Ditemukan 356 data
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
125 — 123
SumateraUtara, dahulu disebut juga dengan Desa Tunggurono, KecamatanSunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuaiSertifikat Hak Guna Usaha No. 55/Desa Tunggurono tertanggal 19 Juni2003... dst disebut sebagai tanahn terpekara", jika kitacermati/perhatikan Berita Acara Peninjauan Lapangan Sertifikat HakGuna Usaha No. 54 dan 55 Atas Nama PTP Nusantara II yang terletakdi Desa Tunggurono Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdangtanggal 26122019 pada angka 3 mengatakan Hasil lapangan diploting
92 — 48
(dua) orang, saksisendiri, asisten saksi dan disaksikan oleh Ny Adriana;Bahwa saksi mengatakan pengukuran dilakukan rekonstruksi karena pemohontidak mengetahui batsbatasnya;Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor :05/G/2016/PTUNSRGBahwa saksi mengatakan mengetahui jika disebelah selatan ada sertifikat tetapilupa nomornya;Bahwa saksi mengatakan yang menjadi batas SHM 1271terdapat 2 (dua)sertipikat;Bahwa saksi mengatakan benar bukti Tergugat Il Intervensi 1 Til Intv13 s/dbukti T Il Int6 sudah diploting
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2160 — 1219
Sehingga Pak Cecep menyerahkan CD dan memintaareal ini untuk diploting di peta kawasan. Arealareal yang akandimasukkan kedalam usulan. Awalnya saksi sampaikan, bukannya PakCecep bisa membuat peta?, dan dijawab Pak Cecep, saya sedang tidakbisa, lagi hang.
konversi untuk way outnya masih sangat dimungkinkan, karenasecara filosofi Kenapa ada hutan produksi konversi, menurut Ahli secaraPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 177 dari 334halaman filosofi adalah memang bukan untuk kehutanan, namun dicadangkan untukkeperluan diluar kehutanan, sehingga kenapa ada slot hutan produksikonversi di seluruh Indonesia di dalam peta kehutanan, karena sejak awalpeta TGHK di seluruh Indonesia, dari luasan daratan di Indonesia ada 183juta hektar itu sudah diploting
Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 180 dari 334halaman hutan, yangmana basicnya ada di daerah, dan itu case nya ada di daerahmasingmasing;Bahwa setelah adanya kajian, bahwa pemohon tentunya tidak akan maumengambil resiko pada usahanya, makanya biasanya akan mengajukanpermohonan dengan studi kelayakan bahwa memang ada kajiannya, danpada saat mengajukan pemohon akan mengajukan pertama kali kepadaBupati, dan sebelum adanya izin lokasi ada yang namanya izin arahanlokasi, arahan lokasi tersebut kemudian diploting
295 — 49
sebelah utara dengan tanahSiti Sarah, sebelah selatan dengan tanah Irwan, sebelah timur dengan SungaiHamparan Perak, sebelah barat dengan tanah Sujimin (vide bukti surat T157b)Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksamabatasbatas tanah tersebut diatas, maka diketahui tanah yang dibeli olen Popengdari masyarakat tersebut, antara lain berbatasan dengan :Tanah masyarakat Paluh Paluh Kurau Paluh Plakat Sungai Belawan Sungai Hamparan PerakMenimbang, bahwa jika batasbatas tersebut diploting
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
768 — 640
KATAN ~ selakuKetua Pokja 1 ULP justru menandatangani Berita Acara HasilEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor 05/BAPK/ULPMY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan PT ANNmerupakan salah satu dari 8 (delapan) perusahaan peserta lelang yanglulus tahap prakualifikasi dan berhak melanjutkan ke tahap pemasukandokumen penawaran.Bahwa mengetahui PT ANN lulus tahap prakualifikasi, beberapapeserta (kontraktor) yang sebelumnya telah diploting, yaitu MAKMURalias AAN (perwakilan PT MRC
NASIR meminta arahan dari HERLIYAN SALEH karenasebelumnya PT Multi Structure yang telah diploting untuk mengerjakanpaket proyek tersebut. HERLIYAN SALEH menanggapi denganHal. 12 dari 524 Hal. Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBRucapan : dari awal semuanya kan sudah duduk dan sudahdiamankan, yang ditafsirkan M. NASIR bahwa seharusnyayang dibantu Pokja 1 ULP adalah PT Multi Structure dan bukannyamembantu memenangkan PT ANN. Namun SYARIFUDDIN aliasH.
KATAN selaku KetuaPokja 1 ULP justru menandatangani Berita Acara Hasil EvaluasiDokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor 05/BAPK/ULPMY/PJ.1/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang menyatakan PT ANNmerupakan salah satu dari 8 (delapan) perusahaan peserta lelang yanglulus tahap prakualifikasi dan berhak melanjutkan ke tahap pemasukandokumen penawaran.Bahwa mengetahui PT ANN lulus tahap prakualifikasi, beberapapeserta (kontraktor) yang sebelumnya telah diploting, yaitu MAKMURalias AAN (perwakilan PT MRC
NASIR meminta arahan dari HERLIYAN SALEH karenasebelumnya PT Multi Structure yang telah diploting untuk mengerjakanpaket proyek tersebut. HERLIYAN SALEH menanggap! dengan ucapan: dari awal semuanya kan sudah duduk dan sudah diamankan, yangditafsirkan M. NASIR bahwa seharusnya yang dibantu Pokja 1 ULPadalah PT Multi Structure dan bukannya membantu memenangkan PTANN. Namun SYARIFUDDIN alias H.
285 — 175
GMN,dan sudah pernah dibuat Team Penyelesaian Masalah Sengketa tersebutyang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta yang diketuai oleh WAGUB BidangPemerintah ;Bahwa yang dimaksud dengan Peta Super Impossed adalah ploting petaperpajakan pada Dinas Tata Kota dan yang menandatangani adalah BapakAhmad Hendardi yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas TataKota ;Bahwa semua girikgirik yang ada dalam P1 dan P2 sudah di infentarisiroleh PBB untuk diploting ;Bahwa yang menguasai Kavling 63, 67 dan 68 tanah
100 — 36
Pintu Pohan Meranti Kab.Tobasa.Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut dankemudian diploting dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utaradiketahui bahwa lokasi dimaksud berada pada kawasan hutan sehinggadisarankan agar PLN mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, danuntuk pengajuan terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan teknisdari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, haltersebut telah disampaikan secara lisan kepada sdr SANGKANTAMPUBOLON
197 — 47
LS, keduanya adalah terletaklebih tinggi atau berada di sisi utara dari kooordinat sisi selatanKecamatan Seberida yaitu + 0 42 12 LS, dan apabila koordinatkoordinat dari bidang tanah obyek sengketa aquo sebagaimanadimaksud oleh surat Gambar Ukur Nomor : 393432/2009 (buktiT.121) maupun oleh surat Kepala Dinas Kehutanan KabupatenIndragiri Hulu Nomor : 522.3/sekrIIl/2012/244 tertanggal 12 Maret2011 Perihal Konfirmasi Status Lahan yang ditujukan kepada KepalaDesa Beligan (bukti P6), dicocokkan atau diploting
136 — 37
belum pernah KantorPajak Cirebon membawahi wilayah Kabupaten Sumedang.b) Dalam penulisan klasifikasi tanah Darat dan Tanah Sawah padaLetter C tidak lazim , seharusnya kolom kiri seharusnya adalahbagian untuk kelas Tanah Pertanian/ Sawah, dan Kelas Daratlazim ditulis / dicatat pada bagian kolom kanan, inilah nampakadanya rekayasa yang tidak sempurna.Cc) Bila benar Kikitir itu asli ( padahal tidak asli ) harus dibuktikandengan lampiran Peta Rincikan yang diterbitkan tahun yangsama, sehingga dapat diploting
79 — 29
Polmansebesar Rp. 214.602.000. ( dua ratus empat belas juta enam ratusdua ribu rupiah), sehubungan dengan kapasitas saya selakuverifikator SKPKD Kabupaten Polman;e Bahwa saksi menjadi verifikator SKPKD dalam tahun 2010,berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kabag keuangan;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana dalam SuratTugas sebagai verifikator sebagai berikut :Memverifikasi kelengkapan SPM, yang diajukan oleh Penggunaanggaran SKPD yang diploting untuk saya.Menolak berkas SPM yang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1173 — 959
