Ditemukan 5678 data
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1756 K/Pid.Sus/2013dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Barang;e Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 (satu permil) daribesarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 harikalender;Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000Bab Il Huruf C ke2 huruf A angka 11 point
158 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
118 — 65
denganmengucapkan sumpah yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaanterhadap saksisaksi dilakukan diluar jam dinas kantor dan ditempatkediaman sakSi ;Menimbang, bahwa tindakan satuan pengawas internal tersebut, sudahdisampaikan kepada Tergugat , yaitu dilampirkan dalam surat bukti T6tersebut, yang seharusnya Tergugat dapat mencermati prosedur pemeriksaanterlapor dan pelapor yang dilakukan dalam satu hari dan bahkan sampaimelewati jam kerja dimana hal tersebut bukan merupakan kejadian bencanaatau force
196 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik ;11.Bahwa, kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Strata Title ini adalah:1)2)Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL ;Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit ;Jika terjadi Force
48 — 28
No person shall be criminally responsible underthis statute for conduct prior to the entryinto the force of theStatute ;(Tidak seorangpun bertanggung jawab secara75pidana berdasarkan statute ini atas perbuatanyang dilakukan sebelum diberlakukannya statuteinl ) ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPyang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalauada perubahan Undang Undang, bukan dalam hal adanyaUndang Undang baru ;Menimbang, bahwa Hakim tidak terikat denganketerangan = ahli, terutama
82 — 12
mogok kerja yang terjadi pada tanggal19 dan 20 Maret 2014.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAPPERUSAHAAN, karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telahdiketahui oleh Para Penggugat selama mesin berproduksi tidak adaseorangpun ditempat untuk mematikan mesin apalagi secara mendadakmi TS, xekecuali alasan khusus kebakaran, banjir dan kejadian bersifat Force
186 — 71
Tergugat selain mengajukan buktibukti surat jugamengajukan Saksi atas nama Gersang Tarigan, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut: Gersang Tarigan,Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau DayaListrik;Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrgBahwa Saksi bergabung dengan Krakatau Steel sejak tahun 1992;Bahwa PT Krakatau Posco adalah perusahaan join venture antaraKrakatau Steel 30% modal dan Posco Korea 70% modal;Bahwa Saksi dahulu anggota task force
577 — 442
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakankepada Tergugat karena Force Majeur; Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis danpemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Putusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 64 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,(Dua ratus satu
152 — 86
Joesoep Hadi adalah Pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum, kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaandiluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang , bahwa menunjuk kepada kedua definisi tersebut diatas, makadapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalahberkurangnya keuangan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang
karenajabatannya atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (duapuluh dua) paket pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 30Agustus 2008, ternyata ada 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume,yaitu :1 Pembuatan goronggorong dan drainase jalan lingkar,dilaksanakan CV Lamandau Putra;2 Peningkatan
122 — 50
Perpanjangan Waktu dari Tim Teknis Kabupaten(saksi UZWAR HIDAYAT, SP, saksi MARUDUT HUTABALIAN, SP, dansaksi ERWAN EFFENDI, SP) Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal24 Desember 2013 yang mana hasil evaluasinya adalah karena curahhujan tinggi sehingga sulit untuk tercapainya kerja sesuai denganKontrak sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat PerjanjianKerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force
majeure adalahsuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat ternhadap pelaksanaanpekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupunPIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan/atau diluarkewenangannya, misalnya :a.
158 — 27
Bahwa point 2 dan 3 adalah benar sebab TERGUGAT telah melakukanupaya mutasi dari Tempel Sleman ke Grogol Sukoharjo, bukan kehendakatau keinginan dari TERGUGAT akan tetapi yang dikarenakan force mejeurebahwa pemilik tanah dan bangunan yang digunakan pabrik olehTERGUGAT. Menaikan harga sewa sebesar 100 % dan mewajibkanTERGUGAT menyewa selama 5 tahun dan TERGUGAT tidak mampumembayarnya;4.
