TpgIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana atau KEDUAmelanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana atau KETIGA melanggar Pasal 94 ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh

: e Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesaliperbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;e Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga dianggapmemperlancar jalannya persidangan;e Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya danTerdakwa menurut mayoritas warga Desa Bukit Menyan sangat banyakmembantu dalam pembangunan Desa tersebut;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf c Undangundang nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undangundang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undangundangnomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang nomor2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

pokoknya Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka dalamdugaan pidana membawa alat alat berat dan / atau alatalat lainnya yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunandan / atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan dan setiap usahadan / atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki izinlingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b dan / ataua Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan / atau b Undang Undang Nomor : 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan / atauPasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Undangundang nomor : 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan diawali adanya suratpanggilan (Bukti P1 dan P2) dan berita acara pemeriksaan peningkatan statusdari saksi menjadi tersangka, Atas nama tersangka SUKHDEV SINGH (Bukti P3), Berita acara pemeriksaan tersangka atas nama tersangka SUKHDEVSINGH (Bukti P4) selanjutnya keluar surat perintah penahanan (Bukti P5),surat perintah

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwamelakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusunsecara Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu = akanmempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diaturdalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

sekali detail surat tugasnya.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Termohontelah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN Pnntanggal 18 Desember 2017, (YURISPRUDENSI), diberi tanda T1;Fotocopi Pasal 51 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, diberi tanda T2:Fotocopi Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberitanda T3:Fotocopi Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2004 tentang Perlindungan Hutan, diberi tanda T4;Fotocopi Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.75/Menhutll/2014 tentang Polisi Kehutanan, diberi tanda T5;Fotocopi Pasal 19 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.26/MENLHK/SE TJEN/KUM.01/4/2017 tentangPenanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,diberi

perbuatanperbuatanhukum mengenai kehutanan.Sehingga sudah barang tentu tidak diperbolehkan dan atau tidakdibenarkan untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasanhutan tanpa izin Menteri;Bahwa ada aturan yang melarang kegiatan perkebunan didalamKawasan hutan khusunya Kawasan hutan Nasional Tesso Nilo yaituorang perorangan dilarang untuk melakukan kegiatan perkebunantanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, bukan hanya perludilindungi tetapi juga perlu diawetkan dan dimanfaatkan secaralestari, dengan pertimbangan bahwa potensi keanekaragaman hayatiyang dimiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dansebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secaralestari Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tidak adanyaperijinan pada sebagian Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo(pencabutan PT Inhutani

berhatihati sehingga akibat yang tidakdisengaja terjadi;Menimbang, bahwa terhadap unsur mengangkut, menguasai atau memiliki,sengaja disusun oleh Pembentuk undangundang secara alternatif, sehinggaapabila salah satu unsur terpenuhi, maka hal tersebut dipandang terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasilhutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, Kayu olahan, atau kayu pacakan yangberasal dari kKawasan hutan (vide Pasal 1 angka 13 UndangUndang RI Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan);Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.NbaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (vide Pasal1 angka 12 UndangUndang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian yang dihadapkandipersidangan oleh

190293 rtlchfcs1afO ItrchfcsO lang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid 1 190293charrsid10290278Pasal rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid1 19029383 Ayat (1 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOlang1024langfe 1024noprooflangnp1057insrsid1190293charrsid10290278 ) rtlchfcs1afO ItrchfcsO lang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid1 190293 huruf b Jo Pasal12 huruf e rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOlang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid10290278charrsid 10290278 Kesatu UUNomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmemiliki unsurunsur pokoknya sebagai berikut :par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1024langfe1024dbchaf0noprooflangnp1057insrsid 1190293 hichaf0dbchafOlochf0 1.tab pard Itrparqjfi36011426ri0s1360slmult1widctlparjclisttabtx426wrapdefaultaspalphaaspnumfaautols8adjustrightrin0Olin426itapOpararsid10290278 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1024langfe1024noprooflangnp 1057insrsid1 190293 Setiap orang; rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOlang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid10290278charrsid

MAK Terdakwa Sakitsakitan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU.RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Unsur Karena Kelalaiannya;Menimbang, bahwa pada umumnya suatu perbuatan dapat dijatuhipidana, apabila dilakukan dengan sengaja, yang menurut memori penjelasan(Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalahmenghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;Menimbang, bahwa sedangkan dalam Undangundang No, 13 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karenapentingnya penegakan hukum lingkungan (kehutanan) maka perbuatan karenakarena kelalaian

melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana atau KEDUAHalaman 51 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Tpgmelanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b Undangundang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana atau KETIGA melanggar Pasal94 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntutumum bersifat Alternatif yang mana dakwaan yang dipakai adalah dakwaanyang menurut Majelis sesuai dengan faktafakta dipersidangan, setelahMajelis melihat faktafakta dipersidangan maka menurut pendapat MajelisHakim dakwaan yang cocok dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaanalternatif KEDUA yatu melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b UndangundangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

ini belum adahutan adat yang sudah diajukan dan mendapatkan pengakuan dari pemerintahBahwa dokumen Surat Jalan yang digunakan untuk pengangkutan kayu bulatkayu merbau dari areal yang dikelola masyarakat tidak termasuk dalamdokumen angkutan yang diatur dalam PUHH dari areal hutan hak.Bahwa apabila seseorang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan, maka dia melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Permenlhk P.43 /MenlhkSetjen /2015 joP.60 / Menlhk / Setjen/ Kum.1/7/ 2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan alam,Dokumen Nota Perusahaandigunakanuntuk mengangkut kayu olahan diluar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).Bahwa nota perusahaan adalah dokumen angkutan yang menyertaipengangkutan kayu olahan lanjutan (yang diolah oleh industri pengolahankayu lanjutan) seperti kayu bentukan

BOLONG (Alm) sebesarHalaman 111 dari 124 Putusan Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN SbyRp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupanseluruh perusahan (pasal 109 ayat (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan PerkaraTindak Pidana oleh Korporasi,

KAHAYAN JAYA PRIMA, agar tetapterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undangundang RI No. 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jounto Pasal55 Ayat (1) Ke1e KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

Tanggal 23 November 2018)berada didalam kawasan Hutan Lindung (HL);Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN UnhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 89 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 37 Angka 5 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yangmerubah Pasal 17 ayat 1 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor :18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan

mengangkut, menguasaidan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin dan ataumelakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan atau melakukan kegiatan yang dapatmengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alamsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12huruf d dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU nomor 18 tahun2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan ataupasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) UU nomor 5 tahun 1990 tentangkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo pasal 55, 56 KUHP;B.

mengangkut, menguasaidan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin dan ataumelakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan atau melakukan kegiatan yang dapatmengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alamsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12huruf d dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU nomor 18 tahun2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan ataupasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) UU nomor 5 tahun 1990 tentangkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo pasal 55, 56 KUHP;B.

dan peredaran hasilhutan kayu yang berasal dari hutan hak wajib dilengkapi dengan Notaangkutan atau SKAU.Bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dandokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutankayu, serta yang menjadi dasar hukumnya ialah Surat keterangan sahnyahasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitaspengangkutan hasil hutan pada setiap sekmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan, pasal 1 ayat (12) Undangundang No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dokumen dokumen tersebut adalah : SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Kayu).Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Pasal 113 Undang Undang Nomor 18PUT US ANNomor 24Pdt.G/2015/PN Ktp Hal 34 Sampai 66Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,berkenaan dengan status barang bukti adalah suatu norma peraturan yangbersifat memaksa (/mperatif), maka Majelis Hakim dalam perkara aquo,akan menggunakan ketentuan tersebut untuk menentukan status barangbukti dalam perkara aquo,......;.

tbody>

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tangal 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan seterusnya ;

Setelah memeriksa dan seterusnya ;

Setelah menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Sugito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan