Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
124 — 34
124 — 34
Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
338 — 134
338 — 134
ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
192 — 115
192 — 115
BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25
ELIANTO,SH
Terdakwa:
MAHYUDIN,S.Pd
121 — 25
sawahlunto adalah Mahyudin dengan cara menghubungi melaluitelepon meminta saksi untuk menjemput SK (Saksi sebagai PPTK) keDinas Pendidikan Kota Sawahlunto; Bahwa setelah saksi pergi ke Dinas Pendidikan, untuk menemulMahyudin, S.Pd, lalu beliau menyerahkan foto copy Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto,dalam SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan pada pembangunan Laboratorium Kimia DAK 2014; Bahwa Saksi tidak diberikan petunjuk tekhnis
Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg19/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrak perjanjian kerjasama adalah ketua P2S dan PPK; Bahwa menurut ahli laporan pelaksanaan pekerjaan harus sesualyang riil di lapangan; Bahwa menurut ahli apabila laporan tidak sama dengan riil dilapangan itu penyimpangan; Bahwa pedoman P2S dalam melaksanakan tugas pekerjaanpembangunan SMKN 2 Sawahlunto adalah petunjuk tekhnis
, dan apabilaP2S tidak melakukan petunjuk tekhnis maka disebut suatu kelalaian; Bahwa PPK melakukan pengujian terhadap bahan material yangdi pergunakan dalam bangunan SMKN 2 Sawahlunto; Bahwa bentuk pengujian yang dilakukan oleh PPK adalah setiapproses harus ditinjau kelapangan untuk mengetahui proses; Bahwa apabila PPK tidak pernah kelapangan maka tidakmelaksanakan fungsinya sebagai PPK:Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgHalaman 257 dari 448 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.e Kwitansi pembayaran pembelian bahan material dan pembayaranupah yang diberikan bendaharawan kepada penanggung jawabkegiatan untuk ditandatangani adalah berupa kwitansi kosong yangsudah diberi materai.e Penyusunan laporan pertanggung jawaban program tidakdidasarkan atas bukti pengeluaran pembelian bahan material danpembayaran upah yang sebenarnya.Bahwa fungsi P2S dalam pembanguan pengelolaan swakelolaSMKN 2 sawahlunto adalah:v Melakukan persiapan dan perencanaan tekhnis
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
467 — 278
467 — 278
hartaisteriMenimbang, bahwa oleh karenanya baik Penggugat ataupun Tergugat 1dibebani tanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 denganperhitungan masingmasing antara Penggugat dan Tergugat menanggung 1%(Seperdua) dari hutang bersama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersamahal mana kemudian dalam pembagian harta bersama apabila tidak dapat dibagisecara natura, maka menggunakan mekanisme penjualan objek sengketa di mukaumum (lelang), sehingga mengenai tekhnis
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
80 — 16
80 — 16
yang dikeluarkan oleh Bapennas dan diperpanjang sampaidengan sekarang, dan juga saya juga menjadi pemeriksa, pengawas,PPTK, panitia dalam pengadaan barang dan jasa di kab demak.Bahwa AHLI bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) diLingkungan kantor DPU PE kab Demak, AHLI menduduki jabatansebagai staf bidang Cipta karya berdasarkan SK Bupati Demak, Dalammenjalankan tugas AHLI melaporkan tugas AHLI kepada Kepala Dinasmelalui kKepala bidang Cipta karya, Tugas AHLI antara lain adalahmenyusun renca tekhnis
Register : 11-08-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
IR. ABD. MALIK, DL,MSC,M.M Bin JABAL LAU.
307 — 201
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
IR. ABD. MALIK, DL,MSC,M.M Bin JABAL LAU.
307 — 201
54) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina MargaDinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
Putus : 29-11-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Tanggal 29 Nopember 2012 — SYAFRI ARSYAD, S.Sos
101 — 78
101 — 78
Kalbar dansaksisaksi lainnya yang menerangkan bahwa proyek tersebut telah lunas ;103Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sebagaimana dalam surat dakwaan jaksapenuntut umum adalah bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut ada ditemukanpenyimpangan, tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana dalam kontrak / RABtermasuk amandemen sehingga ditemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyediabarang dan jasa PT.
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ;
KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
65 — 10
65 — 10
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2 /3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnis operasional)Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) maupun melanggar SOP yang ada.Menimbang, bahwa Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telahterbukti secar sah dan meyakinkan.Ad5.
Register : 21-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Anri Yuliana, S.H., M.H.
2.Yusriana Yunus . S.H.
Terdakwa:
ADY ARDIANSYAH
140 — 73
1.Anri Yuliana, S.H., M.H.
2.Yusriana Yunus . S.H.
Terdakwa:
ADY ARDIANSYAH
140 — 73
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi tekhnis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.
22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.
Register : 30-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
215 — 76
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
215 — 76
Syarat tekhnis Metode pelaksanaan pekerjaan jadwal dan jangkawaktu pelaksanaan,spesifikasi teknis barang yang diterapkanberdasarkan contoh brosur dan gambar , identitas / jenis baranglayanan purna jual , jaminan keaslian barang , garansi barang, hasil ujilab bahan , sertifikat ISO, sertifikat merk , brosur gambar untuk barangthink mode, tenaga ahii..3. Dokumen harga4.
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
184 — 134
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
184 — 134
sebanyak 7 (tujuh) unit Provinsi Baliberbahan fiberglass dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.Bahwa dalam proses lelang Pokja ULP dibantu oleh Tim ProyekManagement Unit (PMU) Direktorat Kapal PerikananDan AlatPenangkap Ikan Tahun Anggaran 2015.Bahwa Kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PPKuntuklelang, antara lain :1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp. 4.418.361.847,00.3) Gambar;4) Spesifikasi Tekhnis
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Tanggal 11 April 2016 — RODIAWATI, Spd Binti IBNU HAJAR
67 — 8
67 — 8
Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis oprasional)yang menjadi pedoman kegiatan PNPM TA. 2014 dan seterusnya.
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
82 — 13
82 — 13
saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
143 — 145
143 — 145
Zus Tambengi;Bahwa Sistem penilaian yang digunakan dalam proses lelang adalah sistemgugur, dengan pertimbangan menetapkan perusahaan sebagai pemenangberdasarkan hasil evaluasi data kualifikasi, data administrasi, tekhnis danharga, sehingga dituangkan dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Penawaran yangdilakukan oleh Panitia Lelang, maka yang ditetapkan sebagai Pemenangadalah CV.
Register : 02-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL Tanggal 24 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : EDI YULIUS Dkk Diwakili Oleh : ERWIN SAGITARIUS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
101 — 45
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
101 — 45
MAWARDI, MT Bin PURWASURAYA; Ahlibekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan jabatan ahli sebagai stafdosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIBBahwa Ahli ada memiliki Sertifikasi Keahlian tekhnis yaitu antara lain :. Tanda daftar Tenaga Tekhnik Bidang Sipil Nomor : 11439/08/JK/97 tanggal 21Agustus 1997, yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, KantorWilayah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas..
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
212 — 84
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
212 — 84
Monitoring dan Evaluasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan oleh DivisiEvaluasi dan Pengkajian;Bahwa benar yang menjadi kriteria dimaksud adalah sebagaimana tercantumpasal 4 dalam Juknis No.36/2010 tentang Petunjuk Tekhnis PemberianPinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :1. Usaha yang dibiayai layak secara bisnis;2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuanperundangundangan;3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengankeuntungan positip;4.
terakhir Rapat Anggota Tahunan, untuk dua tahun terakhir.e Identitas Pengurus dengan Foto Kopi kartu Identitasnya.e Perizinan Koperasi yaitu antara lain Tanda daftar Perusahaan, SIUP,SK Domisili atau SITU.Setelah itu pihak LPDBKUMKM melakukan verifikasi dalam bentuk ceklist mandatory (verifikasi awal) terhadap proposal beserta lampirannyatersebut dan apabila lolos mandatory dan kelengkapan dokumen,selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk survey on the spot (OTS).Adapun objek yang di survey secara tekhnis
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
85 — 32
85 — 32
selaku pihak ketigaseharusnya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, karena disamping itemitempekerjaan tidak jelas termasuk letak lokasinya, pekerjaan tersebut tidak didasarioleh suatu ketentuan yang dapat dipedomani bahkan antara Terdakwa denganpemberi kerja hanya berpegang pada perjanjian lisan, sedangkan dalam pekerjaantersebut segala pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapidengan bukti untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukandalam Bab V butir C Pedoman Tekhnis
perluasan areal tanaman pangan Tahun2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga perbuatan dantindakan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib tersebut telah bertentangan denganBab V butir C Pedoman Tekhnis perluasan areal tanaman pangan Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan adanyakesempatan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib selaku pihak ketiga untukmemanfaatkan peluang memperoleh
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1124 — 362
1124 — 362
HBI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasterdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, apabila dihubungkandengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa istilan tekhnis yuridis setiap orang menunjuk
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
70 — 9
70 — 9
kepada Triwulan IV;Bahwa dalam triwulan yang sama, maka SPJ dapat di usulkan lebih dari satu kali;Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) saksiadalah segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan yang berhubungan denganpengeluaran atas beban belanja,memerintahkan pembayaran,sebelumnya melakukanferivikasi;Bahwa dasar hukum AKPER adalah UPTD Dinkes Pariaman ,adalahn pasal 2 ayat (2)SK Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September 2000 bahwasecara tekhnis