Oleh karena itu, Para TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensiselaku pembeli adalah pembeli yang beritikadtidak baik dan secara yuridis posisi pembeli tidak dilindungi (Bandingkan denganPutusan Mahkamah Agung Nomor 1847 K/PDT/2006 dalam perkara antaraHengky Pajow selaku Penggugat melawan Simon Lulu, dkk selaku Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumsebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil

Ikrom sebagai Penjual dengan Darmawan sebagai Pembeli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VI sebagai Notaris di Kota Surabaya;

3) Membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas Objek Sengketa milik Penggugat;

4) Membuat permohonan peta bidang tanah tanpa hak atas Objek Sengketa milik Penggugat sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 1847/2015 tertanggal 22 Desember 2015

Ikrom yang didasarkan pada surat-suratyang dibuat secara melanggar hukum;

5) Mencatat Petok No. 4582 Persil 100 Klas D III luas +/- 2.310 m2 atas nama Darmawan, S.T. yang didasarkan pada surat-suratyang dibuat secara melanggar hukum;

adalah Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

14. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat IX telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 1847

Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor : 593/64/436.11.30.2/2013 tertanggal 26 September 2013 yang diterbitkan oleh LURAH BABAT JERAWAT (Turut Tergugat VIII);

6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Mei 2010 atas Objek Sengketa yang dibuat oleh DARMAWAN (Tergugat II) dengan diketahui oleh LURAH BABAT JERAWAT (Turut Tergugat VIII);

7) Peta Bidang Tanah Nomor : 1847

TimKETENTUAN PENUTUPPasal 81Pada saat Undangundang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 ReglemenAcara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) danPasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene IndonesischReglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk DaerahLuar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad1927:227), dinyatakan tidak berlaku.Dengan digunakannya

berlaku surut, dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013tanggal 22 Pebruari 2013 itu sendiri sudan menyatakan dirinyamaksudnya keputusan itu berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkandan dengan menggunakan pertimbangan Argumentum a contrarioKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu tidak berlakusebelum tanggal 22 Februari 2013 atau sebelum penetapannya;Bahwa Pasal 2 Algemene Bepalingen Van Wetgeving atau ketentuanumum tentang perundang undangan) (Staatblad 1847

Pasal 2Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank.Ketentuanketentuan yang termaktub dalam pasalpasal 1430,1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan pasal 1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang berlaku di Negara RepublikIndonesia.Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 1ayat (4) dan Pasal 2 Perjanjian Penjaminan Pribadi tersebut di atas,PENGGUGAT selaku Penjamin Pribadi dari PT DWG telah melepaskanhak istimewanya (mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata

kebenarannya oleh TERGUGAT I.Bahwa sebagaimana dalam hukum acara yang mengatur (HIR dan Rbg) tidak secara tegas dan jelasmengatur syaratsyarat, bentuk, cara, dan substansi pembuatan Surat Gugatan, namun tidak berartiseorang PENGGUGAT bebas dalam membuat Surat Gugatan, sebagaimana dalam ilmu hukum, dikenaladanya 2 (dua) macam pola penyusunan Surat Gugatan, yakni pola berdasarkan substantieringstheoriedan pola individualiseringstheorie, yang secara teoritis hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Rv (Stb.1847

mengandung cacat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Hal 21 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelMemperhatikan Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 10 April 2013 yang terdaftar dalamregister perkara Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT menilai:3.1 GUGATAN PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil, karena aspek identitas Para pihak yangberperkara (pesona statute) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (stb. 1847

CYD oleh Direksi maka, Penggugat tidakmempunyai kedudukan dalam Gugatan.Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam Register Nomor :221/PdtG/2Q13/PN.JKT.SEL, tertanggal 10 April 2013 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diaturpada Pasal 8 Ayat (3) Rv (Stb. 1847 52)Hal 22 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel3.2 Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel)Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur karena tidak disebutkan dan diketahui siapa Direksiyang

.;90 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847/BTL/2009 sebesar Rp. 92.709.089,73, (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribudelapan puluh sembilan 73/100 rupiah) tanggal 11 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) UntukBunga utang pinjaman kepada lembagalembaga Keuangan Bank.;91 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1855/BTL/2009 sebesar Rp. 120.052.777,14, (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu tujuhratus tujuh puluh tujuh 14/100 rupiah) tanggal

DanaPembantuan.; 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1764/BTL/2009 sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05Juni 2009 beserta lampiran (Asli) Untuk Hibahuntuk PGRL.;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1839/BTL/2009 sebesar Rp.55.250.000, (Lima puluh juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2009 besertalampiran (Asli) Untuk Penyusunan LaporanAkhir Tahun Realisasi Anggaran1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1847

) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1764/BTL/2009 sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni2009 beserta lampiran (Asli) Untuk Hibah untuk PGRI.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1839/BTL/2009 sebesar Rp.55.250.000, (lima puluh juta dua ratus lima puluh riburupiah) tanggal 10 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) Untuk PenyusunanLaporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran APBD..;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847

Kacung, dengan batasbatas :e Utara : Damirie Timur : Apeng/Damirie Selatan : Nawiahe Barat : JampangSebidang tanah seluas 1847 m2, terletak di Desa CurugBadak, Blok Pangasinan, Kecamatan Maja, KabupatenLebak, Provinsi Banten, Girik No. 2102, Persil 16, SPPTPBB No. 457, atas nama Nurin B. Rakid, dengan batasbatas :e Utara : H. Karmane = Timur : Ramsahe Selatan : H.

HusenSebidang tanah seluas 1847 m2, terletak di DesaMekarsari, Blok , Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,Halaman 104 dari 494 Hal Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI145.146.147.148.Provinsi Banten, Girik No. , Persil SPPT PBB No.

Cibeureum/AstoniSebidang tanah seluas 2123 m2, terletak di DesaCidadap, Blok Omas, Kecamatan Curug Bitung,Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Girik No. , Persil ,SPPT PBB No. , atas nama Sahib, dengan batasbatas :e Utara : Kuburane Timur : Rusmane Selatan : Asmin/Rusmane Barat : JasmitaSebidang tanah seluas 5341 m2, terletak di DesaCidadap, Blok Omas, Kecamatan Curug Bitung,Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Girik No. , Persil ,SPPT PBB No. 1847, atas nama Rusman, dengan batasbatas :e Utara : Sahibe

Barun, denganbatasbatas :e Utara : Sawahe Timur : Sukaryae Selatan : Janae Barat : SawahSebidang tanah seluas 1966 m2, terletak di DesaCidadap, Blok , Kecamatan Curug Bitung, KabupatenLebak, Provinsi Banten, Girik No. , Persil 1847, SPPTPBB No. 1740, atas nama Karsa B.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/ Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Pebruari 2015; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/ Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2015; serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 67/ Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2015;Yang menurut Pemohon Praperadilan telah menjadi yurisprudensi / sumber hukumyang pasti dan sah menurut Termohon Praperadilan adalah sebagai berikut :Putusan No.1/Pid.Prap/2015/PN Mjl hlm 52Pada tanggal 30 April 1847

Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il berada di pihak yangkalah, maka mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biayaperkara pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding danpada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam: KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek,Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb.1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechtsvordering/RV Stb. 1847

Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id57i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI> Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Justitie yaitu RV 1847 Nomor 52 juncto S. 1849 Nomor 67 dan Pasal 377HIR 19411944.2) Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaiansengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrasetetap

E, Type : B401RAG0ZFJ CALYA / Calya Merah WK Surabaya, Tahun Pembuatan : 2017, Nomor Polisi L 1847 WK, atas nama Perusahaan PT. EDISON DUTA SARANA.

3.21. Sebuah Mobil Daihatsu No. 10032187. E, Nomor Registrasi : Nomor Polisi L 1226 AAO, Type : W100RG LBMFJ 1.3R / Xenia AAO Surabaya, Tahun Pembuatan : 2021, atas nama Perusahaan PT. EDISON DUTA SARANA.

.;90 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847/BTL/2009 sebesar Rp. 92.709.089,73, (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribudelapan puluh sembilan 73/100 rupiah) tanggal 11 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) UntukBunga utang pinjaman kepada lembagalembaga Keuangan Bank.;91 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1855/BTL/2009 sebesar Rp. 120.052.777,14, (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu tujuhratus tujuh puluh tujuh 14/100 rupiah) tanggal

) 2(L5) 1(10) 1(25) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 464.00 128.00 Tm/F12 1 TE(12) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 470.00 128.00 Tm/F12 1 TE(15) 1(3) 2(yt2) 2(6) 2(26) 2(12) 285(L5) d(3) 2(204)(166)(15) 1(6) 2(12) 285(S65012) TaKTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 106.00 Tm/F12 1 TE(51) 1(6) 2(203) 2(X15) =(6) 2(213) 2(2012) 184(15) 1(3) 2(20223) 2(24) 2(30) 2(15) 1( )( )((((((((((2212) 184=11) 16) 226) 22) 18412)30) 24) 27) 212) 18426) 2212) 1847

TERGUGAT III yang berbunyi:Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank denganmelepaskan semua dan setiap hak serta hakhak utama yang olehperaturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin(borg), antara lain (tetapi tidak terbatas) hakhak dan hakhakutama yang termaktub dalam pasalpasal 1430, 1831, 1833, 1837,1838, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata yangberlaku di Negara Republik Indonesia.Serta berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Pribadi No. 45 a.n.

Hakhak yang dapat membebaskan penjamin dari kewajibannyaseperti tersebut dalam pasalpasal 1430, 1847, 1848, dan 1849Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia.Pernyataan sebagaimana Penjamin (Borgtocht) yang diuraikan dalam aktaini tidak dapat dicabut kembali karena merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari persetujuan kredit/pinjaman uang antara Debitur danBank;Dengan adanya pernyataan Penjamin dari Pelawan atas seluruh utangTerlawan Il tersebut baik utang pokok, denda, bunga dan biayabiayalainnya

Sekalipun suatu saat terdapat tehnologi yang dapat mengungkap siapasebenarnya pengirim SMS tersebut kepada korban, buktibukti baru itu tidakmemiliki nilai sama sekali bagi Pemohon jika akan membersihkannamanya;Bahwa jika dilihat dari sejarahnya, mulai dari Reglement op deSrtrafvordering (Sto Nomor 40 juncto 57 Tahun 1847), setelah kemerdekaandalam PERMA Nomor 1 Tahun 1969 maupun PERMA Nomor 1 Tahun1980, upaya hukum Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan sematamatabagi kepentingan terpidana, dan bukan

a quo telahmerinci secara jelas dan terang terhadap perhitungan pemenuhan tuntutankerugian PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai peraturan perundangundangan, dan dengan memperhatikan penegakan nilainilai keadilan dalamperkara a quo;Kiranya perlu diketahui kembali oleh TERGUGAT bahwa sumber HukumAcara Perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini adalah sebagaiberikut:e HIR yang merupakan pembaruan RIB dengan staatsblad 1941Nomor: 44;e RBg dengan staatsblad 1927 Nomor: 227;e Rv dengan staatsblad 1847

Nomor: 52, juncto 1849 Nomor: 63;e RO dengan staatsblad 1847 Nomor: 23;e Ordanansi dengan staatsblad 1867 Nomor: 29;e BW/KUHPerdata dengan beberapa pengecualiannya dan tambahansebagaimana Lembaran Negara Nomor: 129 Tahun 1917, danPenjelasan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor:556 Tahun 1924;e KUHD dengan buku kesatu Lembaran Negara Nomor: 276, danbuku kedua Lembaran Negara Nomor: 49 Tahun 1933;e UndangUndang Nomor: 20 Tahun 1947, dan seterusnya;Dengan tersebarnya sumber Hukum Acara Perdata

yangditerbitkan PT Citra Aditya Tahun 1993 menjelaskan bahwa arti dari asasnon retroaktif adalah bahwa undangundang hanya bolehdipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undangundangtersebut dan terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku;Prinsip Asas NonRetroaktif ini telah berlaku secara universal terhadapperaturan perundangundangan yang juga telah diakui dalam sistem hukumIndonesia yang tercantum dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847

6rsid 1666744rsid 1667958rsid 1668843rsid1670547rsid 1706161rsid1707465rsid1708889rsid1710438rsid1712144rsid1712572rsid1714305rsid1723596rsid1727107rsid1728088rsid1731176rsid1733988rsid 1735377rsid1770070rsid 1770314rsid1772548rsid1775420rsid1776609rsid 17774 1 Orsid 1777793rsid1780970rsid 1783655rsid1784156rsid1784263rsid 1785 134rsid1793215rsid1795 150rsid1795425rsid 1796070rsid1799030rsid 180138 1rsid1802000rsid 1836554rsid1836868rsid1837720rsid 1843898rsid1844434rsid184598 1rsid1846666rsid 1847