Ditemukan 2493 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : robet risal riski risky risma
Penelusuran terkait : Tm luthfi yazid S.h. Ll.m. Cil. Cli. Dkk vs pemerintah ri cq. menteri riset dan teknologi/kepala badan riset dan inovasi nasional ri (d/h menteri riset Teknologi dan pendidikan tinggi); Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Menteri riset Teknologi Dan pendidikan tinggi vs dr. nasrul z. M.kes; Tehnologi St. Andri setya nugraha. Dkk vs menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi ri; Prof. dr. rer. nasution vs menteri pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi republik indonesia;; Dr. lilik mulyadi Dkk vs menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia;; Dr. heru widodo M.hum. Dkk vs menteri pendidikan Kebudayaan riset Dan teknologi ri; Tibyan hudaya Se. M.mpd Riset dan teknologi Republik indonesia;; Forum rektor penguat karakter bangsa (frpkb) vs menteri riset Teknologi dan pendidikan tinggi republik indonesia;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
530 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan Pemohon PeninjauanKembali kumpulkan bahanbahan itu sebagai bahan riset untukdisampaikan kepada Pemerintah untuk revisi UndangUndang KomisiPemberantasan Korupsi, demi Keadilan untuk semua;Yang tertangkap adalah Gerry sebagai advokat yang disumpah dia mestimengetahui resiko perbuatannya. Katakanlah Pemohon PeninjauanKembali lalai memperingatkan atau Pemohon Peninjauan Kembali telahmemperingatkan tapi Gerry tetap nekad.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
367 — 2064
  • CV TRI PURNAMA Sosialisasi riset olmiah tentang /98.810.000,00ABADI sumber daya alam di energi diJakarta Selatan39. CV KATANA PRIMA) Diskusi publik tema konversi 98.800.000,00BBM ke BBG solusipenghematan energi untuknegeri di Jakarta40. CV JALLA RAYA Sosialisasi subsidi tepat sasaran 97.675.000,00ABADI antara harapan dan tantangan diUNPAM41. PT TRICIPTA Seminar subsidi BBM Si (Apa)? 97.850.000,00KREASI di SurabayaMEDIATAMA42.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
145 — 186
  • Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi SulawesiSelatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan Pemerintah Kabupaten Boalemo.Kepala Bidang Riset Keuangan Daerah, Lembaga Manajemen PatriaArthaMakassat.e Bahwa beberapa kasus yang AHLI tangani untuk memberikan keterangan ahli dibidang keuangan negara antara lain : a.Tindak pidana Korupsi di Bagian Umum Satuan Kerja Perangkat DaerahSekretariat Daerah Kab.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG
Tanggal 23 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. SAMSUDIN S.Pd Bin H. TB. MOH. SAI (Alm)
53 — 61
  • tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 05-08-2021 Nomor Kemendikbud RI: 1068/J5/KU.03.00/2021 dan Nomor Bank BRI: B.80.e-INS/08/2021;
117) 1 (satu) bundel fotokopi (LEGALISIR) salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
118) 1 (satu) bundel fotokopi (LEGALISIR) salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
107 — 44
  • Dosen Hukum Administrasi Keuangan Negara pada Balai Pendidikandan Pelatihan Keuangan Makassar, Departemen Keuangan.Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD ProvinsiSulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan PemerintahKabupaten Boalemo.Kepala Bidang Riset Keuangan Daerah, Lembaga Manajemen PatriaArtha Makassar.e Bahwa beberapa kasus yang AHLI tangani untuk memberikan keterangan ahli dibidang keuangan negara antara lain :a.b.Tindak pidana Korupsi di Bagian Umum Satuan Kerja PerangkatDaerah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
723 — 637
  • Pupuk Kalimantan Timurdan Pabrik Kimia Lainnya disekitar Pemukiman WargaRT43,RT44,RT45,RT46,RT47 dan RT48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan BontangUtara, Bontang Kalimantan Timur.Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember, 2015, Pihak Perwakilan Wargamengirimkan surat kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengannomor surat 0O15/FS/XII/2015, tanggal surat 14 Desember, 2015, PerihalPengaduan Indikasi Pelanggaran Proses Penyusunan UKLUPL PembangunanPabrikpabrik Kimia NPK Cluster Milik PT
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
151 — 49
  • dan objek delikdapat dilakukan rampasan menjadi milik negara, dapat dilakukanperampasan untuk dimusnahkan, tentunya tidak terlepas dari Amanah UUKehakiman Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yangmengamanatkan kepada hakim yang Mulia dalam mengambil sikappenerapan pasal 39 KUHP tadi memperhatikan hukum dan nilai yanghidup di dalam masyarakat dalam konteks perkara yang sedang ditangani,mengapa Ahli bisa sampaikan seperti itu, sehubungan Ahli di akademisijuga sedang melakukan beberapa riset
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
  • pimpinan Universitas yang bersifat kolektif;Bahwa PT Makara Mas sendiri lebih sering rugi daripada untung;Bahwa menurut Saksi, PT Makara Mas tidak berkompeten untukmelaksanakan pengadaan barang/jasa instalasi infrastruktur ITperpustakaan;Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan mengenai PTPT yang ada diUl, karena menurut saksi bukan kompetensinya Ul untuk mengelolaperusahaan, oleh karena itu jika Ul ingin mencari uang, maka sebaiknyamelalui caracara yang sudah menjadi core competency nya seperti riset
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG
Tanggal 23 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. ISKANDAR, S.Pd.I Bin TB. JAMAKSARI (Alm)
50 — 60
  • tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2021 tanggal 05-08-2021 Nomor Kemendikbud RI: 1068/J5/KU.03.00/2021 dan Nomor Bank BRI: B.80.e-INS/08/2021;
117) 1 (satu) bundel fotokopi (LEGALISIR) salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
118) 1 (satu) bundel fotokopi (LEGALISIR) salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
72 — 15
  • dalam mendukung fungsi legislatif Desember 2013DPRD44 Pendamping Kegiatan Bimtek tentang 12s.d.15 094//SekrDPRD/2013Menentukan arah kebijakan pembangunan Desember 2013daerah dengan penyusunan daerah dalamperspektif anggaran berbasis kinerja45 Konsultasi/koordinasi tentang upaya 17 s.d. 19 090/172/DPRD/2013 danpemberdayaan Iptek dalam mendorong Desember 2013 094/174/Sekr.DPRD/2013peningkatan produktivitas masyarakat guna tanggal 09 Desember 2013memperkuat pertumbuhan ekonomin daerahke Kementerian Riset
    dalam mendukung fungsi legislatif Desember 2013DPRD44 Pendamping Kegiatan Bimtek tentang 12 s.d.15 094//SekrDPRD/2013Menentukan arah kebijakan pembangunan Desember 2013daerah dengan penyusunan daerah dalamperspektif anggaran berbasis kinerja45 Konsultasi/koordinasi tentang upaya 17 s.d. 19 090/172/DPRD/2013 danpemberdayaan Iptek dalam mendorong Desember 2013 094/174/Sekr.DPRD/2013peningkatan produktivitas masyarakat guna tanggal 09 Desember 2013memperkuat pertumbuhan ekonomin daerahke Kementerian Riset
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
88 — 20
  • dalam mendukung fungsi legislatif Desember 2013DPRD44 Pendamping Kegiatan Bimtek tentang 12s.d.15 094//SekrDPRD/2013Menentukan arah kebijakan pembangunan Desember 2013daerah dengan penyusunan daerah dalamperspektif anggaran berbasis kinerja45 Konsultasi/koordinasi tentang upaya 17 s.d. 19 090/172/DPRD/2013 danpemberdayaan Iptek dalam mendorong Desember 2013 094/174/Sekr.DPRD/2013peningkatan produktivitas masyarakat guna tanggal 09 Desember 2013memperkuat pertumbuhan ekonomin daerahke Kementerian Riset
    094//SekrDPRD/2013DPRD dalam mendukung fungsi legislatif Desember 2013DPRD44 Pendamping Kegiatan Bimtek tentang 12s.d.15 094//SekrDPRD/2013Menentukan arah kebijakan pembangunan Desember 2013daerah dengan penyusunan daerah dalamperspektif anggaran berbasis kinerja45 Konsultasi/koordinasi tentang upaya 17 s.d. 19 090/172/DPRD/2013 danpemberdayaan Iptek dalam mendorong Desember 2013 094/174/Sekr.DPRD/2013 peningkatan produktivitas masyarakat gunamemperkuat pertumbuhan ekonomin daerahke Kementerian Riset
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
222 — 111
  • Tenaga Ahli Riset Dana Ad Hoc DPID kerjasama Kementerian Keuangan RI PT Sinergi Visi Utama bulan MeiJuni 2012.17. Steering Committee dalam Seminar Internasional XIII Dinamika Politik Lokaldi Idonesia: Kewargaan Subnasional dan Citacita Negara Bangsa dalamDinamika dan Perspektif Lokal yang diselenggarakan Percik di Salatigatanggal 10 13 Juli 2012.Halaman 310 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.18.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
197 — 303
  • Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) memperhitungkan pajak pertambahannilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (oper head cost and profit) yangwajar bagi pennyedia barang/jasa;Bahwa tidak ada keharusan melakukan survey dan survey itu bagian dari riset;Bahwa merit point sistem, penawaran dengan sistem nilai digunakan untukpengadaan barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya yangmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingatpenawaran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
89 — 0
  • 1 (satu) Buah Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang oleh Lembaga Riset dan Studi Peningkatan Kapasitas Indonesia di Hotel Quality Makassar Tahun 2016.
