Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance +: 406,4mmRevolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220 V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz/ 50 HzDrive Moter :3,7x2EALift Air Pressure : 10 Kgf/ Cm2Dimensi :

Alat Uji Rem Dan Berat Sumbu (Brake Tester) 1 unit 359.125.000,00(Type KBT 1000 SISAW1)Merk : Korea lyasakaNegara Asal : KoreaBeban Axle : 10.000 KgMax daya pengereman : 6.000 KgRoller: Inner x Outer : 700 x 2.700 mmDia x length :@124mm x 1,000 mmCenterdistance : 406,4mm Putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.SRG Halaman 31 dari 120 Halaman Revolution : 8,4 rpmSensor brake force : Load CellSensor Berat Axle : Load CellPower source: PowerBox : 220V, 60 Hz/ 50 Hz: Drive motor : AC 220/380 V, 3P, 60 Hz

Kalimantan, Bima dan Banyuwangi,Terdakwa mengatakan akan mengajari saksi Sampai bisa, nanti Terdakwayang mengelola dan ada sharing profit dan bahan baku dari Terdakwa dandatang ke lokasi pengolahan sudah berbentuk serbuk atau tepung danmenurut terdakwa disebut KemitraanBahwa Dana Rp. 135.000.000, digunakan untuk membeli bahan bakusebesar 1 truck Tronton yang beratnya 30 TonBahwa Dilokasi pengolahan tambang emas tersebut sudah ada bahan bakuberbentuk bongkahan awal untuk uji cobaBahwa Tidak ada kondisi Force

sering gagal karena alat rusak /putusBahwa YHANI adalah anak buah Terdakwa yang akan memberitahu caramengolah emas, YHANI bukan ahli namun Terdakwa bilang YHANI adalahahli yang mengolah emas, dan saksi beberapa kali kKetemu dengan YHANIBahwa YHANI pernah mengajari cara mencari kandungan emas, pernahdemonstrasi di rumah saksi, pakai alat dari saksi, bahan dari Terdakwakemudian diujicoba di rumah saksi, waktu itu dilakukan sebelum tandatangan perjanjian kerjasama pengolahan emasBahwa Tidak ada kondisi Force

Dan kejadianteroakar karena force majeur cuaca yang paling panas dalam jangka waktu yang relatifpanjang (El Nino Tahun 2015) sehingga mengakibatkan banyak terjadi kebakaranhutan hampir diseluruh wilayah Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua)ditambah adanya faktor cuaca pada saat melakukan pemadaman kebakaran turutmempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh personil PT.

unsur dan tidak perlu dibuktikanoleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tetap mempertimbangkannya,sebagaimana yang telah terurai pada bagianbagian di atas, hal ini penting untukmendapatkan suatu kepastian hukum agar semua pihak memahami tentang apa yangterjadi dan apa akibat hukumnya, khususnya buat Tergugat;Menimbang, bahwa bagi Tergugat telah pula diberi kesempatan untukmembuktikan sebaliknya atau mengajukan pembelaan terhadap kerusakan lingkunganyang terjadi bukan disebabkan kegiatannya atau force

Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangandesa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.

dengan BPDselanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes) kemudian disampaikan kepada Bupatimelalui Camat untuk dievaluasi setelah evaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desatersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan desa ( Perdes)e Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )e Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force

Dan mengenai denda hal ituakan dijatuhkan apabila diberikan kesempatan kepada Penyedia;Bahwa mengenai pemeberian kesempatan, PPK harus melihat daripenyebab keterlambatannya, bila karena force majeur atau karena kesalahanPPK (perubahan desain, perubahan kondisi, perubahan kondisi lapangan),maka diberi tambahan waktu kepada Penyedia; Tapi kalau kesalahan dariPenyedia, maka akan dilakukan Analisis, apakah dengan diberikankesempatan 50 hari kerja Penyedia dapat menyelesaikan sisa pekerjaantersebut, dan

AhliAhli menerangkan bahwa Menghentikan sementara kegiatan penambangan denganalasan kehabisan modal bukan merupakan force majeur sehingga dalam hal ini PTKreasindo Mentari tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yangdiperjanjikan.Ahli menerangkan bahwa pembeli berhak meminta kembali uang jualbeli yang sudahdibayarkannya kepada Penjual, bahkan beserta menuntut segala kerugian yangdideritanya baik berupa harga pokok, bunga, dan dendadenda sebagaimanadimaksud oleh pasal 1236 KUHPerdata.Ahli

bolehdibayar sebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabilamenimbulkan kerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian/terlambat, maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrakdan didenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir maka untuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam dan force

88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010;Selain itu ahli Setya Budi Arijanta berpendapat bahwa apabila pekerjaan selesaisesuai dengan SPEK dan volume akan tetapi diselesaikan kemudian/terlambat, makatidak diperbolehkan dan seharusnya diputus kontrak dan didenda dan apabila adasituasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan sedangkan tahun anggaranakan segera berakhir maka untuk menghindari terkena sanksi maka harus dilihatpenyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyedia karena factor alam dan force

obyektif dan novasisubyektif, kalau diterjemahkan dengan pembaruan hutang itu lingkupnya seolaholah hanya novasi obyektif saja yaitu kewajiban yang terutang, menurut diasebenarnya tidak ada terjemahan pengertian novasi dalam UndangUndang tetapihal 119 dari 131 hal Put 593/Pdt.G/2011/PN.JKT SelProf.Subekti menterjemahkannya sebagai pembaruan hutang, tetapi kalau menurutSatrio pembaruan hutang hanya obyeknya yaitu prestasi hutang yang lama dihapusmenjadi prestasi yang baru; Bahwa biasanya terkait dengan Force

Kalau yang klasik memang bencana alam,Act of War, tetapi ada interprestasi doktriner termasuk juga kebijakan pemerintahdianggap sebagai musnahnya barang tadi, tetapi pendapat saya tidak kesini tetapikearah novasi; Bahwa pengertian Force Major atau doktriner dibagi dua, yang absolut dan yangrelatif, kalau yang mutlak itu barangnya musnah sama sekali sehingga tidak bisadituntut prestasinya, kalau yang relatif sebetulnya barangnya tidak musnah tetapiresikonya terlalu besar kalau dipenuhi perikatannya

hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure

lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).

Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.

timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force

No. 2340 K/Pid.Sus/2013138 ayat (4) a) karena kendala hujan, bukan dikategorikan sebagai force majure(bencana alam, non alam, bencana social, pemogokan dan kebakaran);Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Handoko selaku konsultan pengawas bahwaprogress fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 10Juni 2008.

Pembayaran pada point tersebut diatas dilakukan setelah dilengkapi dengan beritaacara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang/pekerjaan olehkepala desa atau petugas yang ditunjuk Pihak kedua secara teknis bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilaksanakansesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua dalam jangka waktu 60 harikalender terhitung tanggal SPK atau penyerahan akhir selambatlambatnya tanggal30 Nopember 2016, kecuali adanya force

MAWUNG, antaralainKeterangan dalam putusan a quo dinyatakan"bahwapenggunaan DP diperbolehkan dengan alasankhusus atau force majeur yang rasionaluntuk pengangkutan karena adanya kendalaalam seperti pengangkutan dengan adanyapasang surut atau alasan lain yangrasional", dimana dalam kenyataan disidang ada kelanjutan dari keterangan ahlitersebut yang menyatakan "untuk penggunaanDP dibolehkan dengan alasan pertamapengangkutan karena kendala alam, terjadipasang surut air itupun yang rasional didalam areal

Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 53 dari 140. Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGi. terfadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.

Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual;atauPenjual tidak menguasa1 secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa perlu Tergugat Il Intervensi sampaikan berdasarkan ketentuanPeraturan

yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Alit Bima Yoga, S.H;

• 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;

1. Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product& Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T1;2.

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono SantosoProduct & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberitanda buikti T 1;2.

BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure.

BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure; Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakanpekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatanganimeskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwamemang benar terdapat kondisi

lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).

perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force