Ditemukan 7067 data
219 — 113
T9 yaitu Putusan perkara denganNomor: 275PK/Pdt/2016 sama dengan P25, T10 yaitu Putusan Nomor. 105Halaman 224 dari 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN TarPK/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 sama dengan P44, P11 yaitu SuratGambar Lampiran Gambar Pengukuran Pengecekan Batas, SKALA 1 : 850, P12 yaitu Surat keterangan susunan Ahli Waris Tanggal 08 April 2017 SebagaiAhli Waris dan Ahli Waris pengganti Alm.
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
Dpsh. membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ;i. mengembangkan sumber pendapatan Desa ;j.. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara gunameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ;. memanfaatkan teknologi tepat guna ;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;n. mewakili Desa di dalam dan
137 — 67
Cipta Artha Indonesiaadalah Terdakwa, nemun tidak ada SK pengangkatannya hanya karenakepercayaan, hubungan pertemanan dan sebagainya;Bahwa dibawah Terdakwa ada Admin namun Ahli belum sampai kesanadalam melakukan investigasi;Bahwa biasanya di perusahaan skala menengah kecil itu tidak ada SOP nyatetapi dari pekerjaan seharihari yang sudah dilakukan itu yang Ahlirangkum sehingga menjadi SOP meskipun tidak secara tertulis;Bahwa ada penyalahgunaan wewenanrg yang dilakukan oleh Terdakwakarena Terdakwa
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
309 — 46
Pemberatasan Tindak Pidana korupsi dihubungkan dengan faktafakta persidangan perkara a quo , maka diketahui nilai kerugian negara dalamperkara a quo merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yangsignifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sendiri,maupun orang lain, terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sarana atauteknologi cangih, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala
150 — 25
Jadi dia hanya bersifat pokokpokok kebijakanpemerintah, dokumen (seperti dokumen perancangan saja) jadi hanyamenyampaikan bagaimana dilaksanakannya yang nanti akan disusun;Bahwa untuk PPAS itu Prioritas Pelaporan Anggaran Sementara, itudokumen yang menunjukkan skala prioritas dari anggaran yangkemudian prioritas terhadap program yang akan diadakan sertaberapa jumlah pelapor yang disampaikan;Bahwa ke 2 Dokumen itu adalah Kebijakan Umum Anggaran KUA danPPAS berbeda dengan dokumen keuangan lain, jadi
PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.hukum karena nanti masih ada proses penganggaran dan dasarhukumnya didalam RAPBDP;Bahwa kalau diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden No. 16 Tahun2010 demikian juga mengacu pada Pasal 20 Ayat 3 UndangUndangNo. 17 Tahun 2003 bahwa pembahasan disampaikan kepadaPemerintah Daerah sebagai mitra kerjanya kemudian disampaikanbagaimana aspirasi yang muncul karena nanti salah satunyadisampaikan soal prioritas program, jadi setelah skala atas prioritasyang ditetapkan
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
AHYADI Bin TAMRIN
125 — 71
pembinaan masyarakat desa dan,e Memberdayakan masyarakat desaBahwa wewenang Kepala Desa adalah :e Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;e Menetapkan Peraturan Desa;e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina kehidupan masyarakat Desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;e Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
87 — 358
Dusun Sei Skala Kec. Selesai Kab.Langkat, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangandengan sebenarnya dipersidangan.Bahwa benar saksi Pada tahun 2007 s/d bulan Juni 2011, saksi menjabat sebagai KepalaDinas Tanaman (KDT) rayon Sei Serdang (AfdV s/d AfdIX) Kebun Kwala Sawit Kec. BatangSerangan Kab.Langkat.Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai KDT adalah sbb :Putusan.
740 — 1331
Selanjutnya dilakukan pembahasan yang kemudian disyahkanmenjadi APBD Perubahan maupun APBD Provinsi Tahun Anggarandimaksud ; Bahwa saksi ikut membahas anggaran dari Dinas PU Provinsi Bengkulukarena dalam APBD anggaran semua dinas dibahas ; Bahwa anggaran Dinas PU provinsi mendapat skala prioritas karenasudah dipaparkan di RPJUMP dan RPJMP sendiri adalah berdasarkan visimisi Gubernur dimana infrastruktur menjadi prioritas ; Bahwa Yang dimaksud infrastruktur adalah jembatan, jalan dan yangmenjadi prioritas
89 — 26
Perkara korupsi merupakan suatu "Extra Ordinary Crimes yangsangat mengganggu hak ekonomi dan hak social masyarakat dannegara dalam skala besardan sangat sulit pembuktiannya, olehHalaman 202 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgkarena itu penangannya harus juga dilakukan dengan pola ExtraOrdinary,b.
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
173 — 67
DESMATIAR, dan pejabat ukuryang sama, skala yang sama dan tanggal yang sama, tetapi petaHalaman 42 dari 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN. Tbkgambar yang ada di sporadic yang telah diterbitkan berbeda denganpeta gambar yang dilekuarkan BPN Kabupaten Karimun, sehinggadapat diambil kesimpulan bahwa gambar situasi yang dipergunakansebagai salah satu dasar terbitnya Sporadik an. HASIM tidak benar;e.
88 — 49
111 juta, pertanggungjawaban mesti dilampiridengan buktibukti ; Bahwa untuk proyek Sutet di Timbulharjo masuk dalam RKAP tahun2005 yang diusulkan pada tahun 2004 akhir ; Bahwa untuk Jawa, Bali dan NusaTenggara, judulnya untuk per mata anggaran, dalam RAKP untuk yang Timbulharjo besarnya berapa saksilupa dan untuk setiap daerah anggarannya berapa tidak tahu ; Bahwa harga ganti rugi tanaman setiap daerah tidak tahu karena yangtahu yang membuat anggaran dan yang harus dibayar adalah denganmelihat skala
150 — 1468
Saksi ketika ada pemeriksaan dilapangan saat itubersama tim Kejaksaan dan Ahli, di temukan ada titik yang tidakterpasang batu fondasi namun sudah diperbaiki.Bahwa sepengetahuan Saksi, pondasinya sebenarnya ada namuntertutup lumpur dan sang Ahli yang kurang dalam menggali pondasinya.Bahwa seingat Saksi pada saat melaksanakan pekerjaan, Saksi tidakdiberikan buku kontrak sebagai pedoman dalam melaksanakanpekerjaan.Bahwa Saksi hanya diberikan selembar gambar potongan ditail 68skala 1 : 20 dan ditail 79 skala
152 — 47
pengadaanMebeulair yang berakibat munculnya 2 harapan keuntungan antara 56(Lima puluh Enam) Rekanan dalam 3 pekerjaan dan harapankeuntungan oleh Vincent menimbulkan potensi bahwa Negara tidakmemperoleh manfaat yang setara dengan Uang yang telah dibayarkandalam proyek termaksud, sehingga ada Neraca KetidakSeimbanganantara Laba dan Rugi dari segi manfaatnya ; Menimbang, bahwa dengan adanya potensi Neraca Keuangan yangtidak seimbang tersebut, maka berpotensi merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara dalam skala
282 — 194
IndraBudiman (DPO) juga telah menjelaskan hal tersebut kepada saksi ANTIGANTIRA karena pembelian Condotel tersebut dalam skala besarsebanyak 150 Unit, dengan berbagai penawaran keuntungan ataspembelian condotel kepada pihak ketiga dengan harapan akan mendapatkeuntungan yang besar atas penjualan Condotel tersebut;Bahwa saksi sebagai Direktur Proyek PT.
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
135 — 68
Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalambentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh pesertarapat.Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhansekolah, khususnya untuk membantumempercepat pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan para KUPT KecamatanSeKabupaten Bima untuk mengambil dana BOS sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per siswa tidak pernah melibatkan
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
MUSTAPA
177 — 136
delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
89 — 32
Dalam dokumen tersebut berisikan nama kegiatanberikut penjelasannya mengenai lokasi, besar dan jenis pekerjaanserta tata cara pelaksanaan kegiatan, syaratsyarat administrasi danpersyaratan teknis, syarat mutu pekerjaan dan keterangan lainnyayang dituangkan dalam bentuk tulisan.Gambar hasil (AsBuilt drawing) adalah gambar hasil yang sudahterpasang (gambar jadi) sesuai dengan kondisi yang terpasang dilapangan dibuat dalam bentuk gambar dengan ukuran yangdisesuikan dengan lapangan dalam ukuran skala
332 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pupukmenggunakan alat rotavator & rome plow agaroksigen bisa masuk ke dalam tanah, kenyataannyatidak dilakukan karena masih terdapat bongkahantanah pada Processing pit SBF Monitoring, diperiksadengan parameter analisa limbah meliputi PH, TPH,Benzene, Toluene, dll dan analisa TCLP di dalamnyaunsur loham Plimbum, Arsen dan lainlain;e Konsentrasi TPH tanah yang diolah antara 415%);Bahwa ahli dengan menggunakan sampling yang diambilpenyidik dari Stock Pile, melakukan proses Bioremediasidalam skala
YURI PRASETIA, SH., MH
Terdakwa:
RIDWAN SETIAWAN, SH Bin ZARKASIH
168 — 117
delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 72
ukuran tanah diberikan kepada Pemilik lahan; Bahwa saat pengukuran saksi didampingi warga desa dan 5 (lima) orang teman tetapi lupa naManya, Bahwa atas perintah Penggugat saksi mengukur tanah; Bahwa saksi mengukur tanah bulan November 2012; Bahwa saksi mengukur tanah seluas 2000 Ha memakai GPS; Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi selama saksi mengukur tanah Penggugat; Bahwa hasil pengukuran saksi ada petanya ( Bukti P 218, P 219, P 220, P 281, P 333); Bahwa saksi membuat Peta itu pakai Skala