat PLTMH dan saksi hanya melakukanbimbingan tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg
Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
164 — 65
  • kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
55 — 13
  • Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
105 — 0
  • 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
  • 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
  • 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
  • 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
  • 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
  • 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
  • 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
203 — 78
  • Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.
6. Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 320/ P/ 2019 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Oprasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Oprasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 tanggal 9 September 2019.
7.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
104 — 38
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
    Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
186 — 23
  • Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
  • Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
  • Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
  • Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
    Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
  • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
  • Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
  • Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
  • Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DENI SUJANA, SE BIN H. SUDANSI INDERAJAYA
85 — 25
  • yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
155 — 764
  • dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
148 — 39
  • dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
375 — 522
  • termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
    dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi