Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri fonce forte florce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
Ir. HENDY KUSUMA
106 — 72
  • sedangkan material on site merupakan barang;Bahwa Material on site (MOS) masuk dalam progres pekerjaan, dan ikutdibayarkan dalam pencairan termyn sesuai dengan SPM yang saksitandatangani;Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak anak III pekerjaan tidakselesai dan progress hanya sampai dengan 81 %;Bahwa sampai dengan berakhirnya pekerjaan ada pekerjaan yang tidakterpasang karena ada masyarakat yang tidak mau tanahnya digunakanuntuk pemasangan pipa dan menurut PPK Burlian Darhim penolakantersebut termasuk Force
    Mayor, sehingga dilakukan pemutusan kontrakpadahal sudah saksi ingatkan bahwa penolakan masyarakat tidaktermasuk force mayor;Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pembebasan lahanadalah Pemda, terkait adanya lahan yang tidak dapat dibebaskan dilahanWKS, karena menurut WKS pembebasannya harus seizin pemerintahPusat, karena WKS sendiri mendapat izin pengelolaan lahan daripemerintah pusat;Bahwa saksi pernah sebagai pejabat Penatausahaan Keuangan untukmemverifikasi dokumen pencairan, saat itu
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 6 Juli 2017 —
86 — 27
  • Jika paspor hilang karena disengaja maka permohonanpenggantian paspor akan ditolak, namun jika karena force majeur, permohonan paspor bisa diajukan;Bahwa ditolak sistem artinya ditolak oleh SKIM (Sistem InformasiManajemen Keimigrasian) yang merupakan Bank Data. Sistem ini akanmendeteksi jika ada seseorang yang akan memalsukan ataumenduplikasi paspor.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — 1. FIFI TANANG, 2. TJANDRA WIDJAYA VS 1. PT DUTA PERTIWI, Tbk., DKK.
344 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik;Bahwa kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Sirata Title ini adalah:1) Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL;2) Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit;3) Jika terjadi Force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1845 — 2137
  • BPR Legian: Bahwa benar transfer tersebut untuk kepentingan Terdakwa Bahwa Pemah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil mobil Force di Jakartasetelah itu Saksi datang kesana dan ada mobilnya yang sudahditransaksikan dan saksi hanya mengantarkan sampai towing: Bahwa terkait transfer sejumlah Rp.124.000.000,(seratus dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa juga menggunakan danadari BPR Legian untuk digunakan salah satunya untuk event undangan Halaman 65 dari 178 Putusan Nomor : 453/ Pid.Sus/2020/PN Dpspertunangan
    Sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekeningVictor sebagai DP pembelian Range rovers benar karena itu dibuat oleh SaksiGede Made Karyawan maka Terdakwa tidak tahu hanya tahu mau beli mobilrange rovers;Bahwa mobil Range Rover disita oleh penyidik, Alphad masih ada di Bank,Mercy dijual, Force dijual;Bahwa benar ada chat whatsapp Terdakwa kepada Saksi Putu Ayu Yunita Sariyang mengatakan jangan kasih ke Andre Mulia Rp.25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) namun Putu Ayu Yunita Sari menjawab
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - Drs. SYAHBUDDIN SIREGAR
48 — 14
  • prestasi kerja.Bahwa apabila penyedia barang tidak meyelesaikan pekerjaan tepat waktutanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia barang didendamaksimal sebesar 5% (lima) persen dan penyedia barang diberikesempatan selama 50 (lima puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan.Bahwakesalahan penyedia barang tidak dapat diperbaiki, maka kontrakharus diputus.Bahwa konirak boleh dilakukan perubahan.Bahwa sebelum kontrak habis dapat dilakukan addendum.Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.Pbr
Tanggal 6 Mei 2015 — PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana
486 — 200
  • Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakanbahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihakyang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:44.every treaty in force is binding upon the
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 14-07-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 35/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat:
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
185 — 135
  • negara.Bahwa PTUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkaitadanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknyaMajelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut.Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKTdengan obyek sengketa berupa LHPKKN yang diterbitkan BPKP(bentuknya serupa dengan obyek sengketa a quo) memberikanpendapat dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9Mel 2017 sebagaiberikut :Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 369/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 10 Nopember 2015 — NANA SUHERNA
228 — 573
  • Kontrak ini mengaturmengenai ketentuan umum, kelengkapan perjanjian, jaminan, kewajibandan hak, hubungan para pihak, jangka wakiu dan perpanjangan perjanjian,evaluasi dan force majeur serta penutup yang pada intinya mengaturmengenai ketentuan kerjasama antara PT ADIDAS INDONESIA selakupihak yang memerlukan tenaga kerja dengan PT NUSA KITACEMERLANG selaku pihak yang menyediakan tenaga kerja.Mengenai masalah perpajakan dalam dokumen kontrak ini tercantumdalam Pasal 27 mengenai BiayaBiaya yaitu : Ayat1
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
DARMAYANTI,M.M
97 — 58
    1. 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
    1. 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
    1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 9/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
230 — 632
  • Tergugat dan Turut Tergugat yang seharusnya mempertanyakankontribusi Penggugat dalam pengembangan usaha proyekpembangunan apartemen ini sampai sejauh mana, dan apabila adapermasalahan yang terjadi di kKemudian hari, seperti permasalahanpermasalahan yang diluar dugaan (force major). Sudah adakah usahaPenggugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak hanyamenyalahkan dan meminta keuntungan atas proyek yang masih dalamtahap usaha pengembangan.131.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 431/PID.B/2010/PN.KPG
