Ditemukan 5680 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
77 — 16
77 — 16
dapat dibuktikan bahwa pihakDPRD dalam pembahasan anggaran tahun anggaran berkenaan dalampemberian persetujuannya atas belanja Bantuan sosial adalahdimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat dan dalampelaksanaan anggarannya belanja bansos diberikan kepada pegawai(PNS) maka terdapat penyimpangan peruntukkan anggaran;Bahwa karena menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
276 — 226
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
276 — 226
Dengan demikian,berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuan klaim atas dasarbuktibukti yang tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan.Halaman 126 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 03-01-2023 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023 Tanggal 16 Februari 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
178 — 10
178 — 10
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Barang-barang:
1) 1 (satu) buah helm J-Force warna hitam loreng;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
151 — 54
151 — 54
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 359 Bahwa apabila ada human error atau forje Mayore terkait dengan pelaksanaanpekerjaan dilapangan maka harus ada Berita Acara Force Majore yang dibuatdan ditanda tangani semua pihak baik PPK, rekanan, Konsultan pengawas,Panitia peneliti Kontrak dan setelah ada Berita Acara Force Mayore makaAddendum Kontrak dapat dilakukan jika tidak ada Berita Acara Force Majoremaka Addendum Kontrak menjadi tidak SAH.
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
478 — 132
478 — 132
Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecualiada force majeur atau Debiturnya wanprestasi.9) Saksi SETIORINIBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksisendiri;Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officerdan Officer di unit Risiko Kredit I.Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen ResikoKredit
Likotama Harum tidak lagi sanggupmembayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalamRapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjut penyelamatan sepertimembentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika ituDulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BudiPudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite KreditTingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena
Likotama Harum tidak lagisanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnyamelaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksiaksi tindak lanjutpenyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus dilaksanakan sebulan sekali;Bahwa Terdakwa hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di manaketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial danKorporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen RisikoKredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite KreditTingkat Pertama yaitu Karena
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
96 — 43
96 — 43
SISWO SUJANTO, DEA : bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset /kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, alai,ataupun karena force majeur.
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 30 Oktober 2013 — Pidana Korupsi
- SYAMSUL BAHRI, SKM., M.Kes
211 — 99
211 — 99
beamSpectrofotometer +recorderHitachi/U3900H KOLEGIUMPULMONOLOGI LIIP/GOLECKI AirwayManagement SetKarl Storz/Variuos Manikin UntukPemasangan Dada(WSD)Pharmabotics/CDT 100 Rigid BronkoskopiKarl Storz/Variuos Spirometri dan Alat ujiProvokasi BronkusSchiller/Spirovit SP1 Trokar MultikanalPemasangan Dada(WSD)Karl Storz/Variuos Trokar MultikanalPemasangan SelangDada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untukBiopsi dan PunksiPleuraGE Healthcare/Logiq Book XP KOLEGIUM BEDAHJANTUNG Diathermy/ElectrocouterValleylab/Force
BronkusTrokar Multikanal Karl Storz/VariuosPemasangan Dada (WSD)Trokar Multikanal Karl Storz/VariuosPemasangan Selang Dada(WSD)USG Portable untuk Biopsi GE Healthcare/Logiq Book XPdan Punksi PleuraV KOLEGIUM UROLOGIFlexible Cystoscope + Karl Storz/VariuosEndocamera setBipolar Resectoscope + Karl Storz/VariuosElectrocautery setUroflowmetri Laborie/Urocap III Stand AloneUSG 3D Color Doppler for BK Medical/Pro FocusUrology + Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM BEDAHJANTUNGDiathermy/Electrocouter Valleylab/Force
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
215 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI No.1 Tahun2007 Tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yangberbunyi ; Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum / kelalaianseseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dandiluar kKemampuan manusia (Force Majure) ; Ketentuan BPK.RI. No.1 Tahun 2007 Tentang Standar PemeriksaanKeuangan Negara (SPKN) tersebut sebagai tugas konstitusionalUU.RI.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
149 — 32
149 — 32
Keuangan Negara menurutPedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP adalah KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atauHalaman 263 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo.
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH
-TITI SUMIATI binti SUTARYA
-YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
87 — 14
87 — 14
berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1078 — 1148 — Berkekuatan Hukum Tetap
1078 — 1148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disepakati dalam rapat koordinasi diINDOSAT dan di IM2:Pada tingkat pelaksanaan telah dilaporkan pula tentang adanyaTask Force yang mengkoordinasikan kegiatan dan rapatkoordinasi antara INDOSAT dan IM2:Setiap penyelenggaraan Rapat Koordinasi senantiasa dibuatcatatan dalam bentuk risalah rapat, untuk ditindaklanjutibersama:Perkembangan perjanjian kerjasama secara berkala direviewpada Rapat Direksi IM2;Proses kerjasama senantiasa dilaporkan Direksi IM2 kepadaKomisaris dan mendapat pengawasan dan pengarahan
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur
II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
65 — 8
65 — 8
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
181 — 166
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
181 — 166
Hal tersebut dengan jelas dinyatakandalam Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kKekayaanini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;Hal 206 Put.
Perhitungankerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), Karenanilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial,sehingga tidak memberikan kepastianBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
171 — 29
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
171 — 29
Bahwa terhadap Sdr. kin Kusmawan dkk Sebanyak 1510 ( seribu lima ratus sepuluh )orang sebagaimana ketentuan undangundang No. 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 Ayat(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan Tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selam 2 (dua ) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur),dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 ( satu ) kaliketentuan Pasal Pasal
Register : 16-01-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 4 April 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TENGKU ISMAIL YUSUF. SP
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
78 — 54
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
78 — 54
PUT.No.03/TIPIKOR/2013/PTR.pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh PenggunaBarang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitupekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur ;Bahwa sampai dengan batas waktu addendum Il tersebutpekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet RakyatPropinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu ternyata juga belumselesai namun tetap direkayasa/dibuat selesai oleh Raja Zahedidan ZULMAN ZAST, SH hingga mencapai sekitar 60% sehinggatersisa
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi
- MUHAMMAD IQBAL
654 — 119
654 — 119
Negara.Bahwa sesuai acuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi, kKerugian Keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
majeure).Bahwa unsur melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenangbukan kompetensi kami, namun kerugian keuangan negara dihitungdengan memperhatikan penyimpangan yang terjadi, karena kerugiankeuangan negara pada dasarnya adalah dampak dari penyimpanganterhadap aturanaturan yang berlaku.Bahwa adapun dana yang berasal dari Fasilitas Kredit Investasi danKMK tidak dibenarkan digunakan untuk kegiatan di luar permohonan,karena pada dasarnya pemberian kredit dimaksudkan untukmembiayai proyek pembangunan
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. Tanggal 10 Mei 2012 —
53 — 6
53 — 6
berapa uang yang telahdikeluarkan/dibayarkan ketika berakhirnya masa kontrak, karena denganadanya pembayaran uang muka seharusnya diikuti adanya prestasinamun faktanya sampai berakhir masa kontrak belum ada prestasi samasekali;Putusan Nomor 29/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 138 dari 205Bahwa kalau ada bukti bahwa telah ada penerimaan barang sebelumpembayaran 100% maka tentu saja dapat diperhitungkan sebagaipengurang jumlah kerugian keuangan negara;Bahwa kalau memang terjadi keadaan mendesak (force
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
TERHADAP
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2165 — 4575
2165 — 4575
Dan bolehdirubah kalau ada force major (keadaan kahar).Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa secara umum setelah prosesberlangsung pemilik pekerjaan bisa merubah, kalau BUMN yang berwenangmembuat aturan Direksi. Tapi sepanjang itu ada alasan jelas dan tidakbertentangan dengan Permen tadi itu disilahkan. Tapi kalau bertentangan isinyaberarti dia melawan permen tadi.Bahwa. yang menentukan nilai pengadaan ini efektif dan efesian itu diserahkankepada panitia.
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
203 — 156
203 — 156
UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 24 Mei 2013 — -Dra. Hj. NONENG SITI KURAESIN, M.Si.
84 — 12
84 — 12
Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Nomor: SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telahdisempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian106Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran a yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force