Ditemukan 6225 data
68 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
125 — 126
sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
108 — 36
saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
165 — 72
Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
302 — 172
Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
112 — 62
PEMERINTAH DAERAH KABUPATENSIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihakmaka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) ;DALAMPOKOK PERKARABahwa Tergugat menyangkal dalildalil yang telah dikemukakanPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas;Bahwa benar Terggugat VIterlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PekanbaruKandisDumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka,sedangkan secara tekhnis
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
156 — 85
selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT,S.P
116 — 106
tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016tidak pernah mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap UwenPantai sebagaimana di dalam kontrak;Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantaisebagaimana di dalam kontrak tersebut diatas, yang bersumber dariAPBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, secara keseluruhansejak awal atau persiapan lelang sampai dengan pelaksanaanHal 88 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN AMBpembangunan/pekerjaan dilaksanakan secara tekhnis
109 — 25
VisaKarya Mandiri telah dilakukan menurut Petunjuk Tekhnis Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakahpenyedia jasa (rekanan) PT.
135 — 69
Terdakwa tidak mengetahui kwitansi dan faktur pembelian materialdalam laporan pertanggung jawaban tidak sesuai harga dan jumlahnya, karenaTerdakwa hanya menerima laporan dari Bendahara DERISNEL atau PanitiaPelaksana Pembangunan; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah mutu beton lantai 1 adalah tidaksesuai standar, sehingga beban beton lantai 1 tidak mampu menahan bebanlantai 2 sebagaimana hasil perhitungan struktur bangunan yang dilakukan ahlidari Universitas Batanghari, karena Terdakwa bukan orang tekhnis
131 — 32
Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00;Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyarat administrasi,syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukan para peserta lelangadalah : Kecamatan Bale Endah : CV. Cipta Mandiri. CV. Karya Trista Asri. BugelAktifa Jaya. Kecamatan Soreang : CV. Cipta Mandiri. CV. Karya Trista Asri. CV.Harta Jaya. Kecamatan Pangalengan : CV. Harta Jaya.
ANDI HEBAT, SH
Terdakwa:
Dr. DICKY TJANDRA, M.Sn. Anak dari UMBU TJANDRA
124 — 32
Tenri Uleng namun karena PPK tidak melaksanakantugas selaku PPK, lalu saksi Yudi Asmoro mengambil alin tugastugas PPKdan menandatangani dokumendokumen lelang berupa kerangka AcuanKerja, spesifikasi tekhnis HPS dan lainlain. Tertanggal 23 Juni 2014 dengannilai Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkanproposal yang diajaukan terdakwa tanpa berdasarkan Survey pasar; Bahwa kemudian saksi Yudi Asmoro menyuruh saksi Alimuddin meminjamCV.
55 — 10
Seketaris:SAMARI dan Anggota: BAHRUN;Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksisebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tersebut, yaitu :e Menerima barang dari rekanan di gudang BLK Banjarbarudan Saksi bersamasama dengan Panitia yang lainnyaserta bendahara material;e Memeriksa surat kirim barang dari rekanan baik jumlahmaupun spesifikasi yang dikirim oleh rekanan sudahsesuai atau belum dengan permintaan yang ada dikontrak;e Panitia menyampaikan secara lisaan kepada PPIK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
GUSTI HADIANSYAH) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (TerdakwaSUGIYANTO, S.Sos) barulah semua tersebut dibawa ke BiroKeuangan bagian perbendaharaan Prop.
101 — 81
migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
991 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
, operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
331 — 111
LEN INDUSTRI Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengahdan Jawa Timur;BB 53 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT. LENINDUSTRI Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 PropinsiSulawesi Utara dan Gorontalo;BB 54 : Dokumen Penawaran PT. Citrakaton Dwidaya Lestari PekerjaanPengadaan dan Pemasangan SHS TA 2007 Propinsi Lampung dan Bali;BB 55 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
Gomsu DaguziPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II Propinsi BangkaBelitung;BB 90 : Dokumen Penawaran harga dan tekhnis PT. Annisa Bintang BlitarPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Barat;BB 91 : Dokumen Penawaran dan data kualifikasi PT. Harifa CompanyPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap II PropinsiKalimantan Selatan;BB 92 : Dokumen Penawaran PT.
Ariesto TunggalEngineering Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan SHS TA 2008 Tahap IlPropinsi Maluku;BB 100 : Dokumen Penawaran harga dan penawaran tekhnis PT.
95 — 16
Bahwa terdakwamenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor :800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil yaitu saudara H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saya dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4 /IX / 2012 / SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab.
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
244 — 41
khususnyaRumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Majelis Hakim dapat menilai danmenghitung sendiri besarnya nilai kerugian negara;Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan fisik yang telah dilakukan olehTerdakwa berupa Peningkatan Jalan Meurandeh Pante Kala Dusun Ingin Jaya,Pembukaan Jalan Darul Thalibin Dusun Ingin Jaya serta Lanjutan PembangunanPagar Masjid, menurut Majelis hakim untuk menghitung ada atau tidaknyakerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut harus dibantu denganpemeriksaan oleh ahli tekhnis
327 — 130
INALUM;Bahwa, kemudian mengenai tekhnis dilakukan komunikasi dengan PT.Cosmic, dikarenakan IDO hanya digunakan oleh PT. INALUM untukcakupan lokal dan kebetulan untuk supplynya dilakukan oleh PT.