Tanggal 14 April 2011 — ALEXANDER MATARA Alias OMA
105 — 62
  • KEFI tidak dilaknsanakan hanya berdasarkanwawancara saja terhadap Maxi Falukas ;Bahwa benar saksi tidak tahu alur kredit PUKK oleh KUBUIS KEFI sampai dikirimkannya surat teguran tunggakanpenyetoran angsuran kepada anggota UIS KEFI karenasetelah dana pinjaman cair selanjutnya mejadi tugasbagian penagihan Task Force ;Bahwa benar pengajuan kredit PUKK oleh KUB UIS KEFItidak sesuai dengan prosedur karena seharusnya kredittersebut harus buka rekening secara perorangan bukanatas nama satu saja yang kemudian
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB
Tanggal 29 Juni 2016 — RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. Alias EDY ;
80 — 39
  • Negeri Seti dari mata kegiatan program ekonomimikro pedesaan dan teknologi tepat guna kelompok 4 s/d 7, sehinggaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangandengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman UmumPelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengahyang menjelaskan bahwa penggunaan ADD/N yang tidak sesuai denganDURK yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau force
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CIBULAN UTAMA INTERNASIONAL Diwakili Oleh : ASEP SURYANA, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : MOHAMMAD ADIN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan YKPP
Terbanding/Tergugat IV : DWIHANDOKO SOEPARNO
Terbanding/Tergugat V : Drs. WING ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat I : FEBI RUBEIN HIDAYAT, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : UKON KRISNAJAYA, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : TENGKU SANDRA FAUZIAH, SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
229 — 283
  • Kedua dan tidak dalamsengketa dengan pihak manapun.(3) Mengembalikan penyertaan dana Pihak Pertama danmembayar bagi hasilnya kepada Pihak Pertama.Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT BDG4)5)6)(4) Menyelesaikan segala permasalahan atas kasus dalampelaksanaan Proyek dan/atau. segala keberatan/gugatan/tuntutan dari pihak lain yang timbul terhadapProyek tersebut.(5) Menanggung semua kerugian Proyek dan tidakmelibatkan Pihak Pertama jika Proyek tersebut mengalamikerugian yang timbul karena Force
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1295 — 654
  • Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekirapukul 17.00 Wib, pengamanan dan patroli mulaidilaksanakan secara konvoi keliling di daerah SubangKota (show of force) hingga pukul 18.00 Wib dengantitik kumpul di Gedung Wisma Karya di daerah SubangKota.5. Bahwa Sekira pukul 18.10 Wib melaksanakanbuka puasa bersama kemudian setelah selesaimelaksanakan buka puasa bersama.
Pengadilan PN PARE PARE
Register : 07-04-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare
Tanggal 19 Januari 2015 —
85 — 12
  • untuk menyerahkan keuangan kepada Pihak Pertama(Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah),dengan tenggang waktu sampai pada bulan Agustus 2012.(3) Bahwa sisa dari keuangan Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dipotongdengan fright kapal (sewa kapal) atas barang Pihak Pertama yangdimuat oleh Kapal STE tersebut.78(4) Bahwa bilamana dalam pengoperasian Kapal STE tersebut ada kendaladiluar dari keinginan bersama dalam hal ini terjadi force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 — PUTU MIYASA, dkk. melawan PT. Mitragarment Indoraya
176 — 98
  • sepihak dan beralaskan efesiensiuntuk Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar kompensasi atasHal 40dari 179 halaman Perkara NO. 10 /Pid Sus PH1I/2016/PN DpsPHK tersebut kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
163 — 263
  • yang dimintai bantuan jika tidak adapermintaan bantuan.Menimbang, bahva sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusandan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankan kepadaBadan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan bantuankedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Juni 2018 — LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP Alias LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP
213 — 101
  • ARWIN KADAKA dan LA FEDUMUdan saksi hanya sebatas tandatangan.Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan perpanjangan pelaksanaan pekerjaanbukan berdasarkan keadaan memaksa atau force mejeur sebagaimana yangtertuang pada kontrak perjanjian kerjasama akan tetapi karena pekerjaan cetaksawah belum dapat diselesaikan oleh LM. ARWIN KADAKA.Bahwa selama dalam pelaksanaan cetak sawah berdasarkan perjanjian KontrakKerjasama antara Ir.
    selaku Tim Teknis yang diserahkankepada saksi untuk saksi tanda tangan dan mengetahui selaku KuasaPengguna Anggaran tanggal 1 Januari 2013, sedangkan untuk pelaksanaanperpanjangan pekerjaan (adendum) yang kedua dibuat pada hari senin tanggal22 tanpa bulan tahun 2013 yang juga dibuat oleh Terdakwa dan saksi selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya sebatas mengetahui dan tandatangan.Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pelaksanaanperpanjangan pekerjaan(adendum) bukan berdasarkan keadaan memaksa atau force
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
226 — 34
  • Nias, dan tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecualikarena dalam keadaan foce majeure;Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakanpekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambarperencanaa;Bahwa adapun itemitem pekerjaan tersebut adalah Ruang Kelassebanyak 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 8 x 7 meter, danditambah dengan meublair;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukanpembayaran terhadap saksi yaitu :i. pembayaran tahap Pertama sebesar 40%
    Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 2 Nopember 2016 — MIRACLE ANUGRAH RIWU, SE
143 — 74
  • Kerugian negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakanmelanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure),Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang