Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MOHAMMAD IMAM, S.H.,M.M.
322 — 0
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
143 — 26
  • Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapatdilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasadapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
97 — 12
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
91 — 13
  • barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai. 222o,,Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian kKeuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
232 — 47
  • SHMyakni :tanah seluas 7.320 m2 dasar SHM Nomor : 614 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 935 m2 dasar SHM Nomor : 407 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 2.450 m2 dasar SHM nomor : 406 atas namaMUSLIH AHMADBahwa ketiga tanah tersebut pada saat permohonan sedangdalam proses balik nama kepada Muslin Ahmad namun sudahada Covernote dari Notaris dan saat ini telah dibalik namaCondition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yangmana terlihat tidak ada keadaan force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
72 — 13
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara tersebut adalah adanya
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
325 — 190
  • Markatama (Magic Force), PT.Teh Sosro, Bumbu Masak Miwon, Air minum Cheers, Elpiji tabung 12 kg,subdistrioutor PT Semen Gresik, sehingga Terdakwa memberanikandiri mendirikan badan hukum PT. SARANA BAHTERA IRJA padatanggal 21 Februari 2000 dibidang usaha transportasi laut menggunakankapal kayu.Bahwa saksi menerangkan sejak ada keberadaan PT. SBI di kaimanakebutuhan bahanbahan seperti gula dan lainlain dikaimana harganyabisa terjangkau oleh masyarakat di kaimana, karena kapalkapal PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
180 — 45
  • Investigasi yang diterbitkan oleh BPKPberdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, danatau kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
    majeure ).Berdasarkan makna keuangan negara sebagaimana penjelasan/ jawaban di atas,kerugian keuangan negara adalah: e Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajibannegara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menjadihak negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e Pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dariketentuan atau seharusnya tidak
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-03-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 11-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 82/Pdt.P/2011/MS-BNA
Tanggal 12 April 2011 — - DIREKTUR UTAMA BANK ACEH Kantor Pusat Operasional
186 — 24
  • TGK DILHONG II NO.7 TELP. 28553 TELP. 28553 86,012452 010 02030417932 T.DARWIN,SE JL.KRUENG RAYA COMPLEK CADEK PERMAI 87,796453 010 02030299196 T.SOFYAN, SE AK MM/TASK FORCE JL.PEMANCAR DALAM I NO.5 LAMTEMEN TIMUR LAMTEMEN T 1,942,729454 010 02030332115 TAJUDDIN DESA MNS KRUNG KEC. INGIN JAYA ACEH BESAR ACEH BES 193,162455 010 02030521449 TANTAWI A KADIR JL.PLAMBOYAN NO.2 DSN.MALAHAYATI KEL.LAMPULO 439,941456 010 02030380404 TARMIZI DESA DEAH MAMPLAM LEUPUNG A..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
357 — 76
  • PstBahwa ahli bekerja sebagai Asisten Ahli Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) dansebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi;Bahwa yang mendasari adanya UU TPPU adalahFortyRecommendation dan Financial Action Task Force and MoneyLaundering (FATF) tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa point terpenting UU TPPU adalah adanya beberapa kelemahansehingga menghambat efektifitas penegakan hukum itu sendiri,kelemahankelemahan dimaksud
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
284 — 84
  • Kewajiban PPK/Pemilik Pekerjaan tersebut tidak perlumenunggu audit BPK;Bahwa ketentuan mengenai addendum boleh dilaksanakan jika dalamkeadaan force majeur dan tidak merubah lingkup pekerjaan. Tapi jikapenambahan seenaknya sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan;Bahwa mekanisme addendum harus didahului dengan rapat dannegosiasi, dan setelah dirasakan perlu addendum, maka ditandatanganikontrak addendum.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
110 — 129
  • ketika itubelum di tanda tangani oleh BupatiNatuna dan baru Saudara EDDYSAHPUTRA, S.Pd saja yangmenandatangani NPHD ; Bahwa setelah pencairan danayang saksi tidak ingat tanggalberapa, saksi dipanggil olehSaudara DARMANTO, AK untukkembali membuat NPHD bantuankepada Organisasi segar bugar,yang diganti yaitu :a Nama pihak pertama, yang tadinya yaitu Bupati Natuna SaudaraILYAS SABLI diganti menjadi Saudara DARMANTO, AK.b Ada beberapa isi pasal yang di kurangi, yaitu :1 Tentang Jangka waktu.2 Tentang Force
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
130 — 308
  • Tentang Jangka waktu.Tentang Force Mejeure.Tentang Penyelesaian perselisihan.Tentang Perubahan.Halaman 109 dari 517 Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK / 2014/PN.Tpga.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 07-12-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1477/Pid.B/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.YUDHA P.S., SH., MH.
2.LUMUMBA TAMBUNAN, SH.
3.ENDANG RAHMAWATI, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH
5.SANTOSO, SH.
6.Moh. Januar Ferdian, SH
7.ANAK AGUNG GEDE H., SH.
Terdakwa:
KHASANAH Alias ANA Binti ABDUL MUIS
369 — 150
  • Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
  • 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
  • 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;
  • 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
  • 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
385 — 337
  • kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
268 — 359
  • hukum perdata.Bahwa menurut ahli obyek dan subyek yang dibawa ke KPPU berbedadengan Tindak pidana Korupsi.Bahwa apabila seseorang bersekongkol tetapi orang tersebut tidakdihadirkan dipersidangan, tetapi Berita Acaranya dibacakanHalaman 228 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN Tpgdipersidangan tanpa adanya Berita Acara Sumpah, maka terhadapkasus tersebut yang berhak dan menilai adalah Majelis Hakim.Bahwa terhadap keterlambatan suatu barang dalam pengadaan itudiperbolehkan dalam keadaan force
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
186 — 47
  • negara adalah BPK RI dan BPKP bukan Penuntut Umum;Bahwa Menurut pendapat saksi ada batasan kesalahan terdakwa jika dilihatdari tupoksinya dan dilihat dari Fungsinya jika terdakwa menjalankantugasnya sesuai Tupoksinya maka yang bersangkutan benar jika tidak sesuaidengan Tupoksinya maka yang bersangkutan salah;Kemudian ahli akan menambahkan keterangan dipersidangan yang menerangkanbahwa:Bahwa hukum pidana berbicara secara teori hukum pidana;Bahwa seseorang tidak bisa dihukum pidana dikarenakan :Ada Force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 10-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.RUDY IRMAWAN, SH., MH
3.SUGENG HARIADI, SH., MH
4.FADJAR, SH., MH
Terdakwa:
PUTRI CANDRAWATHI
1831 — 430
  • SERI D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR
26. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO. SERI BN210957014Z SDCZ71-064G
27. 1 (SATU) BUAH DVR MODEL 8708 HV NOMOR SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
28. 1 (SATU) BUAH HARD DISK WARNA MERAH MERK ADATA KAPASITAS 2TB NO. SERI AHV300-2TU31-CRD;
29.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
221 — 303
  • informasi, sehingga dengandokumen tersebut dapat diindikasikan kerugian NegaraBahwa Ahli menerangkan Kerugian Negara merupakan akibat dariperbuatan melawan hukum, jadi kalau ada Kerugian yang ditimbulkan olehNegara tetapi tidak merupakan perbuatan melawan hukum, bukanlahmerupakan Kerugian Negara, misalnya pada saat Tsunami banyak assetasset Negara yang hancur dan pasti Negara mendapatkan Kerugian tetapiitu bukanlah merupakan Kerugian Negara karena itu bukanlah perbuatanmelawan hukum itu adalah force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
278 — 111
  • Prinsip tersebut termuatdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danberbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan padaperintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harusdidukungBahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawanhukum, lalai, ataupun karena force majour.