Ditemukan 3355 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menjadi maryadi mangasi marwadi mandagi marjadi munjadi matjadi manjari
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 18-12-2017 — Putus : 07-05-2016 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2016 — I. Nama lengkap :MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS,SE Tempat lahir : Ambon Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Juli 1984 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan/Kewarganegaraan: I n d o n e s i a Tempat tinggal : Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Agama : Islam Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Pemerintahan Negeri Kilwaru) Pendidikan : S1 Ekonomi (Tamat) II. Nama lengkap : MANAF BUGIS, SIP alias NAVI Tempat lahir : Maar Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Maret 1993 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan/Kewarganegaraan: I n d o n e s i a Tempat tinggal : Dusun Maar Negeri Kilwaru Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Agama : Islam Pekerjaan : Bendahara Negeri Kilwaru Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan
202 — 86
  • SAKSI AHMAD GANTI KELIAN menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkaitdengan masalah Dana Desa pada Desa Kilwaru Kecamatan Seram BagianTimur Kabupaten Seram Bagian Timur ;Bahwa saksi awalnya sebagai LSI (Lembaga Sosial Desa) kemudiandiubah manjadi LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan sekarang diubahmenjadi Badan Pemusyawaratan Negeri (BPN) dan yang mengangkat saksiadalah Kepala Desa Kilwaru ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai BPN adalah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
63 — 132
  • pendampingan untuk menghadapi kunjungan daripihak Bank Mandiri sekaligus karena Penggugat menguasai materi pengajuanpenambahan limit kredit tersebut serta Penggugat menguasai benar keadaan dankondisi lapangan (spot) yang ingin di cek oleh pihak Bank Mandiri.Setelah beberapa kali kunjungan, pengecekan dan interview langsung oleh parapimpinan Bank Mandiri CBC Bekasi dan Pusat kepada Tergugat dan Penggugatdi Taman Kopo Indah (TKI) Bandung, akhirnya keinginan Tergugat akantambahan limit kredit dari Rp 8 M manjadi
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
EGIDIUS TAEK ALIAS DIUS
333 — 17
  • faktafaktayuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telahterbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benarterdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidakada kesalahan orang atau error in persona;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwatersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umumtersebut diatas, hal ini akan manjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-12-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1373 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — JISMI REUBUN, S.AP.
118 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinikmati oleh Terdakwa bahkan oranglain atau suatu korporasi dimana uang tersebut berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan secara benar adalahuang tersebut diterima oleh para penerima sesuai dengan SuratKeputusan Wali Kota Tual yang memberikan hak bagi penerima untukmenerima uang bukan pembagian tersebut berdasarkan keputusanTerdakwa serta para penerima bantuan yang besarnya dalam kisaranRp3.900.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 tidak menyebabkanpara penerima uang tersebut manjadi
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YASINTUS TAUNAIS ALIAS SINTUS
381 — 29
  • faktafaktayuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telahterbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benarterdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidakada kesalahan orang atau error in persona;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwatersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umumtersebut diatas, hal ini akan manjadi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-07-2011 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 407/Pid.B/2011/PN.Sda
Tanggal 26 Juli 2011 — TRI YUDHA BARATA
37 — 9
  • Finance Cabang Sidoarjo, SUGI HARSONOsebagai BRO (Branch Relation Officer), KURNIA TRI KUSNANTO sebagai KooadinatorKolektor Elektronik, VICTOR HIDAYAT dan ALVIN RIZA F (kelimanya terdakwa dalamberkas terpisah), ARI INDARWANTO, ZINDU, ZAMRONI, IRFAN (keempatnya belumtertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair diatas,telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatuperutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau dapat manjadi
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 219/Pid.B/LH/2020/PN Blt
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO.,S.H.
Terdakwa:
1.BAMBANG PURWOTO.,S.H Bin BAMBANG SUGENG
2.SENEN WIBOWO
3.PINARYO ADI Als DOYOK Bin SUWITO
4.ARIK
5.MUSANI Als TUMUS Bin TUKIMAN
86 — 10
  • Blitar tidak merekomendasikan akan tetapimengakomodasi apa yang manjadi tuntutan warga selanjutnya setelahHalaman 52 dari 92 Putusan Nomor 219/Pid.B/LH/2020/PN Bltditunjukkan batasbatas kawasan hutan selanjutnya pihak DPRDmenerima;Bahwa pihak Perhutani pernah diundang oleh DPRD terkaitpermasalahan tanah yang klaim warga sekitar tahun 2002;Bahwa kawasan hutan bisa digunakan untuk pertambangan dan untuksosial akan tetapi harus seijin dari Menteri kehutanan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 218/Pid.B/LH/2020/PN Blt
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO.,S.H.
Terdakwa:
HANY SOESANTO.,S.T anak dari LIONG SOESANTO
88 — 17
  • Blitar tidak merekomendasikan akan tetapimengakomodasi apa yang manjadi tuntutan warga selanjutnya setelahditunjukkan batasbatas kawasan hutan selanjutnya pihak DPRDmenerima; Bahwa pihak Perhutani pernah diundang oleh DPRD terkaitpermasalahan tanah yang klaim warga sekitar tahun 2002; Bahwa kawasan hutan bisa digunakan untuk pertambangan dan untuksosial akan tetapi harus seijin dari Menteri kKehutanan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-04-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terdakwa:
AGUS Bin SAMUDDIN
73 — 28
  • Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan,;EFFENDY Als FENDY Bin SAHERAN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannyadalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak pernah malakukan pinjaman uangkepada saksi;Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa padasaat pencalonan manjadi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
230 — 148
  • yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut, jika tidak maka dinyatakan sebagai penyalahgunaan wewenangsebagaimana ketentua Pasal 17 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014.Bahwa, dalam hal telah adanya Putusan Lembaga Peradilan yang telahberkekuatan hukum tetap, maka masalah cacat administratif sesungguhnyatelah selesai di dalam pemeriksaan peradilan, baik pada tingkat pertama,banding maupun kasasi, sehingga setelah itu cacat administratif dimaksudsudah tidak dapat dipersoalkan kembali, sedangkan yang manjadi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
134 — 48
  • atasbeban APBDesa.Bahwa Kepala Desa yang memiliki jabatan dan kewenangan yangmelekat padanya selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yangmemiliki jabatan dan kewenangan dan atas jabatan dankewenangannya tersebut;Bahwa penyelenggara Pemerintahan adalah jabatan Politik;Bahwa penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah adalah Fungsijabatan Kepala Desa;Bahwa apabila dalam SKPT atas nama Tanah Desa maka danakompensasi pembayaran Tanah Desa tersebut harus masuk ke KasDesa dan uang kompensasi tersebut manjadi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 23-11-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 919/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
1.Ir. MADE PRABAWA LINGGA, MM
2.KETUT ARYA WIDHI LINGGA AGUNG
Tergugat:
1.SITI Binti RAIN GEPENG
2.ACI Binti SAAN
3.SANIH Binti SAAN
4.RAHMAN Bin SAAN
Turut Tergugat:
1.MISAN Bin SABA
2.Ny. MOMIH AFFANDI
3.SANIN Bin SABA
4.M HATTA
5.OTOM SALIM
6.H JAMAN
7.NA SIOE TJOE
8.NA SIOE KHIM
9.FREDDY TAROREH
10.LINAH SEAN
11.DERAN Bin DESA
12.Ahli Waris dari Alm. AR. AMIRSETIA, SH
13.Kepala Kantor Kelurahan Bakti Jaya D.h. Desa Babakan
14.Notaris PPAT HASRIWATY, SH
15.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang Selatan
155 — 52
  • Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 455/Bakti Jaya berubahhaknya manjadi Hak Milik No. 439/Bakti Jaya , berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan NasionalNo. 6 Tahun 1998 tanggal 26Juni 1998; Sertipikat Hak Milik No. 440/Bakti Java (dahulu Hak Guna Bangunan No.471)Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 919/Padt.G/2018/PN Tnga. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 471/Bakti Jaya diterbitkanpada tanggal 07 Agustus 2009 atas nama PT.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 29 / Pid.B / 2014 / PN Tmg
Tanggal 12 Juni 2014 — RENI ASTUTI binti SAEFUDIN
30 — 6
  • ;e bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah agar korban mati danapabila sudah mati maka Terdakwa akan manjadi isteri Saksisehingga korban tidak akan mengganggu Terdakwa lagi ;e Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, Saksi hanya tahu dariTerdakwa bahwa korban adalah orang yang mencintai Terdakwawalaupun Terdakwa tidak cinta namun korban selalu mengejarnya ;e Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah mempunyai niat untukmenghilangkan nyawa korban, temanteman Saksi juga sama yaitusejak Saksi merencanakan kejadian
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
136 — 134
  • Barattapi bukan berupa pajak;Bahwa di UPTD klinik kesehatan hewan tidak ada aturan mengenai jasa medis;Bahwa di UPTD klinik kesehatan hewan ada SOP tapi Saksi tidak tahu SOPbiaya pengobatan hewan;Bahwa Saksi tidak tahu jasa medis dokter hewan di klinik Kesehatan hewan adadiatur;Bahwa dokter hewan berhak untuk mendapatkan jasa medis dan nilainyaberdasarkan kebutuhan;Bahwa setahu Saksi tidak ada Pergub atau Perda yang mengatur mengenai jasamedis tapi hanya diatur oleh Peraturan Mentan;Bahwa yang manjadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb
Tanggal 12 Nopember 2014 — SYAIFUDIN DG PARANY
57 — 20
  • pembenar dan ataualasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menetukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaanyakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukanTerdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagaipelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari manjadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
89 — 42
  • pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yng dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menetukan pidan yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelakutindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan sematamatasebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkankepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinyadikemudian hari manjadi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 23 Desember 2013 — ROKHALI Bin SANAD
94 — 27
  • Hal ini dilakukan agar desa manjadi aman, karena dalamkenyataannya masyarakat menuntut pembagian merata seperti itu ;Bahwa pembagian secara merata itu, merupakan kebijakan dari Kepala Desasebelumnya, sedangkan Terdakwa hanya meneruskan atau melanjutkannya ;Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan hukum pembuktianyang berlaku, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini telah secara sah dapatdibuktikan adanya faktafakta sebagai berikut :IsBahwa berdasarkan SK Bupati Brebes Nomor : 141
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
554 — 871
  • Berdua manjadi Wakil Rektor yang kooperatifdan sangat bagus didalam mendukung kualitas dari acaraacara danprogram segala macam hal yang berkaitan dengan kemajuan atausuatu hal yang baik untuk UIN jakarta, termasuk Prof.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — POLTAK MARUDUT SITUMORANG VS PERUM PERIKANAN INDONESIA
47 — 16
  • S494/DIR.C/V/2016,tanggal 30 Nopember 2016 tentang kesempatan selama 2 (dua) minggu yangserta Biaya Administrasi, yang menyatakan kesempatan memperpanjang masasewa manjadi gugur karena Pembanding tidak melaksanakan kesempatandalam tenggang waktu 2 (dua) minggu tersebut, karena kewajiban pembayaranDevelomment Charge (DC), dan Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP)serta Biaya Administrasi sesuai dengan Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia Nomor KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
146 — 75
  • Perkara Pokok yaitu bukti T.A/T.V.1 berupa Surat Keputusan MenteriAgraria Nomor SK.131/KA tanggal 14 Mei 1959 dan bukti surat TergugatIntervensi V/Tergugat Dalam Perkara Pokok yaitu bukti T.A/T.V.2 berupa SuratKeputusan Menteri Agraria Nomor SK.132/KA tanggal 14 Mei 1959, TergugatIntervensi/Tergugat Dalam Perkara Pokok telah dapat membuktikan bahwatanah eigendom Verponding Nomor 1054 dan tanah eigendom VerpondingNomor 1204 atau tanah obyek sengketa sejak tanggal 24 Januari 1958 sudahbukan lagi manjadi