  • 1 (satu) Buah Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang di Grand Asia Makassar Tahun 2016.
  • 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat DPRD Kab. Enrekang Tahun 2015.
  • 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Setwan Kab. Enrekang Tahun 2015.
  • 25 (dua puluh lima) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis Sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaran pemerintah daerah serta implementasi Permendagri No. 77 tahun 2015 sebagai perubahan atas Permendagri 52 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset dan studi Peningkatan Kapasitas Indonesia tanguugal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur eksekutif LRESPEK INDONESIA Drs. DARWIS HB.
  • 3 (tiga) lembarSurat Undangan Lembaga Riset dan Studi Peningkatan kapasitas Indonesia (LRESPEK Indonesia) No. 008/BMTKlrespek/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Email Kantor Sekretariat DPRD Kab. Enrekang website sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 9 Februari 2016.
  • 2 (dua) lembarSurat Undangan Pusat Kajian Hukum dan Perundangundangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-04-2024 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 13-05-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 27/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 13 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hj. NGATMISIH, SH. M. Hum. Binti (Alm) Wakiran
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : UMU LATHIEFAH, SH
124 — 0
  • provinsi Jawa Timur no 00042B/PA/RT-XII/2015 tanggal 3 desember 2015, KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;
145). 1 (satu) bendel Copy legalisir Penilaian asset Bagi Pembangunan Rest Area di KKJS Madura Kabupaten Bangkalan Tahap I di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kcamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;
146). 1 (satu) bendel Copy legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
85 — 0
  • 1 (satu) Buah Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang oleh Lembaga Riset dan Studi Peningkatan Kapasitas Indonesia di Hotel Quality Makassar Tahun 2016.
  • 1 (satu) Buah Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang di Grand Asia Makassar Tahun 2016.
  • 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat DPRD Kab. Enrekang Tahun 2015.
  • 1 (satu) Buah Buku Agenda Surat Setwan Kab. Enrekang Tahun 2015.
  • 25 (dua puluh lima) lembar Sertifikat Peserta Bimbingan Teknis Sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaran pemerintah daerah serta implementasi Permendagri No. 77 tahun 2015 sebagai perubahan atas Permendagri 52 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset dan studi Peningkatan Kapasitas Indonesia tanguugal 14 februari 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur eksekutif LRESPEK INDONESIA Drs. DARWIS HB.
  • 3 (tiga) lembarSurat Undangan Lembaga Riset dan Studi Peningkatan kapasitas Indonesia (LRESPEK Indonesia) No. 008/BMTKlrespek/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Email Kantor Sekretariat DPRD Kab. Enrekang website sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 9 Februari 2016.
  • 2 (dua) lembarSurat Undangan Pusat Kajian Hukum dan Perundangundangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Juni 2020 — Penuntut Umum: ARIS SOPHIAN, SH Terdakwa: TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO
384 — 79
  • RPN (Riset Perkebunan Nusantara) Bogor(anak perusahaan dari PTPN).Halaman 98 dari 347, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN SmgP3GI adalah unit usaha khusus untuk penelitian dibidang tebu dan gula yangberlokasi di Pasuruan.P3GI mempunyai kebun percobaan di 7 lokasi yaitu :a. Pasuruan;. Comal Pemalang;. Cirebon;. Lampung;. Sumsel;Kediri;g.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
UMU LATHIEFAH, SH
Terdakwa:
Hj. NGATMISIH, SH. M. Hum. Binti (Alm) Wakiran
99 — 87
  • provinsi Jawa Timur no 00042B/PA/RT-XII/2015 tanggal 3 desember 2015, KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;

    145). 1 (satu) bendel Copy legalisir Penilaian asset Bagi Pembangunan Rest Area di KKJS Madura Kabupaten Bangkalan Tahap I di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kcamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;

    146). 1 (satu) bendel Copy legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
466 — 399
  • Transaksi tanggal 06 Juni 2012, Transfer Via IBSME ke Giro, ELDA Tambangsebesar Rp. 120.000.000, adalah pembayaran biaya operasional dalamrangka riset pengembangan nano mineral untuk bahan baku pupuk organikbersama tim peneliti Universitas Malang, sebagaimana Saksi jelaskansebelumnya.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
133 — 346
  • Keuangan,Anggota Tim Kerja Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, DepartemenKeuangan, Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah TinggiAkuntansi Negara, Departemen Keuangan Jakarta, Dosen HukumAdministrasi Keuangan Negara pada Balai Pendidikan dan PelatihanKeuangan Makassar, Departemen Keuangan, Anggota Tim abhikeuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,Pemerintah Kabupaten Polmas dan Pemerintah Kabupaten Boalemo,Kepala Bidang Riset