Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa WARIMAN bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (2) UU RINo. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bojonegoro.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanAlternatif Kesatu yaitu : pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Kedua pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat(1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan,Ketiga pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danpemberantasan perusakan Hutan, dan Keempat Pasal 362 KUHP Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum PidanaMenimbang,bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut umum disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan apabila dakwaan tersebuttelah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak

akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 12 huruf a Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1 Setiap orang2 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, yang tidak sesuai dengan izinpemanfaatan hutan.3 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangperseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;Ad. 1.

Pasal I7 ayat (2) huruf b UU RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau Kedua :Bahwa ia terdakwa SURAJI Bin KAERAN pada hari Senin tanggal23 Desember2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun2013,bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di lokasiTalang Cemara Dusun lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab.

BHN, maka Pengadilan TinggiBengkulu juga berpendapat adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, sebagaimana amanat dalam konsideran Undangundang Nomor : 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa perusakan hutan, terutamaberupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkanFut 23AU FT.

Pasal 17 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor: 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undangundang Nomor:8 tahun 1981, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana;Fut 23AU FT. KL2014Page 18 of 14MENGADILI:/. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut:Z Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 09 Pid. Sus./ 2014/ PN.

untuk memperkuatpembuktian dalam perkara ini;Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 65/Pd.Sus/2015/PN MtrMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita AcaraPersidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

yang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bencana alame Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untukmemberantas perusakan hutan/illegal loging ;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terange Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimasamendatang ;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggunganistri dan anak ;Mengingat, pasal 83 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitudakwaan pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pertaturan lain yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa MHD NOR BIN YASIN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja,Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI dari dakwaan PrimairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;3.

Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN SUMARDI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pada dakwaan SubsidairPasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;4.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengajamenghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentangapa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahDokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan

atau, sehingga untukterbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif olehterdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria teroenuhi secaraalternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kalalaiannya adalah adanya sikapkurang hatihati dari pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan ;Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN PtiMenimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu sebagaimana Pasal 1angka 13 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayubulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Patkur Bin Parno bersalah telah melakukan tindakpidana *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UURI No 18 tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan kedua.2 Menjatuhkan pidana terhadap Patkur Bin Parno dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahansementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Pidana Denda sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) Subsidier 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti := (satu) batang kayu jati dengan ukuran 150 Cm X 20 Cm X 15 Cmdirampas untuk dikembalikan ke Perhutani KPH Padangan.= 1 (satu) unit

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupunalasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12huruf b UURI Nomor 18

: Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah memberantaskegiatan illegal logging;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;e Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b UURI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa Patkur bin Parno tersebut diatas, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijinyang dilakukan oleh orang perorangan yang bertempat tinggal disekitarkawasan hutan" ;sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksudhasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Sedangkan yang dimaksud dengansurat keterangan sahnya hasil hutan sesuai Pasal 1 angka 12 Undangundang R.I.Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwaberdasarkan

sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa 11 (sebelas) glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI.Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

glondongkayu jati tersebut berasal dari Hutan Negara yaitu PERHUTANI; Bahwa Terdakwa dalam memuat atau mengangkut 11 (sebelas)glondong kayu jati ke dalam truk Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi G1610MC tersebut, tidak ada memiliki izin dari PERHUTANI yaitumengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanPerbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 83ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa Terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.Pasal 12 huruf d Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yo.

wilayah Gunung Pijat Desa Salaman, kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Lautdan berada di luar dari Konsesi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi GemahRipah sehingga dokumen yang semestinya harus menyertai dalampengangkutan kayu jabon yang dilakukan oleh terdakwa adalah SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam bentuk Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKKB).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 94 Ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKEDUABahwa terdakwa HAMIANSYAH Als HAMI Bin SURATMAN (Alm), padawaktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pertama diatas, Dengan sengaja,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perobuatan mana dilakukandengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa masukkedalam kawasan hutan yang berada diwilayah Gunung Pijat Desa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukankeberatan / eksepsi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua,melanggar pasal 83 Ayat (1) huruf b UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, Atau Ketiga, melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf cUURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, MajelisHakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasalpasal dariperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.MENGADILI:Menyatakan bahwa terdakwa HAMIANSYAH Als.HAMI binSURATMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja,mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidanapenjara

pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Dokumen atau suratsurat yang merupakan legalitas pada setiap kegiatan ataupenatausahaan hasil hutan yaitu, apabila Kayu berasal dari Hutan Alam/ Negaramenggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)Pengurusannya melalui Kementerian Kehutanan secara online dan untuk SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan dan Kayu Bulat (Saksi memperlihatkanSurat Keterangan fitureSKSHHK Olahan dan Kayu Bulat yang berlogoKementerian Lingkungan Hidup

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAU;Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :

keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan,yang berarti bahwa pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafitelah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betulbetul dikehendaki danatau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga halhal yang mengarah atau berdekatan akankehendak atau keiinsyafan itu dengan mengetahui pula sebab akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melakukan pengangkutansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 16 Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yangdimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalamalat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan danmembongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkult,sedangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagianatau selurun hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim ataudipindahkan ke tempat lain;Menimbang, bahwa elemen unsur

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalan bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yangsama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.

PAKO tersebut telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalamdakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa RENDI anak dariABON (Alm) dan terdakwa II FERDINANDUS LASSA Als LASSA anakdari P.M.

Pasal 83 Ayat (1)Huruf 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Majelis Hakim Hakimakan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatanpara terdakwa ;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 Huruf E Jo.Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2.

terencana dari mulai beli kayu tersebuthingga membawa ke rumahnya di Kalis dan merencanakan penjualan kayuHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.SusLH/20 1 7/PN Ptstersebut dengan harga yang sudah dirancangnya untuk mendapat keuntungan darikayu kayu tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahdan menyakinkan ;Ad.3 Unsur yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksuddengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen dokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan atau kayu pacakan yang berasaldari kawasan hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan paraterdakwa dan fakta yang muncul di persidangan

Kayu jenis belian sebanyak 148batang dengan ukuran 9x9x420 cm;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas secara imperativetelah ditentukan dalam penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmenyatakan Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun periaran yang digunakanuntuk mengangkut hasil hutan yang dimaksud dirampas untuk Negara, hal tersebutdimaksudkan

atau 0,048 M3 (sesuai denganBerita Acara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto).Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 114.912 (seratus empatbelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).won n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutan Plandirejo ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat, pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;1415MENGADILI;.

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair : melanggar pasal 83 ayat (2) hurufb UU RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang disusun dalam bentuk Subsidaritas ( berlapis ) maka pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaanPrimair tersebut telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwamaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan

tetapisebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhioleh perbuatan Terdakwa, maka barulah dakwaan Subsidair selanjutnya akandipertimbangkan; Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan

Apabila antara isi dokumensurat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisikbaik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang sah sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangundangNo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutanadalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, ataumembawa

Put Perkara No : 83/Pid.Sus/2014/PN.TGSubsidair Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana melanggar pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindakpidana pasal 83 ayat (2) huruf b UU RAI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut; 1. Unsur setiap orang ; 2.

No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALUPerusakan Hutan, sebagimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Arifin alias Anto denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 500.000.000.

Putusan sedemikian rupa tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyaidampak jera bagi orangorang tertentu atau dengan kata lain seseorangtidak segansegan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdilarang/diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALU2.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMBPerbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeduaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H.

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan jijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKeempatBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan

Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalamkawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dandiancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 56 ayat (2) KUHP.AtauKelimaBahwa Terdakwa Ghufron Bin Zakaria bersamasama dengan saksi BennyNoven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KOMEDI Als KAI DONI Bin JUMAR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut, menguasai atau memilild basil yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Ketemgan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e ", sebagaimana ciiatur dan diancampidana melanggar pasal Pasal 83 ayat (1 ) huruf b UU RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan daiamsurat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMEDI Als KAI DONI BinJUMAR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangiselama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dandenda Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga )bulan penjara.3.

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

Pasal 12 huruf Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidakakan mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur orang perseorangan;2. Unsurdengansengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasil hutan;Halaman 23dari32PutusanNomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bbs3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1.

No. 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;Hal. 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN.PbuMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil

, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal dari kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu Alatangkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutantelah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Ketiga Penuntut Umumtelah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengan sengaja menguasai hasilhutan yang tidak dilengkapi secara

Terdakwa belum pernah dihukum.Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Hurufe UndangUndangRI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini ;1. Menyatakan Terdakwa M.

Menyatakan Terdakwa SUDIKDO bin SUYANTO telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membawa alatalatberat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkuthasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dalam Pasal 92Ayat (1) huruf 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Pertama;2.

Suhendro;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :1.

Lumajang tersebut tidak ada ijindari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU :KEDUA :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIN bersamasama dengan Sdr. EDISUWOTO als. BAGONG dan Sdr.

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatifoleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat(1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP atau Kedua Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Ketiga Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3)huruf e UndangUndang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis Hakim dapat memilin dakwaan yang manadipertimbangkan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah terungkap di persidanganmaka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa lebih condong telahmelanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang

RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

SUWOTO, dengan demikian makaunsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah terobukti memenuhi semua unsuryang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggarketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut