dalam UU Tenaga Kerja, hanya beberapa tindakan pemutusan hubungankerja yang mewajibkan pengusaha membayar 2 x ketentuan Pasal 156 UUTenaga Kerja, tindakantindakan tersebut adalah sebagai berikut :Dalam hal terjadi PHK karena perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya (Pasal 163 UU Tenaga Kerja);Dalam hal perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

dipertimbangkan untuk tidak memenuhiHalaman 122 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force

menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force

majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharul ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semua ketentuandisusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah

orangyang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukanpengujian ulang bersifat administratif, Kewenangan tanggung jawabini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force

ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan Mahkamah Agungsebagai sumber hukum materil yang telah banyak diputuskansebagaimana disebutkan diatas yang seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi putusantetap Mahkamah Agung maupun peradilan TUN tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan

Jakarta dalam perkara Nomor18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaHalaman 128 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.LHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa denganobyek sengketa @ quo) memberikan pendapat dalamputusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017(Bukti T16) yang telah dikuatkan dengan Putusan PengadilanTinggi TUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4Oktober 2017 sebagai berikut:Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganutsistem the binding force

IndonesiaSuper League (ISL) bersamaan dengan terbitnya surat tegorantertulis ke Il tanggal 15 April 2015 dan selanjutnya Tergugatmenerbitkan surat tegoran tertulis kelIl tanggal 16 April 2015serta pada tanggal 1/7 April 2015 Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa.beeeee maka kompetisi Indonesia Super league (ISL) menjadi tidakdapat dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izinuntuk melaksanakan pertandingan sehingga penggugatmenerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetesi denganalasan force

No. 1554 K/Pid.Sus/20152.2.8.Zoe,dapat dilakukan secara instan dan seketika yang jelasjelas adalahmerupakan peritiwa alam (force majeur); Bahwa oleh karenanya kebakaran yang terjadi di lahan PT. KallistaAlam bukan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimanaketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor : 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,sehingga peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan PT.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui musyawaraholeh kedua belah pihak, penanjian inidihapus;e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencanaalam dan lainlain, maka kedua belah pihak akan bernegiosiasi ulangterhadap penanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran penanjian:a.

Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeuredan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelahmelalui. musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian inidihapus.e.

Apabila terjadi Force majeur seperti perubahan kebijakanpemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi,bencana alam dan lainlain, maka kedua belah pihak akanbernegiosiasi ulang terhadap pernanjian ini. Kewajiban ataspelanggaran penanjian:a.

Perjanjian , PenerbitLiberty, Yogyakarta, Edisi Revisi Kedua, 2010halaman VIIVIII, didalam kataPengantarnya mengatakan, Bahwa didalam praktek perikatan karenaperjanjian, mengalami 3 (tiga) proses tahapan :(1) Tahap Keabsahan Perjanjian (Validity of Contract) dapat dipengaruhiperilaku pihakpihak yaitu : tipu, ancaman dan penyalah gunaankeadaan (undue influence);(2) Tahap pemenuhan perjanjian (Performance of Contract), dapatdipengaruhi pihakpihak, yakni wanprestasi, PMH (perbuatanMelawan Hukum) dan force

majeur.(3) Tahap pelaksanaan perjanjian( implementation on contract), dapatdipengaruhi pihakpihak yakni: PMH (Perbuatan Melawan Hukum )dan Force Majeur.49.Bahwa berkaitan dengan 3 (tiga) tahap proses pembuatan perjanjian, makabila dalam pembuatan perjanjian itu telah memenuhi elemenelemenPenyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN),Hal 24 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgsebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu : Tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu

berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.Kepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.Penyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force

Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai

No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.

RI 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus2009 Komite Kredit BRI memutuskan :1 Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak23 April 2009 sampai dengan 2010;i Setuju penjadwalan ulang Fasilitas Kredit Investasi;lil Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek;Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama (satu) tahun tersebutmerupakan tindak lanjut dari Force Majeure yang terjadi dalam pembangunanpabrik;Bahwa atas Force Majeure dalam pembangunan pabrik

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu. dikembangkan dalam prosespenerapannya.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu dikembangkan dalam prosespenerapannya.

kelihatan sekali dalam kontraknyaterlihat bahwa itu memang ada penyalahgunaan keadaan meskipun tidakada tawar menawar yang merugikan ;Bahwa Berkaitan dengan kontrak yang bunga sangat tinggi atau denganpenjatuhan denda yang tidak sepantasnya tadi ahli mengatakan itu dapatdikatakan adanya suatu penyalahgunaan keadaan bagaimana kalauseandainya itu dia punya waktu untuk membaca apalagi kalau seandainyaini bukan person dengan person tetapi badan hukum dengan badan hukum,korporasi dan korporasi yang punya in force

yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.

1(satu) buah kaos anak-anak warna hijau bertuliskan FORCE 058;

1 (satu) buah celana anak-anak warna hijau tua-

1 (Satu) potong kerudung warna biru bercorak merk UMMAMA;
1 (Satu) pasang anting;
1 (Satu) potong kaos lengan panjang bergaris hitam;
1 (Satu) potong celana panjang warna hitam merk TREND;
1 (Satu) buah sarung warna coklat motif kotak-kota merk ACTAS;
1 (Satu) potong Tengtop warna merah muda.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan yang menuduhTergugat telan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ParaPenggugat, namun yang sebenarnya terjadi adalah karena keadaan yangmemaksa (force majeur) akibat bencana Pandemi Covid 19 maka untukkelangsungan Pabrik Pengolahan Karet miliknya Tergugat harus menutupPabrikmempertimbangkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003operasional Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat tidak diikuti denganoperasional tersebut untuk

Dalam Rangka Pencegahan DanPenanggulangan Covid 19, yaitu untuk kelangsungan usaha.Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat ada melakukan pemutusanhubungan kerja maka Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi dengan perhitungan 2 kaliuang pesangon dan kondisi Pabrik Pengolahan Karet milik Tergugat yangterpaksa ditutup karena Force

Hal 30, 34 sebagai berikut:Tentang Kerugian Negara;Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan olehsesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkansuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).Tentang Besarnya Jumlah Kerugian Negara;Dalam masalah kerugian negara pertamatama perlu diteliti dan dikumpulkanbahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara.Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa

Senada dengan Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tersebut,dalam buku petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan memberi definisi mengenaikerugian negara yaitu berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan olehsuatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SE32/D6/2002 tanggal 21Januari 2003 tentang Persepsi Kerugian Keuangan Negara menyatakan bahwaKerugian Keuangan Negara adalah pengurangan

terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force

majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.

LbtMenimbang, bahwa didalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa tergugat didalam melakukan Parate Eksekusi adalah bertentangan dengan putusan MahkamahAgung No. 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa ParateEksekusi yang dilakukan berupa meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan melihat sistim hukum yang dianut bahwa Hakim tidakterikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganut azas Thebinding force of precedent sebagaimana sistem

Dan mengenai denda hal ituakan dijatuhkan apabila diberikan kesempatan kepada Penyedia;Bahwa mengenai pemeberian kesempatan, PPK harus melihat daripenyebab keterlambatannya, bila karena force majeur atau karena kesalahanPPK (perubahan desain, perubahan kondisi, perubahan kondisi lapangan),maka diberi tambahan waktu kepada Penyedia; Tapi kalau kesalahan dariPenyedia, maka akan dilakukan Analisis, apakah dengan diberikankesempatan 50 hari kerja Penyedia dapat menyelesaikan sisa pekerjaantersebut, dan