Utr.dengan data hotspot dan sentinel kKemudian diploting, untuk di drone ituhanya area;Bahwa korporasi itu dikatakan legal apabila sudah memiliki IUP danHGU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakandalam di dalam Permentan 5 tahun 2019;Bahwa pengambilan sampel itu berdasarkan penetapan ahli, tidak perlumengukur jarak antar titik yang diambil sampelnya karena tidak adakorelasi penentuan titik sampel dengan keluasan kebakaran;Bahwa untuk menjaga IUP harusnya korporasi berembuk denganmasyarakat
434 — 34
pohon) hitam terbakar, banyak ditemukan ranting, warnahitam pekat, pada bagian tertentu telah terbakar;Bahwa Ahli juga ada mengambil foto lokasi yang terbakar;Bahwa Ahli ada mengambil sampel di bulan September 2012 walaupunkebakaran terjadi lama, pengambilan sampel tanah yang sudah lamaterbakar masih akurat;Bahwa awalnya Ahli dapat data Hotspot dan dari data hotspot tersebutlahAhli melakukan pengecekan di lapangan;Bahwa hasil dari hotspot hanyalah informasi angka (koordinat), informasitersebut itu diploting
539 — 149
Kemudian HPL No. 5 ditingkatkan menjadiHGB No. 47, sedangkan sebelumnya HPL No. 3 tersebut berasal dari HGU No. 10atas nama PTPN EX;Bahwa ada dibuat gambar situasi, ada denahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur.Setelah diukur dan digambar lalu diploting oleh bagian pemetaan apakah adaoverlap, IN kemudian dibawa ke Seksi Pengukuran, diparaf dan ditandatangani olehKasi tapi tidak memakai berita acara;Bahwa benar surat ukur tersebut hasil ukur an dari Jura Ukur yang aslinya ada diBuku Ob Tanah, yang
175 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudiansetelah diploting dengan data koordinat geodetik TM3 pada SuratUkur/Peta Situasi HGU No. 1/ Belunkut An. PT. Belunkut ternyata letakSertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberangtanggal 23122003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/DesaNegeri Lama Seberang tanggal 29122003 adalah tumpang tindih denganareal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut An. PT.
273 — 301
Srg.Pemerintah Propinsi Banten maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatanyang telah diPloting sesuai keinginan TUBAGUS CHAERI WARDANA aliasWAWAN, sehingga perusahaanperusahaan milik TUBAGUS CHAERIWARDANA alias WAWAN dan perusahaanperusahaan yang terafiliasidengan PT BPP menjadi pemenang proyeknya.Pada sekitar bulan Juli 2012, TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWANyang merupakan suami AIRIN RACHMI DIANY (Walikota Tangerang Selatan)memanggil beberapa Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan antara lainDADANG
Lalu brosur tersebut diserahkan/email keDini pegawai PT BPP, dan dir PT.Dini Usaha mandiri.Dokumen harga alkes di email ke 2 arah yakni PPK dan Dini.Panitiapengadaan hanya formalitas karena pemenang lelang (PT Mikkindo)sudah diploting. Dengan adanya ploting, pokja mengabaikandokumen peserta lelang.Panitia lelang dan Dini kerjasama dalam persiapan lelang.ada 6 perusahaan penawaran yang dikoordinir dadang prijatna. Adayang ditugaskan meng uplod ke LPSE.d).
Epit, diberi diberi ploting proyek dan info fee dinas 4%, fee panitia0,5% dari riil cost, oleh To.Chaery Wardana.Bahwa lelang hanya formalitas karena persekongkolan sistimastis.Bahwa Apbd P disahkan tanggal 10/8/2012, namun tanggal 5/8/2012data plotingan sudah diserahkan.Bahwa Kadis diantaranya Kadis Kesehatan menyerahkan data proyekke Tb.Chaery Wardana, lalu Tb.Chaery Wardana memilih proyek untukdiploting, selanjutnya data proyek yang sudah diploting menjadipekerjaan PT BPP diserahkan kembali kepada
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
76 — 24
HASANREHALAT dan saksi serahkan dengan catatan agar dilakukan ceklapangan atau verifikasi lapangan agar bisa diploting di KKP (komputerisiKantor Pertanahan);Bahwa maksud dari Warkah dengan tulisan merah dan dibawahnyatertulis W.1880/V/Kodya/91 dengan tulisan hijau adalah kodevikasiWarkah yang diambil dari nomor daftar isian penyelesaian pekerjaan;Bahwa pada umumnya proses kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahandiatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Petunjuk
162 — 872 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak swasta)meskipun telah diprotes oleh Lurah Kaligangsa Kuwat Daryani, tidakdiindahkannya perkataan saksi Hartoto tentang adanya KKN karenatanah di Kaligangsa yang akan di ruislag adalah milik ibu kandungTerdakwa dengan alasan karena secara formal tidak ada yang atas namaRokhayah, maka perbuatanperbuatan atau peristiwaperistiwa tersebutmenurut penilaian Majelis Hakim bukanlah suatu hal yang terjadi secarakebetulan, melainkan rangkaian perbuatan atau peristiwa kerjasamayang sudah diskenariokan, diploting
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
91 — 16
HASANHalaman 68 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN PbrREHALAT dan saksi serahkan dengan catatan agar dilakukan ceklapangan atau verifikasi lapangan agar bisa diploting di KKP (komputerisiKantor Pertanahan);Bahwa maksud dari Warkah dengan tulisan merah dan dibawahnyatertulis W.1880/V/Kodya/91 dengan tulisan hijau adalah kodevikasiWarkah yang diambil dari nomor daftar isian penyelesaian pekerjaan;Bahwa pada umumnya proses kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahandiatur dalam Peraturan Pemerintah
ABDUL BASIR
Terdakwa:
ALI MURTOPO
182 — 88
bersumber dari Dana AlokasiKhusus adalah pengadaan meubelair, pengadaan buku dan alatperaga.Bahwa pemenang lelang diumumkan sesuai dengan daftar calonpemenang yang telah dieberitahukan oleh Tim operator lelang yaitudari ERYK ARMANDO TALLA dan ALI MURTOPO.Bahwa Saksi membenarkan bahwa Tim operator lelang membantupanitia lelang maupun Pokja ULP dalam pelaksanaan evaluasiadministrasi dan teknis penawaran, sampai kepada tahapanpembuktian kualifikasi lelang untuk memastikan bahwa calonrekanan yang sudah diploting
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
198 — 79
Namun karena adanyarekom teman dan dari kantor dari FARIZ dapat melakukanperencanaan sehingga saksi mau meminjamkan perusahaan saksikepada FARIZ;Bahwa saksi tidak memasukkan sendiri penawaran karena sepertibiasanya untuk konsultan sudah diploting sehingga saksi tidak masukdan memasukkan penawaran;Bahwa terkait dengan pinjam bendera tersebut saksi tidak membuatdan menandatangani dokumen apapun dari awal perencanaan sampalpembayaran.