1.BLASIUS SIUK
2.PETRUS SIMON SURAT
3.RICHARD EMMANUEL PAUL JIMMY
4.LUSIANUS YANUARIUS
Tergugat:
1.LUKAS LERO
2.STEFANUS IWO
135 — 68
berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq, Kejaksaan Negeri Balikpapan
580 — 1150
hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yangmenggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 ataumenimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup";Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menyebutkan bahwa strictliability dapat dikecualikan dalam hal:a.Pelawan tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkanancaman yang serius tidak terbukti; dan/ataub.Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitaskegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
185 — 33
mengurangi jumlah dan kualitasBarang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masapenyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dandituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi;g. ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatanganiSurat perjanjian yang berisi sekurangkurangnya:1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;. para pihak;. ruang lingkup pekerjaan;. tata cara pembayaran;. nilai pekerjaan;. hak dan kewajiban para pihak;. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;. ketentuan keadaan force
majeure; danoO ON OO oF KB W DN. sanksi, termasuk denda keterlambatan.i.
695 — 251
TngArbitration Board (BANI and the Rules) for the conduct ofinternational arbitrations for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this Article.
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Goey SwanTiong dan Almarhum Tony Wirawan (Oei Thing Hian), tidak dapatdilakukan perubahan dengan segala cara baik yang sah maupuntidak sah maupun melalui berbagai lembaga atau peradilan.Bahwa hal demikian sebagai akibat dari asas hukum dari suatuputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde/res judicata) yaitu the binding force of precedent(putusan Hakim sebelumnya mengikat HakimHakim lain dalamperkara yang sama) dan resjudicata prover tate habetur (setiapputusan Hakim atau
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
51 — 27
SUKUR) ;---------------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan No : 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Sales Force PT. Murni Berlian Motor atas nama HARIS SAUDI yang ditandatangani oleh A. AZIZ MS selaku HRD & GA Manager tanggal 1 Pebruari 2014.;-------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No 001431 tanggal 24 Juli 2017 dengan nama pemesan SARINTEN alamat Dsn.
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DEDI IRAWAN Bin ABDUL HADI
145 — 30
lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
78 — 22
bolehdibayar sebagaimana pasal 88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010, apabilamenimbulkan kerugian Negara;Bahwa apabila pekerjaan selesai dan sesuai SPEK dan volume akan tetapidiselesaikan kemudian/terlambat, maka tidak boleh, seharusnya diputus kontrakdan didenda;Bahwa apabila ada situasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakansedangkan tahun anggaran akan segera berakhir maka untuk menghindari terkenasanksi maka harus dilihat penyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyediakarena factor alam dan force
88 dan 89 Perpres 54 Tahun 2010;Selain itu ahli Setya Budi Arijanta berpendapat bahwa apabila pekerjaan selesaisesuai dengan SPEK dan volume akan tetapi diselesaikan kemudian/terlambat, makatidak diperbolehkan dan seharusnya diputus kontrak dan didenda dan apabila adasituasi dan kondisi sehingga proyek tidak bisa dilaksanakan sedangkan tahun anggaranakan segera berakhir maka untuk menghindari terkena sanksi maka harus dilihatpenyebab keterlambatan, bukan kesalahan penyedia karena factor alam dan force
1.ZAINAL ABIDIN
2.M HASAN
3.BAHARI
Tergugat:
1.BUSTAMI
2.JASMAN
3.WALIKOTA BANDA ACEH
168 — 28
tahun terhitung sejak keluarnya surat izin mendirikanbangunan sampai finishing 100 % (seratus persen) ;Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan 100 % (Seratus persen), pihakpertama demi kelancaran dan kelonggaran kepada pihak kedua yaitu dispensasi 3(tiga) bulan terhitung sejak jatuh tempo pasal diatas ;Pasal 5Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko tersebut sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatas oleh sebab keadaan diluarkemampuannya sendiri (force