Ditemukan 1995 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : driling dalling dalung dading daming djaling daling dianing darling daaming dealing draling dualing dwalingã
Penelusuran terkait : Kekeliruan/kesesatan (dwaling) Pemberian hak milik atas tanah Jual beli tanah rve
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
122 — 43
  • Kalau tidak tausama sekali maka maka adagium zen straf zonder schuld tidak bisadiletakkan pada orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali.Kita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahan samasekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini di maafkanperbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadi perbuatantindak pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
389 — 277
  • Ill1 s/d T Ill3) secara yuridis merupakankesepakatan bisnis antara Penggugat dengan masingmasing Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill yang telah diwakili oleh organ perseroan yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU PT No. 40 Tahun 2007 yaituDireksi dari masingmasing perseroan tersebut sehingga terdapatkeseimbangan posisi dan keadaan, apabila selama persidangan tidak ditemuifakta bahwa proses pembuatan perjanjian jual beli batubara terebut dibuatkarena adanya paksaan (dwang), kesesatan (dwaling
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 09-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA MARTAPURA Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
219 — 92
  • keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama, dalam kaitan dengan perkara a quo dalam Pasal 1321 KUH Perdatamenyatakan: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karenakekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, sehinggamaksud dan tujuan dari Pasal 1321 KUH Perdata diatas dapat dipahamitentang batalnya suatu perjanjian dalam hukum perdata yaitu terkait denganadanya kekhilafan, yang mana di dalam unsur kekhilafan tersebut terdapatunsur kesesatan (dwaling
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 697/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
RIDWAN
74 — 24
  • menggariskan bahwakesepakatan/perjanjian yang diadakan merupakan undangundangyang mengikat para pihak atau yang lebih dikenal dengan istilah pactasunt servanda;Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam suatuperjanjian yang diadakan' oleh para pihak adalah asaskonsensualisme, yang artinya perjanjian itu terjadi manakala para pihaktelah sepakat tentang pokokpokok yang diperjanjikan dan untukmeminta pembatalan harus ada suatu alasan yang kuat yangdidasarkan pada dalil adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
1.1. TAN MINGGUS SETIAWAN
2.2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI
3.3. SAHUDIN
4.4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A
5.5. LA MARUDIN
6.6. LA IDI SH
7.7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY
8.8. TRIANITA BACHTIAR
9.9. HANDRY KHOMARO
10.10. SURJANTO HAMIJOYO
11.11. HENGKY HALIM/POPY HALIM
12.12. BURHAN
13.13. LASIONO
14.14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES
15.15. ROSDIANA AZIZ
16.16. POPY MARLENA
17.17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA
18.18. JONGKY TANAIR
19.19. ROBERT THEODORUS
20.20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA
21.21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS
22.22. FRANDI ANGIR
23.23. MOH ISMAIL
24.24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA
25.25. PT SAMALAGI RAYA/SURJANTO HAMIJOYO
26.26. LA IRI
27.27. RUSLI/FITRI
28.28. PIUDIN
29.29. VERY
30.30. HAMSUDIN, SE
31.31. ROSHYANDRA
32.32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU
33.33. CHARLES KHOESUMA
34.34. WARMAN BACHTIAR
35.35. SAHARIAH
36
Tergugat:
1.1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku
2.2. PT. Bumi Perkasa Timur
Turut Tergugat:
3. Badan Pertanahan Kota Ambon
419 — 318
  • Kekhilafan atau kekeiruan (dwaling);c. Penipuan (beddrog).Bahwa memperhatikan setiap unsur perikatan, kesepakatan dan perjanjianberdasarkan pada ketentuan perundanganundangan sebagaimana tersebut diatas,maka proses transaksi baik itu bersifat Akta Jual Beli (AJB) yang ditindak lanjutimenjadi SHGB sebagaimana berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh PT.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
941 — 1010
  • Tidak menjadi soal apakah padaperbuatan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV terjadi dwaling,bedrog dan sebagainya, maka itu semua dianggap perbuatan dariPembanding I/Tergugat I.Pandangan tersebut telah ditetapbkan dalam Putusan Hoge Raad yangdalam amarnya menetapkan, Perbuatan si wakil dengan segala sifatnyaadalah perbuatan dari si badan hukum (vide Badan Hukum, Chidir Ali,Alumni Bandung, halaman 185 s/d 186), sebagai berikut : Segala perbuatan wakil itu bisa dipertanggjawabkan kepadabadan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
93 — 31
  • Kita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahansama sekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini dimaafkan perbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadiperbuatan tindak pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dua dari kesesatan tersebut yang tidak dapat dijatuhi pidanaadalah rechtsdwaline (kesesatan hukum) dan feiteliike dwaling (kesesatanfakta).Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond, fait justificatif,rechtfertigungsgrund). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawanhukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusanHal. 246 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016delik dalam undangundang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukummaka tidak mungkin ada pemidanaan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
103 — 33
  • Kalau tidak tausama sekali maka maka adagium zen straf zonder schuld tidak bisadiletakkan pada orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali.Halaman 186 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKita sering mengatakan orang yang tidak punya kesalahan samasekali dalam posisi dwaling maka orangorang ini di maafkanperbuatannya didalam hukum pidana tetapi jika terjadi perbuatantindak pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
586 — 423
  • Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan(dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud).Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, data perjanjian menjaditidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsurunsur kekhilafan,paksaan, atau penipuan;Bahwa dalam melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk kerjasama dalam haljasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayarditempat ataucash on delivery (COD), Tergugat tidak dapat membuktikan adanya unsurkekhilafan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
478 — 232
  • Apabila dikabulkan oleh hakim tentang tuntutanpembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHperdata, makadasarnya adalah karena salah satu pihak sudah berprestasi, makaHalaman 228 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PSTkembali kepada keadaan semula karena kondisi wanprestasinyadebitur; o Kalau batal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terjadi adalahbahwa konsensus di antara para pihak terjadi karena ada dwang,dwaling, bedrog atau karena ada kekhilafan, ada penipuan
    Perjanjian jual beli saham dapat dibatalkan apabilaterdapat Qwang, dwaling, bedrog atau terdapat wanprestasi dalam hal belum bayar atau belum lunas;Apabila terdapat dua gugatan yang samasama sedang berlangsung,pihaknya sama, obyek gugatannya sama, dalam hal ini perjanjian,namunpetitumnya bertentangan, dimana petitum gugatan pertama menunitutprestasi dengan meneguhkan perjanjian, namun petitum gugatan keduamenuntut pembatalan perjanjian, maka gugatan yang kedua harusdihentikan terlebin dahulu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekalitidak mempunyai suatu Dwaling atau suatu kesalah pahaman mengenaisalah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;. Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana sama sekali tidakmempunyai unsur Schuld baik dolus dan culpa ataupun apabila orangtersebut tidak mempunyai unsure obzet seperti yang telah disyaratkanoleh undangundang bagi tindak pidana tersebut ;.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
481 — 392
  • adapenyertaannya maka hal itu adalah tanggung jawab diri sendiri si bawahanapalagi jika sibawahan tegas menerangkan hanya berdasarkan asumsi danditujukan keberbagai lapisan pejabat di atasnya maka dalam hal tersebutmenegaskan tidak adanya hubungan pernyertaanBahwa benar, Ahli menjelaskan perbedaan persoalan jabatan penerimadalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b dengan Pasal 11 UU Tipikor yangdimaksud dengan atau menurut pikiran orang yang memberi hal itu adahubungannya dengan jabatannya . ada dwaling
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
171 — 21
  • Sehingga segala resikoHalaman 543 dari 632 halaman Putusan Nomor : 69/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.hukum yang timbul akibat penandatanganan kontrak dalam perka a quo, adalahmenjadi tanggung jawab personal saksi Yanuar, sebab ia menandatangani kontraktersebut dengan kesadaran penuh, tidak di bawah tekanan, paksaan, atau tidak dibawah kesesatan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Oleh karena itudengan penandatanganan kontrak dalam pengadaan light trap atas nama DirekturPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
136 — 39
  • Sehingga segala resikohukum yang timbul akibat penandatanganan kontrak dalam perka a quo, adalahmenjadi tanggung jawab personal saksi Yanuar, sebab ia menandatangani kontraktersebut dengan kesadaran penuh, tidak di bawah tekanan, paksaan, atau tidak dibawah kesesatan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog).Oleh karena itu denganpenandatanganan kontrak dalam pengadaan /ight trap atas nama Direktur PT.Andalan Mitra Persada yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenanganTerdakwa selaku PPKa quo, saksi