Ditemukan 5683 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince fores majene majeri florce fonce forte folce majekur mansure mannure majenne majerun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
164 — 272
  • MenurutSurat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
260 — 87
  • Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
100 — 9
  • menurut Surat Edaran Oeputi Bidang Investigasi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/06/2003 tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan denganSE.320/06/2003 tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
120 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
146 — 24
  • Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
306 — 202
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force (marketer)yang ada di KCP dalam usaha mengelola aktivitas pemasaranproduk dan jasa BNI.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanandan operasional KCP.32) Bertindak sebagai pemutus dan atau pengusul terkait suatu aktivitasbisnis
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
76 — 40
  • menjaditanggung jawab;Bahwa Addendum itu terjadi pada saat ada temuan BPK pada bulanNopember 2014 juga karena abutment yang tidak bisa dipotong, dan berakhirpada bulan Desember 2014;Bahwa setahu Terdakwa ada review design karena memang disebabkanadanya abutment yang tidak bisa dipotong;Bahwa Terdakwa membantah keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JaksaPenuntut Umum karean pekerjaan awal Ahli tidak pernah mengetahui terlebihdalam setiap kegiatan Terdakwa selalu berkonsultasi dengan PPK misalnyatentang kondisi force
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
254 — 269
  • kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).Hal 121 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditrestrukturisasi (Sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.Hal 131 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kKebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    kreditkolektibilitas 1 dan 2(Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6)Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhnadap Sales Force
    pengelolaankreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dankredit restrukturisasi (sesual Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah(PCR) terkait kebutuhan identifikasi potensiekonomi/bisnis regional dalam mendorong pencapaiantarget bisnis secara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalamaktivitassinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
289 — 201
  • dan atau atas nama Wisnu Afrianto, Jelaskanmenurut saudara apakah keadaan tersebut telah menimbulkankerugian negara karena telah beralinnya tanah atau lahan milikpemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan cara dijualkemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper ataupengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut:e Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
102 — 29
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.Bahwa setahu Saksi ada Tim Task Force yang melibatkan Kantor Cabang,Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu : Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKAFATRISIA dan Saksi IRWANDI untuk melakukan penagihan danmelengkapi dokumendokumen yang belum lengkap.Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Tim menerangkan hasil audit danmeminta keterangan dari Saksi DIDI MUSPIADI, saksi RIKA FATRISIA danSaksi IRWAND, masingmasing menerangkan :Saksi DIDI MUSPIADI menerangkan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2018 — Khasanag alias Ana binti Abdul Muis
192 — 134
  • Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1049 — 1457
  • Polis Produk otaius telah dibayar Maret 2017PRUlinkFRANS 23061725 Assurance Lapsed Rp 2.467.366.666 .LEONARDIAccountFRANS PRUlink22398797 Assurance InForce Rp 351.000.000 Rp 208.556.136,30LEONARDIAccountFRANS PRUlink22399022 Assurance InForce Rp 238.000.000 Rp 185.318.724,23LEONARDIAccountFRANS PRUlink22399149 Assurance InForce Rp 297.500.000 Rp 167.239.540,49LEONARDIAccountFRANS PRUlink22401499 Assurance InForce Rp 297.500.000 Rp 113.664.019,58LEONARDIAccountFRANS PRUlink89303896 Assurance In Force
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
182 — 50
  • Negara menjelaskan bahwa KerugianNegara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa pengertian lainnya Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia(Force
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — ADRIAN ROESLY, SE
417 — 518
  • Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
88 — 94
  • bisa dilakukan berkalikali tetapi eksekutif danlegislatif dapat dinilai tidak benar dan setelah pelaksanaan 50% (1 semester) baru bisa diajukan perubahan;Bahwa tidak diperkenankan merubah UU nya tetapi hanya merubah volumekegiatannya, kecuali ada kegiatan baru dalam keadaan darurat; Bahwa ahli tidak bisa mengemukakan siapa yang salah dalam perkara ini;Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara adalah :.e Berkurangnya asset/kekayaan negara karenaperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalaiataupun karena force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
131 — 34
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.e Bahwa benar, setahu Ahli ada Tim Task Force yang melibatkanKantor Cabang, Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu Sdr. H. DidiMuspiadi, SH, MM, Terdakwa Rika Fatrisia, SE, Ak dan Sdr. Irwandi,S.IP untuk melakukan penagihan dan melengkapi dokumendokumenyang belum lengkap ;e Bahwa benar, ahli dan Tim menerangkan hasil audit dan memintaketerangan dari Sdr. H. Didi Muspiadi, SH, MM, Terdakwa RikaFatrisia, SE, Ak dan Sdr.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
186 — 144
  • baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 162 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MOHAMMAD IMAM, S.H.,M.M.
305 — 0
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Pengadilan PN MANNA Pidana Umum
Register : 02-08-2024 — Putus : 01-10-2024 — Upload : 22-10-2024
Putusan PN MANNA Nomor 61/Pid.B/2024/PN Mna
Tanggal 1 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
DEBBY VICKI ARLEO BIN TAHJUDIN
50 — 0
  • dengan Nomor Izin 518/PERINDAGKOPUM/IV/2023, tanggal 6 Maret 2023;
  • Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Debby Vicki Arleo:
    • Surat Pengangkatan Karyawan Tetap KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 024/KSP SEHATI/PK/X/2016 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Credit Marketing Officier (CMO) per tanggal 1 November 2016;
    • Surat Keputusan KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 004/SKRLO/HRD/IV/2022 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Task Force
Pengadilan PN MANNA Pidana Umum
Register : 02-08-2024 — Putus : 01-10-2024 — Upload : 22-10-2024
Putusan PN MANNA Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mna
Tanggal 1 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
1.ARYA MARSEPA,S.H.
2.DIAN FEBIANTI, S.H
3.NANDI RIZQI SYAHPUTRA, S.H
Terdakwa:
BIMA PUTRA SUDARTA BIN SUDIRMAN
54 — 0
  • Pino Raya dengan Nomor Izin 518/PERINDAGKOPUM/IV/2023, tanggal 6 Maret 2023;
  • Surat Pengangkatan Karyawan atas nama Debby Vicki Arleo:
  1. Surat Pengangkatan Karyawan Tetap KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 024/KSP SEHATI/PK/X/2016 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Credit Marketing Officier (CMO) per tanggal 1 November 2016;
  2. Surat Keputusan KSP Sehati Makmur Abadi Nomor 004/SKRLO/HRD/IV/2022 atas nama Debby Vicki Arleo sebagai jabatan Task Force