Nomor 3059 K/Pdt/2014dilaksanakan menurut tata cara Keagamaan tersebut, tidak segera diajukanPencatatannya oleh Pemohon dan Termohon di Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil setempat, hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12Tahun 2010 pada Pasal 2 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) tentang PedomanPencatatan Perkawinan;.

Gugatan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor53/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 10 November 2016, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 73/B/2017/PTTUNMks., tanggal22 Mei 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan olehMahkamah Agung dengan putusan Nomor 562 K/TUN/2017, tanggal 5Desember

Antilope Madju"berkedudukan di Jakarta selaku pemegang hak sebagai salah satu pihak dalamperkara ini untuk membela dan mempertahankan haknya;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima seluruheksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :Gugatan diajukan lewat tenggang

waktu :1 Bahwa sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;2 Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta Nomor 162550.209.032008 tanggal 17 Juli2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada s~PT.

Antilope Madju dari Tergugat I dan sudah dapat dipastikantelah melalui proses pengumuman dan sejak proses pengumuman tersebutsampai dengan diajukannya gugatan ini membuktikan bahwa gugatan Penggugatdiajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang, jadi adalahtidak tepat/dan tidak benar apabila didalilkan Penggugat baru mengetahui sejaktanggal 27 November 2009 setelah mendapat laporan atau progress report darikuasa hukum ;Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels) :1 Bahwa gugatan Penggugat

2019/PN StbDalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan,pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilanMenimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) sertaPasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2016 tentang AdministrasiKependudukan, jelas bahwa Perkawinan yang sah wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan untuk dicatatkan, namunapabila lewat

tenggang waktu tidak dilaporkan maka pencatatan perkawinandilakukan setelah adannya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 yakniFotokopi Surat Keterangan Pernikahan A.n.

. : Sp.Sidik/184/V/2008/Reskrim, tanggal 27 Mei 2008, maka Penggugat patutdianggap telah secara nyata mengetahui adanya Keputusan obyek sengketapada tanggal 21 Mei 2008 sedangkan gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Oktober 2008 ;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan adapun gugatanPenggugat diajukan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata

diperlihatkan oleh pihak Polres Tanah Karo kepadaPemohon Kasasi/Penggugat, dimana pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat mendatangi dan menanyakan perkembangan Laporan PolisiPemohon Kasasi tertanggal 11 Juli 2008 Nomor LP.B/398IVII/2008/TK ;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan faktafakta tersebut di atas, makapendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengetahui keputusan obyek sengketa pada tanggal21 Oktober 2008 dengan demikian gugatan diajukan lewat

tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam PasalUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,putusan tersebut ternyata telah salah dan keliru/khilaf dalam menerapkanhukum, dan atau melanggar hukum serta ketentuanketentuan yang berlaku,karena adapun gugatan ini diajukan Pemohon Kasasi/ Penggugat belummelewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;1213Bahwa dari fakta yang dikemukakan

Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2021/PA.PbrMenimbang, bahwa setelah lewat tenggang waktu teguran, Penggugattidak datang untuk menambah panjar biaya perkara maka Panitera PengadilanAgama Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W.4A1/5336/HK.05/12/2021 tanggal 10 Desember 2021;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menambah panjarbiaya perkara sampai pada waktu yang telah ditentukan, Majelis Hakimberpendapat perkara ini patut untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah

Penetapan Hari Sidang; 20222222 n nnn nn neeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alin keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor146/G/2017/PTUNMDN tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI :Halaman 2, Putusan Nomor : 148/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIM Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugattelah lewat

tenggang waktu;DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.967.100, (Sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratusrupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahariKamis, tanggal 22 Mei 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding,Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding;Menimbang

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3917 / SU.No.3826/S.Tengah/2007,luas 9.556 m2, an.Harun Abu sekarang an.Sunoto.Adalah diterbitkan pada tahun 2007, sedangkan gugatan para penggugatterhadap 3 ( tiga ) tanah sertipikat hak milik tersebut, karena merasamempunyai hak atas tanah itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak,14dengan register perkara nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Ptk, tanggal 24Februari 2016, yang berarti sudah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya 3 ( tiga ) tanah sertipikat

hak milik tersebut.Sehingga secara hukum para penggugat yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutkarenasudah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertipikat tersebut.

PDT.G/2016/PN Ptk tanggal 24 Februari 2016, yangberarti sudah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 3tanah Sertifikat hak Milik tersebut, sehingga secara hukum Para Penggugatyanng merasa mempunyai Hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan Hak tersebut karena sudah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertifikat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat(2) Peraturan pemerintah R.! Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;.

yaitupada tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 20.00 wib saksi korbanmenyuruh saksi dan saksi Saman Manik mendatangi rumah terdakwa diDusun Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagaiuntuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;Bahwa, pada waktu penyerahan uang tersebut ada dibuat tanda terima berupakwitansi yang disertai materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;Bahwa benar, sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian antara terdakwa dansaksi korban apabila lewat

tenggang waktu pembayaran yang telah ditentukanyaitu akhir bulan Maret 2010 maka uang panjar tersebut akan hangus atauhilang;Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 10.00 wib saksi korbanmelalui saksi ada lagi menyerahkan uang panjar pembelian tanah dimaksudsebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan kembali menyuruh saksisan saksi Saman Manik mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkanuang tersebut dan dibuatkan tanda terima kwitansinya disertai materai Rp.6.000, yang juga ditanda

telahmenawarkan tanah sawah miliknya seluas + 14 (empat belas) rante yangterletak di Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten SerdangBedagai untuk dijual kepada korban seharga Rp. 56.000.000, (lima puluhenam juta rupiah);12Bahwa benar, korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagaipanjar pembelian tanah milik terdakwa di Desa Silau Rakyat Kecamatan SelRampah Kabupaten Serdang Bedagai:;Bahwa benar, setahu saksi tidak pernah ada perjanjian antara terdakwadengan saksi korban bahwa apabila lewat

tenggang waktu yang ditentukanyaitu akhir bulan Maret 2010 sebagai batas pembayaran maka uang panjaryang telah dibayarkan tersebut akan hangus;Bahwa, uang panjar tersebut telah diserahkan pada tanggal 11 Desember2009 sekira pukul 20.00 wib sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)yang pertama kalinya;Bahwa, saksi korban melalui saksi Saman Manik menyerahkan uang panjartersebut di rumah terdakwa di Dusun Desa Pon Kecamatan Sei BambanKabupaten Serdang Bedagai dan ada dibuat tanda terima berupa

tenggang waktu pembayaran bahkan menjual tanah sawahtersebut kepada orang lain lagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas, telah jelasbahwasanya Terdakwa telah membujuk saksi AMAN PANDAPOTAN PURBA untukmemberikan/menyerahkan sejumlah uang dengan mempergunakan tipu muslihatberupa penawaran untuk pembayaran uang panjar yang dapat dicicil terlebin dahulutanpa adanya surat perjanjian jual beli secara tertulis yang dapat mengikat keduabelahn pihak, penawaran mana hanya merupakan kebohongan

itu Tergugat II dan Tergugat Illberjanji akan mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya secarasukarela tanpa tuntutan apapun kepada Penggugat, kemudian Penggugatkembali mendatangi Tergugat II dan Ill agar mengosongka objek perkaradan menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II dan Ill kembali berjanjikepada Penggugat untuk mengosongkan objek perkara paling lambattangga 4 Pebruari 2015 sebagaimana Surat Perjanjian yang dibuatolehTergugat Il dan Ill tanggal 26 Januari 2015 ;Bahwa ternyata setelah lewat

tenggang waktu yang dijanjikan oleh Tergugat dan Il untuk mengosongkan objek perkara, Tergugat II dan Ill tidakbersedia untuk menmgosongkan dan menyerahkan objek perkra secaraHalaman 2 dari7 Putusan Nomor 104/PDT/2017/PT PDGsukarela dan secara baikbaik kepada Penggugat selaku pemilik yang sahatas objek perkara tersebut, tindakan dari Tergugat Il dan Ill tersebutadalah perbuatan cidera janji/wan perstasi yang dapat merugikankepentingan hakhak dari Penggugat ;6.

Putusan Nomor155/C/PK/PJK/201201.869.637.7.055000 beralamat di Jalan Maligi IV Lot K1, Kawasan IndustriKIIC, Karawang atas SPTNP Nomor : SPTNP005026/NOTUL/KPUTP/BD.02/2010 tanggal 17 Februari 2010 oleh Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok tidak dapat diterima karena permohonandiajukan lewat tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalamPasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak jo.

iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.2.Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas;Tentang Tidak Ada Relevansi Atau Keterkaitan MaupunKetersinggungan Dalil Gugatan Dengan Tergugat Dalam ObjekPerkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1.Eksepsi Tentang Mediasi Yang Tidak Dihadiri Oleh InpersoonPenggugat;Eksepsi Tentang Gugatan Lewat

Tenggang Waktu Pertanggungan(Daluarsa);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvensi:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiadalah perbuatan wanprestasi yang hanya hutang selama 20 (dua puluh)bulan angsuran dari 60 (enam puluh

M E N G A D I L I :

• Menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena lewat tenggang waktu yang ditentukan berakhir;
• Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Skb, tanggal 28 Juli 2020 tersebut, sekedar mengenai

kompetensi absolut;Tentang gugatan lewat waktu/kedaluwarsa;Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:1Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo (eksepsi kompentensi absolut/exceptie absolute competentie);Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Prematur (exceptieprematuur);Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat berbeda dengan obyekperkara yang dimiliki Para Tergugat (exceptie error in objecto);Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (exceptie obscuurlibels);Eksepsi tentang lewat

tenggang waktu (kedaluwarsa)/oremptoireexceptie;Halaman 3 dari 9 halaman.

Terdakwa tersebut,Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengeluarkan Akta TerlambatMengajukan Permintaan Banding, nomor: 25/Akta.Pid/2016/PN.Rap, tanggal 22April 2016;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 234 KUHAP, dalam haltenggang waktu permintaan banding tersebut dalam pasal 233 ayat (2) KUHAPtelah lewat, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dan Paniteramembuat Akta mengenai hal itu serta melekatkan Akta tersebut pada berkasperkara;Menimbang, bahwa oleh karena telah lewat

tenggang waktu 7 (tujuh) harisetelah putusan dijatuhkan (pasal 233 ayat (2) KUHAP), maka Terdakwa dianggapmenerima putusan dan permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dinyatakan tidak dapatditerima, maka biaya perkara dalam tingkat banding, dibebankan kepada negara;Mengingat UndangUndang No.8 tahun 1981, UndangUndang No.48 tahun2009, UndangUndang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;Mengadili : Menyatakan

M E N G A D I L I:

• Menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena lewat tenggang waktu yang ditentukan berakhir ;
• Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Skb, tanggal 28 Juli 2020 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa

Pasal Pasal 62 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55ayat (1) keL KUH Pidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan permintaan banding yang diajukan Jaksa PenuntutUmum tidak dapat diterima, karena lewat

tenggang waktu yangditentukan berakhir ; Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor130/Pid.Sus/2020/PN Skb, tanggal 28 Juli 2020 tersebut, sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, sehinggaamar lengkapnya sebagai berikut :Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT.BDG.1.

Kepaniteraan, Dismissal Prosesdan Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saattersebut telah diyakini fakta yuridis tentang tenggangwaktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktiandalam Pemeriksaan Persidangan hal tersebut diyakini ; bahwa selain dari pada halhal yang telah diuraikandiatas, Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurutasas Dominus Litis merasa perlu memberikan pandanganhukum kepada Penggugat dalam putusan ini ; bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima karena telah lewat

tenggang waktu pengajuangugatan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepadaKepala Kepolisian Daerah Bali agar dikembalikanstatusnya sebagai Anggota Kepolisian aktif denganmendasarkan permohonannya pada fakta hukum baru berupaputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 168/PK/PID.SUS/2009tersebut ; ++ oe eee eee ene ee ee eee eee eeMenimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat /11Pembanding tertanggal 13 Juni 2011, baik dari segitenggang waktu, mengajukan gugatan, dari

Jakarta dengan disertai memori /risalah peninjaunkembali yang diterima di Kepaniteraan Pajak Jakartatersebut pada tanggal 28 April 2006 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 8 Mei 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telahdiajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakartatanggal 28 Juni 2006 ;Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diajukanmelalui Pengadilan Pajak sebelum lewat

tenggang waktu 90 hari sesuaiketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2002tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonanpeninjauankembali dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telahmengajukan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :1.

Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Ditinjau dari Aspek Sosial bahwa tanah yang dikuasai/diakui oleh Penggugatsudah banyak digarap dan atau dikuasai warga masyarakat Manis Mata, tidakkemungkinan telah diterbitkan sertipikatsertipikat atas nama perorangan wargamasyarakat Manis Mata, bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut tidakbertentangan dengan hukum positif yakni UndangUndang Nomor 5 Tahun1960

tentang UndangUndang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;3 Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara karena secara hukum Penggugat sudah mengetahui yangmenjadi objek sengketa perkara a quo ini, sejak tahun 1999 yang diakui

Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dengan demikian gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima;4Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor 01N11/2009, tanggal 11 Juli 2009,Perihal Mahon Penyelesaian dan Keadilan di dalam surat tersebut tersirat dan tersuratdi dalam surat tersebut diminta kajian dan klasifikasi tentang Hak Kepemilikan AtasLahan yang dikuasai sejak tahun 1861 yang telah diterbitkan Sertipikat

berbauKomando Jihad, akibat mana Sutan Lukman Cs sebagai ketua dan pe60nguruspengurusnya merasa keberatan dimana kehormatan dan namabaiknya rusak dan merasa terhina.Melanggar pasal 310 K UHPidana;Setelah membaca requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa yangmeminta agar tertuduh dipersalahkan telah melakukan penistaandan agar dijatuhi hukuman penjara selama (satu) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak usah dijalani asal saja tertuduh tidakmengulangi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat

tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, dan agar dihukum lagi membayarongkos perkara:dengan memperhatikan pasal 310 (1) KUHP. terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tertera diatas yaitu: Timbul Osmar Simarmata telah bersalah melakukan kejahatan *Sengajamerusak kehormatan atau nama baik seseorang (menista,Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan