Bahwa Gugatan Derden Verzet sebagaimana dalam perkara No.229/Pdt.Plw/2018/PN.BDG yang diajuakn dipengadilan Negeri Bandung,akan menimbulkan tumpang tindin dan kekacauan peradilan di Indonesia,hal ini dikarenakan akan terjadi ketidak jelasan terhadap kepastian hukum,dimana Pengadilan Negeri yang bukan merupakan pengadilan yangmemutus perkara sebelumnya tibatiba membatalkan putusan tersebut,padahal antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan IndustrialMerupakan suatu pengadilan yang sejajar ;10

KPK dibentuk sebagai"trigger mechanism" dari aparat penegak hukum lain yang sudah adasebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kedudukan KPK disini bukan berarti tumpang tindin dan mengambil semua fungsi yang telahdimiliki oleh kedua aparat penegak hukum tersebut tetapi lebih kepada0fungsifungsi yang bersifat koordinatif.

Keberadaan lembaga negara ada yangtercantum dalam undangundang dasar, ada pula yang tidak tercantum dalamundangundang dasar tetapi dibentuk berdasarkan undangundang, sepertihalnya KPK yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun2002 yang diamanatkan oleh Pasal 43 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.259tentang Pasal 6 huruf c UU KPK, yang oleh Pemohon dianggapmenimbulkan tumpang tindin dan tidak memberi kepastian hukum, KPKmenyatakan bahwa UU KPK adalah

berpendapat : bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan lebihlanjut buktibukti dari TergugatTergugat/Terbanding, Karena : Jika seandainyapunHalaman 48 dari 20 halaman Put No. 66/PDT/2017/PT JMBSertifikatSertifikat milik TergugatTergugat/Terbanding tersebut yaitu nomor 1450sampai dengan nomor 1453 benar adanya dan tidak ditemukan adanya kesalahanprosedur dalam penerbitannya, mengingat sertifikat tersebut diterbitkan pada masazaman Orde Baru, dalam era mana banyak ditemukan surtasurat yangbertumpang tindin

bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan/atau sertipikat pengganti, Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahanprosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas,tumpang tindin

Bahwa apabila dicermati, gugatan aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT diPengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya didasari oleh adanya peristiwatumpang tindin kepemilikan tanah antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT I, dimana PARA PENGGUGAT mendasarkan kepemilikannya berupa:a. Irlander Verponding No. 25 tanggal 14 Agustus 1929;b. Irlander Verponding No. 26 tanggal 14 Agustus 1929;c. Irlander Verponding No. 27 tanggal 14 Agustus 1929;d. Irlander Verponding No. 28 tanggal 14 Agustus 1929;e.

SardaniUsman ternyata tidak tumpah tindin antara surat Sultan lbrahimChaliluddin, surat Sultan Muhammad Ali dengan Surat ahli waris Aji Dio.Bahwa oleh karena dasar dasar, alasanalasan dan dalildalil gugatanpara penggugat selalu membolak balikkan fakta sebagai mana turuttergugat sekaligus kuasa insidentil para tergugat uraikan diatas makadengan hormat para tergugat memohon kepada Ketua dan AnggotaMajelis yang menyidangkan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Tgtuntuk menolak seluruh gugatan para penggugat

SINARINDO INTERNUSAmemang saling bertumpang tindin dengan keempat bidang tanah milikTERGUGAT I, Il, Ill dan IV.Bahwa untuk PENGGUGAT II bidang tanahnya yang bertumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT terletak di objek yang berbeda dengan bidangtanah PENGGUGAT , yaitu dipisah oleh jalan perjuangan.

Tpgtumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dankesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelishakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan aquo adalah hak dari paraPenggugat konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan apaapayang didalilkan olehnya dalam surat gugatannya, sedangkan mengenai segalasesuatu yang berkaitan dengan pembuktian mengenai kepemilikan atas tanahobjek sengketa tersebut menurut

dengan DokumenRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, fotocopydari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P14;15.Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Bukit Sunur,fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, diberi tanda P15;16.Hasil Riset Yayasan Genesis yang tertuang dalam Buku OligarkiEkstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat, pada BAB IVJebakan Pemiskinan, Industri Batubara & Perusakan DASBengkuluHilm 4357 dan Peta Sebaran Sub Daerah Aliran Sungaiyang Tumpang tindin

DKI.16.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan MANo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan MA No.1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, gugatan yang tidakmenyebutkan batasbatas objek sengketa dinyatakan obscuur libeldan gugatan tidak daat diterima.Bahwa Obyek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGATtumpang tindin sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara a quosebagaimana tercantum dalam Posita dan Petitum dalam Gugatan PARAPENGGUGAT.

dengan alas hak Akta Jual Beli No. 78/2019,Akta Jual Beli 80/2019, dan Akta Jual Beli 82/2019 telah tumpang tindihdengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan alas hakSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00439 tertanggal 7 September 2005.Karena berisi informasi menyesatkan dan mengadaada.Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikandalam bab eksepsi kewenangan absolut (exceptiodeclinatoir),PENGGUGAT terlebih dahulu harus membuktikan alas hak yangdidalilkan oleh PENGGUGAT telah tumpang tindin

SEMARANG melalui Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas TanjungEmas Semarang telah mengajukan permohonan izinreklamasi Kalibaru Barat kepada Menteri Perhubungan Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat NomorPP.006/01/01/KSOP.Tg.Emas17 tanggal 25 Januari 2017,namun masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu StudiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup +;Lokasi reklamasi seluas + 22 Ha yang dimohonkan oleh PTPELABUHAN INDONESIA Ill (PERSERO) CABANGTANJUNG EMAS tumpang tindin

tanah dalam Akta Pelepasan Hak Nomor 26, tanggal 3 Oktober 2013(vide bukti P11.11) tumpang tindih dengan bidang tanah dalam Objek Sengketa7 yang terletak di Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerangyang juga termasuk dalam lokasi pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penilaian kumpulan fakta hukumtersebut diatas, menurut Pengadilan dengan memperhatikan keberadaan bidangtanah dalam Objek Sengketa 7 yang tumpang tindin

Pengelolaan Keuangan Desa.Bahwa sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam permintaan anggarantahap Il memang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desatahap sebagai control dari Kepala desa karena secara ideal pekerjaan tahap harus sudah selesai barulah meminta angaran tahap II dan jika anggaran tahap sudah dilaksanakan dan anggaran sudah habis maka pertanggungjawaban harussudah ada, dan jika belum habis agar dilaksanakan dan diselesaikan terlebihdahulu. pekerjaan untuk mengantisipasi tumpang tindin

Bahwa penurunan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a dan bdisebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu:1) Internal: a) Dualisme Pengelolaan Wilayan antara Pemerintan Kota(selanjutnya disebut Pemkot) dan BP Batam: penyediaaninfrastruktur belum memenuhi standar internasional, masalahkepastian hukum bagi investor yang masih kurang, perizinanusaha lamban, tumpang tindin pengelolaan tanah. b) Dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam; pada praktiknyaBP Batam bertanggung jawab kepada dua institusi

/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemeganghak atas tanah yang berbatasan.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanahKTUN Objek Sengketa tidak menghadirkan para pemilik yaitu Penggugat sebagaipemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tumpang tindin

kepemilikan sertifikatyang hasil rapat yang meminta HARIYANTO melepaskan hak atas tanahtersebut ;Bahwa pada tahun 2005 ada peningkatan Hak atas tanah atas namaHARYONO dan KARYONO yang terletak di Desa Nyatnyono ,yangternyata ada tumpang tindih atas peningkatan Hak atas tanah yangdimohonkan HARYONO dan KARYONO dengan tanah milik PU PropinsiJawa Tengah ;Bahwa Hak Pakai No.5 dasarnya Surat Keputusan Pemberian Hak dariPememerintah Propinsi Jateng,sedang C Desa dasarnya Konversi ;Bahwa sampai terjadi tumpah tindin

Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro LemaBatu Kallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahanoleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014,tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah ToroLama Batu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02Oktober 2019;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh

Adam Djudje, tanggal 2641997;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Tanah Adat di Lokasi Toro Lema BatuKallo (Kerangan) Luas 30 HA terjadi tumpeng tindin penyerahan olehFungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang, Nomor : 01/KDE/I/2014, tanggal 1012014;1 (satu) jepit Asli Surat Penyampaian Copyan Dokumen Tanah Toro LamaBatu Kalo / Karangan, Nomor : Pem.130/212/X/2019, tanggal 02 Oktober2019;1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Klarifikasi Tanah Adat di Lokasi ToroLemma Batu Kalo (Karangan) Luas 30 Ha diserahkan oleh

Desa Putrapinggan, seluas 4540 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 552/ Desa Putrapinggan, seluas 923 M2 atas nama RazakWahab;SHM No. 567/ Desa Putrapinggan, seluas 980 M2 atas nama KimmySosianti;SHM No. 668/ Desa Putrapinggan, seluas 1615 M2 atas nama Turiah;SHM No. 658/ Desa Putrapinggan, seluas 1100 M2 atas nama Turiah/Ponimin;SHM No. 757/ Desa Putrapinggan, seluas 597 M2 atas nama RosiahNusser;SHM No. 497/ Desa Putrapinggan, seluas 2450 M2 atas nama Andi/Dinarsih;Bahwa, agar tidak terjadi tumpang tindin

atas nama HAMZAH (Tergugat ).Halaman 72Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNBahwa dari persoalan hukum atas permasalahan tersebut, Penggugatmengajukan gugatannya dalam sengketa hak keperdataan atas kepemilikandari bidang tanah, selanjutnya dari persoalan hukum ini dari bidang tanahtersebut disebut juga objek perkara.Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat , dari bidang tanahobjek perkara, telah terjadi tumpang tindin (overlapping) status hakkepemilikan atas tanahnya, yaitu